Connect with us

BOGOR

SBY Cermati Melemahnya Rasa Persaudaraan Beberapa Tahun Terakhir

Published

on

Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mencermati melemahnya rasa persaudaraan di antara komponen bangsa beberapa tahun terakhir melalui pidato kontemplasi yang disampaikan di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Senin (9/9/2019) malam.

“Terus terang tahun-tahun terakhir ini kasih sayang dan rasa persaudaraan melemah sementara kebencian, jarak dan permusuhan di antara komponen bangsa menguat,” kata SBY.

Presiden keenam RI itu mengatakan fenomena ini merupakan lampu kuning bagi bangsa Indonesia serta merupakan fenomena dan arus buruk yang membahayakan masa depan masyarakat dan bangsa.

Dia mengatakan semua komponen bangsa harus mengambil tanggungjawab untuk menghentikan dan mengembalikan fenomena tersebut kembali ke arah yang benar.

Menurut dia, tidak ada resep yang baik untuk menjaga kerukunan kecuali secara sadar diperkuat dua nilai fundamental yakni rasa kasih sayang dan rasa persaudaraan di antara sesama anak bangsa.

Pidato Kontemplasi SBY itu disampaikan disela rangkaian HUT ke-18 Partai Demokrat, HUT ke-70 SBY dan acara 100 hari wafatnya Ani Yudhoyono.

Dalam kesempatan itu hadir fungsionaris dan kader Demokrat, kerabat serta kolega SBY. (rpa)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BOGOR

Bima Arya Minta Lembaga Khusus Tangani Jabodetabekpunjur

Published

on

Wali Kota Bogor, Bima Arya . (Foto : Denis Suparis)

Adilmakmur.co.id, Bogor – Wali Kota Bogor Bima Arya menghadiri Rapat Koordinasi Rencana Tata Ruang dan Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur) di Hotel Pullman Vimala Hills, Bogor, Senin (27/7/2020).

Rakor yang  digelar Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tersebut tampak hadir Menteri ATR / Kepala BPN Sofyan Djalil, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Polana Banguningsih Pramesti dan sejumlah kepala daerah se-Jabodetabekpunjur atau yang mewakili.

Sofyan Djalil mengatakan, Rakor tersebut menitikberatkan kepada sosialisasi Perpres Nomor 60/ 2020 dan penyelesaian isu strategis Jabodetabekpunjur. Karena, menurutnya, kawasan ini masih memiliki berbagai permasalahan, diantaranya isu banjir dan longsor; sampah dan sanitasi; ketersediaan air bersih; kawasan kumuh dan bangunan ilegal; serta kemacetan, yang menjadi hambatan bagi realisasi potensi pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan Jabodetabekpunjur.

“Penanganan permasalahan tersebut membutuhkan terobosan dari sisi pengembangan kawasan yang terpadu. Penerbitan Perpres Nomor 60 Tahun 2020 ini bertujuan untuk menyediakan ruang bagi pengembangan ekonomi dan pusat aktivitas metropolitan dengan pertimbangan aspek keberlanjutan lingkungan. Perpres ini juga mengamanatkan pembentukan Kelembagaan Koordinasi Pengelolaan Kawasan Jabodetabekpunjur untuk memperkuat koordinasi pengembangan dan pengelolaan kawasan serta mengakselerasi debottlenecking,” ungkap Sofyan.

Dalam struktur organisasinya, Menteri ATR/ Kepala BPN akan ditunjuk sebagai ketua dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai wakil. Terdapat pula 3 (tiga) gubernur yang berperan sebagai Penanggung Jawab Wilayah, yaitu Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat. Selain itu, Kelembagaan Koordinasi ini akan dilengkapi dengan Project Management Office (PMO).

“Permasalahan di Kawasan Jabodetabekpunjur membutuhkan kerja sama yang bersifat inter-regional dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pendekatan HITS (holistik, integratif, tematik, dan spasial) akan diterapkan dalam melihat akar permasalahan dan menciptakan solusi,” terangnya.

Dalam forum tersebut, Bima Arya juga menyampaikan bahwa ada dua isu besar yang ada di Jabodetabekpunjur, yakni lingkungan hidup dan transportasi.

“Namun, dari tahun ke tahun persoalan dalam menghadapi isu tersebut adalah koordinasi, kewenangan dan keuangan. Isu besar tadi selalu dihadapkan pada tiga realita tersebut. Selalu ada masalah dengan hal koordinasi, selalu ada overlapping dalam hal kewenangan, dan selalu curhat terkait dengan keuangan atau anggaran. Apapun persoalannya,” ujar Bima.

Bima berharap, kelembagaan yang dibentuk ini bukan sekedar untuk memperbaiki komunikasi atau koordinasi saja tetapi perlu dikuatkan dalam aspek kewenangan dan keuangan.

“Inisiatif dari Ibu Ade (Bupati Bogor) itu bagus sekali, ada Borderline Economic Summit. Kita berkumpul, share, persoalannya apa. Tetapi itu tidak cukup karena ada persoalan lain, selain koordinasi tadi. Kalau pun kita aktif berkomunikasi dan berkoordinasi, tapi kewenangan dan keuangan itu terlalu struktural,” jelasnya.

“Untuk itu Jabodetabek ini solusinya harus struktural juga, yaitu membentuk Kementerian Khusus Jabodetabek. Saya menggaris bawahi yang disampaikan Pak Gubernur tadi bahwa tidak bisa adhoc, soal Citarum misalnya tidak bisa adhoc dan ini pun tidak bisa adhoc. Pak Gubernur Jabar dengan Gubernur Jakarta sangat baik komunikasinya, meminggirkan persoalan politik, berbicara bagaimana memperbaiki koordinasi dalam hal covid. Tapi ternyata itu tidak cukup, perlu dukungan aspek kewenangan dan keuangan atau anggarannya juga,” tambah Bima.

Bima berharap ada akselerasi daya dukung dalam persoalan transportasi dan Lingkungan Hidup di Jabodetabek ini.

“Kita ingin ada akselerasi. Kita tidak yakin akselerasi itu terjadi ketika semuanya dikerjakan adhoc. Kita melihat struktur yang disampaikan Pak Menteri sangat kompleks. Apakah setiap dimensi itu bisa diselesaikan dengan taktis, seperti Pak Gubernur sampaikan tadi full time nine to five. Karena persoalannya itu fulltime semua,” tandasnya.

Sementara itu, Ridwan Kamil menyebut pembentukan lembaga dalam badan koordinasi kawasan Jabodetabekpunjur ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan manajemen pembangunan pada saat ada aspek-aspek lintas wilayah yang tidak bisa diselesaikan oleh salah satu pihak.

“Jabodetabekpunjur ini harus dikelola oleh kelembagaan yang sifatnya bukan lagi seperti forum silaturahmi dan komunikasi saja, tapi sifatnya harus ada yang berinisiatif. Perlu ada tiga lembaga tambahan yang perlu dimasukkan dalam lembaga ini. Pertama, TNI/Polri, kemudian Kementerian LHK karena saya belum lihat ada lembaga ini karena ini terkait juga dengan isu lingkungan, dan BNPB terkait dengan kebencanaan,” ujar Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil.

“Kemudian untuk pelaksana, usulan kami full time oleh individu yang tidak memiliki jabatan tertentu sebagai ketua harian dari orang profesional. Ini bisa menjadi PMO yang bisa kita support. Menurut saya posisi individu non-jabatan atau tidak rangkap ini sangat penting,” pungkasnya. (dns)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BOGOR

Tidak Dirawat, Pengelolaan Setu Minta Dialihkan ke Daerah

Published

on

Bupati Bogor, Ade Yasin saat rapat bersama Menteri ATR/BPN dan Gubenur Jawa Barat. (Foto : bogorkab.go.id)

Adilmakmur.co.id, Bogor – Dinilai tidak terawat, Bupati Bogor, Ade Yasin mengusulkan kewenangan pengelolaan setu dialihkan ke Pemerintah Daerah yang selama ini ditangani oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Kementerian PUPR.

Hal tersebut disampaikan saat mengikuti rapat bersama Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil dan Gubenur Jawa Barat Ridwan Kamil di Hotel Pullman Vimala Hills, Puncak, Kabupaten Bogor, Senin (27/7/2020).

“Pada penyampaian tadi saya usulkan agar pengelolaan setu dialihkan ke Pemerintah Daerah.,” katanya. 

Ia mengatakan , jika setu di kelola oleh Pemerintah Daerah maka tentunya akan membangkitkan perekonomian, seperti pariwisata, dan perikanan serta yang lainnya.

“Di Cibinong Raya juga ada 17 situ yang menjadi daerah tangkapan air yang bisa mengurangi banjir di wilayah hilir. Tapi, selama ini tidak terawat dan tidak termanfaatkan dengan baik. Kalau bisa dimanfaatkan pasti terawat,” ucapnya.

Bupati Bogor  berharap, forum yang digelar di Puncak ini tambahnya, seperti bisa menghapus batas-batas wilayah secara administratif dan politis untuk permasalahan yang sama di kawasan Jabodetabek Puncak-Cianjur.

“Contoh waktu akhir tahun 2019 lalu, ada banjir di Bekasi dari luapan sungai yang mengalir dari Bogor. Kita tidak bisa membenahi karena kewenangan ada di pusat. Padahal kita bisa untuk mengeruk atau membenahi DASnya,” tukasnya. (bgr)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BOGOR

Ini, Tanggapan Ketua DPRD soal Dugaan Bancakan PDAM Tirta Kahuripan

Published

on

Masyarakat Kabupaten Bogor menunggu klarifikasi pihak PDAM Tirta Kahuripan terkait tudingan LSM BMH. (Foto : Twitter Tirta Kahuripan)

Adilmakmur.co.id, Cibinong – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto sudah menerima informasi soal kabar tidak sedap dari perusahaan milik Pemerintah Kabupaten Bogor, yaitu PDAM Tirta Kahuripan.

Politisi Partai Gerindra itu minta waktu untuk mempelajari informasi yang diperolehnya, agar duduk persoalannya semakin jelas.

“Meskipun bukan di masa saya, tetapi merupakan tanggung jawab kami bersama khususnya DPRD sebagai fungsi kontrol. Ijin, saya pelajari berkas lama PMP dulu,” kata Rudy.

Sementara itu, Press Release yang didapatkan dari LSM Barisan Monitoring Hukum (BMH) pada Jumat (17/7/2020) memuat informasi yang sangat mendalam terkait dugaan “bancakan” perusahaan air untuk warga Kabupaten Bogor itu.

Bahkan Ketua LSM BMH Irianto mendorong agar lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan “bancakan” di PDAM Tirta Kahuripan

“Sejumlah data dan fakta yang telah dikaji dan didalami dalam matrik khusus beserta analisis aspek hukumnya, kami menduga ada conflict of interest dan bau mark up korupsi,” katanya.

Itulah sebabnya, pihaknya mendorong KPK untuk terjun ke lapangan dengan modal data-data dan ìnformasi serta opini hukum yang bisa disiapkan oleh LSM BMH.

“Sebagai lembaga kontrol dari masyarakat, pihaknya kecewa dengan manajemen, karena BUMD yang dinilai paling sehat ini ternyata juga memiliki kekurangan,” katanya.

Kemudian, melalui keterangan tertulisnya secara panjang lebar dan detail, Ketua LSM BMH itu menjelaskan berbagai potensi kerugian pemerintah yang melibatkan dana puluhan milyar rupiah.

Beberapa kasus yang secara detail dipersoalkan antara lain : kasus Spam, masalah penyertaan modal, dan bukti RKAP. Selain hal tersebut juga disoroti soal dominasi peran manajemen dan dugaan pengaturan pemenang tender.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi dari pihak PDAM Tirta Kahuripan, padahal sejak Jumat informasi mengenai hal ini sudah beredar luas. Demikian, seperti dikutip Hallobogor.com. (*/bud)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending