Connect with us

JAKARTA

Polemik Perluasan Aturan Ganjil Genap

Published

on

Peraturan Ganjil Genap dibuat untuk mengurangi angka polutan di Jakarta yang sebagian besar dihasilkan dari gas buang kendaraan bermotor.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Rencana perluasan aturan ganjil genap untuk kendaraan bermotor di beberapa wilayah DKI Jakarta menuai polemik di tengah masyarakat.

Apalagi, belum lama ini, sebagai upaya mengurangi pencemaran udara di Ibu Kota, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara.

Dalam Ingub yang berisi tujuh inisiatif itu, Anies menetapkan perluasan ganjil genap di sejumlah wilayah Jakarta sebagai upaya menekan polusi dari gas buang kendaraan.

Seketika masyarakat dibuat resah karena aturan ganjil genap tidak hanya berlaku untuk kendaraan roda empat, tetapi juga kendaraan roda dua.

Bahkan, di media sosial pun heboh pesan berantai yang menyebutkan akan ada sosialisasi perluasan ganjil genap mulai 5 Agustus hingga 30 Agustus 2019 di 29 ruas jalan di wilayah Jakarta.

Meskipun pada akhirnya pihak Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengatakan bahwa kabar rencana sosialisasi yang beredar di media sosial itu tidak benar.

Masih Dikaji

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo saat sosialisasi penerapan tilang elektronik di Gedung Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (2/8/2019), mengatakan bahwa penerapan perluasan aturan ganjil genap masih dalam kajian, termasuk untuk sepeda motor.

“Kami sedang kaji karena berdasarkan kajian jumlah sepeda motor saat diberlakukan ganjil genap volumenya 72 persen, hanya 28 persen roda empat,” ujar Syafrin Liputo.

Namun, Syafrin mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan peraturan ganjil genap juga akan diberlakukan untuk sepeda motor. Hal itu berdasarkan dari hasil evaluasi peraturan ganjil genap bagi kendaraan roda empat.

Dia menyebutkan bahwa tidak semua pemilik kendaraan pribadi roda empat yang beralih menggunakan angkutan umum saat diberlakukan aturan ganjil genap, tetapi lebih memilih menggunakan sepeda motor.

“Artinya, begitu ada pembatasan ganjil genap tidak semua ke angkutan umum, tetapi beralih ke sepeda motor. Ini masih jadi perhatian khusus kami,” ujarnya lagi.

Lebih lanjut terkait ganjil genap, menurut Syafrin, peraturan itu dibuat untuk mengurangi angka polutan di Jakarta yang sebagian besar dihasilkan dari gas buang kendaraan bermotor.

Pemprov DKI fokus bagaimana melakukan pengendalian lalu lintas sehingga polutan yang dihasilkan transportasi bisa ditekan dan kualitas udara lebih baik, kata Syafrin Liputo saat memberikan sosialisasi penerapan tilang elektronik di Gedung Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya.

Perluasan ganjil genap, menurut Syafrin Liputo, merupakan hal yang mendesak, apalagi saat ini tengah memasuki musim kemarau yang berdampak pada gas buang kendaraan yang memperparah polusi udara.

Oleh sebab itu, untuk perluasan ganjil genap bisa dipercepat. Akan tetapi, hal ini masih kajian karena segala sesuatu harus berdasarkan kajian yang komprehensif. Namun, pihaknya memprioritaskan pada musim kemarau.

Sebelum benar-benar diberlakukan perluasan ganjil genap, menurut dia, akan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat luas.

“Setiap kebijakan yang diambil Pemprov DKI tentu melakukan tahapan. Pertama kajian komprehensif, kedua sosialisasi masif, dan ketiga implementasi,” kata Syafrin Liputo.

Penolakan

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik menolak perluasan aturan ganjil genap yang rencananya juga akan diberlakukan untuk kendaraan sepeda motor di sejumlah ruas jalan di Jakarta.

Menurut dia, pemberlakuan aturan ganjil genap untuk sepeda motor tidak akan efektif mengurangi jumlah pengendara sepeda motor di jalanan Ibu Kota.

“Saya kira kalau sepeda motor jangan, ya. Nanti orang beli sepeda motor dua,” kata Muhammad Taufik.

Menurut Taufik, seharusnya rencana perluasan peraturan ganjil genap untuk kendaraan bermotor tidak mempersulit masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari.

“Jadi, jangan membuat sesuatu yang mempersulit masyarakat kalau diterapkan pada motor,” kata Taufik.

Taufik bukan tidak mendukung upaya Pemprov DKI Jakarta dalam mengurangi polusi dengan perluasan aturan ganjil genap. Namun, dia menggarisbawahi dengan catatan hanya diterapkan untuk mobil dan juga akses masyarakat terhadap angkutan umum di wilayah perluasan ganjil genap.

“Boleh perluasan (ganjil genap) tetapi pada jalur yang dilalui angkutan umum. Kalau tidak, nanti orang akan susah beraktivitas. Saya kira bolehlah,” ujarnya.

Sementara itu, pakar hukum lingkungan Kristanto P. Halomoan menegaskan bahwa Ingub DKI mengenai perluasan kawasan ganjil genap untuk kendaraan bermotor harus diterapkan ketika sudah didasari data pada sebuah kajian.

“Saya mengapresiasi Ingub, Akan tetapi, ketika melakukan perluasan wilayah ganjil genap alasannya apa? Kalau kebijakannya hanya menimbulkan kepanikan saya enggak yakin akan ada solusi yang baik,” kata Kristanto.

Kristanto mendukung regulasi yang dibuat untuk mengendalikan kualitas udara Jakarta yang sepanjang 2 minggu terakhir berada di status tidak sehat. Namun, dia berharap regulasi itu memperhatikan aspek yang dibutuhkan masyarakat DKI Jakarta.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh pengamat kebijakan transportasi Azas Tigor Nainggolan yang menegaskan bahwa aturan ganjil genap merupakan solusi sementara untuk mengendalikan penggunaan kendaraan bermotor yang berada di wilayah DKI Jakarta.

Menurut dia, seharusnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai berfokus mengembangkan pada ERP (electronic road pricing) bagi kendaraan bermotor yang menggunakan fasilitas jalan raya di Ibu Kota, terutama di area yang terkenal macet.

“Perluasan wilayah ganjil genap itu saya rasa kurang efektif, harusnya fokuskan pada ERP,” ucap Azas.

Terlepas dari polemik yang menyertai, masyarakat tampaknya harus sedikit bersabar menunggu babak akhir dari rencana perluasan aturan ganjil genap yang masih dalam kajian. (yog)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

JAKARTA

Gubernur Anies Ajak Depok-Bekasi Maju Bersama Meski Beda Provinsi

Published

on

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengaku heran dengan adanya keinginan Depok dan Bekasi, Jawa Barat bergabung dengan DKI Jakarta, mengajak kedua kota tersebut untuk maju bersama kendati berbeda provinsi.

“Baiknya bagaimana ya? Kenapa pada ingin gabung? Kita maju bersama ya kita?” kata Anies di Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Anies menyebut, meski berbeda provinsi, saat ini secara perekonomian kawasan Depok dan Bekasi sudah terintegrasi dengan Jakarta dan hanya dibedakan oleh letak administratifnya saja.

“Bahkan kami juga di Jakarta ketika menentukan upah sektoral, itu melihat kesamaan antarwilayah untuk membuat sektor-sektor itu memiliki upaya yang sama. Kita ini adalah sama-sama penyelenggara negara, hanya dalam administrasi pemerintahan dibagi dengan nama berbeda. Satu namanya Provinsi Banten, satu di DKI dan satu Provinsi Jawa Barat,” kata Anies.

Karenanya, kata Anies, bagi Jakarta, mendukung program pembangunan di Tangerang dan Bekasi merupakan bagian dari pihaknya menunaikan kewajiban sama-sama sebagai penyelenggara negara.

Adapun kepastian bergabungnya Bekasi dan Depok ke Jakarta, ucap Anies, ada di tangan Pemerintah Pusat dan pihak Pemprov DKI Jakarta akan taat.

“Apabila Pemerintah Pusat memutuskan ada perubahan dalam pembagian tata pemerintahan, kami akan taat. Apabila Pemerintah Pusat merasa ini tetap seperti sekarang, kami juga taat. Bagi kami tidak perlu beropini, karena itu keputusannya bukan wewenang DKI. Tapi kalau sebagai proses, silakan saja. Saya tidak bisa menganjurkan, saya juga tidak bisa melarang,” tutur Anies menambahkan.

Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengklaim kotanya lebih cocok masuk ke Jakarta dengan nama Jakarta Tenggara apabila Provinsi Bogor Raya terbentuk. Menurutnya, sebagian besar warga Kota Bekasi setuju jika bergabung dengan Jakarta.

“Kalau dijajak pendapat pasti 60, 70, 80 persenlah pasti, karena DKI kan punya support yang luar biasa. Tapi kemarin saya baca di medsos, ya karena DKI mau menguasai (TPST) Bantargebang. Apa yang dikuasai? Orang di sana dia, TPA juga milik dia kok bukan punya kita, kecuali nggak ada yang dikuasai apalagi dalam satu kesatuan antardaerah, satu kesatuan nasional kan NKRI,” ujar Rahmat Effendi di kantornya, Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Senin (19/8/2019). (ric)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAKARTA

Gubernur Anies Menghormati Hasil Gugatan Uji Materiil Perda PKL Tanahabang

Published

on

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Menyusul putusan Mahkamah Agung yang memenangkan gugatan uji materiil terhadap Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta yang menjadi dasar penggunaan trotoar Jalan Jatibaru Tanahabang untuk pedagang kaki lima (PKL), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapinya dengan hormat.

“Kami hormati, karena kan itu putusan pengadilan,” kata Anies, di Jakarta, Kamis (15/8/2019).

Adapun perda yang dipersoalkan dalam uji materi itu adalah pasal 25 ayat 1 Perda DKI Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang memperbolehkan penggunaan jalan sebagai tempat usaha pedagang kaki lima atau PKL.

Mahkamah Agung akhirnya mengabulkan uji materi terhadap pasal 25 ayat 1 Perda DKI Nomor 8 Tahun 2007 yang menjadi dasar gubernur untuk menutup Jalan Jatibaru, Tanahabang, Jakarta Pusat, agar PKL bisa berjualan di atasnya.

“Kita akan lihat cara implementasinya seperti apa. Kita lihat nanti apa direlokasi atau tidak,” ujar Anies.

Proses penutupan jalan ini sempat menjadi polemik dan menuai protes mulai dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya hingga para sopir angkot. Anies akhirnya membuka Jalan Jatibaru setelah menyelesaikan pembangunan skybridge pada Oktober 2018.

William Aditya Sarana sebagai penggugat mengatakan putusan MA itu adalah pukulan keras bagi Anies, agar dapat menertibkan pedagang yang selama ini berjualan di trotoar dan jalan, tidak hanya di Tanahabang.

“Harapan saya Gubernur DKI Jakarta tidak bisa lagi berlindung di balik pasal ini,” ujarnya.

Menurut William yang juga caleg PSI itu, penggunaan jalan untuk lapak usaha PKL merugikan kepentingan umum yang jauh lebih besar, yaitu para pejalan kaki dan kendaraan umum. Selain itu, membiarkan PKL berjualan di jalan dan trotoar dianggap sama dengan menumbuhkan premanisme. (bds)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAKARTA

Anies Temui Presiden Jokowi, Bahas Transportasi Jakarta

Published

on

Gubernur Jakarta, Anies Baswedan.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui Presiden Joko Widodo untuk membahas integrasi transportasi di Ibu Kota Jakarta.

“Tadi pertemuan dengan Pak Presiden melaporkan perkembangan tentang proses integrasi transportasi di Jakarta. Langkah-langkah yang sudah kita lakukan, kami up date ke Presiden,” kata Anies di depan Wisma Negara dalam kompleks istana kepresidenan Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Selain integrasi transportasi, Presiden Joko Widodo dan Anies Baswedan juga membicarakan soal pelaksanaan balap mobil Formula E yang rencananya dilaksanakan pada 2020.

“Beliau memberikan dukungan dan apresiasi, dan Insya Allah akan kami finalisasikan, serta tadi menceritakan prosesnya, kemudian juga dampak-dampak perekonomiannya karena dari kegiatan ini kita akan bisa menggerakkan perekonomian Jakarta dengan efek yang cukup besar,” ungkap Anies yang membawa sejumlah map berisi dokumen balap mobil Formula E.

Balap mobil Formula E adalah kompetisi balap mobil single-seater seperti Formula 1, namun hanya menggunakan mobil yang menggunakan mesin bertenaga listrik sehingga lebih ramah lingkungan.

Formula E pertama kali mengaspal pada September 2014 di Beijing, China. Saat ini Formula E sedang menjalankan musim kelimanya dan sebagian besar balapan Formula E diadakan di sirkuit jalan raya. Tiap sirkuit Formula E biasanya memiliki panjang sekitar 2-3 km.

Balapan yang akan diselenggarakan di Jakarta pada tahun 2020, juga akan diadakan di jalan raya, namun belum diketahui jalanan mana di Jakarta yang akan menjadi sirkuit Formula E.

“Tadi saya tunjukkan hasil-hasil studi dari tim Formula E yang mereka sudah melakukan studi tentang pasar, termasuk efek pasar dan sekaligus hasil studi mereka tentang rute yang akan digunakan,” ungkap Anies.

Namun Anies enggan mengungkapkan rute balap jalan raya Formula E saat ini.

“Nah, belum bisa diumumkan (rutenya), karena memang harus dibicarakan final dengan tim di Formula E. Tapi tadi saya melaporkan itu (ke Presiden) dan Presiden berikan dukungan, pemerintah pusat akan memfasilitai karena nanti akan ada kendaraan-kendaraan formula yang masuk ke sini harus ada soal cukainya, soal imigrasinya, dan lain-lain,” tambah Anies.

Anies juga membantah membahas soal posisi wakil gubernur DKI Jakarta yang kosong sekitar satu tahun setelah ditinggalkan Sandiaga Uno.

“Tidak ada bicara (wagub DKI). Jadi kita banyak bicara tentang transportasi, banyaknya soal itu dan Formula E. Kita ngobrol tentang Formula E karena beliau punya banyak pengalaman terkait dengan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan flobal seperti ini, tadi ngobrol tentang pengalaman beliau soal ini,” jelas Anies.

Anies Baswedan mengumumkan lewat akun Instagramnya pada 14 Juli 2019 bahwa tim dari Formula E sudah melakukan telaah lapangan pada 8-9 Juli 2019 hingga disepakati bahwa Jakarta layak menggelar balapan pada 2020. (dln)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending