Connect with us

JAKARTA

Anies Perkarakan Bus Transjakarta Rongsok Era Jokowi-Ahok

Published

on

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Pembelian 483 unit bus Transjakarta yang dilaksanakan pada tahun 2013, atau era Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama memimpin Pemprov DKI Jakarta, akhirnya kembali masuk pengadilan.

Pasalnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal menggugat perusahaan penyedia pengadaan bus Transjakarta untuk mengembalikan uang muka pembelian sebesar Rp 110 miliar.

“Ditindaklanjuti dibawa ke ranah hukum untuk pengembalian 20 persen uang muka yang sudah diterima,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, Sabtu (27/7/2019).

Syafrin mengatakan, langkah hukum yang diambil Pemprov DKI ini berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Syafrin menyebut Pemprov DKI sudah menyetor uang muka sekitar Rp 110 miliar untuk pengadaan bus.

Nominal tersebut harus dikembalikan oleh pihak ketiga, dalam hal ini adalah sejumlah perusahaan yang sempat memenangkan lelang tender pengadaan bus Transjakarta. Pasalnya, perjanjian pengadaan dengan pihak ketiga telah dinyatakan batal demi hukum.

“Kita diminta untuk meminta kepada para pihak ketiga untuk mengembalikan uang muka yang sudah disetorkan, yang sudah ditarik oleh mereka,” ujar Syafrin.

Sayangnya, dia belum memberikan penjelasan lebih lanjut pihak perusahaan mana saja yang akan digugat. Begitu juga melalui institusi mana gugatan dilayangkan, dia belum memberi kepastian.

“Kami sudah menyampaikan surat ke Biro Hukum. Sedang dalam proses. Saya belum dapat laporannya ada berapa tergugat,” tutup Syafrin.

Saat ini, bus-bus hasil pengadaan bermasalah tersebut saat ini hanya menjadi ‘sampah’. Stiker-stiker hijau dengan klir tulisan hitam bertebaran di depan kaca-kaca barisan bus Transjakarta yang teronggok pada lahan di depan Rumah Sakit Karya Bakti Pertiwi, Jalan Raya Dramaga, Bogor.

Salah satu stiker itu bertuliskan keterangan yang intinya bus-bus tersebut adalah aset-aset perusahaan yang sempat pengadaan bus Transjakarta tapi kini sedang pailit.

Diketahui, lelang bus Transjakarta periode 2013 bernilai setengah triliun rupiah lebih pada era pemerintahan Jokowi-Ahok ini memang berakhir sengkarut.

Bahkan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta saat itu, Udar Pristono harus dipenjara, karena tendernya diwarnai persekongkolan antar perusahaan penyedia bus. (*)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

JAKARTA

Gubernur Anies Ajak Depok-Bekasi Maju Bersama Meski Beda Provinsi

Published

on

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengaku heran dengan adanya keinginan Depok dan Bekasi, Jawa Barat bergabung dengan DKI Jakarta, mengajak kedua kota tersebut untuk maju bersama kendati berbeda provinsi.

“Baiknya bagaimana ya? Kenapa pada ingin gabung? Kita maju bersama ya kita?” kata Anies di Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Anies menyebut, meski berbeda provinsi, saat ini secara perekonomian kawasan Depok dan Bekasi sudah terintegrasi dengan Jakarta dan hanya dibedakan oleh letak administratifnya saja.

“Bahkan kami juga di Jakarta ketika menentukan upah sektoral, itu melihat kesamaan antarwilayah untuk membuat sektor-sektor itu memiliki upaya yang sama. Kita ini adalah sama-sama penyelenggara negara, hanya dalam administrasi pemerintahan dibagi dengan nama berbeda. Satu namanya Provinsi Banten, satu di DKI dan satu Provinsi Jawa Barat,” kata Anies.

Karenanya, kata Anies, bagi Jakarta, mendukung program pembangunan di Tangerang dan Bekasi merupakan bagian dari pihaknya menunaikan kewajiban sama-sama sebagai penyelenggara negara.

Adapun kepastian bergabungnya Bekasi dan Depok ke Jakarta, ucap Anies, ada di tangan Pemerintah Pusat dan pihak Pemprov DKI Jakarta akan taat.

“Apabila Pemerintah Pusat memutuskan ada perubahan dalam pembagian tata pemerintahan, kami akan taat. Apabila Pemerintah Pusat merasa ini tetap seperti sekarang, kami juga taat. Bagi kami tidak perlu beropini, karena itu keputusannya bukan wewenang DKI. Tapi kalau sebagai proses, silakan saja. Saya tidak bisa menganjurkan, saya juga tidak bisa melarang,” tutur Anies menambahkan.

Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengklaim kotanya lebih cocok masuk ke Jakarta dengan nama Jakarta Tenggara apabila Provinsi Bogor Raya terbentuk. Menurutnya, sebagian besar warga Kota Bekasi setuju jika bergabung dengan Jakarta.

“Kalau dijajak pendapat pasti 60, 70, 80 persenlah pasti, karena DKI kan punya support yang luar biasa. Tapi kemarin saya baca di medsos, ya karena DKI mau menguasai (TPST) Bantargebang. Apa yang dikuasai? Orang di sana dia, TPA juga milik dia kok bukan punya kita, kecuali nggak ada yang dikuasai apalagi dalam satu kesatuan antardaerah, satu kesatuan nasional kan NKRI,” ujar Rahmat Effendi di kantornya, Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Senin (19/8/2019). (ric)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAKARTA

Gubernur Anies Menghormati Hasil Gugatan Uji Materiil Perda PKL Tanahabang

Published

on

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Menyusul putusan Mahkamah Agung yang memenangkan gugatan uji materiil terhadap Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta yang menjadi dasar penggunaan trotoar Jalan Jatibaru Tanahabang untuk pedagang kaki lima (PKL), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapinya dengan hormat.

“Kami hormati, karena kan itu putusan pengadilan,” kata Anies, di Jakarta, Kamis (15/8/2019).

Adapun perda yang dipersoalkan dalam uji materi itu adalah pasal 25 ayat 1 Perda DKI Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang memperbolehkan penggunaan jalan sebagai tempat usaha pedagang kaki lima atau PKL.

Mahkamah Agung akhirnya mengabulkan uji materi terhadap pasal 25 ayat 1 Perda DKI Nomor 8 Tahun 2007 yang menjadi dasar gubernur untuk menutup Jalan Jatibaru, Tanahabang, Jakarta Pusat, agar PKL bisa berjualan di atasnya.

“Kita akan lihat cara implementasinya seperti apa. Kita lihat nanti apa direlokasi atau tidak,” ujar Anies.

Proses penutupan jalan ini sempat menjadi polemik dan menuai protes mulai dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya hingga para sopir angkot. Anies akhirnya membuka Jalan Jatibaru setelah menyelesaikan pembangunan skybridge pada Oktober 2018.

William Aditya Sarana sebagai penggugat mengatakan putusan MA itu adalah pukulan keras bagi Anies, agar dapat menertibkan pedagang yang selama ini berjualan di trotoar dan jalan, tidak hanya di Tanahabang.

“Harapan saya Gubernur DKI Jakarta tidak bisa lagi berlindung di balik pasal ini,” ujarnya.

Menurut William yang juga caleg PSI itu, penggunaan jalan untuk lapak usaha PKL merugikan kepentingan umum yang jauh lebih besar, yaitu para pejalan kaki dan kendaraan umum. Selain itu, membiarkan PKL berjualan di jalan dan trotoar dianggap sama dengan menumbuhkan premanisme. (bds)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAKARTA

Anies Temui Presiden Jokowi, Bahas Transportasi Jakarta

Published

on

Gubernur Jakarta, Anies Baswedan.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui Presiden Joko Widodo untuk membahas integrasi transportasi di Ibu Kota Jakarta.

“Tadi pertemuan dengan Pak Presiden melaporkan perkembangan tentang proses integrasi transportasi di Jakarta. Langkah-langkah yang sudah kita lakukan, kami up date ke Presiden,” kata Anies di depan Wisma Negara dalam kompleks istana kepresidenan Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Selain integrasi transportasi, Presiden Joko Widodo dan Anies Baswedan juga membicarakan soal pelaksanaan balap mobil Formula E yang rencananya dilaksanakan pada 2020.

“Beliau memberikan dukungan dan apresiasi, dan Insya Allah akan kami finalisasikan, serta tadi menceritakan prosesnya, kemudian juga dampak-dampak perekonomiannya karena dari kegiatan ini kita akan bisa menggerakkan perekonomian Jakarta dengan efek yang cukup besar,” ungkap Anies yang membawa sejumlah map berisi dokumen balap mobil Formula E.

Balap mobil Formula E adalah kompetisi balap mobil single-seater seperti Formula 1, namun hanya menggunakan mobil yang menggunakan mesin bertenaga listrik sehingga lebih ramah lingkungan.

Formula E pertama kali mengaspal pada September 2014 di Beijing, China. Saat ini Formula E sedang menjalankan musim kelimanya dan sebagian besar balapan Formula E diadakan di sirkuit jalan raya. Tiap sirkuit Formula E biasanya memiliki panjang sekitar 2-3 km.

Balapan yang akan diselenggarakan di Jakarta pada tahun 2020, juga akan diadakan di jalan raya, namun belum diketahui jalanan mana di Jakarta yang akan menjadi sirkuit Formula E.

“Tadi saya tunjukkan hasil-hasil studi dari tim Formula E yang mereka sudah melakukan studi tentang pasar, termasuk efek pasar dan sekaligus hasil studi mereka tentang rute yang akan digunakan,” ungkap Anies.

Namun Anies enggan mengungkapkan rute balap jalan raya Formula E saat ini.

“Nah, belum bisa diumumkan (rutenya), karena memang harus dibicarakan final dengan tim di Formula E. Tapi tadi saya melaporkan itu (ke Presiden) dan Presiden berikan dukungan, pemerintah pusat akan memfasilitai karena nanti akan ada kendaraan-kendaraan formula yang masuk ke sini harus ada soal cukainya, soal imigrasinya, dan lain-lain,” tambah Anies.

Anies juga membantah membahas soal posisi wakil gubernur DKI Jakarta yang kosong sekitar satu tahun setelah ditinggalkan Sandiaga Uno.

“Tidak ada bicara (wagub DKI). Jadi kita banyak bicara tentang transportasi, banyaknya soal itu dan Formula E. Kita ngobrol tentang Formula E karena beliau punya banyak pengalaman terkait dengan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan flobal seperti ini, tadi ngobrol tentang pengalaman beliau soal ini,” jelas Anies.

Anies Baswedan mengumumkan lewat akun Instagramnya pada 14 Juli 2019 bahwa tim dari Formula E sudah melakukan telaah lapangan pada 8-9 Juli 2019 hingga disepakati bahwa Jakarta layak menggelar balapan pada 2020. (dln)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending