Connect with us

KALIMANTAN

Gubernur Kalbar Panggil 94 Perusahaan Terindikasi Membakar Lahan

Published

on

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji.

Adilmakmur.co.id, Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji bersama Dirjen Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggelar rapat kordinasi penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dengan memanggil 94 perusahaan di Kalbar yang terindikasi membakar lahan di kawasan konsesi mereka.

Pertemuan tersebut juga dihadiri sejumlah bupati/wakil bupati dari beberapa daerah yang terdapat hotspot (titik panas) didampingi sejumlah kepala dinas dan BPBD dari daerahnya masing-masing.

“Ke-94 perusahaan ini terdiri dari 56 perkebunan, 38 Hutan Tanam Industri. Mereka kita panggil karena di sekitar kawasan konsesi yang mereka kelola terdapat titik api,” kata Sutarmidji di Pontianak, Senin (12/8/2019).

Pertemuan tersebut sebagai tindak lanjut dari maraknya pembakaran lahan yang terjadi di sejumlah wilayah di Kalbar. Sebelumnya Gubernur Kalbar Sutarmidji menyatakan akan memanggil perusahaan yang terindikasi melakukan pembakaran lahan.

Sutarmidji akan memanggil sejumlah perusahaan yang terindikasi membakar lahan berdasarkan pantauan titik panas dari satelit Lapan beberapa waktu lalu. Awalnya, ada 10 perusahaan yang akan dipanggil, namun Sutarmidji menyatakan, kemungkinan jumlahnya akan bertambah, sehingga pada hari ini dilakukan pemanggilan terhadap sejumlah perusahaan tersebut.

Dia mengatakan, dalam pemanggilan akan meminta penanggung jawab perusahaan yang akan datang agar perusahaan yang terindikasi membakar lahannya bisa langsung mengambil tindakan setelah pertemuan tersebut.

“Kalau yang datang sekelas staf, akan kita suruh pulang. Kita mau ini cepat diatasi, makanya, sekelas manager atau pegawai yang bisa mengambil kebijakan yang akan kita panggil,” tuturnya.

Dalam pemanggilan tersebut, katanya, Pemprov Kalbar akan meminta klarifikasi dari pihak perusahaan terkait titik panas yang terpantau di perusahaannya.

“Jika mereka ingin mengklarifikasi, kita berikan kesempatan untuk membela diri, karena kita sudah mendapatkan titik koordinat titip api dari pantauan Lapan dan titik panas itu terindikasi berada di sekitar sejumlah perusahaan,” katanya.

Dia menyatakan, akan tegas terhadap aturan. Jika memang terbukti lahan itu sengaja dibakar, pihaknya akan membekukan izin perusahaannya.

Menurut Sutarmidji, jika kebakaran lahan terjadi dalam raidus 2 kilometer di sekitar perusahaan, maka perusahaan tersebut berkewajiban untuk memadamkan apinya.

“Setelah pertemuan ini, kita akan berikan perusahaan-perusahaan ini kesempatan untuk mengklarifikasi hal ini dalam waktu 3×24 jam dan akan kita dengar alasan mereka. Jangan enak saja membakar lahan, yang repot kita, karena yang sakit masyarakat akibat udara tak sehat,” tuturnya.

Sebagai gubernur, Sutarmidji tidak akan melihat siapa pemilik perusahaan. Karena tindakan yang akan diberikannya berlaku untuk semua perusahaan yang terbukti berbuat salah. (ren)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

KALIMANTAN

Kalteng Dinilai Kurang Siap Tanggulangi Karhutla

Published

on

Karhutla sudah terjadi beberapa kali di Kalteng dan dampaknya membuat polusi udara yang berbahaya bagi kesehatan serta mengganggu penerbangan.

Adilmakmur.co.id, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dinilai kurang siap mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Hal itu, kata anggota Fraksi Nasdem DPRD Kalimantan Tengah Lodewik CH Iban di Palangka Raya, Kamis (22/8/2019), terlihat dari tidak tersedianya bantuan intensif dan konsumsi bagi para petugas pemadam di lapangan yang sedang berupaya memadamkan lahan terbakar.

Alat sumur bor yang sudah banyak terpasang selama ini pun terlihat tidak terpelihara. Akibatnya pada saat digunakan tidak mampu maksimal bekerja dan penanganan kebakaran lahan gambut pun kurang memperhatikan aspek karakteristik.

“Akibat tidak memperhatikan aspek karakteristik gambut tersebut, membuat kabut asap semakin parah dan pekat,” kata Lodewik.

Selain itu, bantuan masker gratis dari pemerintah dan bantuan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak asap pun masih kurang. Bahkan imbauan kepada sekolah-sekolah untuk mempertimbangkan meliburkan para siswa kurang diperhatikan pemerintah.

Melihat berbagai kondisi itu, Fraksi Partai Nasdem pun meminta Pemprov Kalteng memberikan penjelasan terkait apa saja yang telah dilakukan dalam menanggulangi karhutla pada tahun ini.

“Penjelasan tersebut sangat penting agar DPRD dan seluruh elemen masyarakat mengetahui apa saja yang telah dilakukan pemprov serta sejauh mana hasilnya bagi penanggulangan karhutla,” kata Lodewik.

Fraksi Partai Nasdem DPRD Kalimantan Tengah meminta pemerintah provinsi melakukan upaya nyata, terencana dan terukur serta berkesinambungan dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi di wilayah ini.

Untuk merealisasikan semua itu dapat dimulai dengan membuat program dan kegiatan yang bersifat pencegahan dan pengendalian serta penanganan.

Karhutla sudah terjadi beberapa kali di Kalteng dan dampaknya membuat polusi udara yang berbahaya bagi kesehatan serta mengganggu penerbangan.

“Hal seperti ini harus disikapi secara serius,” katanya. (kas)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

KALIMANTAN

Bupati Nunukan Apresiasi Pemindahan Ibukota Negara ke Kaltim

Published

on

Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid.

Adilmakmur.co.id, Nunukan – Rencana pemerintah pusat akan memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan mendapatkan apresiasi dan respons positif dari Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid.

Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur tentunya menguntungkan daerah itu karena menjadi pusat pemerintahan nantinya, ujar Laura usai menghadiri serah terima jabatan Komandan Pangkalan TNI AL Nunukan, Kalimantan Utara, Kamis (22/8/2019).

Ia menambahkan, secara pribadi sangat mendukung pemindahan ibu kota negara ke Kaltim tersebut. “Pemindahan ibu kota negara adalah program pemerintah pusat dimana jatuhnya di Kalimantan Timur,” ujar dia.

Laura menyatakan, pertimbangan pemindahan ibu kota negara telah sesuai dengan kondisi bangsa. Misalnya perekonomian.

“Sebenarnya rencana pemindahan ibu kota negara bukan baru kali ini tetapi telah dihembuskan sejak lama,” katanya.

Karena itu, dia menekankan, banyak hal yang perlu dipikirkan terkait dengan kondisi bangsa. Hanya saja, dampak langsung ke Kabupaten Nunukan tidak terlalu penting karena letak ibu kota di Kaltim.

“Kalau dampaknya ke Kabupaten Nunukan tidak terlalu besar karena berada di Kaltim,” kata dia.

Namun Laura tetap mendukung rencana pemindahan ibu kota negara Indonesia ke Kaltim. (rus)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

KALIMANTAN

Gubernur Kalbar Ancam Segel Perkebunan Yang Lahan Konsesinya Terbakar

Published

on

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji.

Adilmakmur.co.id, Pontianak – Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengancam akan menyegel perkebunan atau perusahaan hutan tanaman industri (HTI) yang lahan konsesinya sengaja atau dibiarkan terbakar.

“Saya akan tindak tegas kepada perkebunan dan perusahaan HTI yang lahan konsesinya masih terbakar, yakni berupa penyegelan dan lahan itu tidak boleh dimanfaatkan selama lima tahun,” Sutarmidji di Pontianak, Rabu (21/8/2019).

Bahkan, dia mengancam akan mencabut izin perusahaan itu, kalau memang terbukti melakukan pembakaran atau pembiaran lahannya terbakar hingga menyebabkan kabut asap saat ini.

“Saya tidak yakin, kalau ada yang bilang lahan terbakar itu akan ditanami oleh masyarakat, karena lahan yang terbakar sudah lebih dari 100 hektare. Dan itu tidak gampang memadamkannya perlu empat helikopter water bom untuk memadamkan kebakaran lahan tersebut seperti karhutla di kawasan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang,” ujarnya.

Sutarmidji juga mengingatkan, agar para pelaku pembakaran hutan dan lahan di Kalbar ini jangan main-main, karena pihaknya sangat serius untuk mengambil tindakan tegas.

“Hingga saat ini sudah ada 10 perusahaan yang disegel dan mungkin akan bertambah, kalau perlu sampai dicabut izinnya. Kepada Bupati Ketapang saya sudah minta untuk disikapi benar-benar kebakaran lahan ini, karena Ketapang paling banyak titik apinya termasuk di Sintang dan Sanggau,” katanya.

Ia yakin, Kapolda Kalbar dan Pangdam XII Tanjungpura beserta jajarannya telah melakukan pencegahan semaksimal mungkin. “Dan untuk yang di birokrasi, terkait kebakaran di Rasau, Kepala KPH-nya (kesatuan pengelolan hutan) sudah saya copot dan SK-nya (surat keputusan) sudah saya tandatangani,” katanya.

Sutarmidji menambahkan, tindakan tegas itu akan terus ia lakukan terhadap siapa saja yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan tersebut.

“Sepanjang yang menjadi kewenangan gubernur saya akan lakukan tindakan tegas. Jangan dipikir kalau sudah hujan lalu kita berhenti, tentu tidak. Dan saya akan tetap minta usut semua itu (kasus kebakaran hutan dan lahan) siapa yang punya dan yang bertanggung jawab atas karhutla itu,” katanya. (saa)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending