Connect with us

SEKTOR RIIL

DPD Puji Presiden Jokowi Prioritaskan Bangun Tol Laut

Published

on

Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono memuji program pemerintah Presiden Joko Widodo yang menerapkan prioritas kebijakan pembangunan di bidang kemaritiman melalui tol laut sebagai poros maritim dunia.

“Kebijakan pembangunan tol laut itu adalah langkah tepat, karena Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia,” kata Nono Sampono pada diskusi “Dialog Kenegaraan: Langkah Demokrasi Republik Indonesia Setelah Usia ke-74” di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Menurut Nono Sampono, dengan potensi kemaritiman yang sangat besar tersebut, pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua terus melanjutkan pembangunan tol laut untuk meningkatkan daya dukung daerah yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Saya sebagai pimpinan DPD RI, memuji program pembangunan kemaritiman. Pada pemerintahan sebelumnya, pembangunan kemaritiman ini nisbi tidak disentuh,” ucapnya.

Anggota DPD RI dari provinsi kepulauan Maluku ini menjelaskan, Indonesia secara geografis adalah negara maritim, bahkan negara maritim yang terbesar di dunia, tapi pembangunan di Indonesia dengan pendekatan kontinental.

“Mengandalkan sumber daya alam (SDA) di darat sudah maksimal, sehingga kemaritiman menjadi alternatif dengan mengembangkan ekonomi kreatif. China dan Jepang, sudah membangun sektor maritim dalam menambah penghasilan negara,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Nono juga menyinggung soal perkembangan dunia internasional yang mengarah pada bidang demokrasi, ekonomi, dan pertahanan. Karena itu, menurut Nono, pembangunan Indonesia ke depan juga harus menyesuaikan dengan perkembangan isu internasional, sehingga menjadi relevan.

Sementara itu, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Mardani Ali Sera, mengatakan dalam pandangannya Indonesia membutuhkan minimal tiga syarat untuk maju, yakni konsolidasi demokrasi, stabilitas politik dan keamanan, serta pertumbuhan ekonomin yang berkualitas.

Menurut Mardani, pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pemerintah harus mampu menurunkan kesenjangan sosial melalui indeks gini rasio. “Gini rasio saat ini sudah menurun dari 0,41 menjadi 0,39. Kedepan harus diturunkan lagi sehingga terjadi pemerataan kesejahteraan di masyarakat,” katanya. (ibl)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

FINANSIAL

Sandiaga Uno Dorong Penguatan Ekonomi Syariah

Published

on

Mantan Calon Wakil Presiden 2019, Sandiaga Uno.

Adilmakmur.co.id, Jawa Timur – Mantan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia Sandiaga Uno, mendorong adanya penguatan ekonomi syariah sebagai bagian untuk mencapai kemakmuran bangsa, salah satunya melalui koperasi.

“Saat ini ekonomi sedang mengalami pelambatan tetapi kebutuhan pokok masih diperlukan masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya koperasi ini diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja untuk membuat peluang usaha demi menggeliatkan perekonomian,” katanya di sela peresmian Koperasi Syariah Adil Makmur (Kopsyam) yang ada di salah satu perumahan di Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (15/9/2019).

Ia mengatakan, Kopsyam ini akan bergerak pada sektor usaha perdagangan, terutama barang kebutuhan pokok dan juga bahan kebutuhan sehari-hari lainnya.

“Selanjutnya, juga akan dibangun jejaring kepada pengusaha di Jatim dan juga menyentuh pesantren di Indonesia untuk membangun kekuatan ekonomi,” ucapnya.

Ia menjelaskan, sebagai upaya untuk meningkatkan koperasi ini salah satunya dengan fokus pada pelatihan sumber daya manusia yang ada.

“Jangan sampai nama koperasi ini hanya tinggal papan nama, tanpa dilengkapi dengan kekuatan sumber daya manusia,” ujar Sandiaga.

Ia juga mengapresiasi apa yang dilakukan koperasi ini, yakni dengan melakukan kerja sama dengan beberapa pengusaha dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan pokok di masyarakat.

Kopsyam yang digagas oleh komunitas pengusaha muslim Indonesia ini, lanjut dia, demi mewujudkan keadilan dan kemakmuran bangsa sesuai dengan undang-undang dasar khsusunya pasal 33.

“Untuk itu, mari terus perjuangkan gerakan ini sebagai cara membangun negeri,” katanya. (isw)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Rizal Ramli : Perlu Riset untuk Capai Swasembada Pangan

Published

on

Ekonom Senior, Rizal Ramli.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Ekonom senior Rizal Ramli mengatakan perlu adanya riset untuk mencapai swasemba pangan di Tanah Air.

“Perlu adanya riset untuk menghasilkan inovasi, untuk mencapai swasembada pangan,” ujar dia dalam siaran pers di Jakarta, Minggu (15/9/2019).

Rizal menambahkan Indonesia pernah mengalami swasembada pangan pada era Presiden kedua Indonesia Soeharto, tepatnya pada pertengahan 1984.

Saat itu, Indonesia memberikan bantuan secara gotong-royong dan sukarela sebesar 100.000 ton gabah untuk petani miskin dunia.

Pada masa itu, para petani Indonesia meminta Soeharto menyerahkan gabah itu ke Badan Pangan Dunia atau Food and Agricultural Organization (FAO), kemudian diteruskan ke keluarga miskin di berbagai kawasan, khususnya di benua Afrika.

Padahal, sebelum mampu berswasembada, Indonesia adalah pengimpor beras yang jumlahnya cukup besar, yakni sekitar dua juta ton per tahun.

Rizal Ramli menambahkan saat itu, Indonesia berjaya dalam produksi beras.

Bahkan, kata dia, bisa mengekspor beras ke Vietnam yang saat itu tengah kesulitan beras. Indonesia juga membantu negara di Afrika yang tengah dilanda kesulitan pangan.

Baca juga: 63 mahasiswa peroleh dana riset pangan

Selain riset untuk mencapai swasembada pangan, Rizal juga meminta Presiden Joko Widodo menjaga stabilitas harga dengan meminta Bulog berperan aktif melalui stok yang ada dan mengurangi impor,

“Menteri Pertanian juga perlu membuat perencanaan lahan sawah baru di tiga kawasan yang memiliki karakteristik serupa, yaitu Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan Papua,” ujar dia.

Kawasan itu mirip dengan delta Sungai Mekong di Vietnam yang sangat subur. Dengan lahan sawah baru sekitar satu hinga dua juta hektare,

Rizal optimistis Indonesia bisa melakukan swasembada pangan. (idr)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

FINANSIAL

Menkeu Terbitkan Peraturan Super Deduction Vokasi

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan menerbitkan peraturan super deduction bagi Wajib Pajak Badan yang mendukung dan mengeluarkan biaya untuk kegiatan vokasi bagi pengembangan sumber daya manusia.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama dalam pernyataan di Jakarta, Minggu (15/9/2019), menjelaskan peraturan ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019 yang mulai berlaku 9 September 2019.

Dalam peraturan ini, Wajib Pajak Badan yang mengeluarkan biaya untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, atau pembelajaran untuk pengembangan kompetensi tertentu dapat menerima pengurangan penghasilan bruto hingga 200 persen dari biaya yang dikeluarkan tersebut.

Menurut Hestu, untuk menerima fasilitas ini, Wajib Pajak Badan harus melakukan kegiatan praktik kerja, pemagangan, atau pembelajaran yang dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama dengan sekolah vokasi. Selain itu, perusahaan juga harus telah memenuhi kewajiban perpajakan dan tidak dalam keadaan rugi.

“Sekolah vokasi meliputi sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, perguruan tinggi program diploma pada pendidikan vokasi, balai latihan kerja, atau instansi pemerintah di bidang ketenagakerjaan,” kata Hestu.

Ia menambahkan jenis biaya yang dapat diakui untuk mendapatkan fasilitas ini termasuk biaya penyediaan tempat pelatihan, biaya instruktur atau pengajar, biaya barang atau bahan, honorarium atau pembayaran sejenis yang diberikan kepada peserta, dan biaya sertifikasi kompetensi bagi peserta program vokasi.

Fokus kompetensi yang didorong meliputi 127 jenis untuk siswa, pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah menengah atau Madrasah Aliyah kejuruan, 268 jenis untuk mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi program diploma vokasi, serta 58 jenis untuk perorangan, peserta latih, instruktur, dan tenaga kepelatihan pada balai latihan kerja.

“Ragam jenis kompetensi ini mencakup berbagai sektor termasuk manufaktur, kesehatan, agribisnis, pariwisata, industri kreatif, dan ekonomi digital,” kata Hestu.

Hestu memastikan pemberian insentif pajak ini untuk mendorong keterlibatan pihak swasta agar aktif mengembangkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pelatihan kerja. Untuk mendapatkan fasilitas ini, Wajib Pajak Badan dapat menyampaikan pemberitahuan melalui sistem layanan terintegrasi (OSS). (stg)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending