Connect with us

DIGITAL

Burberry Rancang Platform Pesan Ekslusif untuk Manjakan Konsumen

Published

on

Pelanggan terpilih akan mendapat keuntungan memakai sistem pembayaran terintegrasi ketika berbelanja online.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Rumah mode kenamaan dari Inggris Raya, Burberry, bekerja sama dengan Apple Pay untuk membuat platform berkirim pesan R Message, khusus bagi pelanggan mereka.

“Kami bisa menawarkan pengalaman asistensi nan mewah dengan bantuan ini,” kata wakil direktur bidang perdagangan digital di Burberry, Mark Morris, dikutip dari laman The Star.

The Star melansir laporan dari WWD, menyebut hanya pelanggan khusus yang akan mendapat tawaran untuk memakai R Message, yaitu mereka yang melakukan banyak transaksi di Burberry.

Pelanggan terpilih akan mendapat keuntungan memakai sistem pembayaran terintegrasi ketika berbelanja online, membuat janji khusus untuk datang ke toko sampai berbincang dengan pegawai Burberry untuk mendiskusikan produk.

Platform R Message memiliki fungsi dasar perpesanan seperti di WhatsApp, perbedaannya, ada fitur-fitur khusus yang berkaitan dengan belanja barang mewah.

Morris menjanjikan aplikasi ini juga aman.

Burberry akan memakai R Message perdana di toko mewah mereka di Manchester, setelah itu mereka akan memperluas pemakaiannya ke 431 toko yang mereka miliki di seluruh dunia. (nta)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DIGITAL

KPU Usulkan SIPOL Digunakan Berkelanjutan Perbarui Data Parpol

Published

on

Ketua KPU RI, Arief Budiman.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan agar Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dapat digunakan berkelanjutan untuk memperbarui data sejumlah partai politik secara digital.

“Jadi partai politik atau peserta pemilu diberikan satu perangkat elektronik, bisa server atau yang lain, untuk menyimpan data parpol seperti data kepengurusan, data keanggotaan, data alamat kantor, dan semua data parpol di situ,” kata Ketua KPU Arief Budiman dalam jumpa pers di Kantor Presiden Jakarta, Senin (11/11/2019).

Parpol dapat menggunakan sistem tersebut sehingga data yang dimiliki bersama selalu terbaru dan efisien. Aplikasi SIPOL ini diharapkan terintegrasi dengan aplikasi di KPU.

SIPOL yang diperkuat juga dapat menghindari data ganda anggota parpol, termasuk data berkelanjutan ini akan mampu menjaga, tidak terjadi data ganda dengan data partai politik yang lain, karena SIPOL mampu mendeteksi kalau ada seseorang tercatat di lebih dari satu parpol baik kepengurusannya atau keanggotaan, ujar Arief.

Selain itu, KPU mengusulkan jika Undang-Undang Pemilu direvisi, maka revisi perlu selesai dalam tiga tahun sebelum penyelenggaraan pemilu.

“Jadi 2021 kami berharap revisi undang-undang sudah selesai, sehingga satu tahun, 2021-2022 kita gunakan untuk sosialisasi, menyusun PKPU, kemudian 2023-2024 kita tinggal memasuki tahapan penyelenggaraan,” ungkap Arief.

Saat bertemu Presiden, KPU juga menyampaikan usulan upaya untuk mencegah panitia pemilu meninggal dunia, salah satunya menggunakan sistem secara digital.

Dalam pertemuan dengan Presiden, Arief juga menyerahkan buku Laporan Pelaksanaan Pemilu. (bay)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

DIGITAL

Menkominfo : Percepatan RUU PDP Upaya Dukung Kedaulatan Data

Published

on

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate mengatakan percepatan penyelesaian Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) adalah upaya mendukung kedaulatan data.

“Makanya kami mau percepat RUU PDP. Begitu RUU-nya selesai, semua persoalan yang kita persoalkan akan diselesaikan di RUU itu,” ujar Johnny di Jakarta, Selasa (5/11/2019).

Menurut Johnny, kekhawatiran tentang kedaulatan data bisa diselesaikan meski tanpa melihat dan mengkoreksi satu-satu pasal, kalimat, maupun ayat di Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) atau undang-undang lainnya.

Sebelumnya, PP 71/2019 yang merupakan pembaruan dari Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 menimbulkan nada sumbang dari banyak pihak, termasuk beberapa dari Komisi I DPR RI.

Penyebabnya adalah pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengizinkan pengelolaan, pemrosesan, dan atau penyimpanan sistem elektronik dan data elektronik di luar Indonesia. Dalam rangka perlindungan data pribadi WNI dan menjaga ketahanan nasional, Komisi I DPR RI mendesak Kemkominfo untuk menyosialisasikan kebijakan PP 71/ 2019 tentang PSTE.

Johnny mengatakan kalau Presiden Joko Widodo tidak bermaksud menghilangkan kedaulatan data dengan mengeluarkan peraturan tersebut.

“Pak Joko Widodo punya komitmen yang kuat dan memberikan penugasan secara khusus terkait dengan kedaulatan data. Jadi komitmen Presiden soal kedaulatan data, ya, itu serius,” kata Johnny.

Oleh karena itu, Kemkominfo menjadikan kedaulatan data sebagai prioritas pembicaraan dengan Komisi I DPR RI pada hari ini.

Dan ia melihat, ada sinergi dan semangat yang sama antara DPR RI dengan Pemerintah untuk menyelesaikan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Menkominfo menegaskan meski diwakili Kemkominfo, pemerintah hanya ada satu, yaitu Presiden.

“Karena Presiden memutuskan seperti itu, maka Kemkominfo melaksanakannya. Tidak ada yang mendua di situ,” kata Johnny. (abd)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

DIGITAL

Perayaan HUT OPM, Menkominfo : Tak Ada Pembatasan Internet

Published

on

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Gerard Plate.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate memastikan tidak ada rencana pembatasan akses internet mengantisipasi peringatan HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1 Desember 2019.

“Tidak ada. Ada enggak ‘disorder’? Saya tidak bisa bicara kemungkinan. Dalam keadaan normal, tidak ada pembatasan,” katanya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Menurut dia, langkah pembatasan akses internet hanya dilakukan pada saat-saat tertentu, yakni “civil disorder” atau gangguan sipil, potensi kekacauan, atau hal-hal lain yang membahayakan kedaulatan negara, seperti hoaks dan provokasi.

Pembatasan internet, kata dia, bisa juga dilakukan ketika terjadi “civil disobedient”, misalnya penyalahgunaan media sosial untuk peredaran narkotika, pornografi, transaksi seksual, dan sebagainya.

Ia mengatakan Kemenkominfo akan memonitor lalu lintas percakapan di dunia maya dan melaporkannya kepada instansi terkait untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi kekacauan di masyarakat.

Kemenkominfo, kata dia, juga memiliki tim yang bekerja selama 7 X 24 jam untuk terus memantau dan mengawal pemanfaatan teknologi komunikasi di Indonesia.

“Kamu tidur, Kominfo tidak tidur. Benar itu. Kominfo tidak tidur, karena apa? Ada aparat yg bertugas khusus 7 X 24 jam. Banyak sekali di depan komputer mengikuti seluruh perkembangan,” katanya.

Namun, ia menegaskan ketika terjadi “civil disorder” maka aparat yang akan hadir terlebih dahulu untuk melakukan langkah penanganan, bukan Kemenkominfo.

Selain itu, kata Johnny, kementerian yang dipimpinnya juga memiliki manajemen penanggulangan konten, terutama melalui literasi digital, di samping langkah penindakan berupa pembatasan akses internet.

“Ada edukasi, kerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah, masyarakat, adat, dan tokoh-tokoh terkait pemanfaatan fasilitas internet dan media sosial,” katanya. (zuh)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending