Connect with us

HUKUM

Empat Orang di Cegah ke Luar Negeri Terkait Kasus KTP-el

Published

on

Sebelumnya, dalam kasus KTP-el itu, terdapat tujuh orang yang telah menjadi terpidana.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah bepergian ke luar negeri terhadap empat orang dalam penyidikan dugaan kasus korupsi pengadaan paket penerapan KTP-elektronik (KTP-el).

“KPK telah mengirimkan surat pelarangan ke luar negeri pada imigrasi terhadap empat orang dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan KTP-elektronik,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (21/8/2019)

Empat orang itu, yakni Dirut Perum Percetakan Negara RI (PNRI) dan Ketua Konsorsium PNRI Isnu Edhi Wijaya dicegah terhitung sejak 7 Agustus 2019 dan Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan KTP-el atau PNS Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Husni Fahmi dicegah, terhitung sejak 7 Agustus 2019.

Dua orang tersebut merupakan tersangka baru dalam kasus KTP-el.

Selanjutnya, Catherine Tannos yang merupakan anak Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tannos tersangka lainnya dalam kasus KTP-el, dicegah terhitung sejak 19 Agustus 2019

Selanjutnya, Lina Rawung yang merupakan istri dari Paulus Tannos dicegah terhitung sejak 19 Agustus 2019.

“Mereka dicegah ke luar negeri selama 6 bulan pertama,” ucap Febri.

Diketahui, KPK pada Selasa (13/8) resmi menetapkan empat tersangka baru dalam pengembangan perkara tindak pidana korupsi pengadaan KTP-el.

Empat tersangka tersebut, yaitu anggota DPR RI 2014-2019 Miriam S Hariyani (MSH), Dirut Perum Percetakan Negara RI (PNRI) dan Ketua Konsorsium PNRI Isnu Edhi Wijaya (ISE), Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan KTP-el atau PNS Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Husni Fahmi (HSF) dan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulis Tannos (PLS).

Miriam juga merupakan terpidana kasus memberikan keterangan tidak benar dalam persidangan kasus KTP-el.

Empat orang tersebut disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sebelumnya, dalam kasus KTP-el itu, terdapat tujuh orang yang telah menjadi terpidana, yaitu mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman, mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kemendagri Sugiharto.

Selanjutnya, Andi Agustinus alias Andi Narogong dari pihak swasta, mantan Direktur Utama PT Quadra Solutions Anang Sugiana Sudihardjo, mantan Ketua DPR RI Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi selaku mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera yang juga keponakan Novanto, dan Made Oka Masagung dari pihak swasta yang juga dekat dengan Novanto.

Selain itu satu orang lagi, yakni anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Markus Nari (MN) sedang dalam proses persidangan terkait perkara KTP-el di Pengadilan Tipikor Jakarta.

KPK juga menemukan adanya upaya menghalang-halangi proses hukum atau kesaksian palsu (obstruction of justice) sehingga memproses empat orang dari unsur dua orang anggota DPR RI masing Miriam S Hariyani dan Markus Nari, Fredrich Yunadi seorang advokat dan Bimanesh Sutarjo berprofesi sebagai dokter.

Total sampai saat ini telah diproses 11 orang, baik untuk perkara pokok kasus korupsi pengadaan KTP-el ataupun perkara “obstruction of justice”. (bfh)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HUKUM

DPR Sahkan UU Pekawinan Atur Batasan Usia Menikah

Published

on

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan revisi terbatas UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi UU, salah satu pasal yang direvisi adalah batasan usia menikah bagi laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun.

“Apakah setuju RUU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan kita sahkan menjadi undang-undang,” kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Lalu para anggota DPR RI yang hadir dalam Paripurna tersebut menyatakan persetujuannya.

Wakil Ketua Badan Legislasi, Totok Daryanto mengatakan, DPR sepakat untuk merevisi secara terbatas Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan terkait batas usia minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan.

Dia menjelaskan, dalam aturan tersebut, disepakati batasan usia minimal yang diperbolehkan melakukan perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah berusia 19 tahun.

“Dispensasi bisa diberikan harus melalui pengadilan yang diajukan oleh orang tua pihak laki-laki dan/atau perempuan,” ujarnya.

Dia menjelaskan dispensasi itu harus disertai dengan alasan-alasan yang kuat dan pengadilan harus menghadirkan calon laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise mengatakan revisi UU Perkawinan tersebut merupakan sejarah bagi bangsa Indonesia karena dinantikan masyarakat dalam menyelamatkan anak dari perkawinan yang merugikan anak, keluarga dan bangsa Indonesia.

Dia menilai hasil revisi UU tersebut diharapkan dapat mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan membangun generasi tanpa kekerasan terhadap anak.

“Usia 19 tahun itu adalah usia matang dan diharapkan mendapatkan keturunan yang berkualitas,” katanya.

Dia mengatakan dengan usia perkawinan minimal 19 tahun, diharapkan dapat menekan angka kematian ibu dan anak. (imb)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Pegawai KPK Main Politik Jika Tolak Pimpinan

Published

on

Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan Jakarta, Emrus Sihombing.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menilai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah bermain politik apabila menolak kehadiran lima pimpinan KPK yang baru.

“Kalau mereka menolak pimpinan baru KPK, mereka menjadi berpolitik,” ujar Emrus di Jakarta, Senin.

Menurut dia, pegawai KPK tidak memiliki hak untuk menyatakan menolak atau menerima pimpinan yang baru. Mereka, kata Emrus, hanya perlu melaksanakan tugas sesuai undang-undang.

Sehingga, siapapun pimpinan KPK periode 2019-2023 yang dipilih oleh DPR, para pegawai KPK harus patuh dan tunduk terhadap pilihan tersebut.

“Menurut saya pegawai KPK tugasnya bukan pro dan kontra terhadap pemberantasan korupsi, tetapi tugas mereka menjalankan undang-undang. Yang bagus itu pegawai KPK ada di posisi independen dan netral berbasis kepada undang-undang positif,” kata dia.

Lebih lanjut Emrus mengatakan apabila pegawai KPK menilai ada pelanggaran undang-undang yang terjadi terhadap pimpinan baru lembaga anti rasuah itu, maka sebaiknya mereka menempuh langkah-langkah hukum.

“Kan mereka lembaga hukum, mereka harus memberikan pendidikan kepada masyarakat, yaitu penegakan hukum. Kalau penyerahan mandat, penolakan, berarti tidak bedanya orang-orang yang ada disitu adalah bermain politik,” ucap pria yang juga menjabat Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner itu.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI menyepakati Firli Bahuri menjadi Ketua KPK periode 2019-2023, setelah melakukan rapat antar-ketua kelompok fraksi di Komisi III DPR pada Jumat (13/9) dini hari.

Sementara itu empat Wakil Ketua KPK adalah Nawawi Pamolango, Lili Pintouli Siregar, Nurul Ghufron, dan Alexander Marwata. (ftr)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Paripurna DPR Sahkan Revisi UU MD3 Jadi UU

Published

on

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) menjadi UU.

Salah satu poin revisi UU MD3 yang disahkan tersebut terkait jumlah pimpinan MPR RI.

“Apakah pembicaraan tingkat II terhadap UU MD3 dapat disetujui,” kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam Rapat Paripurna DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Setelah itu, seluruh anggota DPR yang hadir dalam Rapat Paripurna tersebut menyatakan setuju.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Totok Daryanto mengatakan, MPR harus mengejawantahkan aspirasi sesuai kebutuhan berbangsa dan bernegara namun masih ada temuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan tersebut.

Menurut dia, dari sisi pimpinan MPR, belum mengakomodasi hasil Pemilu 2019 sehingga perlu penyempurnaan UU MD3.

Totok mengatakan, poin revisi UU MD3 itu adalah terkait format pimpinan MPR RI yang ada dalam Pasal 15 di UU tersebut.

“Dalam Pasal 15 terkait Pimpinan MPR, terdiri dari ketua dan wakil ketua yang merepresentasikan dari fraksi-fraksi di DPR dan kelompok DPD RI,” kata Totok.

Dia menjelaskan, bakal calon pimpinan MPR RI diusulkan fraksi dan kelompok DPD RI, masing-masing mengajukan satu calon lalu dipilih ketua serta ditetapkan dalam Paripurna DPR RI. (imb)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending