Connect with us

NASIONAL

Presiden Keluarkan Perpres Tunjangan Jabatan Fungsional Kataloger

Published

on

Presiden terpilih 2019, Joko Widodo.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2019 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Kataloger dan telah ditandatangani pada 26 Juli 2019 lalu.

Dikutip dari laman setkab.go.id, Senin (12/8/2019), pertimbangan Perpres ini adalah untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Kataloger, pemerintah memandang perlu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Kataloger yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaan.

“Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Kataloger diberikan Tunjangan Kataloger setiap bulan,” bunyi Pasal 2 Perpres ini.

Besaran Tunjangan Kataloger sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini, dibagi dua jenjang, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian dan jenjang jabatan fungsional ketrampilan.

Untuk jenjang jabatan fungsional keahlian ini dibagi tiga nilai tunjangannya, yakni Kataloger Ahli Madya Rp1,260 juta, Kataloger Ahli Muda Rp960 ribu dan Kataloger Ahli Pertama Rp340 ribu.

Sedangkan jenjang jabatan fungsional ketrampilan dibagi empat nilai tunjangannya, yakni Kataloger Penyelia Rp780 ribu, Kataloger Pelaksana Lanjutan/Mahir Rp450 ribu, Kataloger Pelaksana/Terampil Rp360 ribu dan Kataloger Pelaksana Pemula Rp300 ribu.

Tunjangan Kataloger yang diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Pusat, menurut Perpres ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sedangkan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pemberian Tunjangan Kataloger, tegas Perpres ini, dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud diangkat dalam jabatan struktural, jabatan fungsional lain, atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran Tunjangan Kataloger, menurut Perpres ini, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2019 dan telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laloy pada 31 Juli 2019. (jok)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

NASIONAL

Virus Corona Mewabah, Jokowi Diminta Tutup Akses dari China

Published

on

Anggota DPD RI, Fahira Idris.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Cepatnya penyebaran virus corona mendapat perhatian serius dari pemerintah Indonesia.

Anggota DPD RI Fahira Idris menyarankan agar pemerintah menutup sementara semua penerbangan dari dan menuju semua China.

“Baiknya untuk sementara pemerintah segara menutup penerbangan dari dan menuju seluruh wilayah China, tidak hanya yang dari dan menuju Wuhan, sampai penyebaran virus ini benar-benar bisa ditangani,” ujar Fahira, Senin (27/1/2020).

“Mau tidak mau langkah ini secepatnya harus kita tempuh sebagai langkah preventif untuk menangkal jangan sampai terjadi perpindahan virus ke Indonesia. Kita harus melihat kasus virus carona ini murni sebagai bencana sehingga usulan kebijakan penutupan penerbangan dari dan ke China tidak ditafsirkan macam-macam apalagi menimbulkan perselisihan,” tuturnya menambahkan.

Menurut Fahira, kemampuan dan kecepatan pemerintah China untuk menghentikan penyebaran virus carona yang dalam beberapa hari ini begitu memperihatinkan menjadi kunci agar penyebaran virus ini tidak meluas secara global.

Artinya, jika semakin banyak provinsi atau kota di China yang terinfeksi maka potensi penyebaran virus ini secara global kemungkinan besar juga akan semakin cepat.

Potensi meluasnya penyebaran virus ini besar karena telah terkonfirmasi penularan virus dapat terjadi dari manusia ke manusia atau dapat ditularkan melalui kontak manusia.

Untuk itu, lanjut Fahira, dirinya berharap Presiden Joko Widodo segera memerintah kementerian terkait (Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan) dan lembaga terkaitnya segera berkoordinasi untuk segera mengeluarkan kebijakan menutup sementara semua penerbangan dari dan menuju seluruh wilayah China.

“Sekali lagi ini untuk hanya sementara. Setelah semuanya kembali kondusif, penerbangan dari dan ke China harus dibuka kembali. Hal penting lainnya yang juga harus mendapat perhatian adalah pemerintah mencari solusi bagi WNI yang ada China terutama di Wuhan. Sedapat mungkin mereka harus dievakuasi ke luar Wuhan,” sebut Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI ini.

Saat ini virus corona yang diduga kuat berasal dari Wuhan, China tengah menjadi perhatian masyarakat internasional. Virus dengan karakteristik mirip SARS dan memiliki risiko kematian ini telah menyebar ke berbagai negara.

Indonesia sendiri, melalui Kementerian Perhubungan telah menutup semua penerbangan dari dan menuju Wuhan. Di China sendiri, saat ini pemerintah China telah menutup akses dari dan ke 13 kota yang dihuni sekitar 41 juta orang secara total pada Jumat (24/1/2020). (rep)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

NASIONAL

Pemerintah Didesak Jalankan Permintaan Ombudsman soal Larangan Pekerja China Masuk

Published

on

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Pemerintah memiling tanggung jawab penuh dalam melindungi warga negaranya dari segala ancaman. Termasuk ancaman wabah virus corona yang menyebabkan pnemonia akut.

Atas alasan itu, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mendukung permintaan dari Ombudsman RI untuk melarang pekerja dan wisayawan asal China masuk ke Indonesia

“Pemerintah RI penting segera laksanakan keputusan Ombudsman RI; melarang pekerja asal China dan wisatawan dari China masuk ke Indonesia,” tegasnya.

Permintaan ini sebelumnya disampaikan oleh anggota Ombudsman RI La Ode Ida. Dia meminta agar pemerintah membuat aturan mengenai pekerja asal tiongkok.

Baginya, perlindungan terhadap nyawa warga negara lebih utama ketimbang investasi yang menyerap tenaga kerja,

“Pemerintah punya kewajiban melindungi warga dari bahaya kontaminasi virus yang kemungkinan dibawa oleh pekerja dan wisatawan,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (26/1).

Lebih lanjut, Hidayat Nur Wahid juga meminta pemerintah segera melakukan evakuasi terhadap WNI yang masih berada di China, khususnya di Wuhan.

“Segera evakuasi WNI di Wuhan dan lain lainnya,” tutup politisi PKS itu. (kon)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

NASIONAL

TNI Pastikan Kapal China Tinggalkan Natuna

Published

on

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI, Yudo Margono.

Adilmakmur.co.id, Batam – Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono memastikan kapal China sudah meninggalkan wilayah ZEE Indonesia di Kabupaten Natuna Kepulauan Riau.

“Dari hasil patroli udara maritim jam 14.00 WIB dan dari komandan KRI yang telah menghalau kapal China yang ada di wilayah Indonesia. Posisi hari ini sudah di luar ZEE, di luar Natuna,” kata dia kepada awak media di Natuna, Kepri, Minggu (12/1/2019).

Ia menyatakan perlu melakukan penegasan untuk meluruskan berita simpang siur yang beredar di masyarakat.

Berdasarkan pemantauan dari layar Puskodal, menunjukkan kapal-kapal China telah ke luar dari ZEE Indonesia. Informasi itu ditindaklanjuti awak pesawat Boeing 737 yang diminta cek langsung dan hasilnya, kapal asing itu sudah berada di luar 200 mill, batas terluar ZEE.

Kondisi di Natuna hanya bisa dikonfirmasi melalui deteksi yang dilakukan pesawat Boeing 737 dan KRI yang langsung mengusir kapal China di perairan.

Ia mengatakan deteksi dilakukan dari udara melalui Boeing yang bekerja sama dengan KRI yang bertugas mengusir.

Selanjutnya, KRI dan pesawat terus akan menjaga perairan ZEE Indonesia.

“Tujuh KRI akan operasi rutin setiap hari, harus ada unsur yang jaga supaya tidak kembali masuk,” kata dia.

Kapal RI akan bergantian patroli ZEE Indonesia.

Hasil pemantauan Puskodal dilanjutkan menggunakan pesawat dan kemudian ditindaklanjuti KRI.

Penjagaan akan dilakukan terus menerus selama 24 jam dalam sehari.

KRI yang siaga ada 7, begitu 3 KRI masuk untuk pengisian bahan bakar dan pembekalan ulang, maka 4 KRI akan keluar. Hal itu dilakukan agar tidak ada kekosongan penjagaan.

“Tidak ada batas waktu. Operasi sepanjang tahun menjaga perairan kita di Natuna,” kata dia. (pra)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending