Connect with us

PAPUA

DPR : Butuh Sikap Saling Percaya Kelola Otsus Papua

Published

on

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Satya Yudha.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Yudha menilai harus ada sikap saling percaya antara masyarakat Papua dengan pemerintah sehingga dana Otonomi Khusus (Otsus) yang digelontorkan pemerintah harus disambut dengan rasa persaudaraan yang tinggi.

“Dana Otsus sudah digelontorkan, tinggal masyarakat Papua menyambut dengan rasa persaudaraan yang tinggi sehingga pengelolaan keuangan sampai bupati bisa dilaksanakan dengan baik,” kata Satya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Hal itu disampaikannya dalam diskusi tentang Papua di kompleks Parlemen, Selasa.

Satya mengatakan, ada keinginan dari pemerintah agar Papua dan Papua Barat tidak terpisah dari NKRI serta kemakmuran terjadi di wilayah tersebut, salah satunya dengan dana Otsus.

Dia juga menekankan agar pihak-pihak luar berhenti memprovokasi Papua dan Papua Barat, misalnya manuver politik yang dilakukan Benny Wenda yang menggalang dukungan pihak internasional yang sudah dalam tahap mengancam kedaulatan NKRI.

Menurut dia, Benny Wenda menggunakan bendera Vanuatu dalam menyebarkan berita bohong tentang Papua dan Papua Barat hingga menemui perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Benny Wenda sudah bukan WNI sehingga dalam aspek politik luar negeri Indonesia, saya khawatir terkait apa yang dilakukannya karena masih ada gerakan itu,” katanya.

Satya menilai ada skenario agar Benny Wenda berperan seperti Ramos Horta dalam memperjuangkan kemerdekaan di Timor Timor.

Karena itu menurut dia, pemerintah Indonesia harus tegas terkait apa yang dilakukan Benny Wenda karena menyangkut kedaulatan NKRI.

“Kita ada empat konsensus dasar berbangsa dan bernegara, kita tegas bagaimana mempertahankan NKRI,” ujarnya.

Dalam diskusi tersebut, senator asal Papua Barat, Mervin S Komber menyatakan bahwa dana otonomi khusus yang diterima hingga 2021 nanti merupakan anugerah bagi rakyat Papua dan Papua Barat.

Namun dia menilai selama 21 tahun pelaksanaan Otsus tersebut perlu dilakukan penyempurnaan agar bisa dirasakan bagi kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat.

“UU Otsus ini muncul karena keinginan masyarakat dan semua diatur, misalnya bagaimana dibentuk Majelis Rakyat Papua (MRP) sehingga Otsus diletakkan sejalan dengan adat yang berlaku di Papua,” ujar Mervin.

Mervin menilai perlu dilakukan perbaikan dalam pelaksanaan Otsus Papua, salah satunya membuat Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana turunan dari UU Otsus.

Dia mencontohkan perlu PP untuk Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus), serta terkait Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). (ibs)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

PAPUA

Polres Jayapura Tilang 58 Pengendara di Sentani

Published

on

Razia yang dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas.

Adilmakmur.co.id, Sentani, Jayapura – Kepolisian Resor Jayapura di Papua menilang sebanyak 58 kendaraan baik roda dua maupun roda empat dalam razia yang dilakukan pada Sabtu (14/9/2019) di wilayah hukum polres setempat.

Kasat Lantas Polres Jayapura AKP Andika T Purba ketika dikonfirmasi dari Sentani, Kabupaten Jayapura, Minggu, mengemukakan razia yang dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas setelah demo rusuh pada 29 Agustus lalu, serta meminimalisir tingkat kecelakaan lalu lintas di kawasan tersebut agar ke depan keamanan tetap terjaga.

“Razia kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat inj dilaksanakan Satuan Lalu Lintas Polres Jayapura,” ujarnya.

Ia menjelaskan, razia itu melibatkan 35 personel Satuan Lalu Lintas Polres Jayapura untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menjadi kecelakaan lalu lintas. Tapi juga setelah demo rusuh pertengahan Agustus lalu.

Razia difokuskan di depan Masjid Agung Al Aqsa Sentani, kemudian diarahkan dan diperiksa kelengkapan berkendara di halaman Kantor Satuan Lalu Lintas Polres Jayapura dengan sasaran kendaraan roda dua maupun roda empat.

“Razia ini kami laksanakan dalam rangka meminimalisir pelanggaran agar mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas, dengan sasaran kendaraan roda dua maupun roda empat,” ujarnya pula.

AKP Andika Purba merinci, dari hasil razia tersebut, pihaknya menilang sebanyak 56 pengendara roda dua dan dua pengemudi kendaraan roda empat dengan beragam pelanggaran.

Ragam pelanggaran itu di antaranya tidak menggunakan helm, tidak menggunakan tanda nomor kendaraan (TNKB) yang sesuai, tidak menggunakan kaca spion, mengendarai kendaraan di bawah umur, serta kelengkapan kendaraan dan surat-surat kendaraan kurang.

“Razia ini akan rutin kami laksanakan guna meminimalisir pelanggaran yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas khususnya di wilayah Sentani, tapi juga menjaga kambtimas usai demo rusuh,” ujarnya pula.(mab)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

PAPUA

Papua Terkini – Gubernur Papua Barat Sudah Temui Menkeu Pascakericuhan

Published

on

Guberbur Papua Barat, Dominggus Mandacan.

Adilmakmur.co.id, Manokwari – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan sudah menemui Menteri Keuangan, Sri Mulyani untuk menyampaikan daftar anggaran yang dibutuhkan untuk membangun kembali fasilitas pemerintah yang terbakar pada kerusuhan Manokwari 19 Agustus lalu.

Pada kericuhan tiga pekan lalu itu, menimbulkan kerusakan parah sejumlah fasilitas gedung milik pemerintah Provinsi Papua Barat, yakni Gedung DPR dan Majelis Rakyat Papua.

“Terkait kerusakan fasilitas pemerintah hari Senin tanggal 9 lalu saya sudah ke Jakarta ketemu ibu Menteri Keuangan menyampaikan data kerusakan, RAB dan proposal . Saya juga sudah sampaikan ke Presiden melalui Mensesneg juga ke Mendagri, PUPR serta Kementerian lembaga terkait lainya,” kata Gubernur di Manokwari, Kamis (12/9/2019).

Dalam pertemuan itu, lanjut Gubernur, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa pembangunan fasilitas pemerintah yang rusak akibat kericuhan tersebut menjadi tanggungjawab bersama antara pusat dan daerah.
Pemerintah pusat dan daerah, kata Mandacan, akan melakukan sharing anggaran untuk membangun kembali gedung-gedung pemerintah yang rusak terbakar pada peristiwa tersebut.

“Khusus untuk pembangunan gedung DPR Papua Barat sesuai RAB yang kita ajukan itu kita membutuhkan anggaran sebesar 200 miliar. Sedangkan gedung MRP 150 miliar, jadi total dana untuk pembangunan dua gedung itu 350 miliar,” sebut gubernur.

Sejauh ini, ujar gubernur, belum ada pembagian prosentase anggaran yang harus disiapkan pusat dan daerah. Akan ada pertemuan lebih lanjut antara gubernur dan pemerintah pusat untuk membahas pembangunan itu.

“Pusat sanggubnya berapa daerah berapa itu yang nanti akan dibahas lagi. Kemampuan daerah tentu terbatas karena selain infrastruktur kita juga wajib membangun sumber daya manusianya,” kata Dominggus lagi.

Ia mengemukakan, terkait kerusakan dan kerugian yang dialami masyarakat Kementerian Sosial sudah menyerahkan bantuan RP.7 miliar lebih untuk Papua dan Papua Barat. Penyerahan dilakukan di Jayapura, Papua beberapa waktu lalu.
(tyn)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

PAPUA

Kehadiran Puluhan SSK di Papua Untuk beri Jaminan Keamanan

Published

on

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen, Pol. Dedi Prasetyo.

Adilmakmur.co.id, Jakarta– Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Dedi Prasetyo mengatakan langkah Polri mengirimkan puluhan satuan setingkat kompi (SSK) personel Polri ke Papua dan Papua Barat untuk memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat di dua provinsi itu.

“Kenapa Polri mengirimkan 13 SSK di Papua Barat dan 30 SSK di Papua? Itu dalam rangka memberi jaminan keamanan,” kata Dedi dalam diskusi “Memperkuat Langkah Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis di Indonesia” yang digelar Setara Institute di Jakarta, Kamis (12/9/2019)

Ia mengatakan bahwa Polri memiliki kewajiban mencermati setiap isu yang bergulir di tengah masyarakat. Polri bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Terkait dengan penanganan masalah rasisme dan kericuhan di Papua, dia mengatakan bahwa Polri memiliki beberapa pendekatan. Dalam hal ini, Polri harus memastikan praktik rasisme dan kericuhan tidak dibiarkan begitu saja.

“Begitu terjadi, kami lokalisasi, jangan sampai meluas. Kami memitigasi semaksimal mungkin,” kata Brigjen Pol. Dedi Prasetyo.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Charles Honoris pada diskusi yang sama mengapresiasi kerja aparat kepolisian dalam menerapkan tindakan hukum terhadap pelaku rasisme menyangkut masyarakat Papua.

Namun, dia berharap ke depan penegakan hukum dilakukan tidak hanya terhadap kasus yang sudah viral.

“Saya harap ke depan penegakan hukum tidak hanya dilakukan ketika kasus sudah viral, tetapi harus lebih komprehensif,” ujar Charles.

Sementara itu, pada bagian lain anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu dalam kesempatan yang sama menyampaikan berdasarkan penelurusan pihaknya di Papua dan Papua Barat saat ini warga di sana mengalami trauma ketika hendak kembali ke tempat tinggalnya.

Menurut Ninik, warga trauma kembali karena sarana dan prasarana publik di tempat tinggalnya belum pulih.

Selain itu, perkebunan mereka sementara ini “dikuasai” TNI/Polri.

“Ombudsman meminta skema cara bertindak kepolisian, cara bertindak dalam menangani demo mungkin perlu dievaluasi. Bagaimana jika akan ada demo dan kerusuhan, kemudian dampaknya,” jelas Ninik. (rsj)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending