Connect with us

POLITIK

Bamsoet Dorong Munas Golkar Sebelum Pelantikan Presiden Jokowi

Published

on

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Ketua DPR Bambang Soesatyo yang juga mencalonkan diri sebagai ketua umum Golkar mendorong agar musyawarah nasional (munas) partai tersebut dapat dilakukan sebelum pelantikan presiden terpilih Joko Widodo pada 20 Oktober 2019.

“Idealnya sebelum pelantikan, jadi presiden tidak perlu deal dua kali dan koalisi partai juga tidak deal dua kali untuk menyusun pilkada ke depan, tapi ini bukan keputusan saya ya,” kata Bambang Soesatyo (Bamsoet) di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Bamsoet, Selasa ini bertemu Presiden Joko Widodo di istana kepresidenan karena ingin meminta Presiden Joko Widodo untuk menjadi saksi pernikahan putra ketiganya pada 19 Agustus 2019 di Jakarta.

Sebelumnya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memastikan munas partainya tetap dilaksanakan pada Desember 2019. Airlangga menyebut partai berlambang pohon beringin itu memiliki mekanisme yang sudah berjalan sejak 2004.

“Jadi tidak ada yang menyatakan (pelaksanaan munas pada) Desember kecuali pribadi Airlangga karena mekanisme di partai Golkar soal waktu munas sangat ditentukan oleh waktu yang ada di Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yaitu dimulai dari rapat pleno yang sampai saat ini belum jelas, lalu menentukan rapimnas (rapat pimpinan nasional) yang diputuskan oleh ketua DPD (Dewan Pimpinan Daerah) 1 dan 2 lalu baru diputuskan waktu munas, jadi bukan keputusan pribadi-pribadi,” jelas Bamsoet.

Ia pun menegaskan bahwa keputusan rapimnas pun mengikat seluruh komponen Partai Golkar karena melibatkan seluruh ketua DPD sedangkan suara DPP (Dewan Pimpinan Pusat) hanya bernilai satu suara.

“Tapi pelaksanaan munas sangat tergantung mekanisme partai, sebagian menginginkan sebelum Oktober sedangkan Pak Airlangga dan pendukungnya menghendaki Desember, kita persilakan pada mekanisme di Partai Golkar, tapi menurut hemat saya munas itu sebelum Oktober agar konsolidasi partai bisa berjalan baik,” tambah Bamsoet.

Dua alasan Bamsoet mengusulkan untuk memajukan waktu munas adalah pertama untuk menyusun kepemimpinan Partai Golkar.

“Dan kedua menyongsong Pilkada 2020 dimana pembicaraan koalisi di 270-an kabupaten, kota dan provinsi yang melaksanakan pilkada langsung bisa dibicarakan dari sekarang dan tidak mentah lagi. Kalau menunda-nunda dikhawatirkan untuk mengubah semuanya atau deal dua kali mungkin saja terjadi,” ungkap Bamsoet.

Ia pun mendukung keinginan sejumlah generasi muda di Golkar untuk mendesak Ketum Golkar Airlangga Hartarto segera melaksanakan rapat pleno partai.

“Justru saya mendukung gerakan anak-anak muda yang menginginkan pleno agar mendekat ketum Golkar untuk segera pleno karena kita perlu untuk menentukan arah partai ke depan seperti apa dan menetapkan jadwal rapimnas dan di rapimnas itu ditentukan untuk jadwal munas,” tambah Bamsoet.

Pertemuan Bamsoet dan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta kali ini adalah yang kedua kalinya. Bamsoet sebelumnya pernah menemui Presiden pada 15 Juli 2019 juga di Istana, ia mengaku membicarakan partai saat pertemuan tersebut.

Bamsoet dan Airlangga merupakan dua kandidat calon ketua umum Golkar yang sudah menyatakan diri secara terbuka. Mereka berdua kini tengah menggalang dukungan dari para pemilik hak suara. (dln)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

Terima Kunjungan KPK, MPR Pesan Perhatikan Kasus Jiwasraya dan Asabri

Published

on

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan institusinya akan menyampaikan pesan kepada pimpinan KPK untuk memperhatikan kasus di PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau PT ASABRI.

Hal itu, menurut dia, akan disampaikan saat pimpinan MPR menerima kunjungan pimpinan KPK di Gedung MPR RI, Jakarta, Selasa (14/1/2019) siang.

“Kami akan mengingatkan KPK harus menaruh perhatian terhadap kasus yang berpotensi merugikan tidak saja keuangan negara, tetapi kepentingan masyarakat. Misalnya, soal Jiwasraya dan PT ASABRI,” kata Bamsoet.

Dalam kasus Jiwasraya, kata dia, meskipun sedang ditangani Kejaksaan Agung, tidak salah apabila KPK ikut memantau perkembangan proses hukum yang berjalan di Kejagung.

Bamsoet juga akan mendorong KPK menaruh perhatian pada Yayasan Dana Pensiun yang selama ini diduga oknum-oknumnya yang melakukan praktik yang sama seperti dalam kasus Jiwasraya dan ASABRI.

“Dalam hal penempatan dana-dana investasi yang mereka kelola tidak berdasarkan sifat kehati-hatian sebagaimana aturan UU yang berlaku,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa MPR akan menyampaikan pesan kepada pimpinan KPK yang baru untuk fokus pada permasalahan kasus korupsi yang menyangkut kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Selain itu, kata dia, yang terkait dengan tugas-tugas pokok yang diemban KPK dalam hal memberantas korupsi.

“Pasti juga nanti kami akan mengingatkan KPK harus memberikan perhatian terhadap kasus yang berpotensi merugikan tidak saja keuangan negara, tetapi kepentingan masyarakat,” katanya.

Bamsoet mengatakan bahwa kunjungan Pimpinan KPK ke MPR RI sudah diagendakan sebelum Tahun Baru 2020 dan intinya silaturahmi dengan pimpinan KPK yang baru. (ibl)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

FPKS Minta Pemerintah Cari Jalan Sistematis Persoalan di Natuna

Published

on

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Sukamta.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta meminta pemerintah mencari jalan keluar secara sistematis terkait persoalan di perairan Natuna Utara antara Indonesia dengan China.

“Kami mendorong agar DPR bersatu bersikap lebih lugas lagi untuk meminta pemerintah mencari jalan keluar secara sistematis,” kata Sukamta saat menyampaikan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Dia menilai, DPR dan pemerintah Indonesia harus benar-benar mengupayakan agar China benar-benar menghormati wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia.

Menurut dia, persoalan kedaulatan NKRI tidak bisa diabaikan dan tidak bisa dikompromikan dengan siapapun sehingga DPR dan pemerintah Indonesia harus mencari jalan keluar secara sistematis.

Dia berharap Pimpinan DPR RI mengkomunikasikan hal tersebut kepada Pemerintah Indonesia dan jangan hanya karena investasi China di dalam negeri lalu kita berkompromi dengan urusan kedaulatan.

“Pertemanan kita junjung tinggi namun kita tidak akan menghormati pihak yang melanggar kedaulatan,” ujarnya.

Selain itu Sukamta yang merupakan anggota Komisi I DPR RI tersebut menilai, banyak lembaga negara yang diberikan tugas mengatur keamanan laut namun semuanya belum terkoordinasi.

Dia menilai sangat baik kalau Indonesia punya UU tunggal yang mengatur keamanan laut, bukan seperti saat ini, banyak UU tetapi fungsinya tidak ada. (ibl)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Persiapan Nelayan ke Natuna, Mahfud : Masih Dirapatkan

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan persiapan nelayan nusantara melaut ke perairan Natuna, Kepulauan Riau, masih dirapatkan.

“Masih rapat, itu teknis saya enggak ikut. Itu rapat teknisnya,” katanya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Mantan Ketua Mahkamah Kostitusi itu juga menyebutkan rencananya meninjau Natuna dalam 1-2 hari ke depan.

“Besok saya mau ke Natuna,” kata Mahfud.

Berdasarkan informasi dari Humas Kemenko Polhukam, kunjungan Mahfud MD ke Natuna dijadwalkan pada 15-16 Januari 2020.

Sebelumnya, Mahfud mengatakan belum ada nelayan nusantara dari luar Natuna yang masuk ke perairan tersebut karena perlu persiapan yang matang.

“Disiapkan dulu, pengamananya gimana, rumahnya di mana, aturannya, yang masih mungkin terkendala operasionalnya karena ada permen KKP, atau bagaimana, itu kan harus diselesaikan dulu,” katanya.

Setidaknya 470 nelayan dari Pantura dikabarkan sudah mendaftar untuk mencari ikan guna meramaikan perairan Natuna yang belakangan ini memanas akibat ulah kapal Coast Guard China melanggar zona ekonomi eksklusif (ZEE).

Bahkan, nelayan-nelayan dari daerah lain se-Nusantara juga ikut, seperti dari Maluku, Makassar, hingga Papua.

Namun, belakangan muncul penolakan nelayan Natuna atas masuknya nelayan dari daerah lain dengan kapal dan peralatan lebih modern karena justru membuat nelayan lokal tersisih.

Ketua nelayan Desa Sepempang, Natuna, Hendri menyampaikan penolakan dikarenakan beberapa pertimbangan seperti, nelayan pantura menggunakan alat tangkap cantrang.

Kemudian, kata dia, nelayan pantura menggunakan kapal yang lebih besar dan peralatan tangkap modern.

“Kondisi ini juga akan menyebabkan nelayan lokal jauh tertinggal dan tersisih,” imbuhnya. (zuh)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending