Connect with us

NASIONAL

Tak ada Lagi Asap di Lintas Batas Indonesia

Published

on

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menegaskan bahwa tidak ada lagi asap di wilayah udara lintas batas (transboundary haze) dari Indonesia ke negara tetangga.

“Langkah pemadaman kebakaran hutan dan lahan terus dilakukan di semua tempat titik-titik kebakaran,” kata Siti Nurbaya, seperti dikutip melalui siaran persnya di Jakarta, Senin (9/9/2019)

Menurut Siti Nurbaya, Di Kalimantan Barat dilakukan enforcement dan sudah 19 konsesi disegel. “Kondisi gambaran hotspot hingga MInggu (8/9/2019), sudah menurun sekitar sepertiga dari kondisi hotspot pada Rabu (11/9/2019),” ucapnya.

Siti Nurbaya menjelaskan, di Kalimantan Tengah sedang didalami kebakaran dengan sebab yang mencurigakan. “Pemerintah sedang menelusuri indikasi pembakaran secara sengaja dengan mempelajari jaringan kerja kebakaran mencurigakan tersebut,” ujarnya.

Pemerintah bekerja sama dengan masyarakat setempat, kata dia, juga terus melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan.

Menurut Siti, pemadaman terpadu merupakan bagian dari sistem pengendalian yang telah disusun pasca-Karhutla 2015. Indonesia, kata dia, telah melakukan banyak langkah koreksi dan terbukti mampu mengatasi karhutla pada tahun 2016, 2017, dan 2018.

Pemerintah juga akan terus bekerja keras menutupi celah-celah yang masih menjadi penyebab terjadinya kebakaran berulang di tahun ini. “Pemerintah Indonesia terus bekerja keras untuk kepentingan masyarakat, dan tidak akan kalah apalagi mengalah atas dasar tekanan-tekanan pihak tertentu. Karena kehidupan bernegara di Indonesia diatur oleh konstitusi negara Indonesia yakni UUD NRI 1945,” tegasnya.

Siti Nurbaya juga terus memberikan semangat kepada tim pemadam di lapangan, sebagai tim di garda terdepan untuk terus bekerja jika ada potensi kebakaran.

Dia menegaskan, Karhutla di Indonesia sebanyak 99 persen disebabkan karena faktor kesengajaan dari perbuatan manusia. “Kami tidak akan membiarkan pihak-pihak yang sengaja membakar hutan dan lahan. Kami akan kejar dan tindak tegas,” katanya, menegaskan. (rhp)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

NASIONAL

TNI Pastikan Kapal China Tinggalkan Natuna

Published

on

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI, Yudo Margono.

Adilmakmur.co.id, Batam – Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono memastikan kapal China sudah meninggalkan wilayah ZEE Indonesia di Kabupaten Natuna Kepulauan Riau.

“Dari hasil patroli udara maritim jam 14.00 WIB dan dari komandan KRI yang telah menghalau kapal China yang ada di wilayah Indonesia. Posisi hari ini sudah di luar ZEE, di luar Natuna,” kata dia kepada awak media di Natuna, Kepri, Minggu (12/1/2019).

Ia menyatakan perlu melakukan penegasan untuk meluruskan berita simpang siur yang beredar di masyarakat.

Berdasarkan pemantauan dari layar Puskodal, menunjukkan kapal-kapal China telah ke luar dari ZEE Indonesia. Informasi itu ditindaklanjuti awak pesawat Boeing 737 yang diminta cek langsung dan hasilnya, kapal asing itu sudah berada di luar 200 mill, batas terluar ZEE.

Kondisi di Natuna hanya bisa dikonfirmasi melalui deteksi yang dilakukan pesawat Boeing 737 dan KRI yang langsung mengusir kapal China di perairan.

Ia mengatakan deteksi dilakukan dari udara melalui Boeing yang bekerja sama dengan KRI yang bertugas mengusir.

Selanjutnya, KRI dan pesawat terus akan menjaga perairan ZEE Indonesia.

“Tujuh KRI akan operasi rutin setiap hari, harus ada unsur yang jaga supaya tidak kembali masuk,” kata dia.

Kapal RI akan bergantian patroli ZEE Indonesia.

Hasil pemantauan Puskodal dilanjutkan menggunakan pesawat dan kemudian ditindaklanjuti KRI.

Penjagaan akan dilakukan terus menerus selama 24 jam dalam sehari.

KRI yang siaga ada 7, begitu 3 KRI masuk untuk pengisian bahan bakar dan pembekalan ulang, maka 4 KRI akan keluar. Hal itu dilakukan agar tidak ada kekosongan penjagaan.

“Tidak ada batas waktu. Operasi sepanjang tahun menjaga perairan kita di Natuna,” kata dia. (pra)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

NASIONAL

Wapres Jelaskan Pendirian Rumah Ibadah Ikuti Peraturan

Published

on

Wakil Presiden RI periode 2019-2034, KH. Ma’ruf Amin.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menilai soal pendirian rumah ibadah untuk mengikuti peraturan yakni Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006.

“Kalau soal pendirian rumah ibadah kan sudah ada. Sudah ada Peraturan Bersama Menteri yang mengatur tentang pendirian rumah ibadah dan isi dari peraturan itu sebenarnya kesepakatan majelis-majelis agama yang dituangkan dalam bentuk peraturan menteri,” kata Ma’ruf di Kantor Wapres, Jakarta pada Kamis (26/12/2019).

Menurut Wapres, peraturan yang telah disepakati oleh majelis-majelis agama harus dijaga.

Dia mengatakan jika syarat untuk mendirikan rumah ibadah di suatu daerah sudah dipenuhi, maka tidak boleh ada pihak yang keberatan.

“Kalau sudah memenuhi syarat tidak boleh ada yang menolak, kalau belum memenuhi syarat tidak boleh memaksakan diri,” kata Ma’ruf.

Dia menjelaskan kepolisian pun harus melindungi pihak-pihak yang sudah menjalani aturan dan hukum.

Dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat diatur mengenai pendirian rumah ibadat.

Dalam Bab IV Pendirian Rumah Ibadat dijelaskan pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.

Selain itu pendirian rumah ibadat dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.

Lalu jika keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/ kota atau provinsi.

Pada Pasal 14 dijelaskan pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.

Sementara itu persyaratan khusus pendirian rumah ibadat yang juga harus dipenuhi yakni daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3); dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa; rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota. (bay)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

NASIONAL

Presiden Joko Widodo Paparkan Jadwal Pembangunan Ibu Kota Baru

Published

on

Presiden terpilih 2019, Joko Widodo.

Adilmakmur.co.id, Balikpapan – Presiden Joko Widodo memaparkan jadwal pemindahan ibu kota baru yang dimulai dari pembentukan Badan Otorita Ibu Kota paling lambat Januari 2020.

“Badan Otorita Ibu Kota paling lambat Januari (2020) sudah selesai,” kata Presiden Joko Widodo dalam acara diskusi bersama wartawan di Balikpapan, Kaltim, Rabu (18/12/2019).

Selanjutnya akan dilakukan pembahasan undang-undang yang mendukung pendirian ibu kota negara yang masuk dalam “omnibus law”

“Lalu revisi UU terkait ibu kota seingat saya ada 14 UU ibu kota dalam ‘ombnibus law’ saya targetkan 3 bulan setelah Januari selesai,” kata Presiden.

Selanjutnya pada Juni 2020, Detail Engineering Design (DED) sudah rampung karena pada akhir Desember 2019 gagasan besar untuk desain sudah masuk ke hal yang lebih mendetail.

“Kemudian langsung dilakukan ‘land clearing’ dan pembangunan infrastruktur dasar sehingga kita harapkan tahun depan sudah mulai pembangunan gedung-gedungnya terutama akan diselesaikan untuk gedung-gedung pemerintahan lebih dulu sehingga klaster pemerintahan yang kita harapkan 2023 sudah bisa diselesaikan,” jelas Presiden.

Pararel dengan pembangunan klaster pemerintah, dilakukan juga pembangunan sarana transportasi umum, air dan listrik.

“Saya kira semua pararel, kita harapkan klaster pemerintahan ini bisa diselesaikan dalam waktu 4 tahun, sedangkan untuk klaster lain kita ajak PPP (Public Private Partnership), KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha), mengajak, swasta baik di klaster pendidikan, klaster kesehatan, klaster riset dan inovasi termasuk nanti BUMN dan kawasan bisnis dan semi bisnis sehingga itu juga akan dikerjakan secara pararel, kira-kira gambaran besarnya itu,” ungkap Presiden.

Pemindahan Ibu kota baru butuh anggaran sekitar Rp466 triliun yang efektif mulai 2024.

Untuk memindahkan ibu kota, ada 9 UU yang harus direvisi untuk mewujudkan rencana tersebut. Setidaknya ada lima UU yang perlu direvisi, dua UU bisa direvisi atau dibuat baru, dan dua UU harus dibuat baru.

Lima UU yang perlu direvisi ialah UU No 29/2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan RI, UU No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, UU No 3/2002 tentang Pertahanan Negara, UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, dan UU No 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Dua UU yang bisa direvisi atau dibuat baru adalah UU tentang Penataan Ruang di Ibu Kota Negara dan UU tentang Penataan Pertanahan di Ibu Kota Negara. Sementara itu, UU yang benar-benar harus dimulai sejak awal adalah undang-undang tentang nama daerah yang dipilih sebagai ibu kota negara dan UU tentang kota. (dln)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending