Connect with us

JAKARTA

Polemik Perluasan Aturan Ganjil Genap

Published

on

Peraturan Ganjil Genap dibuat untuk mengurangi angka polutan di Jakarta yang sebagian besar dihasilkan dari gas buang kendaraan bermotor.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Rencana perluasan aturan ganjil genap untuk kendaraan bermotor di beberapa wilayah DKI Jakarta menuai polemik di tengah masyarakat.

Apalagi, belum lama ini, sebagai upaya mengurangi pencemaran udara di Ibu Kota, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara.

Dalam Ingub yang berisi tujuh inisiatif itu, Anies menetapkan perluasan ganjil genap di sejumlah wilayah Jakarta sebagai upaya menekan polusi dari gas buang kendaraan.

Seketika masyarakat dibuat resah karena aturan ganjil genap tidak hanya berlaku untuk kendaraan roda empat, tetapi juga kendaraan roda dua.

Bahkan, di media sosial pun heboh pesan berantai yang menyebutkan akan ada sosialisasi perluasan ganjil genap mulai 5 Agustus hingga 30 Agustus 2019 di 29 ruas jalan di wilayah Jakarta.

Meskipun pada akhirnya pihak Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengatakan bahwa kabar rencana sosialisasi yang beredar di media sosial itu tidak benar.

Masih Dikaji

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo saat sosialisasi penerapan tilang elektronik di Gedung Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (2/8/2019), mengatakan bahwa penerapan perluasan aturan ganjil genap masih dalam kajian, termasuk untuk sepeda motor.

“Kami sedang kaji karena berdasarkan kajian jumlah sepeda motor saat diberlakukan ganjil genap volumenya 72 persen, hanya 28 persen roda empat,” ujar Syafrin Liputo.

Namun, Syafrin mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan peraturan ganjil genap juga akan diberlakukan untuk sepeda motor. Hal itu berdasarkan dari hasil evaluasi peraturan ganjil genap bagi kendaraan roda empat.

Dia menyebutkan bahwa tidak semua pemilik kendaraan pribadi roda empat yang beralih menggunakan angkutan umum saat diberlakukan aturan ganjil genap, tetapi lebih memilih menggunakan sepeda motor.

“Artinya, begitu ada pembatasan ganjil genap tidak semua ke angkutan umum, tetapi beralih ke sepeda motor. Ini masih jadi perhatian khusus kami,” ujarnya lagi.

Lebih lanjut terkait ganjil genap, menurut Syafrin, peraturan itu dibuat untuk mengurangi angka polutan di Jakarta yang sebagian besar dihasilkan dari gas buang kendaraan bermotor.

Pemprov DKI fokus bagaimana melakukan pengendalian lalu lintas sehingga polutan yang dihasilkan transportasi bisa ditekan dan kualitas udara lebih baik, kata Syafrin Liputo saat memberikan sosialisasi penerapan tilang elektronik di Gedung Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya.

Perluasan ganjil genap, menurut Syafrin Liputo, merupakan hal yang mendesak, apalagi saat ini tengah memasuki musim kemarau yang berdampak pada gas buang kendaraan yang memperparah polusi udara.

Oleh sebab itu, untuk perluasan ganjil genap bisa dipercepat. Akan tetapi, hal ini masih kajian karena segala sesuatu harus berdasarkan kajian yang komprehensif. Namun, pihaknya memprioritaskan pada musim kemarau.

Sebelum benar-benar diberlakukan perluasan ganjil genap, menurut dia, akan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat luas.

“Setiap kebijakan yang diambil Pemprov DKI tentu melakukan tahapan. Pertama kajian komprehensif, kedua sosialisasi masif, dan ketiga implementasi,” kata Syafrin Liputo.

Penolakan

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik menolak perluasan aturan ganjil genap yang rencananya juga akan diberlakukan untuk kendaraan sepeda motor di sejumlah ruas jalan di Jakarta.

Menurut dia, pemberlakuan aturan ganjil genap untuk sepeda motor tidak akan efektif mengurangi jumlah pengendara sepeda motor di jalanan Ibu Kota.

“Saya kira kalau sepeda motor jangan, ya. Nanti orang beli sepeda motor dua,” kata Muhammad Taufik.

Menurut Taufik, seharusnya rencana perluasan peraturan ganjil genap untuk kendaraan bermotor tidak mempersulit masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari.

“Jadi, jangan membuat sesuatu yang mempersulit masyarakat kalau diterapkan pada motor,” kata Taufik.

Taufik bukan tidak mendukung upaya Pemprov DKI Jakarta dalam mengurangi polusi dengan perluasan aturan ganjil genap. Namun, dia menggarisbawahi dengan catatan hanya diterapkan untuk mobil dan juga akses masyarakat terhadap angkutan umum di wilayah perluasan ganjil genap.

“Boleh perluasan (ganjil genap) tetapi pada jalur yang dilalui angkutan umum. Kalau tidak, nanti orang akan susah beraktivitas. Saya kira bolehlah,” ujarnya.

Sementara itu, pakar hukum lingkungan Kristanto P. Halomoan menegaskan bahwa Ingub DKI mengenai perluasan kawasan ganjil genap untuk kendaraan bermotor harus diterapkan ketika sudah didasari data pada sebuah kajian.

“Saya mengapresiasi Ingub, Akan tetapi, ketika melakukan perluasan wilayah ganjil genap alasannya apa? Kalau kebijakannya hanya menimbulkan kepanikan saya enggak yakin akan ada solusi yang baik,” kata Kristanto.

Kristanto mendukung regulasi yang dibuat untuk mengendalikan kualitas udara Jakarta yang sepanjang 2 minggu terakhir berada di status tidak sehat. Namun, dia berharap regulasi itu memperhatikan aspek yang dibutuhkan masyarakat DKI Jakarta.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh pengamat kebijakan transportasi Azas Tigor Nainggolan yang menegaskan bahwa aturan ganjil genap merupakan solusi sementara untuk mengendalikan penggunaan kendaraan bermotor yang berada di wilayah DKI Jakarta.

Menurut dia, seharusnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai berfokus mengembangkan pada ERP (electronic road pricing) bagi kendaraan bermotor yang menggunakan fasilitas jalan raya di Ibu Kota, terutama di area yang terkenal macet.

“Perluasan wilayah ganjil genap itu saya rasa kurang efektif, harusnya fokuskan pada ERP,” ucap Azas.

Terlepas dari polemik yang menyertai, masyarakat tampaknya harus sedikit bersabar menunggu babak akhir dari rencana perluasan aturan ganjil genap yang masih dalam kajian. (yog)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

JAKARTA

Empat Akses Tol dalam Kota Jakarta di Tutup Imbas Aksi Mahasiswa

Published

on

Petugas Jasa Marga dan pihak kepolisian saat ini masih bersiaga di lapangan memantau situasi aksi mahasiswa.

Adilmakmur.co.id, Jakarta -Empat ruas jalan di lintasan Tol Dalam Kota Jakarta ditutup imbas dari aksi mahasiswa di sekitar Gedung DPR/MPR RI Senayan, Selasa (24/9/2019).

“Aksi mahasiswa di depan gedung MPR/DPR saat ini sudah menblokade sebagian lajur tol di kedua arah, baik dari arah Tomang maupun arah Kuningan,” kata Marketing and Communication Department Head PT Jasa Marga, Irra Susiyanti, di Jakarta.

Menurut dia, lalu lintas yang menuju lokasi unjuk rasa telah dilakukan penutupan, antara lain lalu lintas dari arah Jagorawi dan dari arah Jakarta-Cikampek menuju Semanggi dialihkan ke arah Jatinegara.

Lalu lintas dari arah Jatinegara menuju Semanggi dialihkan ke arah Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Untuk pengendara yang sudah terjebak di dalam tol menuju lokasi unjuk rasa arah Cawang, kata Irra, kendaraannya diarahkan untuk putar balik di KM8.100 Semanggi dan dikeluarkan di pintu keluar terdekat.

“Lalu lintas yang sudah terjebak di dalam tol menuju lokasi unjuk rasa dari arah Tomang diputarbalikan di Semanggi (KM 12.400) dan dikeluarkan di pintu keluar terdekat,” katanya.

Kebijakan Jasa Marga tersebut untuk menjaga keamanan dan keselamatan pengguna jalan.

Petugas Jasa Marga dan pihak kepolisian saat ini masih bersiaga di lapangan memantau situasi aksi mahasiswa.

“Jika dibutuhkan demi keselamatan pengguna jalan, atas diskresi kepolisian, kami akan menutup beberapa akses masuk yang menuju atau melintasi Gedung MPR/DPR,” katanya. (afs)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Kesbangpol DKI: Demo Tidak di Larang Asal Fasilitas Umum di Jaga

Published

on

Kepala Badan Kesbangpol DKI Jakarta, Taufan Bakri.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta menyatakan Pemprov DKI Jakarta tidak pernah melarang mahasiswa dan masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya melalui demonstrasi, namun menekankan agar tidak merusak aset Pemprov untuk fasilitas umum.

“Kami memberikan hak demokrasi bagi adik-adik kita keluarkan aspirasinya. Tapi imbauan kami pada kampus-kampus yang turun, silahkan demo, tapi jangan rusak aset yang kita punya,” kata Kepala Badan Kesbangpol DKI Jakarta Taufan Bakri saat dihubungi di Jakarta, Selasa (24/9/2019).

Kendati demikian, Taufan mengatakan, pihaknya tidak berhak untuk memberikan izin, karena itu adalah wilayah dari kepolisian.

“Kalau diizinkan oleh kepolisian, ya kita memperbolehkan dan saya kira anak-anak itu sudah dewasa, jadi mereka tidak perlu diberi pengamanan yang ketat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Taufan mengatakan, pihaknya telah berunding dengan berbagai perwakilan mahasiswa dengan mengundang Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) berbagai universitas di Jakarta agar tetap menjaga ketertiban dan fasilitas umum terkait rencana demonstrasi.

“Jumlahnya gak banyak. Tapi kita gak bisa sebut ya jumlahnya. Yang jelas kami berikan pengertian bahwa ke depan, republik ini memiliki aset yang harus dijaga apalagi di Jakarta. Jadi kalau mereka menggunakan MRT, LRT dan Transjakarta jangan dirusak, itu kepentingan umum, mahasiswa diingatkan boleh emosi tapi fasilitas umum dijaga. Saya yakin mereka mengerti karena mereka orang hebat dan dewasa pikirannya,” ucap Taufan.

Demonstrasi terjadi di Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia dalam dua hari terakhir, yakni Senin (23/9/2019) dan Selasa ini di gedung-gedung legislatif untuk menuntut pembatalan RUU KUHP dan UU KPK.

Akibat aksi di Jakarta, ruas jalan Gatot Soebroto dan jalan tol dalam kota sempat terganggu. Demikian, seperti dikutip Antara. (rpa)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAKARTA

Anies Berpesan agar HIPMI Menjaga Soliditas

Published

on

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaika pesan kepada HIPMI sebagai organisasi untuk menjaga soliditas anggotanya dengan selalu menjunjung sistem yang demokratis.

“Siapapun kontestan yang tengah bersaing prinsip siap untuk menang dan siap untuk kalah harus dipegang,” kata Anies dalam sambutannya pada acara jamuan makan malam dengan HIPMI menjelang pelaksanaan Munas XVI di Gedung Balai Kota, Minggu
(15/9/2019).

Menurut Anies semakin tinggi perputaran uang dalam suatu organisasi maka pelaksanaan demokrasi seharusnya semakin bagus dalam arti untuk mengumpulkan suara akan lebih mudah.

“Ada korelasi dengan demokrasi yang berjalan baik,” ujarnya.

Anies mengatakan dalam pengurusan organisasi dapat belajar dari almarhum Presiden RI ke-3 B.J Habibie mengenai adanya ambang batas terhadap perselisihan.

“Ada batas-batas perselisihan itu tidak dapat diteruskan. Kalau diteruskan bakalan tidak habis-habis seperti konflik berkepanjangan negara-negara Timur Tengah,” ujarnya.

Anies menyampaikan apresiasi terhadap HIPMI yang sampai saat ini tetap solid, tidak seperti organisasi lain yang pecah kemudian membuat tandingan.

“HIPMI perlu menjaga organisasi tetap solid untuk menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat dengan negara-negara lain,” kata Anies.

Sedangkan Ketua Umum BPD HIPMI Jaya Afifuddin Suhaeli Kalla mengatakan Jakarta kembali menjadi tuan rumah Munas HIPMI setelah 21 tahun silam.

“Kami sebagai tuan rumah ingin memberikan yang terbaik dalam penyelenggaraan Munas XVI yang salah satu agendanya pemilihan ketua dan program kerja HIPMI ke depan,” ujarnya.

Lebih jauh Ketua Umum Badan Pengurus Pusat HIPMI, Bahlil Lahadalia memastikan organisasinya akan tetap solid meskipun di luar bersaing.

Seperti Sandiaga Uno yang bersaing dengan Presiden Joko Widodo dalam penyelenggaraan Pemilu lalu, keduanya merupakan anggota HIPMI setelah usai maka bersatu kembali sebagai satu keluarga besar, kata Bahlil.

Bahlil mengatakan dalam Munas yang paling penting bukan hanya menetapkan pengurus baru, tetapi yang lebih penting lagi membuat program kerja apalagi tantangan ekonomi yang dihadapi ke depannya tidak ringan. (gdt)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending