Connect with us

HUKUM

Komisi III DPR Meminta Masukan Masyarakat Terkait Capim KPK

Published

on

Ketua Komisi III DPR RI, Aziz Syamsuddin.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Selasa, dengan masyarakat sipil terkait calon pimpinan (capim) KPK yang akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan pada Rabu-Kamis (11-12/9/2019).

Namun dalam RDPU itu, elemen masyarakat yang datang untuk berdialog dengan Komisi III DPR hanya Indonesia Police Watch (IPW).

“Tidak hanya IPW ya, ada beberapa gitu, dari LSM namun saya tidak hafal,” kata Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Aziz mengatakan pada prinsipnya siapa pun yang memberikan saran, akan ditampung Komisi III DPR RI, dan pihaknya sudah membuka ruang agar masyarakat memberikan masukan sejak tanggal (9/9/2019)lalu.

Dia mengatakan seluruh masukan masyarakat, yang pro dan kontra terhadap 10 capim KPK akan menjadi masukan dan catatan Komisi III DPR.

“Keterwakilan unsur yang pro dan kontra, kita menjadikan masukan, nanti kita kompilasi dan berikan kepada 10 fraksi. Silakan fraksi-fraksi menilai dan memberikan hak suaranya pada pengambilan keputusan,” ujarnya.

Menurut dia, seluruh masukan pro dan kontra akan diklarifikasi serta ditanyakan kepada capim KPK yang bersangkutan.

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan permintaan masukan dari masyarakat sifatnya suka rela saja, sehingga apabila mau memberikan masukan, dipersilakan.

“Ini suka rela saja, kalau hukum agamanya mubah. Mau kasih masukan boleh, tidak memberikan masukan tidak apa-apa,” kata anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani, di Kompleks Parlemen.

Dia membantah Komisi III DPR memilah-milah elemen masyarakat yang ingin memberikan masukan kepada DPR untuk membicarakan masalah capim KPK.

Menurut dia, Komisi III DPR telah memberitahukan kepada sejumlah elemen masyarakat agar bersurat ke DPR untuk berdialog dengan Komisi III DPR memberikan masukan.

“Kami meminta yang akan hadir mengirimkan surat ke Sekretariat Komisi III DPR. Kami akan undang secara resmi walaupun via whatsapp karena waktunya terbatas,” ujarnya.

Arsul juga menilai seharusnya yang hadir bukan hanya IPW, namun Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk hadir memberikan masukan kepada Komisi III DPR. (ibs)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

DPR Sahkan UU Pekawinan Atur Batasan Usia Menikah

Published

on

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan revisi terbatas UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi UU, salah satu pasal yang direvisi adalah batasan usia menikah bagi laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun.

“Apakah setuju RUU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan kita sahkan menjadi undang-undang,” kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Lalu para anggota DPR RI yang hadir dalam Paripurna tersebut menyatakan persetujuannya.

Wakil Ketua Badan Legislasi, Totok Daryanto mengatakan, DPR sepakat untuk merevisi secara terbatas Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan terkait batas usia minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan.

Dia menjelaskan, dalam aturan tersebut, disepakati batasan usia minimal yang diperbolehkan melakukan perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah berusia 19 tahun.

“Dispensasi bisa diberikan harus melalui pengadilan yang diajukan oleh orang tua pihak laki-laki dan/atau perempuan,” ujarnya.

Dia menjelaskan dispensasi itu harus disertai dengan alasan-alasan yang kuat dan pengadilan harus menghadirkan calon laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise mengatakan revisi UU Perkawinan tersebut merupakan sejarah bagi bangsa Indonesia karena dinantikan masyarakat dalam menyelamatkan anak dari perkawinan yang merugikan anak, keluarga dan bangsa Indonesia.

Dia menilai hasil revisi UU tersebut diharapkan dapat mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan membangun generasi tanpa kekerasan terhadap anak.

“Usia 19 tahun itu adalah usia matang dan diharapkan mendapatkan keturunan yang berkualitas,” katanya.

Dia mengatakan dengan usia perkawinan minimal 19 tahun, diharapkan dapat menekan angka kematian ibu dan anak. (imb)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Pegawai KPK Main Politik Jika Tolak Pimpinan

Published

on

Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan Jakarta, Emrus Sihombing.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menilai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah bermain politik apabila menolak kehadiran lima pimpinan KPK yang baru.

“Kalau mereka menolak pimpinan baru KPK, mereka menjadi berpolitik,” ujar Emrus di Jakarta, Senin.

Menurut dia, pegawai KPK tidak memiliki hak untuk menyatakan menolak atau menerima pimpinan yang baru. Mereka, kata Emrus, hanya perlu melaksanakan tugas sesuai undang-undang.

Sehingga, siapapun pimpinan KPK periode 2019-2023 yang dipilih oleh DPR, para pegawai KPK harus patuh dan tunduk terhadap pilihan tersebut.

“Menurut saya pegawai KPK tugasnya bukan pro dan kontra terhadap pemberantasan korupsi, tetapi tugas mereka menjalankan undang-undang. Yang bagus itu pegawai KPK ada di posisi independen dan netral berbasis kepada undang-undang positif,” kata dia.

Lebih lanjut Emrus mengatakan apabila pegawai KPK menilai ada pelanggaran undang-undang yang terjadi terhadap pimpinan baru lembaga anti rasuah itu, maka sebaiknya mereka menempuh langkah-langkah hukum.

“Kan mereka lembaga hukum, mereka harus memberikan pendidikan kepada masyarakat, yaitu penegakan hukum. Kalau penyerahan mandat, penolakan, berarti tidak bedanya orang-orang yang ada disitu adalah bermain politik,” ucap pria yang juga menjabat Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner itu.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI menyepakati Firli Bahuri menjadi Ketua KPK periode 2019-2023, setelah melakukan rapat antar-ketua kelompok fraksi di Komisi III DPR pada Jumat (13/9) dini hari.

Sementara itu empat Wakil Ketua KPK adalah Nawawi Pamolango, Lili Pintouli Siregar, Nurul Ghufron, dan Alexander Marwata. (ftr)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Paripurna DPR Sahkan Revisi UU MD3 Jadi UU

Published

on

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) menjadi UU.

Salah satu poin revisi UU MD3 yang disahkan tersebut terkait jumlah pimpinan MPR RI.

“Apakah pembicaraan tingkat II terhadap UU MD3 dapat disetujui,” kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam Rapat Paripurna DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Setelah itu, seluruh anggota DPR yang hadir dalam Rapat Paripurna tersebut menyatakan setuju.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Totok Daryanto mengatakan, MPR harus mengejawantahkan aspirasi sesuai kebutuhan berbangsa dan bernegara namun masih ada temuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan tersebut.

Menurut dia, dari sisi pimpinan MPR, belum mengakomodasi hasil Pemilu 2019 sehingga perlu penyempurnaan UU MD3.

Totok mengatakan, poin revisi UU MD3 itu adalah terkait format pimpinan MPR RI yang ada dalam Pasal 15 di UU tersebut.

“Dalam Pasal 15 terkait Pimpinan MPR, terdiri dari ketua dan wakil ketua yang merepresentasikan dari fraksi-fraksi di DPR dan kelompok DPD RI,” kata Totok.

Dia menjelaskan, bakal calon pimpinan MPR RI diusulkan fraksi dan kelompok DPD RI, masing-masing mengajukan satu calon lalu dipilih ketua serta ditetapkan dalam Paripurna DPR RI. (imb)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending