Connect with us

SEKTOR RIIL

Jasa Marga Dukung Pemindahan Ibu Kota Negara

Published

on

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Danang Parikesit.

Adilmakmur.co.id, Samarinda – PT Jasa Marga (Persero) Tbk mendukung penuh rencana pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke wilayah dua Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara.

Salah satu jalan tol yang dikelola oleh anak usaha Jasa Marga, Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, akan melintasi Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara yang hingga awal September 2019 ini hampir rampung 100 persen.

Dalam kunjungannya, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danang Parikesit menyatakan bahwa jalan tol ini dapat segera digunakan pada akhir Oktober 2019.

“Saat ini progres konstruksi seluruhnya telah mencapai 97 persen. Kami optimistis untuk Seksi II hingga Seksi IV Palaran dapat dioperasikan secara fungsional akhir Oktober ini. Sementara itu, Seksi V dan I yang merupakan dukungan konstruksi Pemerintah masih ada beberapa yang harus dikejar dan ditargetkan beroperasi pada akhir tahun 2019,” jelas Danang kepada awak media di area seksi IV Palaran, Samarinda, Minggu (8/9/2019).

Jalan tol Balikpapan-Samarinda memiliki total panjang 99,350 Km terdiri dari 5 seksi, yaitu Seksi V ruas Balikpapan (Km 13) – Sepinggan (11,500 Km), Seksi I ruas Balikpapan (Km 13) – Samboja (22,025 Km), Seksi II ruas Samboja – Muara Jawa (30,975 Km), Seksi III Muara Jawa – Palaran (17,300 Km) dan Seksi IV Palaran – Samarinda (17,550 Km).

Jalan tol yang memiliki investasi sebesar Rp9,9triliun ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), dimana dari lima seksi jalan tol, Pemerintah memberikan dukungan konstruksi di Seksi V dan Seksi I dengan total panjang 33,115 Km yang bertujuan meningkatkan kelayakan finansial ruas tol tersebut.

Sementara untuk Seksi II hingga seksi IV sepanjang 66,235 Km, pembangunannya menggunakan dana dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yaitu PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (JBS).

Turut mendampingi Danang, Direktur Utama Jasa Marga Desi Arryani juga menyoroti percepatan penyelesaian Jalan Tol Balikpapan-Samarinda mengingat jalan tol pertama di Pulau Kalimantan ini pasti menjadi cikal bakal pembangunan infrastruktur lainnya untuk mengembangkan suatu kawasan ekonomi terpadu.

“Salah satunya, jalan tol ini akan terhubung langsung Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, 11 Km dari Balikpapan. Dapat diproyeksikan juga jalan tol ini akan mendapatkan bangkitan lalu lintas karena berperan sebagai penghubung ibu kota negara dengan dua daerah utama lainnya, yaitu Balikpapan dan Samarinda,” ujar Desi.

Direktur Utama PT JBS STH Saragi optimis dapat memenuhi target jumlah kendaraan yang melintasi Jalan Tol Balikpapan-Samarinda per harinya.

“Saat ini kami menargetkan sekitar 10.000 kendaraan dapat melewati jalan tol ini setiap harinya. Kami optimis angka tersebut dapat tercapai, bahkan lebih dari itu, karena Samboja sebagai daerah yang dilewati jalan tol ini telah resmi wilayahnya menjadi bagian dari ibu kota negara yang baru,” jelas Saragi.

Diharapkan rampungnya pengerjaan Jalan tol Balikpapan-Samarinda ini dapat menjadi sarana dasar pengembangan ibu kota negara baru, serta turut mendukung percepatan distribusi barang dan jasa antara dua kota tersebut yang dapat memangkas waktu perjalanan non jalan tol yang sebelumnya mencapai 3-4jam, menjadi hanya 1 jam. (amt)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

FINANSIAL

Sandiaga Uno Dorong Penguatan Ekonomi Syariah

Published

on

Mantan Calon Wakil Presiden 2019, Sandiaga Uno.

Adilmakmur.co.id, Jawa Timur – Mantan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia Sandiaga Uno, mendorong adanya penguatan ekonomi syariah sebagai bagian untuk mencapai kemakmuran bangsa, salah satunya melalui koperasi.

“Saat ini ekonomi sedang mengalami pelambatan tetapi kebutuhan pokok masih diperlukan masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya koperasi ini diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja untuk membuat peluang usaha demi menggeliatkan perekonomian,” katanya di sela peresmian Koperasi Syariah Adil Makmur (Kopsyam) yang ada di salah satu perumahan di Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (15/9/2019).

Ia mengatakan, Kopsyam ini akan bergerak pada sektor usaha perdagangan, terutama barang kebutuhan pokok dan juga bahan kebutuhan sehari-hari lainnya.

“Selanjutnya, juga akan dibangun jejaring kepada pengusaha di Jatim dan juga menyentuh pesantren di Indonesia untuk membangun kekuatan ekonomi,” ucapnya.

Ia menjelaskan, sebagai upaya untuk meningkatkan koperasi ini salah satunya dengan fokus pada pelatihan sumber daya manusia yang ada.

“Jangan sampai nama koperasi ini hanya tinggal papan nama, tanpa dilengkapi dengan kekuatan sumber daya manusia,” ujar Sandiaga.

Ia juga mengapresiasi apa yang dilakukan koperasi ini, yakni dengan melakukan kerja sama dengan beberapa pengusaha dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan pokok di masyarakat.

Kopsyam yang digagas oleh komunitas pengusaha muslim Indonesia ini, lanjut dia, demi mewujudkan keadilan dan kemakmuran bangsa sesuai dengan undang-undang dasar khsusunya pasal 33.

“Untuk itu, mari terus perjuangkan gerakan ini sebagai cara membangun negeri,” katanya. (isw)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Rizal Ramli : Perlu Riset untuk Capai Swasembada Pangan

Published

on

Ekonom Senior, Rizal Ramli.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Ekonom senior Rizal Ramli mengatakan perlu adanya riset untuk mencapai swasemba pangan di Tanah Air.

“Perlu adanya riset untuk menghasilkan inovasi, untuk mencapai swasembada pangan,” ujar dia dalam siaran pers di Jakarta, Minggu (15/9/2019).

Rizal menambahkan Indonesia pernah mengalami swasembada pangan pada era Presiden kedua Indonesia Soeharto, tepatnya pada pertengahan 1984.

Saat itu, Indonesia memberikan bantuan secara gotong-royong dan sukarela sebesar 100.000 ton gabah untuk petani miskin dunia.

Pada masa itu, para petani Indonesia meminta Soeharto menyerahkan gabah itu ke Badan Pangan Dunia atau Food and Agricultural Organization (FAO), kemudian diteruskan ke keluarga miskin di berbagai kawasan, khususnya di benua Afrika.

Padahal, sebelum mampu berswasembada, Indonesia adalah pengimpor beras yang jumlahnya cukup besar, yakni sekitar dua juta ton per tahun.

Rizal Ramli menambahkan saat itu, Indonesia berjaya dalam produksi beras.

Bahkan, kata dia, bisa mengekspor beras ke Vietnam yang saat itu tengah kesulitan beras. Indonesia juga membantu negara di Afrika yang tengah dilanda kesulitan pangan.

Baca juga: 63 mahasiswa peroleh dana riset pangan

Selain riset untuk mencapai swasembada pangan, Rizal juga meminta Presiden Joko Widodo menjaga stabilitas harga dengan meminta Bulog berperan aktif melalui stok yang ada dan mengurangi impor,

“Menteri Pertanian juga perlu membuat perencanaan lahan sawah baru di tiga kawasan yang memiliki karakteristik serupa, yaitu Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan Papua,” ujar dia.

Kawasan itu mirip dengan delta Sungai Mekong di Vietnam yang sangat subur. Dengan lahan sawah baru sekitar satu hinga dua juta hektare,

Rizal optimistis Indonesia bisa melakukan swasembada pangan. (idr)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

FINANSIAL

Menkeu Terbitkan Peraturan Super Deduction Vokasi

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan menerbitkan peraturan super deduction bagi Wajib Pajak Badan yang mendukung dan mengeluarkan biaya untuk kegiatan vokasi bagi pengembangan sumber daya manusia.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama dalam pernyataan di Jakarta, Minggu (15/9/2019), menjelaskan peraturan ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019 yang mulai berlaku 9 September 2019.

Dalam peraturan ini, Wajib Pajak Badan yang mengeluarkan biaya untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, atau pembelajaran untuk pengembangan kompetensi tertentu dapat menerima pengurangan penghasilan bruto hingga 200 persen dari biaya yang dikeluarkan tersebut.

Menurut Hestu, untuk menerima fasilitas ini, Wajib Pajak Badan harus melakukan kegiatan praktik kerja, pemagangan, atau pembelajaran yang dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama dengan sekolah vokasi. Selain itu, perusahaan juga harus telah memenuhi kewajiban perpajakan dan tidak dalam keadaan rugi.

“Sekolah vokasi meliputi sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, perguruan tinggi program diploma pada pendidikan vokasi, balai latihan kerja, atau instansi pemerintah di bidang ketenagakerjaan,” kata Hestu.

Ia menambahkan jenis biaya yang dapat diakui untuk mendapatkan fasilitas ini termasuk biaya penyediaan tempat pelatihan, biaya instruktur atau pengajar, biaya barang atau bahan, honorarium atau pembayaran sejenis yang diberikan kepada peserta, dan biaya sertifikasi kompetensi bagi peserta program vokasi.

Fokus kompetensi yang didorong meliputi 127 jenis untuk siswa, pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah menengah atau Madrasah Aliyah kejuruan, 268 jenis untuk mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi program diploma vokasi, serta 58 jenis untuk perorangan, peserta latih, instruktur, dan tenaga kepelatihan pada balai latihan kerja.

“Ragam jenis kompetensi ini mencakup berbagai sektor termasuk manufaktur, kesehatan, agribisnis, pariwisata, industri kreatif, dan ekonomi digital,” kata Hestu.

Hestu memastikan pemberian insentif pajak ini untuk mendorong keterlibatan pihak swasta agar aktif mengembangkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pelatihan kerja. Untuk mendapatkan fasilitas ini, Wajib Pajak Badan dapat menyampaikan pemberitahuan melalui sistem layanan terintegrasi (OSS). (stg)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending