Connect with us

BISNIS

Anggota DPR Sebut Pengampunan Pajak Jilid II Jadi Terobosan Pemerintah

Published

on

Anggota DPR RI, Mukhamad Misbakhun.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai gagasan pemerintah tentang “tax amnesty” atau pengampunan pajak jilid II bisa menjadi terobosan lanjutan bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam menambah penerimaan negara.

“Kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi bisa menjadi modal kuat untuk menerapkan pengampunan pajak jilid kedua. Namun, konsep dan desainnya harus disusun secara matang guna menutupi kelemahan pada penerapan pengampunan pajak jilid pertama,” kata Mukhamad Misbakhun melalui pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Senin (12/8/2019).

Menurut Misbakhun, gagasan penerapan pengampunan pajak kedua ini merupakan gagasan yang bisa menjadi terobosan bagi pemerintah.

“Kami di DPR, menilai gagasan ini harus memperoleh dukungan politik dan dijelaskan ke publik secara baik,” ujar Misbakhun.

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan itu menambahkan, pengampunan pajak kedua harus didasarkan atas pemikiran kuat dan alasan tepat, yakni perlunya pengampunan pajak kedua disampaikan kepada publik secara baik.

“Itulah yang menjadi tantangan besar bagi pemerintah yakni konsep dan desain pengampunan pajak kedua dapat dijelaskan dengan baik,” katanya.

Politisi Partai Golkar ini mencontohkan, negara lain yang menerapkan beberapa kali pengampunan pajak, antara lain, Afrika Selatan, yakni melaksanakan dua kali pengampunan pajak sejak berakhirnya politik “apartheid” pada awal dekade 1990-an.

“Italia juga melaksanakan pengampunan pajak secara berkesinambungan. Beberapa negara bagian di Amerika Serikat juga melaksanakan pengampunan pajak tidak hanya sekali, tetapi tetapi berkali-kali,” paparnya.

Karena itu, Misbakhun memberikan sejumlah catatan, jika pemerintahan Presiden Jokowi hendak mengulangi program pengampunan pajak, agar mengevaluasi penerapan pengampunan pajak pertama, yang meskipun berhasil, tapi masih memiliki dua kelemahan.

Misbakhun menjelaskan, kelemahan pertama, jangka waktu pengampunan pajak relatif singkat, sehingga wajib pajak menjadi tergesa-gesa.

Kelemahan kedua, pada pengampunan pajak pertama, waktu sosialisasinya singkat sehingga memunculkan keraguan di kalangan pembayar pajak, terutama aspek kepastian hukumnya.

“Jika pemerintah serius hendak menggulirkan pengampunan pajak kedua, maka desain dan konsepnya harus bisa menutupi celah program pengampunan pajak pertama,” katanya.

Menurut dia, bagaimanapun pengampunan pajak pertama telah memberi dampak besar bagi basis pajak di Indonesia.

“Jika pemerintah ingin menggulirkan pengampunan pajak kedua, itu langkah berani yang harus benar-benar disiapkan secara matang,” katanya. (riz)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

BISNIS

Subsidi Bunga dan Penjaminan Modal Kerja, Solusi Pasti bagi UMKM

Published

on

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki. (Foto : Gatra.com)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki berharap Program Skema Subsidi Bunga UMKM dan Penjaminan Modal Kerja yang segera diluncurkan dapat memberikan solusi pasti bagi para pelaku UMKM di saat pandemi sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

“Pelaku usaha mikro saat ini membutuhkan pembiayaan yang ramah, mudah, dan cepat. Sehingga program penjaminan kredit dalam Pemulihan Ekonomi Nasional sangat dinantikan,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam Peluncuran Program Skema Subsidi Bunga UMKM dan Penjaminan Modal Kerja pada Selasa (7/7/2020) pukul 13.00 WIB melalui video conference.

Peluncuran tersebut dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menkeu Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Tohir, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, dan Ketua OJK Wimboh Santoso.

Penjaminan Kredit, menurut MenkopUKM, bertujuan untuk menjembatani akses UMKM ke bank atau lembaga keuangan formal, khususnya bagi UMKM yang fleksibel namun belum bankable.

Selain itu Perusahaan Penjaminan Kredit juga berfungsi untuk menjamin pemenuhan kewajiban finansial UMKM sebagai penerima kredit.

“Maka ke depan perbankan dan seluruh Lembaga Pembiayaan harus memprioritaskan UMKM dalam penyaluran pembiayaan dan pendampingan, karena akan memberikan dampak yang besar dalam menggerakan ekonomi masyarakat serta meningkatkan kontribusi dalam perekonomian nasional,” katanya.

Teten menambahkan, pemberian modal kerja kali ini lebih ditekankan untuk mendorong kegiatan usaha termasuk UMKM yang diharapkan dapat segera mendorong perekonomian bergerak kembali.

“Kredit modal kerja ini diberikan kepada UMKM yang juga bankable dan kondisi sehat. Jadi ini harus dipahami seperti itu, dan ini bisa koperasi, perorangan, atau badan hukum, dan plafonnya maksimal Rp10 miliar,” kata Teten.

Tercatat dari total anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dialokasi khusus untuk KUMKM sebesar Rp123,46 triliun, yang tersebar penganggarannya lintas kementerian/ lembaga dan BUMN.

Penyerapan PEN untuk UMKM sampai 7 Juli 2020 yang sudah terealisasi adalah subsidi bunga KUR dan bantuan likuiditas koperasi melakui LPDB-KUMKM.

Sementara untuk bantuan pembiayaan investasi koperasi via LPDB-KUMKM (Badan Layanan Umum KemenkopUKM) telah tersalurkan sebesar Rp237,2 miliar dari dana talangan atau 23,72% melalui pola konvensional Rp138,3 miliar (10 mitra) dan pola syariah Rp98,9 miliar (17 mitra) dari anggaran yang disiapkan Rp1 triliun.

Untuk Subsidi Bunga KUR, total yang sudah tersalurkan sebesar Rp 12,96 miliar atau 0,26% dari total subsidi bunga Rp4,9 triliun yang disiapkan. Dan untuk Subsidi Bunga NON-KUR melalui perbankan dan perusahaan pembiayaan pagu masing-masing bantuan masih dalam tahap finalisasi pembahasan Proses penyusunan konsep DIPA dan Perangkat KPA sudah selesai, akan dikirimkan setelah ada keputusan Pagu Anggaran dari DJA Rencana penyaluran melalui 102 bank umum, 1570 BPR, 176 BPRS, dan 110 perusahaan leasing.

Untuk subsidi bunga NON-KUR melalui BUMN, dokumen sumber/ DIPA masih dalam proses penyelesaian. Rencana penyaluran subsidi bunga melalui PT PNM sebesar Rp 1,191 triliun.

”Per 7 Juli 2020, jumlah KUMKM yang telah menerima manfaat program PEN adalah 212.846 KUMKM,” kata MenkopUKM.

Total penyaluran PEN untuk KUMKM hingga 7 Juli 2020 meningkat menjadi 6,82% mencapai Rp8,417 Triliun dari anggaran Rp123,460 triliun, melalui program Penempatan Dana untuk Restrukturisasi melalui Himbara sebesar Rp8,167 Triliun. (kop)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BISNIS

Pertamina Mengapa Dijual? Coba Belajar ke Papua, di Sana Ada Freeport Grasberg

Published

on

Kantor Pusat Pertamina. (Foto : Instagram @mypertamina)

Adilmakmur.co.id – Kalau dulu ada pepatah, tuntutlah ilmu sampai ke negeri China. Sekarang coba kita tuntut ilmu ke Papua saja, disana ada Freeport Grasberg tempat kita belajar terkait IPO anak perusahaan Pertamina yang dalam waktu dekat berencana akan dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah keuangan BUMN terbesar di tanah air ini.

Selama ini perdebatan tentang IPO hanya menyangkut IPO boleh atau tidak, IPO sah atau tidak. Bahkan ada analis yang mengatakan kalau tidak IPO maka tidak bisa dapat uang. Apa benar demikian? Apa benar urusan pertamina itu kurang uang ? Sementara sisi lain atau kemungkinan lain tidak pernah dibahas atau didiskusikan. Lagi pulang utang pemerintah di pertamina Rp. 140 T belum dibayar.

Jika kita mau melebarkan sedikit diskusi kita bisa belajar dari Papua tentang jual beli saham Freeport Indonesia (PT FI) kepada pemerintah Indonesia. Ini pelajaran yang penting mengapa bagi korporasi besar pilihannya bukan hanya sekedar IPO atau tidak IPO.

Apalagi hanya menyangkut urusan tambah permodalan, tambah uang buat ekplorasi, buat ekploitasi, buat ekspansi investasi, pilihannya sangatlah banyak. Perusahaan perusahan besar akan memilih skema yang paling kecil resikonya bagu masa depan perusahaan dalam persaingan bisnis yang sangat keras.

Bagi perusahaan sekelas Freeport Indonesia, melalukan IPO di Indoneisa adalah pilihan yang tidak mungkin mau dilakukan. Kalau IPO maka pembelinya adalah rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia ingin tau berapa Freeport produksi emas, dan ingin dapat bagian emasnya Freeport yang belum pernah kita kalungi leher, atau belum pernah emak emak Indonesia memakai gelang emas keluaran Freeport.

Sehingga Mr. Tito Sulistio kepala bursa efek Indonesia (BEI) menilai, pemerintah perlu memberikan kesempatan kepada publik untuk memiliki saham PT Freeport Indonesia (PTFI) melalui aksi korporasi penawaran umum saham perdana (Initial Public Offering/IPO). Menurut pandangannya dengan demikian harga saham Freeport bisa dinilai, dan rakyat Indonesia bisa mengontrolnya.

Namun Freeport tidak akan pernah mendengar usulan itu, dan karena pemerintah juga tidak mewajibkan perusahaan asing melalukan IPO dan melantai di Bursa Efek Indonesia. Dugaan saya bagi Freeport, IPO itu adalah hal yang beresiko, akan ada banyak pihak yang akan ikut campur dalam bisnis mereka baik kawan maupun lawan. Bagaimana kalau yang datang itu yang membeli saham mereka adalah lawan, misalnya investor China, maka Freeport bisa ditekuk, dan sahamnya bisa digilas semua di Grasberg Papua.

Padahal Freeport internasional tengah kekurangan uang, harga sahamnya rontok, jatuh ke level paling rendah. Freeport bermasalah dengan utang yang sangat besar, akibat kegagalan investasi di minyak. Tapi Freeport tidak akan mau IPO di bursa efek Indonesia, negara dengan perubahan hukum yang sangat dinamis dan tidak pasti.

Lalu apa yang dilakukan Freeport. Disini kita harus belajar. Freeport Indonesia “menendang Rio Tinto”. Dari tambang Grasberg Papua. Rio Tinto adalah pemegang Participating Interest (PI) di Grasberg. PI Rio Tinto itu adalah bagian produksi 40 % di atas produksi normal Grasberg.

Karena desakan politik dari dalam Indonesia agar Freeport melalukan divestasi, taat pada kontrak karya, dan berbagai kewajiban lainnya yang selama berpuluh puluh tahun tidak terlaksana. Maka dipindah tangankanlah PI Rio Tinto kepada Holding BUMN tambang Indonesia yang dipimpin Inalum seharga Rp. 53 triliun. Dengan cara begini Freeport Indonesia bisa terbebas dari skema IPO, dan terbebas dari kewajiban jual saham murni.

Pelajaran dari Papua ini cukup berharga bagi para pengambil kebijakan Indonesia bahwa banyak jalan menuju Roma, banyak cara mendapatkan uang tanpa harus ada pihak lain, swasta maupun asing yang bisa cawe cawe di BUMM. Karena belum tentu swasta dan asing itu punya niat yang sama dengan BUMN yakni melayani rakyat, bangsa dan negara.

Jadi kalau IPO anak perusahaan pertamina itu untuk alasan cari uang, maka itu jelas keliru. IPO akan mengakibatkan anak perusahaan Pertamina akan jatuh dalam genggaman swasta. Apalagi sekarang Pertamina sudah banyak utang ke swasta. Maka swasta akan kontrol pertamina melalui dua hal yakni saham dan utang. Tapi kalau kalau memang niatnya mau menjual pertamina, maka itu hal lain. Menteri BUMN harus jujur ke rakyat bahwa memang dia mau menjual Pertamina. Jujur itu hebat kata KPK.

Oleh : Salamuddin Daeng, Ketua Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BISNIS

Menteri PUPR Sebut Penyediaan Air Irigasi Kunci Pengembangan Food Estate

Published

on

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono saat meninjau salah satu lokasi rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Rawa Belanti di Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng. (Foto : Pontas.id)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, kunci dari program pengembangan food estate di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) adalah penyediaan air untuk irigasi areal sawah, terutama pada lahan potensial seluas 165.000 hektare (ha) yang merupakan kawasan aluvial, bukan gambut, pada lahan Eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG).

“Kuncinya ada pada ketersediaan air untuk irigasi, baru diikuti dengan teknologi pertaniannya. Untuk itu Kementerian PUPR fokus pada lahan yang sudah ada jaringan irigasinya. Kita lihat jaringan irigasinya sudah intensif di masing-masing blok sawah, namun ada yang tidak terpelihara sehingga itu yang akan diperbaiki dan perlu dilakukan pembersihan (land clearing) saja, tanpa perlu dilakukan cetak sawah kembali dan tidak akan menyentuh lahan gambut dan hutan,” kata Menteri Basuki saat meninjau salah satu lokasi rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Rawa Belanti di Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng, Rabu (8/7/2020).

Dikatakan Menteri Basuki, dengan merevitalisasi areal sawah yang sudah ada, maka biaya yang dibutuhkan juga akan lebih murah dibandingkan dengan harus mencetak sawah baru. “Karena kalau membuka sawah baru rata-rata biaya yang dibutuhkan untuk lahan seluas 1 ha apalagi di daerah rawa itu bisa mencapai Rp 30 juta. Kalau kita merehabilitasi sawah yang sudah ada untuk luas lahan 1 ha hanya membutuhkan biaya sekitar Rp 8-9 juta,” tuturnya.

Menteri Basuki mengungkapkan, Kalteng dipilih sebagai kawasan food estate atau pusat pengembangan tanaman pangan di luar Pulau Jawa, karena dinilai sudah memiliki jaringan irigasi, petani, hingga sistem pendukung produksi pertanian yang baik. “Sebelumnya ada beberapa alternatif seperti di Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah dan Merauke,” kata Menteri Basuki.

Kedepannya Menteri Basuki menyatakan visi food estate tersebut adalah pengembangan sistem pertanian yang modern (modern agriculture system) sehingga nantinya tidak hanya dimanfaatkan saat produksi tetapi juga pasca produksi. “Jadi bukan sistem pertanian yang biasa, sehingga Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola juga harus memiliki keterampilan dan keahlian. Transmigran yang dipilih nantinya harus memiliki skill yang baik untuk mekanisasi pertanian,” ujar Menteri Basuki.

Dikatakan Menteri Basuki pengembangan program food estate ini akan dilakukan bersama Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan dan juga Kementerian BUMN untuk skema investasi. Kementerian PUPR mengembangkan sarana dan prasarana dasar seperti perbaikan saluran-saluran irigasi di sekitar kawasan tersebut baik jaringan irigasi sekunder maupun primer. Sementara Kementerian BUMN bersama Kementerian Pertanian akan melakukan pengembangan teknologi olah tanamnya sehingga bisa menghasilkan produksi yang lebih baik. Diharapkan dari 1 hektare lahan tersebut akan meningkatkan tambahan produktivitas padi dari 1 – 2 ton/ha menjadi sebesar 3-4 ton/ha.

Dari 165.000 hektare lahan potensial tersebut seluas 85.500 hektare merupakan lahan fungsional yang sudah digunakan untuk berproduksi setiap tahunnya. Sementara 79.500 hektare sisanya sudah berupa semak belukar sehingga perlu dilakukan pembersihan (land clearing) saja, tanpa perlu dilakukan cetak sawah kembali. Khusus untuk peningkatan irigasi, diperkiraan kebutuhan anggaran sebesar Rp 2.9 triliun untuk tahun 2021 dan 2022.

Dari 85.500 hektare lahan fungsional, sekitar 28.300 hektare yang kondisi irigasinya baik. Sementara 57.200 hektare lahan lainnya diperlukan rehabilitasi jaringan irigasi dalam rangka program food estate dengan total kebutuhan anggaran Rp 1,05 triliun. Rehabilitasi ini dikerjakan secara bertahap mulai dari tahun 2020 hingga 2022 dengan rincian 2020 seluas 1.210 hektare senilai Rp 73 miliar, pada 2021 seluas 33.335 hektare senilai Rp 484,3 miliar, dan tahun 2022 seluas 22.655 senilai Rp 497,2 miliar.

Pada Tahun Anggaran 2020, kegiatan rehabilitasi irigasi yang dilakukan Kementerian PUPR meliputi 4 kegiatan fisik yakni rehabilitasi seluas 1.210 hektare dengan anggaran Rp 26 miliar dan 2 kegiatan perencanaan seluas 164.595 hektare dengan anggaran Rp 47 miliar. Kegiatan fisik meliputi peninggian tanggul, pembuatan pintu air dan pengerukan saluran di D.I Rawa Tahai seluas 215 hektare senilai Rp 9,8 miliar. D.I Tambak Sei Teras seluas 195 hektare senilai Rp 4,1 miliar. D.I Tambak Bahaur seluas 240 hektare senilai Rp 3,9 miliar dan D.I Rawa Belanti seluas 560 hektare senilai Rp 8,2 miliar.

Diarty (47) salah seorang transmigran asal Semarang yang ditemui Menteri Basuki saat meninjau DI Rawa Dadahup, Kalteng mengatakan, permasalahan utama para petani transmigran di daerah tersebut adalah ketersediaan air untuk irigasi sawah. “Harapan saya dengan program ini Pemerintah kembali memberikan perhatian untuk mencukupi air irigasi bagi sawah,” ujarnya.

Turut hadir dalam kunjungan tersebut Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko, Kepala BBWS Serayu Opak Dwi Purwantoro, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Palangkaraya Dwi Cahyo Handono, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja. (pur)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending