Connect with us

POLITIK

Ketua DPR : Amandemen UUD 1945 Jangan Terburu-buru

Published

on

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta agar usulan amandemen Undang-undang Dasar 1945 terkait kembali memberikan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tidak terburu-buru.

“Saya berpandangan GBHN perlu dikaji lebih dalam lagi karena dinamika ekonomi politik global sekarang ini sangat luar biasa, berbeda dengan zaman 20 atau 50 tahun yang lalu. Jadi apakah GBNH ini perlu atau tidak ini harus kita kaji melibatkan seluruh rakyat kita, akademisi juga ikut,” kata kata Bambang Soesatyo (Bamsoet) di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Bamsoet pada hari ini bertemu Presiden Joko Widodo di istana kepresidenan karena ingin meminta Presiden Joko Widodo untuk menjadi saksi pernikahan putra ketiganya pada 19 Agustus 2019 di Jakarta.

Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDIP Ahmad Basarah sebelumnya mengatakan haluan negara yang diusulkan bukan hanya haluan pembangunan nasional oleh pihak eksekutif semata, melainkan juga menghadirkan haluan lembaga-lembaga negara yang wewenangnya diberikan oleh UUD.

“Karena begitu kita putuskan (memunculkan lagi GBHN) maka itu akan mengikat puluhan tahun ke depan karena itu garis besar haluan negara kita, sementara dinamika ekonomi politik global itu sangat cepat, apakah ini masih tepat kita menggunakan platform GBHN? Karena dunia setiap hari berubah,” tambah Bamsoet.

Ia pun meminta agar lebih dulu dilakukan kajian yang melibatkan seluruh rakyat dan stakholder sebelum melaksanakan amandemen UUD 1945.

“Kalau rakyat membutuhkan kami di parlemen memperjuangkan, tapi kalau rakyat mengatakan tidak membutuhkan karena tidak menjawab tantangan zaman ya kita akan mengikuti kehendak rakyat jadi sebaiknya ada pendalaman dan kajian soal GBHN. Meskipun suara-suara makin nyaring sekarang bahwa dunia ini berubah,” jelas Bamsoet.

Istilah GBHN dikenal setelah Presiden Soekarno menyampaikan pidato politik pertama kali menjelang kejatuhan pemerintahannya.

Pidato itu disebut Manipol USDEK, yaitu negara (NKRI) berjuang keras mewujudkan UUD ’45, Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Selanjutnya pidato itu menjadi garis besar haluan negara.

Setelah era Soekarno jatuh, Presiden Soeharto melanjutkan GBHN dan menjadi konsesi ketatanegaraan.

GBHN ada karena presiden dipilih oleh MPR. Lalu MPR memberikan mandat berupa GBHN yang harus dilakukan presiden. Meski begitu, pada prakteknya di era Soekarno dan Soeharto, GBHN dibuat oleh tim presiden lalu diketok oleh MPR sebab MPR dan DPR khususnya era Soeharto tidak efektif karena kekuasaan presiden lebih kuat.

Isi dari GBHN itu sendiri pun tidak ada alat ukur dan targetnya.

Bamsoet juga tidak mendukung soal usulan formasi 10 kursi pimpinan MPR yang sedang berkembang saat ini.

“Kalau ada 10 pimpinan MPR berati harus ada revisi UU MD3 tapi akan sangat rawan karena saya dulu yang mendorong UU MD3 gol seperti sekarang ini dan kembali ketua komposisi ketua DPR 5 dan ketua MPR 5 itu dipertahankan sudah bagus,” kata Bamsoet.

Wacana penambahan kursi pimpinan MPR menjadi 10 pertama kali dilontarkan oleh Partai Amanat Nasional (PAN). Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay menganggap semua partai perlu diakomodasi pos pimpinan MPR.

Usulan formasi 10 kursi pimpinan MPR mendapat respons positif dari Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon. Menurut dia hal itu dapat mengakomodasi seluruh atau sembilan parpol hasil pemilu 2019 yang lolos ke Senayan. Ditambah satu anggota DPD demi menempatkan kader terbaiknya di kursi pimpinan MPR. (dln)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

POLITIK

Pemerintah Sepakati Pemberian Bansos Harus Berbasis NIK

Published

on

Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arief Fakrulloh.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Pemerintah menyepakati bahwa dalam pemberian bantuan sosial (bansos) dan layanan-layanan lain harus berbasis data dari nomor induk kependudukan (NIK) agar tepat sasaran.

“Kami tadi rapat, sudah menyepakati bahwa dalam pemberian bantuan sosial, Kemensos, BPJS, layanan-layanan di Kemenag kemudian di Kemendikbud, semuanya harus menggunakan basis nomor induk kependudukan (NIK),” kata Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arief Fakrulloh di gedung KPK, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Untuk diketahui, pada Kamis di gedung KPK telah digelar rapat lintas kementerian membahas materi pencegahan tentang pemanfaatan NIK untuk perbaikan basis data pemberian bantuan sosial.

“Kalau nanti ada penduduk yang lupa NIK-nya atau merasa belum terdata, akan mendapatkan layanan setelah mengetahui dan memastikan NIK-nya. Jadi, kalau ada penduduk yang merasa belum terdata atau lupa NIK-nya, silakan diurus ke Dinas Dukcapil setempat,” ucap Zudan.

Selain itu, kata dia, penyaluran layanan baik di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan Kementerian Agama (Kemenag) juga harus menggunakan NIK.

“Di BPJS kan menggunakan data dari BPS, dulu kan belum berbasis NIK,” ucap Zudan.

Saat ini, lanjut Zudan, pemerintah juga sedang merapikan data kependudukan yang menerima bansos tersebut.

“Sekarang kurang lebih 99 juta data penduduk di Kemensos, itu 70 persen sudah ketemu NIK-nya. Yang 30 persen sekarang sedang dirapikan datanya, dicocokkan dengan data kependudukan di Dukcapil, termasuk di BPS, termasuk data Dapodik (Data Pokok Pendidikan) di Kemendikbud itu sedang dicocokkan. Jadi ini sedang proses untuk menemukan NIK penduduk itu,” tutur dia.

Sementara itu dalam kesempatan sama, Menteri Sosial Agus Gumiwang juga mengatakan bahwa agar semua penyaluran bansos di Kementerian Sosial tepat sasaran dan efektif maka harus berbasis NIK.

“Jadi intinya adalah semua program bantuan sosial bisa efektif tepat sasatan maka memang data terpadu basisnya harus NIK,” ujar Agus.

Ia pun menyatakan KPK juga mengapresiasi soal kesepakatan pemberian bansos tersebut berbasis NIK.

“Intinya KPK memberikan apresiasi, KPK menjalankan fungsi pencegahannya. Sebetulnya, KPK sejak lama mendorong bansos itu berbasis NIK. Saya ingat setahun lalu ketika saya baru dilantik jadi menteri, saya datang ke KPK dan KPK beri satu saran bahwa bansos Kemensos harus basis NIK,” tuturnya.

Sedangkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa pemanfaatan NIK tersebut juga sudah tertuang adalam nota kesepahaman (MoU) antara Kemendagri dengan Kemensos.

“Kami sepakat dalam tempo yang sesingkat-singkatnya karena sudah ada MoU antara Kemendagri dengan Kemensos. Segera kami mem-follow up ini sehingga bantuan-bantuan yang sudah dianggarkan oleh pemerintah atas saran KPK bisa tepat sasaran,” kata Tjahjo. (bfd)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

DPR Minta Pemerintah Ajukan Konsep Pemindahan Ibu Kota Secara Terbuka

Published

on

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Herman Khaeron.

Adilmakmur.co.od, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron meminta pemerintah mengajukan dahulu konsep pemindahan ibukota secara terbuka kepada DPR terlebih dahulu, karena menyangkut pembuatan regulasi undang-undang sebagai payung hukum kebijakan tersebut.

“Pemerintah ajukan konsep pemindahan ibukota dahulu ke DPR lalu dibahas, itu yang benar karena kebijakan itu harus ditetapkan dengan undang-undang,” kata Herman di Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Dia menilai kebijakan itu sebaiknya dibicarakan dari berbagai aspek dan dampaknya sehingga harus terencana dengan matang sambil dibahas Rancangan Undang-Undang Pemindahan Ibukota.

Menurut Herman yang merupakan politisi Partai Demokrat itu, kebijakan pemindahan ibukota harus terbuka kepada publik karena akan bersinggungan dengan pelayanan publik dan kepentingan masyarakat.

“Sebanyak 70 penduduk tinggal di Pulau Jawa, jangan sampai pemindahan ibu kota ke Kalimantan menambah beban biaya bagi 70 persen penduduk. Jadi kita bahas dulu saja secara terbuka di DPR dan buat jajak pendapat kepada masyarakat,” ujarnya.

Dia menilai, pemindahan ibu kota tidak sederhana sehingga sebaiknya dibahas dulu di DPR secara komprehensif dan holistik, karena pada akhirnya harus di ketok di DPR.

Herman mengatakan, memindahkan ibu kota bukan hanya sekedar memindahkan kantor, tetapi memindahkan pegawainya karena itu berapa berapa juta pegawai pusat yang harus berkantor di Kalimantan dan bagaimana dengan keluarganya?

Dia juga mempertanyakan apakah sarana pendukungnya sudah diperhitungkan seperti rumah tinggal, rumah sakit, sekolah pada semua tingkatan, pangan, dan bagaimana kemampuan ekonomi pegawai jika harus pulang pergi ke rumahnya di Jakarta dan sekitarnya.

Baca juga: Pengamat: pemindahan ibukota tidak beri implikasi hukum signifikan

“Jadi tidak sederhana, dan sebaiknya dibahas dulu di DPR secara komprehensif dan holistik, toh pada akhirnya harus di ketok di DPR. Kecuali kalau pindahnya misalkan ke Majalengka atau Cirebon, bisa dijangkau dengan membangun kereta cepat,” katanya.

Selain itu dia menilai saat ini yang urgen adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan mensejahterakan rakyat.

Dia menilai situasi ekonomi dunia sedang kurang baik, bahkan beberapa pengamat berpendapat akan terjadi resesi ekonomi di Asia sehingga Indonesia harus waspada dan fokus di ekonomi. (imb)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

PSI Enggan Bebani Presiden dengan Minta Jatah Menteri

Published

on

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natalie.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie menegaskan enggan membebani Presiden Jokowi dengan meminta jatah menteri di periode kedua pemerintahan Kabinet Kerja.

“Soal menteri yang paling tahu pak Jokowi, yang paling tahu kebutuhan pak Jokowi. Kami tidak mau membebani beliau dengan minta-minta jatah,” kata Grace seusai menggelar acara nonton bareng Film Bumi Manusia karya Hanung Bramantyo, bersama media massa, di Jakarta, Kamis (22/8/2019) malam.

Grace mengatakan selama lima tahun pemerintahan periode pertama, Presiden Jokowi sudah mengetahui dan menguasai kebutuhan pemerintahannya.

Dia mengatakan ketika PSI bertemu Presiden di Istana beberapa waktu lalu, terlihat bahwa Presiden Jokowi kini lebih percaya diri atas apa yang akan dilakukan pemerintahan ke depan.

“Sekarang beliau sudah tahu banget mau ngapain, mau ‘ngegas’ di mana. Maka itu kami tidak pernah meminta, menuntut, dan sebagainya, karena PSI mau support pak Jokowi agar pemerintahan lima tahun ke depan berhasil, maka kriteria menteri kita ikut pak Jokowi saja,” jelasnya.

Saat ditanya apakah kader PSI sudah ada yang diminta untuk menjadi menteri, Grace mengatakan bahwa komunikasi itu sudah ada. Dia mengatakan Presiden Jokowi sudah mengetahui kompetensi kader-kader PSI.

“Kita tunggu saja bagaimana dari beliau, ” ujar Grace.

Grace mengatakan kader PSI, khususnya mantan caleg PSI sudah melewati tahap rekrutmen yang ketat dengan melalui juri independen, sehingga memiliki kompetensi yang baik.

PSI mempersilakan apabila ada kader yang sesuai dengan kebutuhan kabinet Jokowi ke depan. (ran)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending