Connect with us

PAPUA

Anggota DPR Ingatkan Penanganan Papua Harus Komprehensif

Published

on

Anggota Komisi II DPR RI, Abdul Hakam Naja.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Abdul Hakam Naja mengingatkan untuk menangani persoalan di Papua yang terkadang muncul situasi memanas, harus dilakukan secara komprehensif dan tidak bisa hanya secara parsial dan temporer.

“Pemerintah pusat maupun tokoh masyarakat Papua harus memiliki kesamaan tekad untuk mengatasi persoalan Papua secara komprehensif dan permanen, sehingga situasi di Papua selalu kondusif dan masyarakatnya bisa sejahtera seperti di daerah lainnya,” kata Abdul Hakam Naja pada diskusi “Membedah UU Otsus Papua”, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Menurut Hakam Naja, salah satu persoalan di Papua adalah kemiskinan dan kesenjangan sosial yang tinggi. “Angka kemiskinan di Papua sekitar 27 persen, jauh lebih tinggi dari rata-rata angka kemiskinan nasional yakni sekitar tujuh persen,” katanya.

Mengatasi kondisi kemiskinan di Papua, menurut dia, pemerintah pusat memberikan bantuan dana sangat besar untuk percepatan pembangunan di Papua melalui dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua.

Namun, bantuan dana Otsus yang diberikan secara gelondongan dan nilainya sangat besar, menurut Hakam, masih minim pengawasan dan progres perkembangannya seteah hampir 20 tahun masih sangat lamban.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, juga melihat Presiden Joko Widodo melakukan pembangunan infrastruktur jalan raya dan jembatan di Papua untuk mendorong kemajuan masyarakat Papua.

Hakam memuji langkah Presiden Joko Widodo yang memberikan perhatian besar kepada Papua, tapi di sisi lain dia mengkhawatirkan jalan raya yang dibangun itu justru dimanfaatkan oleh korporasi yang menguasai hutan dan pertambangan di Papua. Sementara, masyarakat Papua yang miskin masih tetap tinggal di pegunungan, tidak bisa memanfaatkan infrastruktur jalan raya yang sudah dibangun.

Hakam menjelaskan, pemerintah pusat hendaknya melakukan pendekatan secara menyeluruh di Papua untuk mengetahui secara pasti apa kebutuhan masyarakat Papua untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya, misalnya pembekalan keterampilan dan bantuan modal usaha.

“Masyarakat Papua yang masih miskin dan bodoh, perlu diberikan pendidikan secara masif, agar menjadi lebih cerdas sehingga dapat mengatasi kemiskinan,” katanya pula.

Hakam juga mengusulkan, agar pemerintah pusat membuat “road map” atau peta jalan pembangunan di Papua, sehingga apa saja pembangunan yang dilakukan serta tahapannya sudah sampai ke mana, dapat diketahui. “Kalau pun pemerintahan berganti, tapi peta jalan pembangunan Papua dapat menjadi indikator,” katanya lagi. (rhp)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

PAPUA

Presiden Tindaklanjuti Pemekaran Pegunungan Tengah

Published

on

Presiden Joko Widodo saat berdialog dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat di Wamena, Papua pada Senin (28/10/2019).

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Saat berdialog dengan perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta tokoh adat Papua di Wamena, Presiden Joko Widodo menjelaskan pemerintah akan menindaklanjuti usulan pemekaran wilayah Pegunungan Tengah, Provinsi Papua.

“Sebetulnya saya ngomong apa adanya, sebetulnya kita kan sudah sampaikan sejak awal kita sudah moratorium tidak ada pemekaran di seluruh Indonesia. Karena apa? Karena ada 183 pemekaran baik provinsi, kabupaten, maupun kota yang diusulkan kepada saya. Begitu dibuka satu, yang lain pasti ngantre di depan kantor saya setiap hari,” kata Presiden dalam dialog itu di Wamena pada Senin (28/10/2019).

Presiden menjelaskan khusus untuk wilayah Pegunungan Tengah, Papua, usulan pemekaran wilayah akan ditindak lanjuti.

Dalam siaran pers dari Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Erlin Suastini, Presiden mengatakan isu pemekaran di Pegunungan Tengah akan menjadi pekerjaan rumah baginya setelah pulang dari Papua.

“Tapi khusus untuk Pegunungan Tengah, jangan tepuk tangan dulu, akan saya tindak lanjuti,” ucap Jokowi disambut tepukan tangan hadirin.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden didampingi antara lain oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Wakil Menteri PUPR Wempi Wetipo, Plt. Kapolri Komjen Ari Dono, dan Gubernur Papua Lukas Enembe. (bay)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

PAPUA

Presiden : Pejabat Eselon I-II Papua Sudah Ada

Published

on

Presiden RI, Joko Widodo dalam kunjungan kerja ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Senin (28/10/2019).

Adilmakmur.co.id, Wamena – Presiden RI Joko Widodo mengaku sudah mengantongi sejumlah nama perwakilan dari Papua yang akan di tempatkan pada jabatan eselon I dan II.

Jokowi di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Senin (28/10/2019), mengatakan nama-nama yang diusulkan itu merupakan perintahnya saat pertemuan dengan tokoh-tokoh Papua di Jakarta.

“Di kabinet sudah ada. Eselon I dan II, nama-nama sudah ada di kantong saya karena itu perintah saya,” katanya

Presiden dua periode itu mengatakan segera menindaklanjuti penempatan nama-nama yang sudah diterima.

“Itu secepatnya saya tindaklanjuti karena ini juga menjadi hal yang sangat penting agar kita semuanya betul-betul merasa memiliki negara ini,” katanya.

Pada kesempatan itu Presiden mengaku akan menaikkan pangkat pejabat tinggi TNI/Polri di Papua menjadi bintang tiga. Kenaikan pangkat akan terwujud apabila tidak ada lagi kekacauan.

Jokowi mengaku selalu memantau kinerja Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpau dan Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Heran Asaribab.

“Tetapi kalau belum aman jangan minta karena saya tahu beliau ini, saya ikuti sejak awal. Saya ikuti Paulus dan Herman terus,” katanya. (mar)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

PAPUA

Presiden Tindaklanjuti Pemekaran Provinsi Papua Tengah

Published

on

Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja di Wamena, Papua, Senin (28/10/2019).

Adilmakmur.co.id, Wamena – Presiden Joko Widodo berjanji menindaklanjuti usulan pemekaran provinsi di Pulau Papua, yaitu Provinsi Papua Pengah, yang akan ditempatkan di pegunungan tengah Papua.

Berbicara di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Senin (28/10/2019), dia mengatakan banyak usulan pemekaran yang diterima. “Tetapi khusus untuk pegunungan tengah, akan saya tindaklanjuti,” katanya.

Berdasarkan data yang dia terima, jumlah usulan pemekaran kabupaten, kota dan provinsi yang diterima adalah 183.

Jokowi mengatakan usulan pemekaran Provinsi Pegunungan tengah Papua menjadi pekerjaan rumah setelah kembali ke Jakarta. “Begitu dibuka satu, yang lain pasti antri di depan kantor saya setiap hari. Tetapi khusus untuk pegunungan tengah, akan saya tindaklanjuti,” katanya.

Usulan pemekaran itu disampaikan saat Jokowi bertatap muka bersama tokoh-tokoh masyarakat di Hotel Grand Baliem Jayawijaya. Usai pertemuan di Hotel Grand Baliem, dia menuju bandara untuk meninggalkan Wamena. (mar)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending