Connect with us

DIGITAL

MA: e-Litigasi Jadikan Peradilan Lebih Sederhana

Published

on

Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali mengatakan aplikasi e-Litigasi menjadikan pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan lebih sederhana sehingga proses menjadi lebih efektif dan efisien.

“Kepraktisan dalam e-Litigasi menjadikan peradilan lebih sederhana, para pihak berperkara juga tidak perlu berlama-lama antre menunggu persidangan yang selama ini sering dikeluhkan,” ujar Hatta di Gedung Mahkamah Agung Jakarta, Senin (19/8/2019).

Proses yang sederhana dalam e-Litigasi tersebut, menurut Hatta, menjadikan proses persidangan juga menjadi lebih cepat.

“Administrasi perkara dan persidangan secara elektronik juga dapat menjembatani kendala geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari bentangan ribuan pulau,” kata Hatta.

E-litigasi juga diharapkan dapat mendorong terbentuknya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, mengingat pemanggilan, tanya jawab, dan pembuktian yang dapat dilakukan secara elektronik dalam e-Litigasi.

Selain itu, e-Litigasi juga membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparatur peradilan.

“Hal ini meminimalkan kemungkinan penyimpangan etik maupun pelanggaran hukum,” ujar Hatta.

Hatta mengatakan untuk memastikan implementasi e-Litigasi ini dapat berjalan dengan baik, MA harus fokus pada peningkatan kapasitas dan mempersiapkan sebaik mungkin pelaksanaan pekerjaan dalam masa transisi dari sistem manual ke elektronik.

MA telah menunjuk satuan kerja pengadilan yang terdiri dari enam Pengadilan Negeri, empat Pengadilan Agama, dan tiga Pengadilan Tata Usaha Negara, yang dijadikan sebagai percontohan implementasi e-Litigasi.

Pengadilan-pengadilan tingkat pertama tersebut akan mendapatkan pelatihan dan asistensi untuk mengimplementasikan e-Litigasi.

“Pemenuhan ketersediaan infrastruktur yang memadai, dukungan finansial, serta kesiapan sumberdaya manusia memerlukan waktu, karenanya penerapan e-Litigasi ini akan dilakukan secara bertahap,” kata Hatta.

Selanjutnya MA menargetkan dapat menerapkan e-Litigasi di seluruh pengadilan tingkat pertama di Indonesia pada awal 2020. (mrd)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

DIGITAL

DPR : Kominfo Kaji Mendalam RUU Data Pribadi

Published

on

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Willy Aditya.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengkaji secara mendalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) dengan perspektif masa depan.

“Saya juga mendesak Kominfo sebagai inisiator pengusul RUU PDP juga melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintahan lainnya sebelum draf akhir diserahkan untuk dibahas bersama DPR,” kata Willy di Jakarta, Kamis (26/12/2019).

Dia menilai pelindungan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan satu hal yang penting namun kemanfaatan bagi pemilik data pribadi juga tidak dapat dikesampingkan sehingga RUU PDP diharapkan membahas kedua hal tersebut.

Menurut anggota Komisi I DPR RI itu, dalam pembahasan RUU PDP, bisa jadi bukan hanya Kominfo yang akan menjadi “speaker” pemerintah namun bisa juga Kementerian dalam Negeri dan lainnya, karena RUU ini multi stakeholder.

“Kita bisa lihat di negara lain menggunakan istilah Privacy Protection, Personal Data Protection dan yang mengusulkan itu bukan hanya kementerian telekomunikasi. Namun idenya sama, Pelindungan HAM dan kemanfaatan bagi pemilik inheren data pribadi,” ujarnya.

Willy menilai, kalau negara bisa memidanakan pelanggar data pribadi, maka pemilik data semestinya bisa menggugat perdata atau ganti rugi pelanggar atas hak pribadinya.

Willy mengatakan RUU PDP merupakan RUU penting untuk melindungi HAM warga negara karena di era disrupsi digital yang tidak bisa dihindari, PDP menjadi hal yang mendesak selain RUU Keamanan dan Ketahanan Siber.

Dia menilai, sudah banyak peristiwa yang mengusik kenyamanan ber-warga negara yang berkaitan dengan data pribadi misalnya di media sosial, mudah sekali seseorang menyebarluaskan data pribadi orang lain.

“Belum lagi aplikasi tekfin yang abusive menggunakan phonebook contact nasabahnya. Itu semua perlu pengaturan yang tegas dengan perspektif pelindungan HAM,” katanya.

Dia menjelaskan, RUU PDP makin menjadi penting sejalan dengan pemerintahan yang terus bertransformasi dalam dunia digital.

Karena itu menurut dia, RUU PDP harus dibahas pararel dengan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber dan revisi UU Penyiaran sehingga ada kesatuan semangat kebatinan dalam pengaturan digital Indonesia.

“Kalau disimak awalnya, Pelindungan Data Pribadi sebenarnya sudah muncul dalam Peraturan Menteri Kominfo sebagai pelaksanaan revisi UU ITE 2016. Di tahun yang sama Uni Eropa mengundangkan EU GPDR (Europe Union General Protection Data Regulation),” ujarnya.

Namun menurut dia, kita tidak bisa hanya melihat ini sebatas transaksi elektronik semata karena manusia dan data pribadinya itu melekat yaitu HAM sehingga perlu undang-undang untuk mengaturnya.

Willy mengatakan, dalam praktiknya, banyak sekali lembaga pemerintahan maupun non-pemerintahan yang mengumpulkan data pribadi warga negara, antara satu lembaga dengan lembaga lainnya seperti saling tidak ada hubungan dan berlomba mengumpulkan data warga negara.

“Kondisi ini diperparah dengan disrupsi digital yang merangsek dan membuat warga negara menyerahkan data pribadinya ke berbagai aplikasi digital tanpa mengetahui keberlanjutannya,” katanya. (ibl)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

DIGITAL

Indosat Ooredoo Capai Kinerja Positif 2019

Published

on

President Director and CEO Indosat Ooredoo, Ahmad Al-Neama (kiri) memberikan pemaparan mengenai pengembangan Indosat kepada wartawan saat acara Kumpul Media Indosat Ooredoo Untuk Indonesia di Pura Mangkunegaran, Solo, Jawa Tengah, Rabu (11/12/2019).
Adilmakmur.co.id, Solo – Perusahaan telekomunikasi Indosat Ooredoo mencapai pertumbuhan pendapatan 14,5 persen YTD (Year to date) yaitu dalam kuartal pertama 2019 mencapai Rp4,85 miliar, naik menjadi Rp5,10 miliar pada kuartal kedua 2019, dan kuartal ketiga naik lagi jadi Rp5,12 miliar.
“Kenaikan sebesar itu merupakan tertinggi dibanding perusahaan telekomunikasi Indonesia lainnya,”kata President Director and CEO Indosat Ooredoo Ahmad Abdulaziz Al-Neama dalam jumpa pers di Solo, Jawa Tengah, Rabu (11/12/2019).

Dikatakan, sekalipun industri telekomunikasi di Indonesia saat ini menghadapi suatu persaingan yang amat ketat, namun perusahaan selama 2019 ini masih mampu menunjukkan kinerja yang menggembirakan.

Padahal, katanya, pendapatan perusahaan tersebut sempat “jeblok”, pada kuartal kedua 2018 yang mencapai Rp4,23 miliar, dibanding kuartal pertama 2018 sebesar Rp4,42 miliar, sekalipun pada kuartal ketiga 2018 naik lagi menjadi Rp4,53 miliar, dan kuartal keempat 2018 jadi Rp4,85 miliar.

Kenaikan pendapatan tersebut, kata Ahmad, diikuti juga dengan kenaikan jumlah pelanggan yang pada kuartal pertama 2019 mencapai 53 juta pelanggan, menjadi 57 juta pelanggan pada kuartal kedua 2019, dan kuartal ketiga sudah mencapai 59 juta pelanggan.

“Meningkatnya pendapatan dan serta jumlah pelanggan dimungkinkan karena perusahaan terus melakukan inovasi, terobosan, serta kerja sama dengan pihak lain sehingga masyarakat terasa mudah berlangganan Indosat Ooredoo,” kata Ahmad.

Dicontohkan, melalui IM3 Ooredoo, Indosat Ooredoo menjadi operator pertama di Indonesia yang bekerja sama dengan Google meluncurkan IM3 Ooredoo 696 dengan Asisten Google. IM3 Ooredoo 696 merupakan sebuah layanan yang dapat memberikan akses informasi lebih luas terlebih kepada pelanggan yang berada di wilayah dengan keterbatasan akses internet atau jaringan.

Chief Marketing Officer Indosat Ooredoo Ritesh Kumar Singh, mengatakan sebagai perusahaan telekomunikasi digital terdepan di Indonesia, pihaknya mengerti masih banyak penduduk Indonesia yang memilih menggunakan feature phone dibandingkan smartphone dengan berbagai pertimbangan.

Maka dengan inovasi IM3 Ooredoo 696, IM3 Ooredoo membantu dan mempermudah kehidupan sehari-hari mereka agar tetap bisa mengakses informasi apapun yang biasanya hanya bisa didapatkan melalui Internet, cukup dengan tekan 696 secara gratis. “Ini merupakan sebuah langkah dari perusahaan untuk memberdayakan dan memperkuat potensi masyarakat Indonesia,” katanya.

IM3 Ooredoo 696 dengan Asistan Google merupakan sebuah solusi penghubung ke dunia digital, karena dengan kemudahan yang diberikan, pelanggan dapat tetap mencari dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan semudah melalui panggilan telpon, serta tidak harus terbebani dengan ketersediaan jaringan internet.

Pelanggan IM3 Ooredoo terutama yang menggunakan feature phone tidak perlu bingung mau bertanya ke siapa tentang arah jalan, informasi kesehatan, resep masakan, atau lokasi yang sedang dicari. Dengan layanan IM3 Ooredoo 696 pelanggan bisa bertanya apa saja ke Asisten Google langsung dari ponsel.

Layanan IM3 Ooredoo 696 dengan Asisten Google sudah hadir dan bisa dinikmati oleh pelanggan di kota Medan, Sukabumi, Karawang, Jombang, Kediri, dan akan semakin diperluas cakupannya pada tahun depan. (ahm)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

DIGITAL

Kominfo : Terdapat 94 Aduan Terkait ASN Selama Sebulan

Published

on

Sekretaris Jenderal Komenterian Komunikasi dan Informatika, Rosarita Niken Widiastuti.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Sekretaris Jenderal Komenterian Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widiastuti mengatakan selama sebulan terakhir terdapat 94 aduan terkait aparatur sipil negara melalui portal www.aduanasn.id.

“Sampai sekarang ada 94 pengaduan dalam sebulan, sejak SKB 11 Menteri ditandatangani 11 November 2019,” kata Niken dalam diskusi bertajuk “Menjawab kontroversi SKB 11 Menteri” yang diselenggarakan Forum Merdeka Barat 9, di Gedung RRI, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Niken mengatakan ada beberapa kategori pengaduan yaitu 33 pengaduan terkait intoleransi, lima pengaduan tentang antiideologi Pancasila, 25 pengaduan anti-NKRI, 13 pengaduan menyangkut radikalisme dan 19 pengaduan menyangkut hal lain seperti netralitas, ujaran kebencian, hoaks dan lain-lain.

Dia menekankan SKB 11 Menteri yang diikuti peluncuran portal pengaduan ASN www.aduanasn.id merupakan wujud sinergitas kementerian dalam melindungi sekaligus mendudukan ASN pada posisi yang seharusnya.

Dia mengatakan ASN merupakan pihak yang telah menerima hak dari negara berupa gaji, tunjangan, jaminan dan lain-lain.

Oleh karena itu ASN juga wajib menjalankan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan seperti salah satunya taat kepada empat konsensus yakni setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintah yang sah.

Sebelumnya 11 kementerian dan lembaga menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) Penanganan Radikalisme Aparatur Sipil Negara (ASN). SKB tersebut menuai sejumlah kritik karena dianggap kembali ke masa orde baru. (ran)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending