Connect with us

SEKTOR RIIL

Anggota DPR Sebut Pengampunan Pajak Jilid II Jadi Terobosan Pemerintah

Published

on

Anggota DPR RI, Mukhamad Misbakhun.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai gagasan pemerintah tentang “tax amnesty” atau pengampunan pajak jilid II bisa menjadi terobosan lanjutan bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam menambah penerimaan negara.

“Kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi bisa menjadi modal kuat untuk menerapkan pengampunan pajak jilid kedua. Namun, konsep dan desainnya harus disusun secara matang guna menutupi kelemahan pada penerapan pengampunan pajak jilid pertama,” kata Mukhamad Misbakhun melalui pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Senin (12/8/2019).

Menurut Misbakhun, gagasan penerapan pengampunan pajak kedua ini merupakan gagasan yang bisa menjadi terobosan bagi pemerintah.

“Kami di DPR, menilai gagasan ini harus memperoleh dukungan politik dan dijelaskan ke publik secara baik,” ujar Misbakhun.

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan itu menambahkan, pengampunan pajak kedua harus didasarkan atas pemikiran kuat dan alasan tepat, yakni perlunya pengampunan pajak kedua disampaikan kepada publik secara baik.

“Itulah yang menjadi tantangan besar bagi pemerintah yakni konsep dan desain pengampunan pajak kedua dapat dijelaskan dengan baik,” katanya.

Politisi Partai Golkar ini mencontohkan, negara lain yang menerapkan beberapa kali pengampunan pajak, antara lain, Afrika Selatan, yakni melaksanakan dua kali pengampunan pajak sejak berakhirnya politik “apartheid” pada awal dekade 1990-an.

“Italia juga melaksanakan pengampunan pajak secara berkesinambungan. Beberapa negara bagian di Amerika Serikat juga melaksanakan pengampunan pajak tidak hanya sekali, tetapi tetapi berkali-kali,” paparnya.

Karena itu, Misbakhun memberikan sejumlah catatan, jika pemerintahan Presiden Jokowi hendak mengulangi program pengampunan pajak, agar mengevaluasi penerapan pengampunan pajak pertama, yang meskipun berhasil, tapi masih memiliki dua kelemahan.

Misbakhun menjelaskan, kelemahan pertama, jangka waktu pengampunan pajak relatif singkat, sehingga wajib pajak menjadi tergesa-gesa.

Kelemahan kedua, pada pengampunan pajak pertama, waktu sosialisasinya singkat sehingga memunculkan keraguan di kalangan pembayar pajak, terutama aspek kepastian hukumnya.

“Jika pemerintah serius hendak menggulirkan pengampunan pajak kedua, maka desain dan konsepnya harus bisa menutupi celah program pengampunan pajak pertama,” katanya.

Menurut dia, bagaimanapun pengampunan pajak pertama telah memberi dampak besar bagi basis pajak di Indonesia.

“Jika pemerintah ingin menggulirkan pengampunan pajak kedua, itu langkah berani yang harus benar-benar disiapkan secara matang,” katanya. (riz)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PAPUA

Perpanjangan “Runway” Bandara Raja Ampat Molor, Baru Selesai 2020

Published

on

Panjang landas pacu Bandara Marinda bisa mencapai 2.000 meter untuk mengakomodasi potensi wisata di Raja Ampat.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Perpanjangan landas pacu (runway) Bandara Marinda atau Bandara Raja Ampat di Papua Barat molor dari target, karena baru bisa diselesaikan pada 2020.

“Bandara Raja Ampat selesai tahun depan, 2020,” kata Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi seusai rapat bersama para kepala daerah Provinsi Papua dan Papua Barat di Jakarta, Minggu (13/10/2019).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada akhir 2017 lalu menargetkan perpanjangan landas pacu Bandara Marinda, atau yang biasa disebut Bandara Raja Ampat itu, bisa selesai pada 2018/2019. Perpanjangan dibutuhkan agar pesawat berbadan besar bisa masuk ke destinasi wisata tersebut.

Namun, hingga saat ini, proses perpanjangan landas pacu Bandara Raja Ampat baru akan dirampungkan sepanjang 1.525 meter.

“Yang pasti bandara (Raja Ampat) ini akan segera diselesaikan dulu. Sekarang kurang panjang dan masalah safety,” kata Menhub.

Menhub Budi Karya sendiri mengaku berharap panjang landas pacu Bandara Marinda bisa mencapai 2.000 meter untuk mengakomodasi potensi wisata di Raja Ampat.

“Kita lihat dulu. Karena informasi itu belum pasti. Kalau nanti ada obstacle (halangan) ‘kan belum bisa,” ujar Menhub.

Sementara itu Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati berharap perpanjangan runway Bandara Marinda dapat membuat wisatawan bisa langsung terbang ke Raja Ampat tanpa perlu menghabiskan waktu lama untuk transit di Sorong.

“Karena kita tahu kalau ke Sorong, lalu naik kapal mungkin tidak seberapa Rp100 ribu-Rp200 ribu, tapi waktunya (lebih lama),” ujarnya. (aij)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

PAPUA

Menhub akan Kaji Rencana Pembangunan Bandara Baru di Raja Ampat

Published

on

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan mengkaji rencana pembangunan bandara baru di Pulau Misool, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, yang diusulkan pemerintah setempat.

“Ada satu pulau yang perjalanan lautnya perlu waktu sekitar empat jam lebih (dari Pulau Waigeo), kami akan meneliti dulu,” kata Budi ditemui seusai rapat bersama para kepala daerah Provinsi Papua dan Papua Barat di Jakarta, Minggu (13/10/2019).

Pemerintah sendiri, lanjut Budi, saat ini tengah mengembangkan Bandara Marinda, Raja Ampat, yang terletak di Waisai, Pulau Waigeo.

Landas pacu Bandara Marinda yang kerap disebut Bandara Raja Ampat itu rencananya akan diperpanjang hingga 1.525 meter pada tahun 2019 ini. Namun, rampungnya pengembangan bandara tersebut akan sedikit molor karena baru bisa selesai 2020.

Perpanjangan landas pacu diperlukan untuk mendukung konektivitas di destinasi wisata bahari unggulan itu.

“Yang pasti, bandara (Marinda) ini akan segera diselesaikan dulu. Sekarang kurang panjang dan ada masalah safety,” ujarnya.

Selain itu, Budi mengatakan pembangunan bandara baru di selatan Raja Ampat itu juga belum bisa terealisasi dalam waktu dekat karena pemerintah ingin mengkaji potensi pariwisata kawasan tersebut.

“Misool itu kalau dibangun paling tidak (butuh) sekitar Rp1 triliun. Kantong kita ini kan tidak banyak sekali. Kita lihat potensi pariwisata nya, kalau ada potensi bagus kita akan lakukan pembangunan segera,” pungkasnya.

Terpisah, Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati mengatakan alternatif bandara di Misool itu diharapkan dapat mendukung potensi wisata di pulau tersebut.

Pasalnya, Misool memiliki objek wisata bawah laut yang menakjubkan. Bahkan National Geographic memberikan penilaian tinggi terhadap alam bawa laut Misool.

“Sudah tersedia lahannya, jadi nanti (Raja Ampat) keistimewaannya punya dua gate (gerbang). Kalau (destinasi wisata) yang lain cuma satu ggerbang. Jadi penerbangan ke Raja Ampat bisa lewat Misool atau Waigeo,” kata Abdul. (aij)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

PAPUA

Menhub : Bandara Wamena Bakal Beroperasi Kembali Dalam Sepekan Ini

Published

on

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memperkirakan dalam waktu sepekan ke depan, Bandara Wamena di Papua akan kembali beroperasi secara normal setelah sempat dihentikan menyusul aksi demo anarkis yang terjadi 23 September 2019.

“Mestinya dalam waktu tidak sampai seminggu (Bandara Wamena) akan normal. Karena saya pikir sudah aman. Saya dapat info, baik dari Pak Kapolda maupun Pak Panglima, bahwa sudah relatif aman. Jadi segera akan dilaksanakan (operasionalnya),” kata Menhub Budi Karya Sumadi di Jakarta, Minggu (13/10/2019).

Menhub menyampaikan hal tersebut seusai rapat koordinasi bersama para kepala daerah di Papua Barat dalam rangka membahas konektivitas di pulau paling timur di Indonesia itu.

Sedangkan rapat dengan para kepala daerah Papua akan dilanjutkan pada Minggu sore di Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Jakarta.

Menhub menambahkan pihaknya juga tengah mengevaluasi kondisi Bandara Wamena. Menurut dia, meski sudah ada beberapa penerbangan reguler yang telah beroperasi, namun hingga saat ini belum terlalu efektif.

“Sudah ada beberapa tapi belum terlalu efektif,” ujar Menhub Budi Karya.

Bandara Wamena sempat ditutup sementara sejak kerusuhan pada 23 September lalu. Penutupan dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama terkait gangguan terhadap operasi penerbangan. (aij)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending