Connect with us

HUKUM

KPK Umumkan Tersangka Baru Kasus KTP-e Sore Ini

Published

on

Sebelumnya dalam kasus KTP-e itu, terdapat tujuh orang yang telah menjadi terpidana.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengumumkan tersangka baru dalam pengembangan kasus korupsi pengadaan paket KTP elektronik (KTP-e) pada Selasa sore.

“Nanti akan kami sampaikan ke publik perkembangan kasus KTP-e tersebut,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa siang.

Febri menyatakan terdapat pelaku lainnya yang dipandang harus dipertanggungjawabkan secara pidana terkait kasus KTP-e itu.

“Ada pelaku lain yang kami pandang berdasarkan bukti-bukti yang ada harus dipertanggungjawabkan secara pidana,” ucap Febri.

Ia pun mengungkapkan bahwa tersangka baru kasus KTP-e tersebut berasal dari unsur penyelenggara negara dan swasta.

“Dari unsur penyelenggara negara dan swasta,” ungkap Febri.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan ia telah menandatangani surat perintah penyidikan (sprindik) terkait tersangka baru korupsi KTP-e.

“Sudah ada, nanti diumumkan. Sprindiknya sudah saya tanda tangani,” kata Agus di gedung KPK, Jakarta, Kamis (8/8).

Agus pun juga menyatakan tersangka baru tersebut dari unsur penyelenggara negara dan swasta.

“Ada swasta, PNS, tunggu saja sebentar lagi diumumkan,” ucap Agus.

Sebelumnya dalam kasus KTP-e itu, terdapat tujuh orang yang telah menjadi terpidana, yaitu mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman, mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kemendagri Sugiharto.

Selanjutnya, Andi Agustinus alias Andi Narogong dari pihak swasta, mantan Direktur Utama PT Quadra Solutions Anang Sugiana Sudihardjo, mantan Ketua DPR RI Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi selaku mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera yang juga keponakan Novanto, dan Made Oka Masagung dari pihak swasta yang juga dekat dengan Novanto.

Selain itu, KPK pada Kamis (25/7/2019) juga telah melimpahkan proses penyidikan ke tahap penuntutan terhadap anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Markus Nari (MN), tersangka kasus korupsi KTP-e lainnya.

Sidang terhadap Markus akan dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (bnf)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

Rekam Jejak Harry Prasetyo, eks Anak Buah Moeldoko – yang Jadi Tersangka Skandal Jiwasraya

Published

on

Harry Prasetyo adalah salah satu tersangka kasus dugaan korupsi Asuransi Jiwasraya.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Harry Prasetyo pernah menjadi Tenaga Ahli Utama Kedeputian III bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Ekonomi Strategis di Kantor Staf Presiden ( KSP).

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengakui saat itu KSP belum memiliki sistem seleksi yang ketat sehingga Hary bisa lolos seleksi.

Waktu itu seleksinya saya juga harus jujur, seleksinya tidak seperti sekarang. Sekarang sangat ketat. Kalau dulu kurang, kurang ketat seleksinya,” kata Moeldoko.

Moeldoko juga mengatakan, saat itu masalah gagal bayar polis yang menerpa Jiwasraya juga belum mencuat. Kini, mantan Panglima TNI ini pun menyerahkan pada proses hukum yang berlaku.

Karir Harry Prasetyo

Rekam jejak Harry Prasetyo di Jiwasraya terbilang lama dan cemerlang. Dirinya mulai menjabat sebagai Direktur Keuangan sejak Januari 2008.

Lantaran kinerjanya yang dianggap mumpuni dalam menyehatkan perseroan, Harry kembali ditunjuk menjadi menjadi Direktur Keuangan Jiwasraya periode Januari 2013-2018.

Sebelum berkarir di Jiwasraya, pria asal Cimahi ini telah lama malang-melintang di berbagai perusahaan.

Selepas kuliah di Pittsburgh State University Amerika Serikat dirinya meniti karir di sejumlah perusahaan keuangan.

Sebelum menjabat sebagai direktur keuangan Jiwasraya pada 2008, Ia menjabat di sejumlah perusahaan seperti PT Trimegah Securities Tbk hingga Lautandhana Investment Management.

Harta Kekayaan

Sementara itu, dikutip dari data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harry tercatat memiliki kekayaan senilai Rp 37.907.422.262.

JIka dirinci, hartanya meliputi aset properti di Tangerang Selatan senilai Rp 1.000.000.000.

Untuk harta bergerak, dia melaporkan memiliki sembilan kendaraan mewah yang terdiri dari mobil mewah dari berbagai pabrikan serta tiga unit moge.

Harry juga memiliki aset bergerak senilai Rp 1.159.000.000, surat berharga sebesar Rp 15.273.731.920, simpanan senilai Rp 5.547.752.377 dan harta lainnya sejumlah Rp. 8.095.000.000. (Business today)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Sepak Terjang Heru Hidayat - Bos Tram Group, yang Menjadi Tersangka Skandal Jiwasraya

Published

on

Heru Hidayat adalah salah satu nama sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Asuransi Jiwasraya.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Heru Hidayat salah satu nama dalam daftar lima orang yang ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh Asuransi Jiwasraya.

Daftar tersangka lainya adalah eks Dirut PT Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya, Syahmirwan, Komisaris PT Hanson International Benny Tjokrosaputro, dan eks Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo.

Heru Hidayat saat ini mengelola beberapa perusahaan, baik yang sudah go public di pasar modal, maupun belum, antara lain :

  • Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM)
  • Komisaris PT Inti Agri Resources Tbk (IIKP)
  • Direktur PT Pairideza Bara Abadi
  • Direktur PT Maxima Integra Investama
  • Dan lainnya.

Heru Hidayat menyelesaikan pendidikannya dengan meraih gelar Sarjana Teknik Industri dari Universitas Surabaya pada tahun 1994.

Heru menjabat sebagai Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) dengan masa jabatan 5 tahun. Hal ini ditetapkan dalam akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) No. 14 tanggal 19 Oktober 2017.

Mengutip data Bursa Efek Indonesia, Heru juga merupakan pemilik 1,9 miliar saham TRAM atau setara 3,84% dari total saham perseroan.

Selain TRAM, Heru juga menjadi komisaris di emiten perusahaan ikan arwana yakni PT Inti Agri Resources Tbk (IIKP) yang sahamnya juga dimiiki oleh PT Asabri (Persero) sebesar 5,44%.

Heru Hidayat juga memiliki saham IIKP sebesar 2,94%, sementara publik 88,26% per 31 Desember 2019.

Selain itu, Heru juga merangkap jabatan sebagai Direktur di PT Pairideza Bara Abadi sejak tahun 2014, dan Direktur PT Maxima Integra Investama sejak 2014. (Business Today)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Terima Kunjungan KPK, MPR Pesan Perhatikan Kasus Jiwasraya dan Asabri

Published

on

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan institusinya akan menyampaikan pesan kepada pimpinan KPK untuk memperhatikan kasus di PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau PT ASABRI.

Hal itu, menurut dia, akan disampaikan saat pimpinan MPR menerima kunjungan pimpinan KPK di Gedung MPR RI, Jakarta, Selasa (14/1/2019) siang.

“Kami akan mengingatkan KPK harus menaruh perhatian terhadap kasus yang berpotensi merugikan tidak saja keuangan negara, tetapi kepentingan masyarakat. Misalnya, soal Jiwasraya dan PT ASABRI,” kata Bamsoet.

Dalam kasus Jiwasraya, kata dia, meskipun sedang ditangani Kejaksaan Agung, tidak salah apabila KPK ikut memantau perkembangan proses hukum yang berjalan di Kejagung.

Bamsoet juga akan mendorong KPK menaruh perhatian pada Yayasan Dana Pensiun yang selama ini diduga oknum-oknumnya yang melakukan praktik yang sama seperti dalam kasus Jiwasraya dan ASABRI.

“Dalam hal penempatan dana-dana investasi yang mereka kelola tidak berdasarkan sifat kehati-hatian sebagaimana aturan UU yang berlaku,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa MPR akan menyampaikan pesan kepada pimpinan KPK yang baru untuk fokus pada permasalahan kasus korupsi yang menyangkut kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Selain itu, kata dia, yang terkait dengan tugas-tugas pokok yang diemban KPK dalam hal memberantas korupsi.

“Pasti juga nanti kami akan mengingatkan KPK harus memberikan perhatian terhadap kasus yang berpotensi merugikan tidak saja keuangan negara, tetapi kepentingan masyarakat,” katanya.

Bamsoet mengatakan bahwa kunjungan Pimpinan KPK ke MPR RI sudah diagendakan sebelum Tahun Baru 2020 dan intinya silaturahmi dengan pimpinan KPK yang baru. (ibl)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending