Connect with us

NASIONAL

KontraS Ingatkan Koopssus Lakukan Operasi Militer Selain Perang

Published

on

Pembentukan Koopssus bukanlah sesuatu yang mendesak dalam penanganan terorisme karena dalam praktiknya selama ini TNI sudah terlibat di Poso tanpa Koopssus.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengingatkan pelibatan Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI dalam pemberantasan terorisme harus tetap dalam konteks Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dan dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik.

Koordinator KontraS Yati Andriyani dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (1/8/2019), mengatakan dalam melakukan penanganan terorisme, TNI terikat dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang TNI, Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat.

“Lebih jauh, dalam hal ini militer bukanlah penegak hukum, melainkan alat pertahanan negara sehingga potensi pendekatan perang model oleh Koopssus TNI dalam penanganan terorisme sangat mungkin terjadi,” tutur Yati.

Menurut dia, pembentukan Koopssus bukanlah sesuatu yang mendesak dalam penanganan terorisme karena dalam praktiknya selama ini TNI sudah terlibat di Poso tanpa Koopssus.

Dalam pertimbangan Perpres 42/ 2019, keberadaan Koopssus sebagai upaya menghadapi ancaman yang memiliki eskalasi tinggi dan dapat membahayakan ideologi negara. Namun, ukuran eskalasi tinggi yang dimaksud dinilainya tidak dijelaskan secara mendetail.

Soal keselarasan tugas Koopssus dengan institusi yang sudah ada, yakni Detasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pun tidak diatur.

“Masih belum jelas sejauh mana kewenangan yang nantinya akan dimiliki oleh Koopssus TNI, serta bagaimana hubungan antara Koopssus TNI dengan Densus 88 Polri,” kata Yati.

Ketidakjelasan itu menurut dia, menimbulkan pertanyaan mengenai kerja Koopssus TNI akankah secara otonom tanpa berada di bawah komando Polri sebagai aparat keamanan negara atau tidak.

Selain itu, dikhawatirkan akan menimbulkan tumpang tindih kewenangan, pengulangan tindakan dan kompetisi antarinstitusi atau kesatuan.

Pada Selasa (30/7/2019), Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto meresmikan pembentukan Koopssus TNI yang didasari oleh beberapa peraturan perundang–undangan, yakni UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Perpres Nomor 42 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, Perpang TNI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tugas Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia. (dda)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

NASIONAL

Virus Corona Mewabah, Jokowi Diminta Tutup Akses dari China

Published

on

Anggota DPD RI, Fahira Idris.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Cepatnya penyebaran virus corona mendapat perhatian serius dari pemerintah Indonesia.

Anggota DPD RI Fahira Idris menyarankan agar pemerintah menutup sementara semua penerbangan dari dan menuju semua China.

“Baiknya untuk sementara pemerintah segara menutup penerbangan dari dan menuju seluruh wilayah China, tidak hanya yang dari dan menuju Wuhan, sampai penyebaran virus ini benar-benar bisa ditangani,” ujar Fahira, Senin (27/1/2020).

“Mau tidak mau langkah ini secepatnya harus kita tempuh sebagai langkah preventif untuk menangkal jangan sampai terjadi perpindahan virus ke Indonesia. Kita harus melihat kasus virus carona ini murni sebagai bencana sehingga usulan kebijakan penutupan penerbangan dari dan ke China tidak ditafsirkan macam-macam apalagi menimbulkan perselisihan,” tuturnya menambahkan.

Menurut Fahira, kemampuan dan kecepatan pemerintah China untuk menghentikan penyebaran virus carona yang dalam beberapa hari ini begitu memperihatinkan menjadi kunci agar penyebaran virus ini tidak meluas secara global.

Artinya, jika semakin banyak provinsi atau kota di China yang terinfeksi maka potensi penyebaran virus ini secara global kemungkinan besar juga akan semakin cepat.

Potensi meluasnya penyebaran virus ini besar karena telah terkonfirmasi penularan virus dapat terjadi dari manusia ke manusia atau dapat ditularkan melalui kontak manusia.

Untuk itu, lanjut Fahira, dirinya berharap Presiden Joko Widodo segera memerintah kementerian terkait (Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan) dan lembaga terkaitnya segera berkoordinasi untuk segera mengeluarkan kebijakan menutup sementara semua penerbangan dari dan menuju seluruh wilayah China.

“Sekali lagi ini untuk hanya sementara. Setelah semuanya kembali kondusif, penerbangan dari dan ke China harus dibuka kembali. Hal penting lainnya yang juga harus mendapat perhatian adalah pemerintah mencari solusi bagi WNI yang ada China terutama di Wuhan. Sedapat mungkin mereka harus dievakuasi ke luar Wuhan,” sebut Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI ini.

Saat ini virus corona yang diduga kuat berasal dari Wuhan, China tengah menjadi perhatian masyarakat internasional. Virus dengan karakteristik mirip SARS dan memiliki risiko kematian ini telah menyebar ke berbagai negara.

Indonesia sendiri, melalui Kementerian Perhubungan telah menutup semua penerbangan dari dan menuju Wuhan. Di China sendiri, saat ini pemerintah China telah menutup akses dari dan ke 13 kota yang dihuni sekitar 41 juta orang secara total pada Jumat (24/1/2020). (rep)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

NASIONAL

Pemerintah Didesak Jalankan Permintaan Ombudsman soal Larangan Pekerja China Masuk

Published

on

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Pemerintah memiling tanggung jawab penuh dalam melindungi warga negaranya dari segala ancaman. Termasuk ancaman wabah virus corona yang menyebabkan pnemonia akut.

Atas alasan itu, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mendukung permintaan dari Ombudsman RI untuk melarang pekerja dan wisayawan asal China masuk ke Indonesia

“Pemerintah RI penting segera laksanakan keputusan Ombudsman RI; melarang pekerja asal China dan wisatawan dari China masuk ke Indonesia,” tegasnya.

Permintaan ini sebelumnya disampaikan oleh anggota Ombudsman RI La Ode Ida. Dia meminta agar pemerintah membuat aturan mengenai pekerja asal tiongkok.

Baginya, perlindungan terhadap nyawa warga negara lebih utama ketimbang investasi yang menyerap tenaga kerja,

“Pemerintah punya kewajiban melindungi warga dari bahaya kontaminasi virus yang kemungkinan dibawa oleh pekerja dan wisatawan,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (26/1).

Lebih lanjut, Hidayat Nur Wahid juga meminta pemerintah segera melakukan evakuasi terhadap WNI yang masih berada di China, khususnya di Wuhan.

“Segera evakuasi WNI di Wuhan dan lain lainnya,” tutup politisi PKS itu. (kon)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

NASIONAL

TNI Pastikan Kapal China Tinggalkan Natuna

Published

on

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI, Yudo Margono.

Adilmakmur.co.id, Batam – Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono memastikan kapal China sudah meninggalkan wilayah ZEE Indonesia di Kabupaten Natuna Kepulauan Riau.

“Dari hasil patroli udara maritim jam 14.00 WIB dan dari komandan KRI yang telah menghalau kapal China yang ada di wilayah Indonesia. Posisi hari ini sudah di luar ZEE, di luar Natuna,” kata dia kepada awak media di Natuna, Kepri, Minggu (12/1/2019).

Ia menyatakan perlu melakukan penegasan untuk meluruskan berita simpang siur yang beredar di masyarakat.

Berdasarkan pemantauan dari layar Puskodal, menunjukkan kapal-kapal China telah ke luar dari ZEE Indonesia. Informasi itu ditindaklanjuti awak pesawat Boeing 737 yang diminta cek langsung dan hasilnya, kapal asing itu sudah berada di luar 200 mill, batas terluar ZEE.

Kondisi di Natuna hanya bisa dikonfirmasi melalui deteksi yang dilakukan pesawat Boeing 737 dan KRI yang langsung mengusir kapal China di perairan.

Ia mengatakan deteksi dilakukan dari udara melalui Boeing yang bekerja sama dengan KRI yang bertugas mengusir.

Selanjutnya, KRI dan pesawat terus akan menjaga perairan ZEE Indonesia.

“Tujuh KRI akan operasi rutin setiap hari, harus ada unsur yang jaga supaya tidak kembali masuk,” kata dia.

Kapal RI akan bergantian patroli ZEE Indonesia.

Hasil pemantauan Puskodal dilanjutkan menggunakan pesawat dan kemudian ditindaklanjuti KRI.

Penjagaan akan dilakukan terus menerus selama 24 jam dalam sehari.

KRI yang siaga ada 7, begitu 3 KRI masuk untuk pengisian bahan bakar dan pembekalan ulang, maka 4 KRI akan keluar. Hal itu dilakukan agar tidak ada kekosongan penjagaan.

“Tidak ada batas waktu. Operasi sepanjang tahun menjaga perairan kita di Natuna,” kata dia. (pra)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending