Connect with us

FINANSIAL

Kenaikan Harga Cabai Merah Salah Satu Penyebab Inflasi di Jambi

Published

on

Pada Juli 2019 Jambi mengalami inflasi sebesar 0,48 persen dengan laju inflasi tahun kalender sebesar 2,03 persen.

Adilmakmur.co.id, Jambi – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi mencatat komoditas utama yang memberikan andil terhadap terjadinya inflasi Kota Jambi pada Juli 2019 antara lain adalah cabai merah, cabai rawit, daging ayam ras.

Selain itu, tarif angkutan udara, biaya bimbingan belajar, harga apel, ikan kembung, sekolah menengah pertama, semangka dan akademi/perguruan tinggi.

Kepala BPS Provinsi Jambi, Dadang Hardiawan di Jambi Kamis (1/8/2019), mengatakan pada Juli 2019 Jambi mengalami inflasi sebesar 0,48 persen dengan laju inflasi tahun kalender sebesar 2,03 persen.

Inflasi di Kota Jambi terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada lima kelompok pengeluaran yaitu kelompok bahan makanan sebesar 1,56 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,10 persen, kelompok sandang 0,53 persen, pendidikan, rekreasi dan olahraga 1,78 persen serta kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan 0,05 persen.

Dalam pembentukan inflasi Kota Jambi sebesar 0,48 persen, andil terbesar adalah dari kelompok bahan makanan sebesar 0,3656 persen, pendidikan, rekreasi, dan olahraga 0,1295 persen, sandang 0,0331 persen serta kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,0183 persen.

Dadang juga menjelaskan kelompok bahan makanan pada Juli lalu mengalami inflasi sebesar 1,56 persen atau terjadi kenaikan indeks harga dari 134,36 pada Juni menjadi 136,45 pada Juli 2019.

Kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau pada Juli mengalami inflasi 0,10 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 146,92 pada Juni menjadi 147,07 pada Juli, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar pada Juli mengalami deflasi 0,22 persen atau terjadi penurunan indeks dari 138,84 pada Juni menjadi 138,54 pada Juli 2019.

“Pada kelompok sandang mengalami inflasi sebesar 0,53 persen, atau terjadi kenaikan indeks dari 113,83, kemudian pada Juli 2019 kelompok kesehatan mengalami deflasi sebesar 0,57 persen atau mengalami penurunan indeks dari 130,82 pada Juni menjadi 130,08 pada Juli,” katanya.

Kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga juga mengalami inflasi sebesar 1,78 persen atau mengalami kenaikan indeks yaitu dari 131,74 pada Juni menjadi 134,08 pada Juli 2019 dan kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan pada Juli mengalami inflasi sebesar 0,05 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 140,83 pada Juni menjadi 140,90 pada Juli. (nan)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

FINANSIAL

Wamenkeu Sebut Kesenjangan Pendapatan Antargender Perlu Diperbaiki

Published

on

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara.
Adilmakmur.co.id, Jakarta – Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebutkan bahwa Indonesia memiliki pekerjaan rumah (PR) terkait kesenjangan pendapatan antargender atau laki-laki dan perempuan sehingga perlu ada perbaikan.

Suahasil mengatakan kesenjangan tersebut tampak dari pengeluaran per kapita laki-laki pada 2018 sebesar Rp15,5 juta per tahun atau lebih tinggi dibandingkan perempuan yaitu Rp9 juta per tahun.

“Ini menunjukkan adanya gap yaitu gaji antara laki-laki dan perempuan,” katanya dalam acara Summit on Girls di Balai Kartini Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Menurutnya, pengkajian terhadap pendapatan antargender tersebut cukup pantas untuk dilakukan sebab saat ini peran perempuan terhadap seluruh aspek bermasyarakat seperti sektor pendidikan dan pekerjaan sudah mulai meningkat.

Hal tersebut tercermin pada persentase perempuan terhadap penyaluran beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang setiap tahun semakin meningkat yaitu mulai 2013 sebesar 47 persen dan 2019 mencapai 52 persen dari total penerima.

“Kalau kita lihat data LPDP di periode-periode pertama penerimaannya didominasi laki-laki tapi sekarang perempuan semakin banyak,” ujarnya.

Akses perempuan pada pendidikan juga membaik jika dilihat dari nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) 2018 yang menunjukkan perempuan di tingkat SMA sederajat sebanyak 81,06 persen atau lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang sebesar 80,33 persen.

Selain itu, permasalahan pembangunan manusia menurut kesetaraan gender di Indonesia turut mulai mengalami perbaikan yakni tercermin dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada 2018 berada di posisi 90,99 dari skala 0-100.

Indeks tersebut naik sebanyak 0,03 poin persentase dari tahun sebelumnya, serta jika IPG mendekati 100 adalah indikasi bahwa semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

“Kita cukup senang melihat beberapa indeks pembangunan terutama yang berfokus pada gender ada perbaikan,” ujarnya.

Tak hanya itu, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indonesia juga menandakan adanya perbaikan yakni berada di posisi 72,10 dari skala 0-100 pada 2018 atau naik 0,36 poin persentase dari tahun sebelumnya yaitu 71,74 poin.

Suahasil menuturkan data tersebut mengindikasikan bahwa perempuan Indonesia semakin menunjukkan perannya dalam pembangunan yaitu terbukti dari 17,32 persen keterwakilan perempuan dalam parlemen, serta 47 persen dalam kepemimpinan profesional.

Di sisi lain, di Indonesia masih terdapat kesenjangan gender seperti laporan BPS yang mencatat bahwa pada 2018 IPM laki-laki mencapai 75,43 atau berstatus tinggi, sedangkan IPM perempuan hanya mencapai 68,63 atau berstatus sedang.

Suahasil menuturkan kesenjangan tersebut terjadi akibat adanya stigma yang sudah menjamur di masyarakat seperti peran perempuan harus di rumah dan tidak pantas untuk bekerja merupakan pemikiran yang perlu dibuang.

Menurut Suahasil, hal tersebut wajib dilakukan sebab jika laki-laki dan perempuan memang memiliki kualitas yang sama baiknya, maka seharusnya mendapatkan kesempatan dan besaran gaji yang adil.

Oleh sebab itu, pemerintah akan terus berupaya menghilangkan celah antara perempuan dan laki-laki dengan melibatkan kedua gender tersebut dalam seluruh kegiatan dan kebijakan pembangunan Indonesia.

“Jangan pernah lelah untuk mengampanyekan kesetaraan gender baik bagi perempuan dan laki-laki, di-mainstream-kan ke kebijakan dan kegiatan kita dari semua kementerian dan semua proses pembangunan Indonesia,” katanya. (afh)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

FINANSIAL

Saham Bank Mandiri Naik Seiring Penunjukan Direksi dan Komisaris Baru

Published

on

Direktur Utama Bank Mandiri Royke Tumilaar (ketiga kiri) berfoto bersama dengan jajaran direksi Bank Mandiri usai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa di Jakarta, Senin (9/12/19).
Adilmakmur.co.id, Jakarta – Harga saham Bank Mandiri naik seiring penunjukan sejumlah direksi dan komisaris baru di bank plat merah tersebut pada Senin sore (9/12/2019).

Pada penutupan perdagangan saham hari ini, saham perusahaan berkode emiten BMRI tersebut ditutup naik 75 poin atau 1,05 persen ke posisi Rp7.250.

Dalam sepekan terakhir, performa saham BMRI secara akumulatif meningkat 2,11 persen. Sedangkan dalam sebulan dan tiga bulan terakhir, saham BMRI masing-masing naik 2,84 persen dan 3,94 persen.

Frekuensi perdagangan saham BMRI hari ini tercatat sebanyak 5.113 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 36,05 juta lembar saham senilai Rp261,35 miliar.

Harga saham BMRI saat ini naik hampir 11 kali lipat dibandingkan harga saat Penawaran Umum Perdana (IPO) Rp675 pada 2003 lalu.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) awal pekan ini memutuskan untuk mengangkat Direktur Corporate Banking Bank Mandiri Royke Tumilaar sebagai Direktur Utama.

Dalam rapat, disepakati juga pengangkatan Silvano Rumantir sebagai Direktur Keuangan dan Strategi. Bankir muda yang juga merupakan talenta internal Bank Mandiri itu memiliki pengalaman yang mumpuni di sektor keuangan sehingga dapat memacu lebih kencang pengembangan bisnis perseroan.

Untuk menjaga dinamika ekonomi serta melihat berbagai peluang di tengah ketatnya kondisi perekonomian global, pemegang saham mengangkat Chairman Mandiri Institute yang juga Menteri Keuangan periode 2013-2014, Muhamad Chatib Basri, sebagai Wakil Komisaris Utama.

Pemegang saham sepakat mengangkat Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo sebagai Komisaris Utama. Tiko yang sebelumnya menjabat Direktur Utama, akan memastikan seluruh corporate plan yang sudah dirancang dapat terealisasi dengan baik. Selain itu, Kartika Wirjoatmodjo juga akan memastikan rencana ekspansi regional perseroan berjalan dengan baik serta melakukan restrukturisasi kredit-kredit besar di BUMN.

Dengan demikian, susunan direksi perseroan menjadi sebagai berikut: Direktur Utama Royke Tumilaar, Wakil Direktur Utama Sulaiman Arif Arianto, Direktur Consumer & Retail Transaction Hery Gunardi, Direktur Manajemen Risiko Ahmad Siddik Badruddin, Direktur Information Technology Rico Usthavia Frans, Direktur Treasury, International Banking & SAM Darmawan Junaidi, Direktur Corporate Banking Alexandra Askandar, Direktur Kepatuhan dan SDM Agus Dwi Handaya, Direktur Hubungan Kelembagaan Donsuwan Simatupang, Direktur Commercial Banking Riduan, Direktur Keuangan dan Strategi Silvano Winston Rumantir serta Direktur Operation Panji Irawan.

Sedangkan susunan komisaris perseroan menjadi: Komisaris Utama Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Komisaris Utama Muhamad Chatib Basri, Komisaris Independen Mohamad Nasir, Komisaris Independen Robertus Bilitea, Komisaris Independen Makmur Keliat, Komisaris Ardan Adiperdana, Komisaris R. Widyo Pramono, dan Komisaris Rionald Silaban. (cit)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

FINANSIAL

Sri Mulyani Sebut Sistem Gaji ASN Perlu Dikaji Ulang

Published

on

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
Adilmakmur.co.id, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa sistem penggajian seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai dari pusat, daerah, hingga TNI/Polri perlu dilakukan pengkajian ulang sebab dianggap masih belum adil dan merata.

“Jadi memang ada level dari keseluruhan apa yang disebut tadi sistem penggajian di Indonesia yang memang perlu adanya suatu review yang cukup komprehensif,” katanya di Gedung Merah Putih KPK, Senin (9/12/2019).

Sri Mulyani mengatakan selama ini pihaknya mendapat banyak keluhan dari para pegawai pemerintahan yang memiliki kewenangan dan risiko sama namun gaji yang didapatkan berbeda, seperti Kepolisian RI dan Kejaksaan.

“Pertama tadi kepolisian dan kejaksaan di mana mereka selalu mengatakan ‘Gaji saya beda dengan KPK padahal kami sama-sama aparat penegak hukum’ seperti itu,” ujarnya.

Tak hanya itu, Sri Mulyani menuturkan ada gubernur dan beberapa kepala daerah yang selalu menanyakan rencana pemerintah untuk memperbaiki tunjangan jabatan dan gaji mereka.

“Kemarin saya kumpulkan kepala daerah dalam rangka penjelasan mengenai anggaran karena mereka selalu mengatakan mengenai tunjangan jabatan dan gaji yang belum diperbaiki,” katanya.

Selain itu, ia juga memikirkan para pengambil kebijakan atau regulator yang turut mengalami perbedaan gaji cukup signifikan dengan para pengelola aset negara padahal keduanya mengemban peran dan kerawanan yang sama.

Oleh sebab itu, Sri Mulyani akan bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk mengkaji ulang sistem penggajian pegawai tersebut.

Meski demikiran, kajian yang dilakukan tetap mempertimbangkan kemampuan anggaran negara yang dapat dialokasikan untuk menunjang kinerja para pegawai pemerintahan itu.

“Kita coba lakukan dengan Menpan RB dan melihat kemampuan keuangan negara, agar mampu membayarnya secara sustainable,” katanya.

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo mengusulkan agar pemerintah bisa mengadopsi sistem penggajian yang sama atau single salary system bagi setiap instansi dan lembaga sesuai dengan tingkat risiko dan wewenangnya.

“Honor-honor mulai dihilangkan, seperti hari ini gaji KPK enggak begitu tinggi tapi ke manapun enggak menerima apa-apa. Itu akan lebih baik,” kata Agus saat ditemui di tempat yang sama. (ast)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending