Connect with us

SEKTOR RIIL

Kementerian PUPR Tingkatkan Jalan Paralel Perbatasan Kalimantan

Published

on

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara bertahap membangun dan terus meningkatkan kondisi jalan paralel perbatasan di Pulau Kalimantan yang memiliki panjang hingga 1.920 kilometer.

“Pembangunan jalan perbatasan merupakan implementasi dari Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla untuk membangun Indonesia dari pinggiran dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin (9/9/2019).

Menurut Basuki Hadimuljono, pembangunan jalan perbatasan bernilai strategis karena disamping fungsi pertahanan dan keamanan negara juga membuka daerah terisolir dan menumbuhkan ekonomi kawasan perbatasan.

Di Provinsi Kalimantan Barat, Jalan Paralel Perbatasan membentang mulai dari Temajuk hingga Batas Kalimantan Timur sepanjang 827,97 Km. Pembangunan dilakukan Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XX Pontianak, Direktorat Jenderal Bina Marga dibantu Direktorat Zeni TNI Angkatan Darat.

Berdasarkan data dari Kementerian PUPR, kondisi jalan saat ini sudah teraspal sepanjang 317,05 Km (38 persen), lapisan agregat sepanjang 253,29 km (31 persen), dan masih berupa perkerasan tanah 257,63 km (31 persen). Jalan paralel perbatasan memiliki lebar minimal 7 meter dan ruang milik jalan (Rumija) minimal 25 meter.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Sugiyartanto mengatakan meski jalan sudah tembus, pengaspalan diprioritaskan pada area yang sudah ada permukiman dan terdapat fasilitas umum, sedangkan penggunaan lapisan agregat digunakan pada area yang masih butuh peningkatan lalu lintas hariannya.

Diperkirakan kebutuhan anggaran untuk proses pengaspalan hingga akhir tahun 2024 sebesar Rp 4,5 triliun termasuk untuk pembangunan jembatan. “Direncanakan sampai akhir 2024 sudah teraspal semua,” ujarnya.

Dari 12 ruas/koridor yang ada, sebanyak 4 ruas sudah jalan dalam kondisi teraspal seluruhnya, yakni ruas Nanga Badau-Lanjak sepanjang 44,92 km, Lanjak-Mataso sepanjang 25,72 km, Mataso-Tanjung Kerja sepanjang 54,85 km, dan Tanjung Kerja-Putussibau sepanjang 37 km.

Pada tahun ini, ruas yang ditangani adalah Ruas 1 Temajuk-Aruk (61,93 km), di mana saat ini sudah teraspal sepanjang 12 km. Sementara sisanya masih berupa lapisan agregat sepanjang 49,93 km. Pada ruas tersebut juga dibangun sebanyak 8 jembatan dengan panjang antara 20-90 meter.

Selain itu juga dilakukan perbaikan terhadap sebanyak 64 jembatan kayu yang ada.

Untuk Ruas 2 Aruk-Bts. Kec.Siding/Seluas dari panjang 53,61 km sudah dalam kondisi beraspal sepanjang 41,6 km dan perkerasan tanah sepanjang 12,01 km.

Peningkatan kualitas dilakukan pada ruas yang masih berupa tanah termasuk peninggian badan jalan sepanjang dua km yang merupakan lokasi rawan banjir yakni berada di antara Simpang Tapang dan Simpang Take. Selain itu dilakukan perbaikan terhadap 19 jembatan kayu yang sudah lapuk dengan menggantinya dengan jembatan box culvert. (mrr)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

FINANSIAL

Sandiaga Uno Dorong Penguatan Ekonomi Syariah

Published

on

Mantan Calon Wakil Presiden 2019, Sandiaga Uno.

Adilmakmur.co.id, Jawa Timur – Mantan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia Sandiaga Uno, mendorong adanya penguatan ekonomi syariah sebagai bagian untuk mencapai kemakmuran bangsa, salah satunya melalui koperasi.

“Saat ini ekonomi sedang mengalami pelambatan tetapi kebutuhan pokok masih diperlukan masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya koperasi ini diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja untuk membuat peluang usaha demi menggeliatkan perekonomian,” katanya di sela peresmian Koperasi Syariah Adil Makmur (Kopsyam) yang ada di salah satu perumahan di Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (15/9/2019).

Ia mengatakan, Kopsyam ini akan bergerak pada sektor usaha perdagangan, terutama barang kebutuhan pokok dan juga bahan kebutuhan sehari-hari lainnya.

“Selanjutnya, juga akan dibangun jejaring kepada pengusaha di Jatim dan juga menyentuh pesantren di Indonesia untuk membangun kekuatan ekonomi,” ucapnya.

Ia menjelaskan, sebagai upaya untuk meningkatkan koperasi ini salah satunya dengan fokus pada pelatihan sumber daya manusia yang ada.

“Jangan sampai nama koperasi ini hanya tinggal papan nama, tanpa dilengkapi dengan kekuatan sumber daya manusia,” ujar Sandiaga.

Ia juga mengapresiasi apa yang dilakukan koperasi ini, yakni dengan melakukan kerja sama dengan beberapa pengusaha dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan pokok di masyarakat.

Kopsyam yang digagas oleh komunitas pengusaha muslim Indonesia ini, lanjut dia, demi mewujudkan keadilan dan kemakmuran bangsa sesuai dengan undang-undang dasar khsusunya pasal 33.

“Untuk itu, mari terus perjuangkan gerakan ini sebagai cara membangun negeri,” katanya. (isw)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Rizal Ramli : Perlu Riset untuk Capai Swasembada Pangan

Published

on

Ekonom Senior, Rizal Ramli.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Ekonom senior Rizal Ramli mengatakan perlu adanya riset untuk mencapai swasemba pangan di Tanah Air.

“Perlu adanya riset untuk menghasilkan inovasi, untuk mencapai swasembada pangan,” ujar dia dalam siaran pers di Jakarta, Minggu (15/9/2019).

Rizal menambahkan Indonesia pernah mengalami swasembada pangan pada era Presiden kedua Indonesia Soeharto, tepatnya pada pertengahan 1984.

Saat itu, Indonesia memberikan bantuan secara gotong-royong dan sukarela sebesar 100.000 ton gabah untuk petani miskin dunia.

Pada masa itu, para petani Indonesia meminta Soeharto menyerahkan gabah itu ke Badan Pangan Dunia atau Food and Agricultural Organization (FAO), kemudian diteruskan ke keluarga miskin di berbagai kawasan, khususnya di benua Afrika.

Padahal, sebelum mampu berswasembada, Indonesia adalah pengimpor beras yang jumlahnya cukup besar, yakni sekitar dua juta ton per tahun.

Rizal Ramli menambahkan saat itu, Indonesia berjaya dalam produksi beras.

Bahkan, kata dia, bisa mengekspor beras ke Vietnam yang saat itu tengah kesulitan beras. Indonesia juga membantu negara di Afrika yang tengah dilanda kesulitan pangan.

Baca juga: 63 mahasiswa peroleh dana riset pangan

Selain riset untuk mencapai swasembada pangan, Rizal juga meminta Presiden Joko Widodo menjaga stabilitas harga dengan meminta Bulog berperan aktif melalui stok yang ada dan mengurangi impor,

“Menteri Pertanian juga perlu membuat perencanaan lahan sawah baru di tiga kawasan yang memiliki karakteristik serupa, yaitu Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan Papua,” ujar dia.

Kawasan itu mirip dengan delta Sungai Mekong di Vietnam yang sangat subur. Dengan lahan sawah baru sekitar satu hinga dua juta hektare,

Rizal optimistis Indonesia bisa melakukan swasembada pangan. (idr)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

FINANSIAL

Menkeu Terbitkan Peraturan Super Deduction Vokasi

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan menerbitkan peraturan super deduction bagi Wajib Pajak Badan yang mendukung dan mengeluarkan biaya untuk kegiatan vokasi bagi pengembangan sumber daya manusia.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama dalam pernyataan di Jakarta, Minggu (15/9/2019), menjelaskan peraturan ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019 yang mulai berlaku 9 September 2019.

Dalam peraturan ini, Wajib Pajak Badan yang mengeluarkan biaya untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, atau pembelajaran untuk pengembangan kompetensi tertentu dapat menerima pengurangan penghasilan bruto hingga 200 persen dari biaya yang dikeluarkan tersebut.

Menurut Hestu, untuk menerima fasilitas ini, Wajib Pajak Badan harus melakukan kegiatan praktik kerja, pemagangan, atau pembelajaran yang dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama dengan sekolah vokasi. Selain itu, perusahaan juga harus telah memenuhi kewajiban perpajakan dan tidak dalam keadaan rugi.

“Sekolah vokasi meliputi sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, perguruan tinggi program diploma pada pendidikan vokasi, balai latihan kerja, atau instansi pemerintah di bidang ketenagakerjaan,” kata Hestu.

Ia menambahkan jenis biaya yang dapat diakui untuk mendapatkan fasilitas ini termasuk biaya penyediaan tempat pelatihan, biaya instruktur atau pengajar, biaya barang atau bahan, honorarium atau pembayaran sejenis yang diberikan kepada peserta, dan biaya sertifikasi kompetensi bagi peserta program vokasi.

Fokus kompetensi yang didorong meliputi 127 jenis untuk siswa, pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah menengah atau Madrasah Aliyah kejuruan, 268 jenis untuk mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi program diploma vokasi, serta 58 jenis untuk perorangan, peserta latih, instruktur, dan tenaga kepelatihan pada balai latihan kerja.

“Ragam jenis kompetensi ini mencakup berbagai sektor termasuk manufaktur, kesehatan, agribisnis, pariwisata, industri kreatif, dan ekonomi digital,” kata Hestu.

Hestu memastikan pemberian insentif pajak ini untuk mendorong keterlibatan pihak swasta agar aktif mengembangkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pelatihan kerja. Untuk mendapatkan fasilitas ini, Wajib Pajak Badan dapat menyampaikan pemberitahuan melalui sistem layanan terintegrasi (OSS). (stg)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending