Connect with us

POLITIK

Festival Konstitusi MPR Gelar Diskusi Evaluasi Pelaksanaan UUD

Published

on

Sekretaris Jenderal MPR, Dr H Ma'ruf Cahyono.

Adilmakmur.co.id, Jakarta– Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar diskusi panel dengan tema “Evaluasi Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945” di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Selasa (10/9/2019).

Diskusi panel ini merupakan rangkaian kegiatan Festival Konstitusi dan Anti Korupsi yang melibatkan MPR, Mahkamah Konstitusi (MK), KPK dan UGM yang berlangsung 10-11 September 2019.

Sekretaris Jenderal MPR Dr H Ma’ruf Cahyono membuka diskusi panel ini. Narasumber diskusi panel adalah Bambang Sadono (anggota Badan Pengkajian MPR), Prof Dr Kelian (Guru Besar Filsafat UGM) danProf Dr Ratno Lukito (Guru Besar UIN Sunan Kalijaga).

Ma’ruf Cahyono mengatakan MPR diberi tugas untuk melakukan kajian dan evaluasi. Setidaknya ada tiga hal yang dievaluasi dan dikaji MPR. Pertama, apakah sistem ketatanegaraan sudah sesuai dengan Pancasila.

Kedua, apakah konstitusi UUD NRI Tahun 1945 sudah sesuai dengan kebutuhan. Ketiga, bagaimana pelaksanaan dan implementasi dari konstitusi.

Ma’ruf menjelaskan gagasan dan pikiran untuk penataan sistem ketatanegaraan sudah ada sejak MPR periode 2009-2014. Gagasan dan pemikiran itu tertuang dalam rekomendasi MPR periode 2009-2014.

Misalnya pemikiran tentang penataan sistem ketatanegaraan melalui perubahan UUD. “Perubahan harus berlandaskan Pancasila dan kesepakatan dasar, yaitu tidak mengubah Pembukaan UUD, masih tetap dengan sistem presidensial dan tidak mengubah NKRI,” katanya seperti yang dirilis MPR.

Selain itu juga pemikiran untuk melakukan reformulasi perencanaan sistem pembangunan nasional model GBHN. “Ini juga merupakan aspirasi masyarakat. Suara terbanyak menghendaki adanya haluan negara. Aspirasi itu muncul dari suara rakyat bukan dari MPR. Survei menunjukkan 85 persen mengatakan perlunya GBHN,” katanya.

Terkait dengan tema diskusi panel ini, Ma’ruf menyebutkan banyak implementasi atau pelaksanaan UUD yang harus dikaji karena ada hal-hal ideal dalam UUD belum dilaksanakan. “Apakah UUD telah diimplementasikan dengan baik sesuai konsepsinya. Apakah dalam kenyataannya UUD sudah kita lakukan dan implementasikan,” ujarnya.

“Perlu dilihat sejauh mana pelaksanaan UUD agar konstitusinya bagus, pelaksanaannya juga bagus. UUD NRI Tahun 1945 menjadi living constitution atau konstitusi yang mampu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat,” katanya.

Dia berharap lahirnya gagasan dan pemikiran analitis dari diskusi panel ini. Melalui Badan Pengkajian dan Lembaga Pengkajian MPR akan menelaah secara akademik gagasan dan pemikiran itu.

“Ini bagian-bagian pikiran masyarakat, pikiran akademik, sehingga tatanan negara tidak hanya baik di sistem tatanegara, tidak hanya baik dalam konstitusinya tapi juga baik dalam pelaksanaannya,” katanya. (jso)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

Paripurna DPR Sahkan Revisi UU MD3 Jadi UU

Published

on

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) menjadi UU.

Salah satu poin revisi UU MD3 yang disahkan tersebut terkait jumlah pimpinan MPR RI.

“Apakah pembicaraan tingkat II terhadap UU MD3 dapat disetujui,” kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam Rapat Paripurna DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Setelah itu, seluruh anggota DPR yang hadir dalam Rapat Paripurna tersebut menyatakan setuju.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Totok Daryanto mengatakan, MPR harus mengejawantahkan aspirasi sesuai kebutuhan berbangsa dan bernegara namun masih ada temuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan tersebut.

Menurut dia, dari sisi pimpinan MPR, belum mengakomodasi hasil Pemilu 2019 sehingga perlu penyempurnaan UU MD3.

Totok mengatakan, poin revisi UU MD3 itu adalah terkait format pimpinan MPR RI yang ada dalam Pasal 15 di UU tersebut.

“Dalam Pasal 15 terkait Pimpinan MPR, terdiri dari ketua dan wakil ketua yang merepresentasikan dari fraksi-fraksi di DPR dan kelompok DPD RI,” kata Totok.

Dia menjelaskan, bakal calon pimpinan MPR RI diusulkan fraksi dan kelompok DPD RI, masing-masing mengajukan satu calon lalu dipilih ketua serta ditetapkan dalam Paripurna DPR RI. (imb)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Pembahasan Haluan Negara di MPR Mengerucut pada Dua Opsi

Published

on

Ketua Fraksi PPP MPR RI, Arwani Thomafi.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Badan Pengkajian MPR RI dalam pembahasannya mengerucut pada dua opsi terkait upaya menghidupkan kembali haluan negara seperti garis-garis besar haluan negara (GBHN) yakni dalam bentuk TAP MPR RI dan dalam bentuk undang-undang.

Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) MPR RI, Arwani Thomafi, mengatakan hal itu pada diskusi “Haluan Negara sebagai pedoman Pembangunan” di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (16/9/2019).

“Haluan negara yang akan dihidupkan lagi, belum tentu sama dengan GBHN pada era orba baru. Namun, Haluan Negara ini akan menjadi landasan arah pembangunan negara dalam jangka panjang, sehingga pembangunan nasional dapat berjalan konsisten,” kata Arwani.

Badan Pengkajian yang melakukan pembahasan upaya menghidupkan kembali haluan negara, menurut Arwani fraksi-fraksi dan kelompok DPD di MPR RI, terbelah menjadi dua kelompok yakni sebagai empat fraksi yang mengusulkan agar haluan negara dihidupkan melalui amandemen UUD NRI 1945, sementara enam fraksi lainnya mengusulkan haluan negara dihidupkan melalui pembentukan undang-undang.

“Amandemen konstitusi itu mekanismenya rumit dan tidak bisa dijamin, dalam prosesnya tidak ada usulan amandemen pasal-pasal lainnya. Kalau saya menyebutnya, amandemen konstitusi itu masih jauh,” katanya.

Sementara, opsi kedua yakni usulan menghidupkan kembali Haluan Negara melalui undang-undang akan lebih rasional, karena dapat dibahas bersama oleh seluruh fraksi-fraksi di DPR RI tapi akan mengikat dengan presiden.

Di sisi lain, kata Arwani, UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sudah akan habis masa berlakunya, sehingga harus direvisi untuk mengganti RPJPN selama 25 tahun ke depan. “Kalau revisi UU RPJPN ini dikombinasi dengan pembuatan Haluan Negara maka dapat berjalan dan Haluan Negara tersebut dapat dihidupkan,” katanya.

Arwani juga menyoroti, selama ini kebijakan pembangunan nasional yang didasarkan pada visi misi calon presiden terpilih kadang-kadang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah. “Dengan dibentuknya UU Haluan Negara, maka mengatur arah pembangunan nasional yang disinkronkan dengan kebijakan pembangunan di daerah,” katanya.

Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarif Hasan menambahkan, fraksinya setuju menghidupkan Haluan Negara, agar arah pembangunan nasional fokus dan terarah. “Dengan adanya Haluan Negara, maka kebijakan presiden terikat pada amanah undang-undang untuk menjalankan Haluan Negara

Menurut dia, kalau Haluan Negara dihidupkan melalui amandemen UUD NRI 1945 melalui TAP MPR RI, konsekuensinya MPR akan menjadi lembaga tertinggi negara kembali. “Hal ini harus dibicarakan oleh oleh seluruh partai politik dan kelompok DPD RI,” katanya.

Karena itu, Syarif mengusulkan, agar Haluan Negara dapat dihidupkan lagi, maka perlu ada komitmen politik di antara partai-partai politikdi parlemen plus kelompok DPD RI. (riz)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Fadel Muh : Kuatkan Pembangunan Nasional Bisa dengan Penguatan UU RPJPN

Published

on

Anggota DPD RI terpilih, Fadel Muhammad.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Anggota DPD RI terpilih Fadel Muhammad mengatakan untuk menguatkan arah pembangunan nasional cukup dengan melakukan penguatan pada revisi UU nomor 17 tahun 2007 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)

“Wacana menghidupkan kembali GBHN sudah dibahas di MPR RI selama lima tahun tapi belum selesai juga. Karena itu, pada revisi UU RPJPN bisa sekaligus dibuat aturan dan fokus untuk jangka panjang, seperti Haluan Negara,” kata Fadel Muhammad pada diskusi “Haluan Negara sebagai pedoman Pembangunan” di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Menurut Fadel Muhammad pembangunan nasional akan menjadi fokus jika Pemerintah Pusat fokus menjalankan kisi-kisi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan kebijakan Pemerntah Daerah sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini menegaskan, daerah di Indonesia akan maju jika kepala daerahnya memiliki kemampuan memimpin serta visi pembangunan daerah panjang panjang.

Kepala daerah, kata dia, juga harus memiliki komitmen untuk bekerja dengan baik serta memiliki jaringan dengan Pemerintah Pusat yang baik. “Kepala daerah harus fokus membangun daerah untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat,” ucapnya.

Mantan Gubernur Gorontalo ini juga menyatakan, banyak kepala daerah yang memanfaatkan jabatannya dan kemudian terjerat pada kasus korupsi.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) MPR RI, Arwani Thomafi, mengatakan, Badan Pengkajian MPR RI dalam pembahasan upaya menghidupkan lagi Haluan Negara mengerucut pada dua opsi, yakni dalam bentuk TAP MPR RI serta dalam bentuk undang-undang.

“Haluan negara yang akan dihidupkan lagi, belum tentu sama dengan GBHN pada era orde baru. Namun, Haluan Negara ini akan menjadi landasan arah pembangunan negara dalam jangka panjang, sehingga pembangunan nasional dapat berjalan konsisten,” tutur Arwani.

Pada pembahasan soal menghidupkan kembali Haluan Negara, menurut Arwan,i fraksi-fraksi dan kelompok DPD di MPR RI, terbelah menjadi dua kelompok yakni sebagai empat fraksi yang mengusulkan agar haluan negara dihidupkan melalui amandemen UUD RI 1945, sementara enam fraksi lainnya mengusulkan haluan negara dihidupkan melalui pembentukan undang-undang.

“Amandemen konstitusi itu mekanismenya rumit dan tidak bisa dijamin, dalam prosesnya tidak ada usulan amandemen pasal-pasal lainnya. Kalau saya menyebutnya, amandemen konstitusi itu masih jauh,” katanya. (riz)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending