Connect with us

SEKTOR RIIL

Menhub Berencana Sediakan 100 Unit Mobil Listrik Untuk Instansinya

Published

on

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berencana untuk mengadakan sekitar 100 unit mobil listrik untuk Kementerian Perhubungan, sebagai bentuk dukungan menggencarkan penggunaan kendaraan listrik seperti yang didorong pemerintah.

“Pengadaan mobil listrik ini inginnya dari tahun ini,” kata Budi Karya Sumadi di Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, Minggu (8/9/2019).

Menurut dia, bentuk pengadaan itu kemungkinan akan dilakukan dalam bentuk leasing yang bakal diperuntukkan bagi pejabat Kemenhub. Namun, Menhub mengaku tidak hafal berapa anggaran yang dialokasikan untuk itu.

Budi Karya Sumadi optimistis bahwa dalam beberapa tahun ke depan penggunaan mobil listrik akan semakin optimal karena terdapat berbagai manfaat seperti kondisi udara yang akan menjadi semakin bersih.

Ia juga mengutarakan harapannya agar Indonesia ke depannya juga dapat menjadikan mobil listrik sebagai komoditas ekspor. Hal itu juga menjadi tujuan sinergi Kemenhub, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan meyakini bahwa Indonesia saat ini sudah saatnya menjadi produsen kendaraan listrik antara lain karena berbagai bahan komponen pendukung pembuatannya ada di Indonesia.

Menko Luhut dalam acara Indonesia Electric Motor Show (IEMS) 2019 di Jakarta, Rabu (4/9), mengingatkan sekitar 70-80 persen komponen pembentuk baterai lithium yang esensial bagi kendaraan listrik, terdapat di Indonesia.

Selain itu, Menko Kemaritiman juga mengingatkan berbagai pihak ingin berinvestasi di dalam negeri, yang terkait pula dengan produksi berbagai komponen pendukung pembentuk kendaraan listrik.

Apalagi, Luhut mengingatkan bahwa saat ini udara di berbagai kota besar seperti Jakarta sudah tercemar sehingga penting untuk menggantikan kendaraan yang masih menggunakan energi fosil agar berubah menjadi kendaraan listrik yang dinilai lebih ramah lingkungan.

Pembicara lainnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga mengingatkan berbagai manfaat terkait penggunaan kendaraan listrik, yaitu bisa mengurangi impor migas, membentuk lingkungan yang lebih sehat untuk anak cucu atau generasi mendatang.

Selain itu, ujar Moeldoko, penggunaan kendaraan listrik juga bisa membantu menyehatkan PLN karena berarti akan semakin banyak kendaraan listrik yang menggunakan energi aliran listrik dari PLN untuk melakukan pengisian daya muat baterai.

“Saya yakin kalau sekarang mobil listrik harganya masih mahal, sebentar lagi akan bisa dikonsumsi secara luas oleh masyarakat Indonesia,” ucapnya.

Sementara itu, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir meyakini penggunaan kendaraan listrik akan mengurangi tingkat polusi di kota-kota besar di Indonesia.

Sebagaimana diwartakan, pemanfaatan nikel kadar rendah menjadi bahan baku baterai menjadi prioritas pelarangan ekspor bijih nikel, hal itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Battery Untuk Transportasi Jalan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai bahan baku terbaik di dunia untuk meproduksi baterai lithium ion, yaitu bijih nikel kadar rendah atau yang biasa disebut limonite (kandungan nikel 0,8-1,5 persen) ini. (mrr)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

FINANSIAL

Sandiaga Uno Dorong Penguatan Ekonomi Syariah

Published

on

Mantan Calon Wakil Presiden 2019, Sandiaga Uno.

Adilmakmur.co.id, Jawa Timur – Mantan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia Sandiaga Uno, mendorong adanya penguatan ekonomi syariah sebagai bagian untuk mencapai kemakmuran bangsa, salah satunya melalui koperasi.

“Saat ini ekonomi sedang mengalami pelambatan tetapi kebutuhan pokok masih diperlukan masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya koperasi ini diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja untuk membuat peluang usaha demi menggeliatkan perekonomian,” katanya di sela peresmian Koperasi Syariah Adil Makmur (Kopsyam) yang ada di salah satu perumahan di Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (15/9/2019).

Ia mengatakan, Kopsyam ini akan bergerak pada sektor usaha perdagangan, terutama barang kebutuhan pokok dan juga bahan kebutuhan sehari-hari lainnya.

“Selanjutnya, juga akan dibangun jejaring kepada pengusaha di Jatim dan juga menyentuh pesantren di Indonesia untuk membangun kekuatan ekonomi,” ucapnya.

Ia menjelaskan, sebagai upaya untuk meningkatkan koperasi ini salah satunya dengan fokus pada pelatihan sumber daya manusia yang ada.

“Jangan sampai nama koperasi ini hanya tinggal papan nama, tanpa dilengkapi dengan kekuatan sumber daya manusia,” ujar Sandiaga.

Ia juga mengapresiasi apa yang dilakukan koperasi ini, yakni dengan melakukan kerja sama dengan beberapa pengusaha dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan pokok di masyarakat.

Kopsyam yang digagas oleh komunitas pengusaha muslim Indonesia ini, lanjut dia, demi mewujudkan keadilan dan kemakmuran bangsa sesuai dengan undang-undang dasar khsusunya pasal 33.

“Untuk itu, mari terus perjuangkan gerakan ini sebagai cara membangun negeri,” katanya. (isw)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Rizal Ramli : Perlu Riset untuk Capai Swasembada Pangan

Published

on

Ekonom Senior, Rizal Ramli.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Ekonom senior Rizal Ramli mengatakan perlu adanya riset untuk mencapai swasemba pangan di Tanah Air.

“Perlu adanya riset untuk menghasilkan inovasi, untuk mencapai swasembada pangan,” ujar dia dalam siaran pers di Jakarta, Minggu (15/9/2019).

Rizal menambahkan Indonesia pernah mengalami swasembada pangan pada era Presiden kedua Indonesia Soeharto, tepatnya pada pertengahan 1984.

Saat itu, Indonesia memberikan bantuan secara gotong-royong dan sukarela sebesar 100.000 ton gabah untuk petani miskin dunia.

Pada masa itu, para petani Indonesia meminta Soeharto menyerahkan gabah itu ke Badan Pangan Dunia atau Food and Agricultural Organization (FAO), kemudian diteruskan ke keluarga miskin di berbagai kawasan, khususnya di benua Afrika.

Padahal, sebelum mampu berswasembada, Indonesia adalah pengimpor beras yang jumlahnya cukup besar, yakni sekitar dua juta ton per tahun.

Rizal Ramli menambahkan saat itu, Indonesia berjaya dalam produksi beras.

Bahkan, kata dia, bisa mengekspor beras ke Vietnam yang saat itu tengah kesulitan beras. Indonesia juga membantu negara di Afrika yang tengah dilanda kesulitan pangan.

Baca juga: 63 mahasiswa peroleh dana riset pangan

Selain riset untuk mencapai swasembada pangan, Rizal juga meminta Presiden Joko Widodo menjaga stabilitas harga dengan meminta Bulog berperan aktif melalui stok yang ada dan mengurangi impor,

“Menteri Pertanian juga perlu membuat perencanaan lahan sawah baru di tiga kawasan yang memiliki karakteristik serupa, yaitu Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan Papua,” ujar dia.

Kawasan itu mirip dengan delta Sungai Mekong di Vietnam yang sangat subur. Dengan lahan sawah baru sekitar satu hinga dua juta hektare,

Rizal optimistis Indonesia bisa melakukan swasembada pangan. (idr)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

FINANSIAL

Menkeu Terbitkan Peraturan Super Deduction Vokasi

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan menerbitkan peraturan super deduction bagi Wajib Pajak Badan yang mendukung dan mengeluarkan biaya untuk kegiatan vokasi bagi pengembangan sumber daya manusia.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama dalam pernyataan di Jakarta, Minggu (15/9/2019), menjelaskan peraturan ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019 yang mulai berlaku 9 September 2019.

Dalam peraturan ini, Wajib Pajak Badan yang mengeluarkan biaya untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, atau pembelajaran untuk pengembangan kompetensi tertentu dapat menerima pengurangan penghasilan bruto hingga 200 persen dari biaya yang dikeluarkan tersebut.

Menurut Hestu, untuk menerima fasilitas ini, Wajib Pajak Badan harus melakukan kegiatan praktik kerja, pemagangan, atau pembelajaran yang dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama dengan sekolah vokasi. Selain itu, perusahaan juga harus telah memenuhi kewajiban perpajakan dan tidak dalam keadaan rugi.

“Sekolah vokasi meliputi sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, perguruan tinggi program diploma pada pendidikan vokasi, balai latihan kerja, atau instansi pemerintah di bidang ketenagakerjaan,” kata Hestu.

Ia menambahkan jenis biaya yang dapat diakui untuk mendapatkan fasilitas ini termasuk biaya penyediaan tempat pelatihan, biaya instruktur atau pengajar, biaya barang atau bahan, honorarium atau pembayaran sejenis yang diberikan kepada peserta, dan biaya sertifikasi kompetensi bagi peserta program vokasi.

Fokus kompetensi yang didorong meliputi 127 jenis untuk siswa, pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah menengah atau Madrasah Aliyah kejuruan, 268 jenis untuk mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi program diploma vokasi, serta 58 jenis untuk perorangan, peserta latih, instruktur, dan tenaga kepelatihan pada balai latihan kerja.

“Ragam jenis kompetensi ini mencakup berbagai sektor termasuk manufaktur, kesehatan, agribisnis, pariwisata, industri kreatif, dan ekonomi digital,” kata Hestu.

Hestu memastikan pemberian insentif pajak ini untuk mendorong keterlibatan pihak swasta agar aktif mengembangkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pelatihan kerja. Untuk mendapatkan fasilitas ini, Wajib Pajak Badan dapat menyampaikan pemberitahuan melalui sistem layanan terintegrasi (OSS). (stg)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending