Connect with us

JAWA BALI

Rutan Bangkalan Usulkan 150 Narapidana Terima Remisi Kemerdekaan

Published

on

Selama narapidana tersebut memenuhi syarat yang telah ditetapkan, maka yang bersangkutan layak diusulkan untuk mendapatkan pengurangan masa penjara.

Adilmakmur.co.id, Bangkalan – Rumah Tahanan Klas IIB Bangkalan, Jawa Timur, mengusulkan sebanyak 150 narapidana mendapatkan remisi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada HUT Ke -74 Kemerdekaan RI.

Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Klas IIB Bangkalan, Pradana Suwito Putra menjelaskan, ke-150 narapidana yang diusulkan menerima remisi itu telah memenuhi ketentuan.

“Antara lain yang bersangkutan menjalani masa hukuman minimal enam bulan, dan berkelakuan baik selama menjalani masa penjara di Rutan Klas IIB Bangkalan ini,” katanya di Bangkalan, Minggu (11/8/2019).

Selama narapidana tersebut memenuhi syarat yang telah ditetapkan, maka yang bersangkutan layak diusulkan untuk mendapatkan pengurangan masa penjara.

Menurut Pradana, dibanding pemberian remisi tahun 2018, narapidana yang diajukan mendapatkan remisi pada HUT Kemerdekaan RI tahun ini jauh lebih banyak.

Pada tahun 2018, narapidana yang diajukan dan disetujui mendapatkan remisi oleh Kemenkum HAM RI hanya 107 orang.

“Jika dibanding tahun lalu, lebih banyak 43 orang narapidana, karena tahun lalu hanya 107 orang, sedangkan tahun ini sebanyak 150 orang narapidana,” katanya, menjelaskan.

Sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan serta Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, warga binaan yang berhak mengajukan remisi yang sudah menjalani tahanan minimal 6 bulan penjara dan berkelakuan baik selama berada di dalam penjara.

Ada lima jenis remisi, sebagaimana diatur dalam yang diatur dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, yakni remisi umum, remisi umum susulan, remisi khusus, remisi khusus susulan dan remisi tambahan.

Remisi Umum diberikan pada hari peringatan kemerdekaan RI, 17 Agustus dan Remisi Umum Susulan diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang pada tanggal 17 Agustus telah menjalani masa penahanan paling singkat 6 (enam) bulan dan belum menerima putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Remisi khusus diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan.

Sedangkan Remisi Khusus Susulan diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang pada hari besar keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya telah menjalani masa penahanan paling singkat 6 (enam) bulan dan belum menerima putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Adapun yang dimaksud dengan Remisi Tambahan, yakni kedua remisi di atas dapat ditambah apabila narapidana atau anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan dan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan. (abd)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

JAWA BALI

Ridwan Kamil Nilai Pemekaran Provinsi Tak Relevan

Published

on

Gubernur Jawa Barat, M. Ridwan Kamil.

Adilmakmur.co.id, Bandung – Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil atau Emil menilai wacana pemekaran provinsi seperti usulan pembentukan Provinsi Bogor Raya tidak relevan dilakukan namun pihaknya lebih setuju jika di Provinsi Jabar dilakukan pemekaran desa atau wilayah tingkat dua (kabupaten/kota).

“Jadi, berbagai bantuan keuangan dari pemerintah pusat itu turunnya ke daerah tingkat dua bukan ke provinsi. Makanya enggak relevan kalau pemekaran provinsi mah dan kalau menurut saya yang berpengaruh itu adalah pemekaran tingkat dua (kabupaten/kota) atau desa,” kata Gubernur Emil usai menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis (22/8/2019).

Menurut Emil, jika dilakukan pemekaran wilayah tingkat dua sebanyak 10 daerah maka jumlah anggaran dari pemerintah pusat ke Provinsi Jabar akan bertambah.

“Kalau nambah 10 daerah saja itu maka bantuan keuangan triliunan rupiah akan masuk dari pusat karena berbanding lurusnya dengan jumlah daerahnya,” kata Emil.

Dia mengatakan hingga saat ini pihaknya masih melakukan kajian pemekaran desa di Jawa Barat.

“Sampai saat ini masih dikaji. Orang bicara pemekaran lihat urgensi-nya yaitu datang dari pelayanan publik yang terlalu lama di perjalanan dan terlalu jauh. Oleh karena itu, saya cenderung pemekaran desa dan pemekaran tingkat dua,” kata dia.

Menurut dia, pemekaran desa dan daerah tingkat dua ini jika dibandingkan dengan wilayah Provinsi Jawa Timur yang berjumlah penduduk 40 juta sedangkan jumlah wilayah pemerintahan sebanyak 38 kabupaten/kota.

Provinsi Jawa Barat, kata Emil, jumlah penduduknya sebanyak 50 juta jiwa sedangkan jumlah wilayahnya hanya 27 kabupaten/kota.

Ketika ditanya tentang ideal jumlah desa di Jawa Barat, Gubernur Emil mengatakan pihaknya belum bisa menentukan dan hal itu masih menunggu hasil kajian yang hingga saat ini masih dilakukan.

Akan tetapi, lanjut Emil, saat ini banyak desa yang terlalu luas sehingga pelayanan kepala desanya terlalu jauh.

“Itu kasihan kepala desanya karena wilayah desanya terlalu luas,” ujar Emil. (asd)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAWA BALI

Kemendagri Pastikan Jatim Tuan Rumah Pertemuan Selesaikan Soal Papua

Published

on

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Akmal Malik.

Adilmakmur.co.id, Surabaya – Kementerian Dalam Negeri memastikan Jawa Timur menjadi tuan rumah pertemuan dan silaturahim membahas penyelesaian tentang persoalan di Papua serta Papua Barat.

“Kami usahakan akhir Agustus 2019. Cuma, jadwalnya kami serahkan sepenuhnya ke Bu Gubernur,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Otonomi Daerah Akmal Malik usai menggelar pertemuan dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Selasa (20/8/2019).

Dijadwalkan akan hadir pada pertemuan tersebut selain Gubernur Jatim adalah Gubernur Papua Lukas Enembe, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menkopolhukam Wiranto dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.

Menurut dia, pertemuan tersebut menjadi langkah untuk memberikan jaminan bagi warga Papua yang menempuh pendidikan di Jawa Timur dan sebaliknya, warga Jatim yang ada di Papua dan Papua Barat.

Sementara itu, Gubernur Khofifah mengaku siap menjadi tuan rumah untuk menyelesaikan persoalan di Papua, sekaligus menggagas adanya sister province antara Jatim dan Papua serta Papua Barat.

“Biasanya sister city itu dengan luar negeri, tapi sekarang provinsi dengan provinsi. Jadi, akan ada provinsi kembar antara Papua Barat dan Jatim, lalu Papua dan Jatim. Jadi, bisa saja kerja sama di dunia pendidikan hingga life skill vocasional training,” katanya.

Orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut mengaku akan segera mengatur waktunya dan berkoordinasi intensif dengan Mendagri.

“Saya berharap tidak terlalu lama dan formatnya nanti ada kesepakatan kerja sama di bidang pendidikan hingga sumber daya manusia,” kata mantan menteri sosial tersebut. (fqh)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

KPK Jelaskan Kronologi Suap Lelang Proyek Dinas PUPKP Yogyakarta

Published

on

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan kronologi terkait kasus suap lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran (TA) 2019.

“Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK mengamankan lima orang di Yogyakarta dan Solo,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa (20/8/2019).

KPK total telah menetapkan tiga tersangka, yaitu sebagai pemberi Direktur Utama PT Manira Arta Mandiri (Mataram) Gabriella Yuan Ana (GYA).

Sedangkan sebagai penerima, yakni jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta atau anggota Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Daerah (TP4D) Eka Safitra (ESF), dan jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta Satriawan Sulaksono (SSL).

Lima orang yang ditangkap itu, yakni Eka Safitra, Gabriella Yuan Ana, anggota Badan Layanan Pengadaan/anggota Pokja Lelang Pengadaan Rehabilitasi Saluran Air Hujan Jalan Supomo Baskoro Ariwibowo (BAS), Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPKP Yogyakarta Aki Lukman Nor Hakim (ALN), dan Direktur PT. Manira Arta Mandiri Novi Hartono (NVA).

KPK, kata Alexander, mendapat informasi akan ada penyerahan uang terkait pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur Dinas PUPKP Kota Yogyakarta 2019 pada Senin (19/8/2019).

“Setelah memastikan adanya penyerahan uang, KPK mengamankan NVA di depan rumah EFS di Jalan Gang Kepuh, Jebres, Solo, pada pukul 15.19 WIB,” kata dia.

Selanjutnya, KPK ke rumah Eka dan mengamankannya di dalam rumahnya pada pukul 15.23 WIB.

“Dari EFS, KPK mengamankan uang dalam plastik hitam sebesar Rp110.870.000. Uang ini lah yang diduga sebagai “fee” dari pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur Dinas PUPKP Kota Yogyakarta 2019,” ucap Alexander.

Secara paralel, tim KPK juga mengamankan Gabriella di kantornya di sekitar Jalan Mawar Timur Dua, Karanganyar pada 15.27 WIB.

Selanjutnya, semua pihak yang diamankan di Solo dibawa ke kantor Kepolisian Resor Solo, Jawa Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut.

“Kemudian secara paralel, KPK mengamankan ALN di Kantor Dinas PUPKP Yogyakarta pada 15.42 WIB. Selanjutnya, KPK mengamankan BAS pada 15.57 WIB,” ujar dia.

Setelah itu, pihak yang diamankan dibawa ke Polresta Surakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

“Pagi ini, lima orang yang diamankan di Solo dan Yogyakarta diterbangkan ke Jakarta dan tiba di gedung KPK sekitar pukul 09.01 WIB,” kata Alexander.

Dalam konstruksi perkara disebutkan bahwa jaksa Eka diduga menerima sekitar Rp221 juta dari tiga kali realisasi pemberian uang.

Pemberian uang tersebut terkait “fee” yang sudah disepakati sebesar 5 persen dari nilai proyek Rp8,3 miliar terkait proyek rehabilitasi saluran air hujan di Jalan Supomo pada Dinas PUPKP Kota Yogyakarta.

Proyek infrastruktur tersebut dikawal oleh tim TP4D dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

Salah satu anggota tim TP4D ini adalah Eka. Eka memiliki kenalan sesama jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta, yaitu Satriawan. Satriawan kemudian mengenalkan Eka kepada Gabriella, pihak yang akan mengikuti lelang proyek di Dinas PUPKP.

Pemberian pertama, pada 16 April 2019 sebesar Rp10 juta, pada 15 Juni 2019 sebesar Rp100.870.000 yang merupakan realisasi dari 1,5 persen dari total komitmen fee secara keseluruhan, dan pada 19 Agustus 2019 sebesar Rp110.870.000 atau 1,5 persen dari nilai proyek yang juga bagian dari tahapan memenuhi realisasi komitmen “fee” secara keseluruhan.

Sedangkan sisa “fee” 2 persen direncanakan akan diberikan setelah pencairan uang muka pada minggu keempat bulan Agustus 2019. (bfd)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending