Connect with us

POLITIK

Ketua Bawaslu Minta Parpol buka Akses Rekrutmen Calon Kepala Daerah

Published

on

Ketua Bawaslu RI, Abhan.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Ketua Komisioner Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Abhan, mengatakan partai politik harus membuka akses data terkait rekrutmen calon kepala daerah kepada publik.

“Kalau di Parpol, ada istilah konvensi, itu harus dibuka agar publik mengetahui dan melihat prosesnya seperti apa,” ujar Abhan saat jadi pembicara diskusi publik dengan tema keterbukaan informasi untuk memperkuat demokrasi di Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Abhan khawatir adanya orang-orang yang terafiliasi dengan kasus korupsi turut serta menjadi calon peserta pemilihan umum (pemilu).

“Tentu untuk mendapatkan kandidat yang baik, harus dengan proses yang baik ‘kan? Salah satu proses yang baik adalah proses yang transparan,” kata dia.

Jika parpol melakukan proses rekrutmen yang transparan, dapat meminimalisir adanya calon-calon yang terafiliasi kasus korupsi. “Minimal sudah diketahui publik calon itu baik atau enggak,” kata Abhan.

Selain itu, masukan publik juga bisa langsung didengar jika calon yang dirasa kurang baik. Sehingga prosesnya bisa terpantau langsung oleh publik.

Menurut Abhan, kunci keterbukaan informasi dalam pemilu ada dua hal, antara lain transparansi penyelenggara pemilu dan juga peserta pemilu.

Abhan mengatakan penyelenggara Pemilu sudah berusaha maksimal baik dari segi rekrutmen jajaran penyelenggara, sampai dengan pelaksanaan pemilu yang ada. Namun transparansi peserta pemilu juga harus seimbang.

“Kalau penyelenggara pemilu sudah terbuka, maka peserta pemilu juga harus terbuka. Karena disusunnya keterbukaan ini juga kan untuk partai politik,” ujar Abhan.

Keterbukaan atau tranparansi itu salah satunya dalam mekanisme rekrutmen kader parpol untuk dicalonkan menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau nanti di Pilkada yang akan datang.

“Untuk mendukung transparansi publik, parpol harus punya mekanisme keterbukaan rekrutmen kader-kadernya ketika akan dicalonkan sebagai Kepala Daerah, anggota dewan, dan sebagainya,” kata Abhan.

Kendati, di pemilu kemarin mekanisme transparansi sudah berjalan baik meski ada kekurangan di beberapa tempat. Abhan mengatakan transparansi itu harus terus diperbaiki. (afl)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POLITIK

Fadel Menyatakan Siap Diusung Jadi Calon Pimpinan MPR RI

Published

on

Anggota DPD RI terpilih, Fadel Muhammad.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad, yang terpilih sebagai anggota DPD RI dari Provinsi Gorontalo menyatakan dirinya siap untuk diusung menjadi pimpinan MPR RI periode 2029-2024 dari Kelompok DPD RI di MPR RI.

“Soal calon pimpinan MPR RI, saya sudah berdisikusi dengan teman-teman anggota DPD RI terpilih. Kebetulan saya yang paling senior di antara teman-teman,” kata Fadel Muhammad di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin.

Menurut Fadel, dalam diskusi itu juga membicarakan soal siapa yang akan diusulkan DPD RI untuk menduduki jabatan sebagai pimpinan MPR RI. “Karena teman-teman mendukung, saya menyatakan bersedia untuk diusulkan sebagai calon pimpinan MPR RI,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar ini juga menyoroti soal revisi UU No 2 tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD (MD3) yang mengubah aturan tentang jumlah pimpinan DPR RI dari lima menjadi tujuh dan saat ini akan diubah lagi menjadi 10 orang pimpinan.

Dalam diskusi dengan teman-teman di DPR RI, menurut Fadel, dirinya mengatakan bahwa pimpinan parlemen itu jumlahnya ganjil. “Kalau jumlah 10 orang itu genap, kenapa tidak jumlah 11 orang aja, dua orang dari DPD RI,” katanya.

Menurut Fadel, teman-temannya dari DPR RI menyebutkan, jumlah 10 orang itu, dibagi rata dari seluruh fraksi di DPR RI plus Kelompok DPD RI di MPR RI. Fadel menyatakan enggan, DPD RI disamakan setingkat dengan Fraksi, karena menurutnya, DPD RI lembaga parlemen yang secara hirarki sejajar dengan DPR RI, atau dalam sistem politik Indonesia adalah bi-kameral.

“Kalau dari DPD RI cuma satu, dalam revisi UU MD3 kenapa pimpinan MPR RI tidak dikembalikan menjadi lima orang saja, yakni proporsional,” katanya. (rzh)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

DPR RI Bentuk Pansus Kajian Pemindahan Ibu Kota

Published

on

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Rapat Paripurna DPR RI pada Senin membentuk panitia khusus (pansus) terkait kajian pemindahan ibu kota dan juga menyepakati nama-nama anggota pansus ini.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan ada surat masuk dari Presiden Joko Widodo, sehingga DPR harus membuat respons terhadap surat tersebut yang melampirkan semacam studi tentang pemindahan ibu kota.

“Lalu, mekanismenya apa. Agar semua fraksi terlibat, maka mekanismenya adalah dibentuklah pansus,” kata Fahri Hamzah, dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin.

Fahri mengatakan waktu pembahasan sangat sempit, karena DPR periode 2014-2019 akan berakhir pada akhir September 2019.

Dia memperkirakan Presiden Jokowi akan kembali mengirimkan surat usulan pengkajian pemindahan ibu kota ini pada DPR periode berikutnya yaitu 2019-2024.

“Tapi, seperti dugaan saya, Presiden harus mengirim kembali di DPR yang akan datang, saya kira itu yang harus dia lakukan,” ujarnya pula.

Dari 10 fraksi yang ada di DPR RI, hanya Fraksi Partai Demokrat yang belum mengirimkan nama anggotanya untuk menjadi anggota pansus kajian ibu kota baru.

Berikut nama-nama anggota Pansus kajian pemindahan ibu kota yang telah disepakati dalam rapat paripurna pada Senin, yaitu: F-PDIP: Charles Honoris, MR Ihsan Yunus, Adisatria Suryo Sulisto, Indah Kurnia, Vanda Sarundajang, dan Arteria Dahlan; F-Partai Golkar: Zainudin Amali, Dadang S Muchtar, Adies Kadir, Muhidin Mohamad Said, dan M Sarmuji.
Baca juga: Fadli Zon usulkan bentuk Pansus bahas pemindahan ibu kota

Kemudian, F-Gerindra: Rahayu Saraswati, Bambang Haryo Soekartono, Moh Nizar Zahro, dan Supratman Andi Agtas; F-PAN: Yandri Susanto, A Bakri, dan Jon Erizal; F-PKB: Bertu Merlas dan Nihayatul Wafiroh.

F-PKS: Mardani dan Sukamta; F-PPP: Arwani Thomafi dan Achmad Mustaqim; F-NasDem: Syarif Abdullah Alkadrie dan Ahmad M Ali; F-Hanura: Inas Nasrullah Zubir. (imb)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Paripurna DPR Sahkan Revisi UU MD3 Jadi UU

Published

on

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) menjadi UU.

Salah satu poin revisi UU MD3 yang disahkan tersebut terkait jumlah pimpinan MPR RI.

“Apakah pembicaraan tingkat II terhadap UU MD3 dapat disetujui,” kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam Rapat Paripurna DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Setelah itu, seluruh anggota DPR yang hadir dalam Rapat Paripurna tersebut menyatakan setuju.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Totok Daryanto mengatakan, MPR harus mengejawantahkan aspirasi sesuai kebutuhan berbangsa dan bernegara namun masih ada temuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan tersebut.

Menurut dia, dari sisi pimpinan MPR, belum mengakomodasi hasil Pemilu 2019 sehingga perlu penyempurnaan UU MD3.

Totok mengatakan, poin revisi UU MD3 itu adalah terkait format pimpinan MPR RI yang ada dalam Pasal 15 di UU tersebut.

“Dalam Pasal 15 terkait Pimpinan MPR, terdiri dari ketua dan wakil ketua yang merepresentasikan dari fraksi-fraksi di DPR dan kelompok DPD RI,” kata Totok.

Dia menjelaskan, bakal calon pimpinan MPR RI diusulkan fraksi dan kelompok DPD RI, masing-masing mengajukan satu calon lalu dipilih ketua serta ditetapkan dalam Paripurna DPR RI. (imb)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending