Connect with us

SEKTOR RIIL

Dahlan Iskan : Di mana “Kopassus P2B” PLN saat Listrik Padam

Published

on

Dirut PT PLN (Persero) periode 2009-2011, Dahlan Iskan.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Dirut PT PLN (Persero) periode 2009-2011 Dahlan Iskan buka suara terkait pemadaman listrik massal pada Minggu (4/8/2019) yang mengakibatkan aktivitas sebagian besar masyarakat di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), Jawa Barat, dan Banten “lumpuh” karena listrik mati antara 10 hingga 24 jam lebih.

Dalam laman Dahlan Iskan Way (DI’s Way-Catatan Harian Dahlan Iskan) yang dikutip di Jakarta, Rabu, Dahlan menyoroti penyebab listrik padam, manajemen recovery, sistem aliran listrik Jawa-Bali, ganti rugi PLN Rp1 triliun, hingga “Kopassus” Pusat Pengatur Beban (P2B).

Dahlan menceritakan betapa peristiwa ini kelihatannya sepele sekali, hanya gara-gara satu pohon sengon mengakibatkan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) di Pemalang, Jawa Tengah, bermasalah sehingga berakibat fatal sampai melumpuhkan listrik di sebagian Pulau Jawa.

Mengapa SUTET begitu rapuh, karena hanya kesenggol satu pohon sudah “pingsan”.

“Mengapa tidak boleh ada pohon dekat SUTET (Saluran Utama Tegangan Ekstra Tinggi). Jangankan sampai nyenggol. Memasuki medan magnetnya pun sudah mengganggu. Bisa korsleting. Yang mengakibatkan arus listrik terhenti,”ujarnya.

Menteri BUMN periode 19 Oktober 2011-20 Oktober 2014 ini juga mempertanyakan di mana sekarang “Kopassus P2B”, yang dulu dibentuknya untuk memelihara SUTET tanpa harus mematikan sistem.

Dibubarkan? Tidak diteruskan? Tidak cukup? Tidak dikembangkan? Tidak ada anggaran?

“Kopassus P2B” yang dimaksudkan Dahlan adalah pasukan khusus yang diisi orang-orang istimewa yang memiliki kepandaian khusus dengan pekerjaan sangat berisiko, ahli-ahli listrik yang mampu mengatur seluruh sistem listrik di Jawa.

Berikut artikel utuh Dahlan Iskan dalam DI’s Way:

Sepele sekali. Kelihatannya. Hanya gara-gara satu pohon sengon. Listrik seluruh Jakarta padam. Juga Jabar. Dan sebagian Jateng. Minggu-Senin lalu.

Pohon sengonnya ada di Desa Malon. Nun jauh di Gunung Pati, 28 km selatan Semarang. Mati listriknya sampai Jakarta.

Maka pohon sengon itu perlu diabadikan. Fotonya. Untuk dipasang di seluruh kantor PLN. Sebagai monumen. Yang harus diajarkan turun-temurun. Dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Betapa mahalnya pohon sengon itu. Sampai membuat berjuta-juta orang menderita. Pun kereta bawah tanah. Yang masih baru. Ikut lumpuh. Penumpangnya harus dievakuasi. Presiden Jokowi sampai marah karenanya.

Bahkan PLN sendiri sampai harus mengeluarkan ganti rugi kepada konsumen. Nilainya sampai Rp 1 triliun.

Satu pohon sengon. Di sebuah desa. Mampu menggegerkan mayapada.

Pohon sengon itu tidak salah. Tumbuhnya di dalam pagar penduduk. Tapi menjulang sangat tinggi.

Tinggi tiang SUTET itu 40 meter. Tapi bentangannya menggelayut. Tinggi 18 meter. Tinggi sengon itu sekitar 15 meter. Sudah mencapai medan magnet SUTET.

Tapi sengon itu juga berhak bertanya:

– Mengapa dibiarkan tumbuh tinggi di situ?

– Mengapa tidak ada yang tahu?

– Apakah tidak ada lagi anggaran untuk patroli pohon?

– Mengapa ada kebijakan anggaran ini –bahwa biaya operasi dan pemeliharaan harus di bawah anggaran SDM?

– Mengapa SUTET itu begitu rapuh? Hanya kesenggol satu pohon sudah pingsan?

Itulah. Mengapa tidak boleh ada pohon dekat SUTET (Saluran Utama Tegangan Ekstra Tinggi). Jangankan sampai nyenggol. Memasuki medan magnetnya pun sudah mengganggu. Bisa korsleting. Yang mengakibatkan arus listrik terhenti.

Mengapa yang korsleting di selatan Semarang, padamnya di Jakarta dan Jabar?

Orang Jakarta itu makan listriknya paling besar. Apalagi ditambah daerah industri sekitarnya: Tangerang, Bogor, Bekasi, Karawang.

Padahal pembangkit listrik terbesarnya ada di Jatim. Di Paiton.

Maka harus ada pengiriman listrik dalam jumlah besar. Dari Jatim ke Jakarta. Sekitar 3000 MW. Tepatnya saya sudah lupa.

Listrik sebesar itu hanya bisa dikirim lewat SUTET –yang tegangannya 500 kVA. Ibarat kirim air, selangnya harus sangat besar.

Kian tinggi tegangannya kian luas medan magnetnya. Karena itu harus ada sempadan yang lebar. Di sepanjang jalur SUTET tidak boleh ada tanaman tinggi. Dalam istilah listrik sempadan itu disebut ROW –Right of Way.

Dulu selalu ada patroli. Yang mengawasi ROW itu –apakah mulai ada gejala pohon yang mengganggu. Tidak harus tiap hari. Pohon tidak bisa mendadak tinggi.

Pertanyaannya: apakah anggaran patroli masih ada? Atau manajemen patrolinya yang lemah? Atau patroli sudah dilakukan, laporan sudah dibuat, tapi tidak ada anggaran penebangan pohon?

Sesederhana itu.

Tapi ada juga unsur nasib.

Jawa itu sebenarnya sudah aman. Biar pun sebagian besar pembangkitnya ada di Jatim. Di Jawa sudah punya dua jalur SUTET. Jalur Utara (yang lewat Ungaran, Semarang itu) dan jalur tengah. Membentang dari ujung timur ke ujung barat Jawa.

Kalau pun ada gangguan di jalur utara seperti itu sebenarnya tidak ada masalah. Arus listriknya bisa otomatis pindah ke SUTET jalur tengah.

Pohon sengon itu bukan satu-satunya tersangka.

Memang nasib PLN lagi apes. Terutama Plt Dirutnya. Masih baru. Belum 24 jam.

Hari Minggu itu ada perbaikan SUTET jalur tengah. Di timur Tasikmalaya. SUTET-nya dimatikan. Dengan pertimbangan sangat rasional: pada hari Minggu beban listrik di sekitar Jakarta turun drastis. Cukup dilayani jalur utara.

Sayang, kok sengon itu begitu jahatnya –bergoyang di hari Minggu itu.

SUTET Utara kena sengon. SUTET tengah lagi diperbaiki.

Akibat hilangnya pasokan dari dua SUTET tadi beban listrik kacau sekali.

Pembangkit-pembangkit listrik di wilayah barat mati satu-persatu.

Terjadilah bencana itu.

Kenapa begitu lama? Ini sudah menyangkut manajemen recovery. Hanya PLN yang tahu.

Ada pertanyaan kecil: ke mana pasukan ‘Kopassus’-nya P2B? Yang dibentuk dulu itu? Yang bisa memelihara SUTET tanpa harus mematikan sistem itu?

Dibubarkan? Tidak diteruskan? Tidak cukup? Tidak dikembangkan? Tidak ada anggaran?

Saya masih ingat. Peresmian pasukan itu dilakukan besar-besaran. Di Monas. Dengan demo cara-cara memelihara SUTET. Tanpa mematikannya.

Memang sangat berisiko. Peralatannya khusus. Bajunya khusus. Kepandaiannya khusus. Karena itu kita juluki ‘Kopassus’-nya PLN.

Di PLN juga ada satu departemen khusus: namanya P2B. Itulah yang mengatur seluruh sistem listrik di Jawa. Isinya orang-orang istimewa. Ahli-ahli listrik.

Saya menyebutnya ‘otak’-nya listrik. Lembaga itulah yang mengatur seluruh sistem di Jawa. Kadang saya dikritik. Terlalu mengistimewakan P2B. Saya tidak peduli. Saya sudah biasa mengistimewakan redaksi. Dalam seluruh organisasi surat kabar.

SUTET di bawah P2B itu. Tapi P2B di bawah siapa?

Organisasi PLN sekarang sudah beda. Di Jawa ada tiga direksi. Direktur Jatim/Bali, Direktur Jateng/DIY dan direktur Jabar/DKI.

P2B bisa punya posisi yang tidak jelas –di bawah koordinasi direktur yang mana. Mungkin sudah diatur. Orang luar seperti saya tidak bisa melihat.

P2B itu perlu terus berkoordinasi. Tiap tiga bulan mereka harus rapat. Untuk evaluasi perkembangan sistem di Jawa.

Adakah rapat itu masih ada? Atau sudah ditiadakan? Rapat-rapat P2B tidak boleh dianggap rapat biasa –yang bisa dihapus demi penghematan.

Demi laba.

Memang ironi: listrik itu baru diingat justru di saat ia mati. (roy)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SEKTOR RIIL

Kemenperin Bangun Ekosistem Industri Otomotif

Published

on

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Kementerian Perindustrian berupaya mengakselerasi pembangunan ekosistem industri otomotif di Indonesia dalam upaya memproduksi kendaraan listrik.

Hal ini sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan.

“Seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, kita sudah mulai membuka ruang untuk pengembangan mobil listrik di dalam negeri. Maka itu, kita perlu membangun eksosistem industrinya,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto lewat keterangannya di Jakarta, Minggu (18/8/2019).

Regulasi lainnya yang akan segera diterbitkan, yaitu revisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

“Regulasi itu sudah difinalisasi. Jadi, sejalan dengan roadmapindustri otomotif kita, termasuk dalam pengembangan mobil listrik. Apalagi, beberapa industri otomotif sudah berkomitmen untuk investasi. Minimal ada investasi USD4 miliar sampai tahun 2025,” ungkapnya.

Airlangga optimistis, target ekspor mobil bisa menembus satu juta unit atau senilai 30 miliar dolar AS pada 2025.

“Kita akan membuat produk otomotif yang kompetitif dan sesuai dengan selera pasar global, termasuk untuk kendaraan listrik,” ujarnya.

Tidak hanya mendorong pengembangan mobil listrik, Kemenperin juga sedang melakukan uji coba pengembangan motor listrik.

“Kami melakukan percobaannya di Bandung, untuk mengetahui bisnis model yang cocok dalam upaya pengembangan motor listrik, karena berbeda dengan bisnis model mobil listrik. Di Bandung, kami telah melibatkan pihak univeritas dan minimarket. Nantinya, model baterai itu bisa dipertukarkan,” tuturnya.

Apabila studi itu sudah selesai, akan dilanjutkan lagi di DKI Jakarta dan Bali.

“Kami sudah berbicara dengan Pemerintah Daerah Jakarta dan Bali untuk mencoba prototipe di dua kota tersebut,” imbuhnya.

Untuk mempercepat pengembangan kendaraan listrik di Indonesia, Kemenperin juga telah mendorong investasi di sektor industri baterainya. Sebab, baterai menjadi salah satu komponen yang vital pada kendaraan listrik.

“Kita sudah punya industri yang mengolah bahan bakunya dari nikel. Tinggal kita membuat baterai cell dan baterai pack. Untuk baterai pack sudah pasti dibuat di dalam negeri, karena itu menjadi bagian dari upaya pengembangan industri otomotif kita,” terangnya.

Kemenperin juga terus memacu hilirisasi industri, seperti peningkatan nilai tambah pada CPO. Ini terkait dengan target menghasilkan 100 persen biodiesel (B100).

“Ini memungkinkan untuk diproduksi. Sebab, B100 ini nanti standardnya seperti Euro 4. Jadi, bisa dimanfaatkan untuk biodiesel, bio gasoline, dan bio avtur. Kalau semua ini kita kembangkan, maka permintaan domestik cukup untuk menyerap industri CPO kita,” tandasnya.(spg)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Menteri Kelautan Imbau Perusahaan Plastik Beralih Produksi Daur Ulang

Published

on

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pudjiastuti mengimbau kepada perusahaan-perusahan di Indonesia untuk menghentikan produksi plastik sekali pakai, lalu beralih dengan memproduksi barang-barang yang dapat didaur ulang.

“Saya mengimbau perusahaan-perusahaan yang masih memasok plastik sekali pakai untuk segera mengalihkan produksi ke bahan-bahan lain, seperti plastik yang durable, jual tumbler atau jual tas kanepo. Jangan jual tas keresek lagi,” kata Susi Pudjiastuti saat menghadiri kegiatan bersih sampah laut di Pantai Timur, Ancol, Jakarta, Minggu (18/8/2019).

Dia menyarankan agar prilaku bisnis perusahan dirubah dengan pengalihan produksi tersebut, hal ini untuk mendorong terciptanya kondisi lingkungan yang asri dan bersih.

“Kalau kita boikot tidak mau pakai keresek, pabrik keresek akan berhenti. Jadi tinggal maunya siapa duluan, pabrik yang produksi keresek atau kita,” tegasnya.

“Kita bikin sampah, kita yang rugi karena harus bayar. Lebih baik beli kantong dari kain, rotan, pandan gaya bisa terlihat lebih antik, unik, etnis, dan etnik,” tambahnya.

Saat ini sampah plastik sekali pakai menjadi salah satu persoalan terbesar di lautan Indonesia dengan predikat negara kedua penyumbang sampah terbesar di dunia, setelah China. Situasi ini mengancam lebih dari 800 spesies biota laut, termasuk terumbu karang.

Lebih lanjut Susi menjelaskan bahwa Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 95.181 kilometer dan merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia, dengan luas perairan laut mencapai 5,8 juta kilometer persegi atau 71 persen dari keseluruhan wilayah Indonesia.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sebanyak 17.504, laut adalah penopang hidup bangsa Indonesia.

“Kita tidak mau 2030 nanti lebih banyak plastik dari pada ikan di laut. Kita butuh ikan yang lebih banyak untuk makanan orang-orang kita, untuk lebih pintar, lebih sehat, dan laut harus sehat untuk dapat menghasilkan ikan lebih banyak,” ujarnya.(shp)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

SEKTOR RIIL

Darmin Mengaku Kantornya Sudah Tidak Menggunakan Air Kemasan Plastik

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan kementerian yang dipimpinnya sudah tidak menggunakan air mineral dalam kemasan plastik sekali pakai sejak beberapa bulan terakhir.

“Oh di kantor saya sudah lama,” kata Darmin usai pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Ia menyebutkan dalam rapat rapat yang dilakukan di kantornya, peserta rapat sudah tidak disuguhi dengan air mineral dalam botol plastik.

“Mungkin sudah 6 bulan ini,” kata Darmin Nasution.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melarang adanya air mineral dalam kemasan plastik di acara-acara di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) karena produk itu mengotori lingkungan.

“KKP mengawali dengan tidak boleh lagi ada botol air mineral,” kata Susi Pudjiastuti saat membuka simposium di KKP, Jakarta beberapa waktu lalu.

Menurut dia, yang melanggar akan kena sanksi berupa denda.

Untuk itu, ujar dia, diharapkan ada pula mekanisme pelaporan sehingga hal tersebut berjalan efektif.

Susi juga mengemukakan, ketika berolahraga “paddling” atau mendayung di sejumlah lokasi di kawasan perairan Indonesia, masih menemukan banyak sampah plastik.

Pemerintah dinilai perlu mengeluarkan regulasi yang melarang produk yang terbuat dari bahan plastik karena sampah plastik di berbagai daerah telah mencemaskan.

“Plastik itu sifatnya tidak mudah didaur ulang, maka kita meminta supaya pemerintah tidak usah ragu-ragu, sekarang disetop saja penggunaan plastik,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha.

Politikus Partai Golkar itu juga mengingatkan bahwa berdasarkan data PBB, kantong plastik menyumbang delapan juta ton sampah yang dibawa ke laut setiap tahunnya sehingga pada 2050 plastik bakal lebih banyak daripada ikan di laut. (ags)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending