Connect with us

PAPUA

DPR : Butuh Sikap Saling Percaya Kelola Otsus Papua

Published

on

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Satya Yudha.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Yudha menilai harus ada sikap saling percaya antara masyarakat Papua dengan pemerintah sehingga dana Otonomi Khusus (Otsus) yang digelontorkan pemerintah harus disambut dengan rasa persaudaraan yang tinggi.

“Dana Otsus sudah digelontorkan, tinggal masyarakat Papua menyambut dengan rasa persaudaraan yang tinggi sehingga pengelolaan keuangan sampai bupati bisa dilaksanakan dengan baik,” kata Satya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Hal itu disampaikannya dalam diskusi tentang Papua di kompleks Parlemen, Selasa.

Satya mengatakan, ada keinginan dari pemerintah agar Papua dan Papua Barat tidak terpisah dari NKRI serta kemakmuran terjadi di wilayah tersebut, salah satunya dengan dana Otsus.

Dia juga menekankan agar pihak-pihak luar berhenti memprovokasi Papua dan Papua Barat, misalnya manuver politik yang dilakukan Benny Wenda yang menggalang dukungan pihak internasional yang sudah dalam tahap mengancam kedaulatan NKRI.

Menurut dia, Benny Wenda menggunakan bendera Vanuatu dalam menyebarkan berita bohong tentang Papua dan Papua Barat hingga menemui perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Benny Wenda sudah bukan WNI sehingga dalam aspek politik luar negeri Indonesia, saya khawatir terkait apa yang dilakukannya karena masih ada gerakan itu,” katanya.

Satya menilai ada skenario agar Benny Wenda berperan seperti Ramos Horta dalam memperjuangkan kemerdekaan di Timor Timor.

Karena itu menurut dia, pemerintah Indonesia harus tegas terkait apa yang dilakukan Benny Wenda karena menyangkut kedaulatan NKRI.

“Kita ada empat konsensus dasar berbangsa dan bernegara, kita tegas bagaimana mempertahankan NKRI,” ujarnya.

Dalam diskusi tersebut, senator asal Papua Barat, Mervin S Komber menyatakan bahwa dana otonomi khusus yang diterima hingga 2021 nanti merupakan anugerah bagi rakyat Papua dan Papua Barat.

Namun dia menilai selama 21 tahun pelaksanaan Otsus tersebut perlu dilakukan penyempurnaan agar bisa dirasakan bagi kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat.

“UU Otsus ini muncul karena keinginan masyarakat dan semua diatur, misalnya bagaimana dibentuk Majelis Rakyat Papua (MRP) sehingga Otsus diletakkan sejalan dengan adat yang berlaku di Papua,” ujar Mervin.

Mervin menilai perlu dilakukan perbaikan dalam pelaksanaan Otsus Papua, salah satunya membuat Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana turunan dari UU Otsus.

Dia mencontohkan perlu PP untuk Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus), serta terkait Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). (ibs)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

PAPUA

Presiden Tindaklanjuti Pemekaran Pegunungan Tengah

Published

on

Presiden Joko Widodo saat berdialog dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat di Wamena, Papua pada Senin (28/10/2019).

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Saat berdialog dengan perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta tokoh adat Papua di Wamena, Presiden Joko Widodo menjelaskan pemerintah akan menindaklanjuti usulan pemekaran wilayah Pegunungan Tengah, Provinsi Papua.

“Sebetulnya saya ngomong apa adanya, sebetulnya kita kan sudah sampaikan sejak awal kita sudah moratorium tidak ada pemekaran di seluruh Indonesia. Karena apa? Karena ada 183 pemekaran baik provinsi, kabupaten, maupun kota yang diusulkan kepada saya. Begitu dibuka satu, yang lain pasti ngantre di depan kantor saya setiap hari,” kata Presiden dalam dialog itu di Wamena pada Senin (28/10/2019).

Presiden menjelaskan khusus untuk wilayah Pegunungan Tengah, Papua, usulan pemekaran wilayah akan ditindak lanjuti.

Dalam siaran pers dari Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Erlin Suastini, Presiden mengatakan isu pemekaran di Pegunungan Tengah akan menjadi pekerjaan rumah baginya setelah pulang dari Papua.

“Tapi khusus untuk Pegunungan Tengah, jangan tepuk tangan dulu, akan saya tindak lanjuti,” ucap Jokowi disambut tepukan tangan hadirin.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden didampingi antara lain oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Wakil Menteri PUPR Wempi Wetipo, Plt. Kapolri Komjen Ari Dono, dan Gubernur Papua Lukas Enembe. (bay)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

PAPUA

Presiden : Pejabat Eselon I-II Papua Sudah Ada

Published

on

Presiden RI, Joko Widodo dalam kunjungan kerja ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Senin (28/10/2019).

Adilmakmur.co.id, Wamena – Presiden RI Joko Widodo mengaku sudah mengantongi sejumlah nama perwakilan dari Papua yang akan di tempatkan pada jabatan eselon I dan II.

Jokowi di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Senin (28/10/2019), mengatakan nama-nama yang diusulkan itu merupakan perintahnya saat pertemuan dengan tokoh-tokoh Papua di Jakarta.

“Di kabinet sudah ada. Eselon I dan II, nama-nama sudah ada di kantong saya karena itu perintah saya,” katanya

Presiden dua periode itu mengatakan segera menindaklanjuti penempatan nama-nama yang sudah diterima.

“Itu secepatnya saya tindaklanjuti karena ini juga menjadi hal yang sangat penting agar kita semuanya betul-betul merasa memiliki negara ini,” katanya.

Pada kesempatan itu Presiden mengaku akan menaikkan pangkat pejabat tinggi TNI/Polri di Papua menjadi bintang tiga. Kenaikan pangkat akan terwujud apabila tidak ada lagi kekacauan.

Jokowi mengaku selalu memantau kinerja Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpau dan Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Heran Asaribab.

“Tetapi kalau belum aman jangan minta karena saya tahu beliau ini, saya ikuti sejak awal. Saya ikuti Paulus dan Herman terus,” katanya. (mar)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

PAPUA

Presiden Tindaklanjuti Pemekaran Provinsi Papua Tengah

Published

on

Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja di Wamena, Papua, Senin (28/10/2019).

Adilmakmur.co.id, Wamena – Presiden Joko Widodo berjanji menindaklanjuti usulan pemekaran provinsi di Pulau Papua, yaitu Provinsi Papua Pengah, yang akan ditempatkan di pegunungan tengah Papua.

Berbicara di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Senin (28/10/2019), dia mengatakan banyak usulan pemekaran yang diterima. “Tetapi khusus untuk pegunungan tengah, akan saya tindaklanjuti,” katanya.

Berdasarkan data yang dia terima, jumlah usulan pemekaran kabupaten, kota dan provinsi yang diterima adalah 183.

Jokowi mengatakan usulan pemekaran Provinsi Pegunungan tengah Papua menjadi pekerjaan rumah setelah kembali ke Jakarta. “Begitu dibuka satu, yang lain pasti antri di depan kantor saya setiap hari. Tetapi khusus untuk pegunungan tengah, akan saya tindaklanjuti,” katanya.

Usulan pemekaran itu disampaikan saat Jokowi bertatap muka bersama tokoh-tokoh masyarakat di Hotel Grand Baliem Jayawijaya. Usai pertemuan di Hotel Grand Baliem, dia menuju bandara untuk meninggalkan Wamena. (mar)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending