Connect with us

JAWA BALI

Kementerian PUPR Salurkan Air Bersih di Gunung Kidul

Published

on

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.

Adilmakmur.co.id, Jakarta– Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyalurkan bantuan air bersih ke beberapa wilayah yang mengalami krisis air di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Bantuan air bersih diberikan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat sebanyak 4.200 jiwa yang tinggal di 7 dukuh di Desa Giricahyo, Kecamatan Purwosari, yakni Dukuh Jati, Jambu, Lumbung, Jurug, Karangtengah, Wuni, dan Gabug.

“Saat terjadi kekeringan, pemenuhan kebutuhan air bersih menjadi prioritas, baru setelah itu untuk irigasi lahan pertanian,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Bantuan diberikan Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Daerah Istimewa Yogyakarta Ditjen Cipta Karya sebanyak 48.000 liter air bersih dengan memobilisasi 4 unit mobil tangki air (MTA) berkapasitas 4.000 liter. Distribusi bantuan dilakukan secara bertahap sebanyak 3 kali untuk 1 unit mobil tangki.

Krisis air di Gunung Kidul umumnya terjadi setiap tahun karena kondisi geografisnya dengan curah hujan relatif sedikit sehingga cadangan air tanah terbatas. Selain itu kultur tanah di daerah Gunung Kidul didominasi bebatuan karst berongga yang menyebabkan air hujan sulit untuk tertampung di permukaan tanah.

Kepala BPPW DIY Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Tri Rahayu mengatakan selain Gunung Kidul, bantuan air bersih juga disalurkan ke Bantul.

“Dua MTA berkapasitas 5.000 liter telah dipinjamkan ke Pemda Bantul, utamanya untuk melayani distribusi air di Desa Selopamioro, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul,” kata Tri Rahayu.

Secara nasional, Kementerian PUPR telah melakukan langkah-langkah antisipasi dan mitigasi krisis air bersih sebagai dampak kekeringan pada musim kemarau 2019. Dukungan diberikan dengan menyediakan sebanyak 242 unit mobil tangki berkapasitas masing-masing 5.000 liter untuk melayani 1.300 jiwa per MTA per hari.

Diperkirakan kebutuhan air minum untuk masyarakat terdampak kekeringan tahun ini sebesar 31 ribu m3/hari sehingga ditargetkan 1.674 unit MTA dapat didistribusikan termasuk dukungan dari pemda setempat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). (awa)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

JAWA BALI

Ridwan Kamil Kaji Aturan Non-ASN Ikut Lelang Sekda

Published

on

Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil.

Adilmakmur.co.id, Bandung – Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil atau Emil mengatakan saat ini pihaknya sedang mengkaji kemungkinan bagi non-ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk mengikuti lelang terbuka jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

“Saat ini sedang saya konsultasikan. Pada dasarnya seorang saya tidak ingin melanggar aturan. Akan tetapi kami konsultasikan dan minta rekomendasi seperti apa,” kata Gubernur Emil seusai melantik Asisten Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Daud Achmad sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jabar, Rabu, di Aula Barat Gedung Sate Kota Bandung.

“Walau secara aturan memang dibolehkan, tapi kan memang ada dimensi-dimensi lain yang harus diperhatikan kalau non-ASN ikutan dalam proses lelang itu,” lanjut dia.

Menurut Emil, tugas Daud Achmad adalah melakukan seleksi, lelang jabatan, atau open bidding, untuk mencari sosok pengisi jabatan Sekda Jabar selanjutnya.

Daud Achmad, kata Emil, tidak bisa mengikutinya karena terbatas usia menjelang pensiun.

Dia mengatakan siapa pun yang punya kapasitas dan kapabilitas untuk ikut seleksi terbuka tersebut, bisa segera siap-siap mendaftarkan diri seleksi calon Sekda Jabar jika semua persyaratannya sudah terpenuhi.

“Untuk bisa menjadi Sekda Jabar yang memang beban tugasnya luar biasa ya. Mengurusi hampir 50 juta manusia dengan segala rupanya,” kata dia.

“Semoga kami bisa menemukan yang terbaik, bisa dari dalam, bisa juga dari luar. Di mana saja, zaman sekarang yang penting kerjanya mengakselerasi mesin yang bernama Jabar Juara,” lanjut dia.

Pihaknya memberi waktu persiapan open bidding tersebut selama dua minggu sehingga pas tiga bulan, tidak terjadi kekosongan jabatan.

Sementara itu, Penjabat Sekda Jabar Daud Achmad mengatakan salah satu tugasnya antara lain mempersiapkan selama tiga bulan ini untuk seleksi calon Sekda Jabar.

Daud mengatakan pola seleksi pun sama seperti seleksi eselon dua sebelumnya.

“Kami buka pendaftaran dan untuk jabatan tinggi madya, itu terbuka seluruh Indonesia. Siapapun yang memenuhi syarat, dia bisa mendaftar untuk menjadi sekda,” katanya.

Sementara itu, terkait calon Sekda Jabar dari non-ASN, katanya, masih harus dikaji karena non-ASN bisa menempati sejumlah jabatan tertentu dan harus seizin Presiden.

Akan tetapi selama ini, katanya, sekda itu harus dari ASN.

“Memang undang-undang memungkinkan, tapi untuk jabatan tertentu. Ada dirjen yang teknis misalnya itu boleh tapi seizin presiden,” kata dia. (ajs)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAWA BALI

Ridwan Kamil Lantik Daud Achmad Sebagai Penjabat Sekretaris Daerah

Published

on

Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil saat melantik Asisten Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Daud Achmad sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jabar.

Adilmakmur.co.id, Bandung – Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil atau Emil melantik Asisten Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Daud Achmad sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jabar, di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Rabu.

Menurut Emil, pelantikan Daud sudah sesuai prosedur berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 821/8958/SJ Tanggal 3 September 2019 perihal persetujuan pengangkatan penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

Daud disetujui untuk diangkat sebagai Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar terhitung sejak ditetapkan sampai dengan paling lama tiga bulan atau hingga Sekda Provinsi Jabar definitif dilantik.

Emil mengatakan bahwa Daud adalah ASN paling senior sehingga lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jabar sudah mengenalnya. Selain itu, nilai tambah Daud yakni pernah menjabat Sekretaris DPRD Provinsi Jabar sehingga dirasa bisa menjalin relasi lebih baik dengan dewan.

“Saya selalu titip tiga nasihat. Pertama, jangan sampai terpeleset karena tidak mampu menjaga lantai integritas. Kedua, jangan merasa sebagai pejabat ingin dilayani. Spirit pelayanan publik hari ini adalah turun tangan bukan tunjuk tangan melayani sepenuh hati betul-betul diniatkan lillahi ta’ala,” ucap Emil.

Ketiga, lanjut Emil, profesionalisme juga harus terus terjaga. “Tentunya kepada para kolega untuk selalu saling mengingatkan bagaimanapun kalau kita bahagia rekan kita ikut bahagia kalau rekan kita kena musibah dan sedih kita juga sedih,” ujar Emil.

“Saya doakan Pak Daud semoga lancar urusannya dalam tiga bulan ke depan. Sehingga kita bisa mendapatkan kelancaran pembangunan. Serta berita-berita yang ada di ruang informasi masyarakat adalah berita tentang inspirasi dan kesuksesan, bukan drama-drama yang tidak perlu,” katanya.

Sementara itu, sejak Daud dilantik sebagai penjabat, maka proses lelang jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat akan dibuka. Emil pun mengajak para pejabat yang hadir untuk mendaftar dengan kualifikasi yang memenuhi aspek kapabilitas, kecakapan maupun kapasitas.

“Saya minta media menyampaikan juga pada mereka yang punya kapasitas dan kapabilitas segera siap-siap mendaftarkan diri jika persyaratannya sudah terpenuhi,” kata Emil.

Menurut dia, untuk menjadi Sekda Jawa Barat memang beban tugasnya luar biasa karena mengurusi hampir 50 juta manusia dengan segala rupanya. “Mudah-mudahan kita menemukan yang terbaik bisa dari dalam (Pemprov Jabar), bisa juga dari luar,” katanya.

“Mana saja yang penting kerjanya mampu mengakselerasi mesin yang bernama Jabar Juara,” ujar Emil. (ajs)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Polda Jatim Telusuri Transaksi Keuangan Rekening Veronica Koman

Published

on

Adilmakmur.co.id, Surabaya – Kepolisian Daerah Jawa Timur menelusuri transaksi keuangan yang ada di rekening tersangka kasus dugaan hoaks Asrama Mahasiswa Papua Surabaya hingga berujung kerusuhan di Papua, Veronica Koman, yang saat ini berada di luar Indonesia.

“Kami sudah mengembangkan juga terkait dengan transaksi keuangan yang masuk dan keluar,” ujar Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan kepada wartawan di Mapolda Jatim di Surabaya, Selasa (10/9/2019).

Veronica diketahui sedang melanjutkan pendidikan S2 hukum karena mendapatkan beasiswa di salah satu negara tetangga Indonesia.

Pihaknya mengaku telah berkerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, Ditjen Imigrasi dan Divhubinter Mabes Polri untuk menelusuri transaksi yang ada di rekening aktivis tersebut.

Tersangka, kata dia, selama mendapat beasiswa sejak tahun 2017 tidak pernah memberikan laporan untuk mempertanggungjawabkan dana yang dia terima.

“Kemarin sudah saya sampaikan, dia punya dua nomor rekening, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Kami akan koordinasi dengan Divhubinter Mabes Polri untuk mencari tahu dari mana uang yang masuk dan keluar ke mana,” ucapnya.

Pendalaman transaksi yang ada di rekening Veronica itu, lanjut dia, untuk mencari benang merah kasus yang sedang menjeratnya.

“Ini untuk mencari kepastian terhadap permasalahan yang saat ini sedang terjadi di Indonesia,” kata jenderal polisi bintang dua tersebut.

Sebelumnya, Polda Jatim menetapkan Veronica Koman sebagai tersangka kasus ujaran kebencian dan penyebaran berita hoaks, terkait insiden di Asrama Mahasiswa Papua (AMP) di Jalan Kalasan Surabaya pada 17 Agustus 2019.

Polisi menyebut Veronica telah melalukan provokasi di media sosial Twitter, yang ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris dan disebar ke dalam negeri maupun luar negeri, padahal dibuat tanpa fakta yang sebenarnya.

Baca juga: Kapolda: Penetapan tersangka Veronica jangan dikaitkan pekerjaannya

Akibat perbuatan yang dilakukannya, Veronica dijerat dengan pasal berlapis, yakni UU ITE KUHP Pasal 160 KUHP, kemudian UU Nomor 1 Tahun 1946 dan UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Suku, Etnis dan Ras. (fai)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending