Connect with us

HUKUM

KPK Panggil Anggota DPRD Jabar Fraksi PDIP Waras Kasus Meikarta

Published

on

KPK pada Senin (29/7/2019) juga telah menetapkan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto (BTO) sebagai tersangka dalam pengembangan perkara kasus Meikarta tersebut.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa memanggil anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan Waras Wasisto sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Waras dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa (IWK).

“Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Waras Wasisto sebagai saksi untuk tersangka IWK terkait tindak pidana korupsi suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Selain Waras, KPK juga memanggil dua saksi lainnya untuk tersangka Iwa, yaitu Eva berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan mantan Kabid Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili.

Untuk diketahui, Neneng Rahmi merupakan terpidana dalam kasus tersebut.

Selain Iwa, KPK pada Senin (29/7/2019) juga telah menetapkan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto (BTO) sebagai tersangka dalam pengembangan perkara kasus Meikarta tersebut.

Sebelumnya dalam proses persidangan, saksi yang juga terdakwa Neneng Rahmi mengatakan Waras Wasisto ikut berperan dan disebut menerima suap dalam perkara suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta, di Kabupaten Bekasi.

“Awalnya Pak Henry Lincoln, (Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bekasi) menyampaikan ke saya kalau proses berhenti di provinsi, Pak Henry menyampaikan ke saya ada link di provinsi Pak Sekda Iwa melalui DPRD (Bekasi) Bapak Soleman, dan Pak Waras DPRD Provinsi Jabar,” kata Neneng ketika memberikan kesaksian di sidang lanjutan suap Meikarta, di Gedung Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (22/1).

Perkara kasus Meikarta tersebut berawal dari kegiatan tangkap tangan pada 14 dan 15 Oktober 2018. KPK menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dari unsur kepala daerah, pejabat di pemkab Bekasi dan pihak swasta.

Kesembilan orang tersebut sudah divonis yaitu (1) Bekas Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin divonis 6 tahun penjara, (2) Bekas Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi Jamaludin divonis 4,5 tahun penjara, (3) Bekas Kepala PMPTSP Pemkab Bekasi Dewi Tisnawati divonis 4,5 tahun penjara, (4) Bekas Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat Maju Banjarnahor divonis 4,5 tahun penjara.

Selanjutnya (5) Bekas Kepala Bidang Penataan ruang Dinas PUPR Neneng Rahmi Nurlaili divonis 4,5 tahun penjara, (6) Bekas Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro divonis 3,5 tahun penjara, (7) Henry Jasmen P Sitohan divonis 3 tahun penjara, (8) Fitradjaja Purnama divonis 1,5 tahun penjara dan (9) Taryudi divonis 1,5 tahun penjara.

Penerimaan oleh Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan atau pejabat lain di pemerintahan kabupaten Bekasi terkait 6 aspek yang cukup sistematis untuk mempengaruhi kewenangan DPRD Kabupaten Bekasi yaitu:
a. Pengerimaan terkait izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT) seluas 846.356 meter persegi kepala PT Lippo Cikarang Tbk.
b. Penerimaan terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
c. Penerimaan terkait rekomendasi Dinas PUPR berupa site plan, block plan dan saran teknis IMB oleh Dinas PUPR Kabupaten Bekasi.
d. Penerimaan terkait rekomendasi pemasangan alat proteksi pemadam kebakaran.
e. Penerimaan terkait rekomendasi lingkungan hidup dari Dinas Lingkungan Hidup f. Penerimaan terkait penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). (bnf)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

Rekam Jejak Harry Prasetyo, eks Anak Buah Moeldoko – yang Jadi Tersangka Skandal Jiwasraya

Published

on

Harry Prasetyo adalah salah satu tersangka kasus dugaan korupsi Asuransi Jiwasraya.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Harry Prasetyo pernah menjadi Tenaga Ahli Utama Kedeputian III bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Ekonomi Strategis di Kantor Staf Presiden ( KSP).

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengakui saat itu KSP belum memiliki sistem seleksi yang ketat sehingga Hary bisa lolos seleksi.

Waktu itu seleksinya saya juga harus jujur, seleksinya tidak seperti sekarang. Sekarang sangat ketat. Kalau dulu kurang, kurang ketat seleksinya,” kata Moeldoko.

Moeldoko juga mengatakan, saat itu masalah gagal bayar polis yang menerpa Jiwasraya juga belum mencuat. Kini, mantan Panglima TNI ini pun menyerahkan pada proses hukum yang berlaku.

Karir Harry Prasetyo

Rekam jejak Harry Prasetyo di Jiwasraya terbilang lama dan cemerlang. Dirinya mulai menjabat sebagai Direktur Keuangan sejak Januari 2008.

Lantaran kinerjanya yang dianggap mumpuni dalam menyehatkan perseroan, Harry kembali ditunjuk menjadi menjadi Direktur Keuangan Jiwasraya periode Januari 2013-2018.

Sebelum berkarir di Jiwasraya, pria asal Cimahi ini telah lama malang-melintang di berbagai perusahaan.

Selepas kuliah di Pittsburgh State University Amerika Serikat dirinya meniti karir di sejumlah perusahaan keuangan.

Sebelum menjabat sebagai direktur keuangan Jiwasraya pada 2008, Ia menjabat di sejumlah perusahaan seperti PT Trimegah Securities Tbk hingga Lautandhana Investment Management.

Harta Kekayaan

Sementara itu, dikutip dari data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harry tercatat memiliki kekayaan senilai Rp 37.907.422.262.

JIka dirinci, hartanya meliputi aset properti di Tangerang Selatan senilai Rp 1.000.000.000.

Untuk harta bergerak, dia melaporkan memiliki sembilan kendaraan mewah yang terdiri dari mobil mewah dari berbagai pabrikan serta tiga unit moge.

Harry juga memiliki aset bergerak senilai Rp 1.159.000.000, surat berharga sebesar Rp 15.273.731.920, simpanan senilai Rp 5.547.752.377 dan harta lainnya sejumlah Rp. 8.095.000.000. (Business today)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Sepak Terjang Heru Hidayat - Bos Tram Group, yang Menjadi Tersangka Skandal Jiwasraya

Published

on

Heru Hidayat adalah salah satu nama sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Asuransi Jiwasraya.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Heru Hidayat salah satu nama dalam daftar lima orang yang ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh Asuransi Jiwasraya.

Daftar tersangka lainya adalah eks Dirut PT Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya, Syahmirwan, Komisaris PT Hanson International Benny Tjokrosaputro, dan eks Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo.

Heru Hidayat saat ini mengelola beberapa perusahaan, baik yang sudah go public di pasar modal, maupun belum, antara lain :

  • Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM)
  • Komisaris PT Inti Agri Resources Tbk (IIKP)
  • Direktur PT Pairideza Bara Abadi
  • Direktur PT Maxima Integra Investama
  • Dan lainnya.

Heru Hidayat menyelesaikan pendidikannya dengan meraih gelar Sarjana Teknik Industri dari Universitas Surabaya pada tahun 1994.

Heru menjabat sebagai Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) dengan masa jabatan 5 tahun. Hal ini ditetapkan dalam akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) No. 14 tanggal 19 Oktober 2017.

Mengutip data Bursa Efek Indonesia, Heru juga merupakan pemilik 1,9 miliar saham TRAM atau setara 3,84% dari total saham perseroan.

Selain TRAM, Heru juga menjadi komisaris di emiten perusahaan ikan arwana yakni PT Inti Agri Resources Tbk (IIKP) yang sahamnya juga dimiiki oleh PT Asabri (Persero) sebesar 5,44%.

Heru Hidayat juga memiliki saham IIKP sebesar 2,94%, sementara publik 88,26% per 31 Desember 2019.

Selain itu, Heru juga merangkap jabatan sebagai Direktur di PT Pairideza Bara Abadi sejak tahun 2014, dan Direktur PT Maxima Integra Investama sejak 2014. (Business Today)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Terima Kunjungan KPK, MPR Pesan Perhatikan Kasus Jiwasraya dan Asabri

Published

on

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan institusinya akan menyampaikan pesan kepada pimpinan KPK untuk memperhatikan kasus di PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau PT ASABRI.

Hal itu, menurut dia, akan disampaikan saat pimpinan MPR menerima kunjungan pimpinan KPK di Gedung MPR RI, Jakarta, Selasa (14/1/2019) siang.

“Kami akan mengingatkan KPK harus menaruh perhatian terhadap kasus yang berpotensi merugikan tidak saja keuangan negara, tetapi kepentingan masyarakat. Misalnya, soal Jiwasraya dan PT ASABRI,” kata Bamsoet.

Dalam kasus Jiwasraya, kata dia, meskipun sedang ditangani Kejaksaan Agung, tidak salah apabila KPK ikut memantau perkembangan proses hukum yang berjalan di Kejagung.

Bamsoet juga akan mendorong KPK menaruh perhatian pada Yayasan Dana Pensiun yang selama ini diduga oknum-oknumnya yang melakukan praktik yang sama seperti dalam kasus Jiwasraya dan ASABRI.

“Dalam hal penempatan dana-dana investasi yang mereka kelola tidak berdasarkan sifat kehati-hatian sebagaimana aturan UU yang berlaku,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa MPR akan menyampaikan pesan kepada pimpinan KPK yang baru untuk fokus pada permasalahan kasus korupsi yang menyangkut kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Selain itu, kata dia, yang terkait dengan tugas-tugas pokok yang diemban KPK dalam hal memberantas korupsi.

“Pasti juga nanti kami akan mengingatkan KPK harus memberikan perhatian terhadap kasus yang berpotensi merugikan tidak saja keuangan negara, tetapi kepentingan masyarakat,” katanya.

Bamsoet mengatakan bahwa kunjungan Pimpinan KPK ke MPR RI sudah diagendakan sebelum Tahun Baru 2020 dan intinya silaturahmi dengan pimpinan KPK yang baru. (ibl)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending