Connect with us

POLITIK

Festival Konstitusi MPR Gelar Diskusi Evaluasi Pelaksanaan UUD

Published

on

Sekretaris Jenderal MPR, Dr H Ma'ruf Cahyono.

Adilmakmur.co.id, Jakarta– Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar diskusi panel dengan tema “Evaluasi Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945” di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Selasa (10/9/2019).

Diskusi panel ini merupakan rangkaian kegiatan Festival Konstitusi dan Anti Korupsi yang melibatkan MPR, Mahkamah Konstitusi (MK), KPK dan UGM yang berlangsung 10-11 September 2019.

Sekretaris Jenderal MPR Dr H Ma’ruf Cahyono membuka diskusi panel ini. Narasumber diskusi panel adalah Bambang Sadono (anggota Badan Pengkajian MPR), Prof Dr Kelian (Guru Besar Filsafat UGM) danProf Dr Ratno Lukito (Guru Besar UIN Sunan Kalijaga).

Ma’ruf Cahyono mengatakan MPR diberi tugas untuk melakukan kajian dan evaluasi. Setidaknya ada tiga hal yang dievaluasi dan dikaji MPR. Pertama, apakah sistem ketatanegaraan sudah sesuai dengan Pancasila.

Kedua, apakah konstitusi UUD NRI Tahun 1945 sudah sesuai dengan kebutuhan. Ketiga, bagaimana pelaksanaan dan implementasi dari konstitusi.

Ma’ruf menjelaskan gagasan dan pikiran untuk penataan sistem ketatanegaraan sudah ada sejak MPR periode 2009-2014. Gagasan dan pemikiran itu tertuang dalam rekomendasi MPR periode 2009-2014.

Misalnya pemikiran tentang penataan sistem ketatanegaraan melalui perubahan UUD. “Perubahan harus berlandaskan Pancasila dan kesepakatan dasar, yaitu tidak mengubah Pembukaan UUD, masih tetap dengan sistem presidensial dan tidak mengubah NKRI,” katanya seperti yang dirilis MPR.

Selain itu juga pemikiran untuk melakukan reformulasi perencanaan sistem pembangunan nasional model GBHN. “Ini juga merupakan aspirasi masyarakat. Suara terbanyak menghendaki adanya haluan negara. Aspirasi itu muncul dari suara rakyat bukan dari MPR. Survei menunjukkan 85 persen mengatakan perlunya GBHN,” katanya.

Terkait dengan tema diskusi panel ini, Ma’ruf menyebutkan banyak implementasi atau pelaksanaan UUD yang harus dikaji karena ada hal-hal ideal dalam UUD belum dilaksanakan. “Apakah UUD telah diimplementasikan dengan baik sesuai konsepsinya. Apakah dalam kenyataannya UUD sudah kita lakukan dan implementasikan,” ujarnya.

“Perlu dilihat sejauh mana pelaksanaan UUD agar konstitusinya bagus, pelaksanaannya juga bagus. UUD NRI Tahun 1945 menjadi living constitution atau konstitusi yang mampu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat,” katanya.

Dia berharap lahirnya gagasan dan pemikiran analitis dari diskusi panel ini. Melalui Badan Pengkajian dan Lembaga Pengkajian MPR akan menelaah secara akademik gagasan dan pemikiran itu.

“Ini bagian-bagian pikiran masyarakat, pikiran akademik, sehingga tatanan negara tidak hanya baik di sistem tatanegara, tidak hanya baik dalam konstitusinya tapi juga baik dalam pelaksanaannya,” katanya. (jso)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

NASIONAL

Pemerintah Didesak Jalankan Permintaan Ombudsman soal Larangan Pekerja China Masuk

Published

on

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Pemerintah memiling tanggung jawab penuh dalam melindungi warga negaranya dari segala ancaman. Termasuk ancaman wabah virus corona yang menyebabkan pnemonia akut.

Atas alasan itu, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mendukung permintaan dari Ombudsman RI untuk melarang pekerja dan wisayawan asal China masuk ke Indonesia

“Pemerintah RI penting segera laksanakan keputusan Ombudsman RI; melarang pekerja asal China dan wisatawan dari China masuk ke Indonesia,” tegasnya.

Permintaan ini sebelumnya disampaikan oleh anggota Ombudsman RI La Ode Ida. Dia meminta agar pemerintah membuat aturan mengenai pekerja asal tiongkok.

Baginya, perlindungan terhadap nyawa warga negara lebih utama ketimbang investasi yang menyerap tenaga kerja,

“Pemerintah punya kewajiban melindungi warga dari bahaya kontaminasi virus yang kemungkinan dibawa oleh pekerja dan wisatawan,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (26/1).

Lebih lanjut, Hidayat Nur Wahid juga meminta pemerintah segera melakukan evakuasi terhadap WNI yang masih berada di China, khususnya di Wuhan.

“Segera evakuasi WNI di Wuhan dan lain lainnya,” tutup politisi PKS itu. (kon)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Mahfud MD Dukung Pemkot Bogor Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan

Published

on

Wali Kota Bogor Bima Arya melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2020).

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Wali Kota Bogor Bima Arya melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2020). Dalam agenda tersebut Mahfud menyatakan dukungannya kepada Bima Arya untuk terus menjaga stabilitas politik dan keamanan di Kota Bogor.

“Ada beberapa persoalan kita konsultasikan terkait politik, hukum dan keamanan. Pak Menko mendukung agar kami Pemkot untuk terus menjaga stabilitas itu,” ungkap Bima Arya.

Bima menjelaskan, Pemkot Bogor bersama jajaran Muspida terus berusaha membangun sinergi untuk menciptakan kondusifitas. “Intinya kami di Bogor ini berusaha untuk membangun sinergi dengan Muspida, dengan semua unsur, apalagi Pak Jokowi ini kan akan kembali tinggal di sini sampai ibu kota pindah, mungkin selama 5 tahun ke depan. Jadi harus rapi koordinasinya, keamanannya, fasilitasnya. Semua kita jaga bersama,” jelasnya.

Agenda lain yang turut dibahas adalah upaya Pemkot yang terus menguatkan nilai-nilai toleran dari berbagai aspek. Salah satunya dengan berupaya terus menjaga ruang berekspresi masyarakat.

“Kami berusaha untuk membangun kota Bogor sebagai kota yang toleran yang menyelesaikan semua persoalan yang ada. Kita diskusikan semua dan semangatnya sama. Semuanya sadar dan setuju bahwa citra toleran harus terus dikuatkan di Kota Bogor dan persoalan Yasmin menjadi salah satu ujian bagi kita. Bagaimana pun warga harus didengar juga jadi kita ingin opsi atau solusi terbaik,” ujar Bima.

Saya sampaikan juga kepada Pak menko dan saya optimis sebelum saya selesai menjabat sebagai wali kota, Insya Allah ini akan selesai. Kemajuan signifikannya adalah fokus pada opsi solusi, tidak berdebat lagi masa lalu. Kita juga sepakat menjaga kebersamaan dan komunikasi dengan semua elemen,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut Bima Arya didampingi Plt Kepala Badan Kesbangpol Kota Bogor Dadang Sugiarta, Kabag Hukum dan HAM Setdakot Bogor Alma Wiranta dan Camat Bogor Barat Juniarti Estiningsih. (ini)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

DPR Minta KJRI Aktif Awasi Potensi Pergerakan Virus Corona

Published

on

Anggota Komisi I DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Virus Corona telah menjangkit Cina yang menyebabkan 1.975 kasus di seluruh daratan Cina dan sekitar 56 orang meninggal.

Pemerintah Cina pun menyatakan status darurat atas hal ini. Mereka mengambil langkah cepat dengan menutup keluar masuk akses di Wu Han, lokasi awal penyebaran virus tersebut.

Penyebarannya pun kini telah cukup luas, hingga 12 negara kini terkena baik di kawaasan Asia hingga Amerika.

Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi meminta pemerintah segera melakukan langkah konkret, yaitu dengan menyiapkan protokol penyelamatan WNI di Cina dan Hongkong.

“Melihat situasi saat ini, Kemenlu dan KJRI harus gerak cepat. Siapkan protokol penyelamatan WNI di Cina dan Hongkong,” ungkap Bobby, Minggu (26/1/2020).

Hal ini penting dilakukan agar penyebaran virus itu dapat dicegah dan ditekan. Seperti halnya dengan gerak cepat Amerika Serikat yang menyewa pesawat untuk evakuasi Diplomat warganya dari Cina.

“Kemenlu maupun KJRI di Hongkong bisa melakukaan langkah yang sama dengan Amerika, termasuk membuat fasilitas karantina sementara di area KBRI dan KJRI mengingat situasi yang sulit diprediksi atas penyebaran virus tersebut,” kata dia. (css)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending