Connect with us

POLITIK

Prabowo-Megawati Bertemu, Mardani Anggap Wajar Koalisi Jokowi Kecewa

Published

on

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai wajar bila partai pendukung Jokowi bereaksi soal pertemuan Prabowo-Megawati. Sebab ada peluang koalisi Jokowi kecewa dengan ‘pembagian kue.’

“Pernyataan Pak Moeldoko bisa jadi mengisyaratkan ada pergeseran sikap Pak Jokowi. Merangkul Gerindra misalnya. Padahal, koalisi KIK sudah cukup gemuk. Jadi wajar jika Nasdem dan beberapa partai lain bereaksi saat ada pertemuan Pak Jokowi dan Bu Mega dengan Pak Prabowo,” kata Mardani saat dihubungi, Jumat 26 Juli 2019.

Menurutnya, parpol dan para penggiat demokrasi akan mendukung PKS untuk tetap menjadi oposisi. Ia yakin akan banyak pihak yang bersama dengan PKS. “Belum lagi peluang koalisi Pak Jokowi yang kecewa dengan pembagian kue,” kata Mardani.

Meski begitu, ia memahami semua partai punya kebebasan memutuskan langkah politik masing-masing. Ia pribadi selalu berpendapat, koalisi pendukung Prabowo sesuai etika dan logika publik menjadi oposisi.

“PKS insya allah istiqomah. Walau keputusan akhir ada di Musyawarah Majelis Syuro. Demokrasi yang sehat memerlukan oposisi yang kuat,” kata Mardani.

Dari kubu Nasdem, Sekretaris Jenderal Nasdem Johnny G Plate membantah ada keretakan hubungan antara Ketua Umumnya Surya Paloh dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Isu keretakan ini karena adanya pertemuan Paloh dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menandingi pertemuan Prabowo-Megawati.

Pertemuan Surya Paloh dan Anies Baswedan sudah lama direncanakan. Ia menjelaskan Anies dan Surya sempat tak sengaja bertemu saat akan mengantar Jokowi berangkat ke luar negeri. Menurutnya, mereka memang sudah lama tak bertemu. Dan, kesempatan bertemu baru ada bersamaan dengan waktu pertemuan Prabowo-Megawati.

Ia memastikan hubungan antara Megawati dan Paloh maupun dengan koalisi Indonesia kerja tetap baik. Adapun sebab Megawati tak hadir dalam pertemuan empat ketua umum koalisi Jokowi di kantor DPP Nasdem karena sedang berada di luar kota. Demikia, seperti dikutip Viva.co.id. (*)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

POLITIK

Bawaslu Mengingatkan Politisi Lagi, Regulasi Larang Politik Uang

Published

on

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Abhan. (Foto : bawaslu.go.id)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah (Pilkada) telah melarang politik uang.

Namun  pada praktiknya penegakan aturan tersebut masih terkendala di lapangan. Hal itu disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Abhan, melalui keterangan tertulisnya, Jumat (3/7/2020).

“Penegakan hukumnya agak repot ada kendala,” kata Abhan.

Menurut Abhan, UU Pilkada menyebutkan larangan praktik politik uang berlaku di sepanjang tahapan. Tidak hanya sebatas tahapan kampanye, masa tenang, maupun hari H pencoblosan.

Hukuman atas praktik ini bisa dijatuhkan pada siapapun pihak yang terlibat, tidak hanya pemberi, melainkan juga penerima.

Hal itulah yang menurut Abhan justru menjadi kendala dalam penegakan aturan.

Sebab, seandainya penerima politik uang melaporkan pihak pemberi, penerima juga bisa dikenai sanksi.

Untuk itu, sulit membuktikan praktik politik uang karena minimnya saksi.

“Saksi penerima itu ternyata susah. Karena orang tidak akan mau menjadi saksi sebagai pelapor karena dia sendiri akan kena sanksi sebagai pihak penerima,” urainya.

Ia menambahkan, sanksi yang dapat dikenakan pada pihak yang terbukti terlibat politik uang bisa berupa pidana maupun sanksi administrasi.

Sebelumnya, Komisioner Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin mengatakan, politik dan netralitas aparatur sipil negara (ASN) masuk dalam indeks kerawanan dalam Pilkada 2020.

“Saya mau konfirmasi indeks kerawanan kita untuk pilkada besok, ini yang paling dikhawatirkan dan kita ambil dari semua data daerah yang pilkada itu soal politik uang dan netralitas ASN” katanya.

Afifuddin mengungkapkan, pihaknya sudah mengumpulkan berbagai data dari daerah terkait pelaksanaan Pilkada 2020.

Dari data yang dikumpulkan tersebut, sebanyak 369 data terkait kemungkinan adanya ASN yang tak netral saat pelaksanaan pilkada akhirnya diberikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Sedangkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M.Tito Karnavian meminta semua pihak mempertimbangkan sarannya untuk melaksanakan pilkada asimetris.

“Saya sarankan pilkada asimetris mungkin perlu dipertimbangkan, bukan sesuatu yang aneh, kita tak perlu alergi. Pendapat saya karena ada juga sekarang daerah-daerah yang tidak lakukan pemilihan langsung,” kata Tito.

“Contoh Yogya karena keistimewaannya maka Sri Sultan jadi Gubernur tanpa dipilih langsung rakyat. Kita lihat juga di DKI, wali kota, bupati Kepuluan Seribu dipilih Gubernur jadi dia tak ada beban untuk balikkan modal. Jadi asimetris itu sudah terjadi,” ujarnya. (inf)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Sangat Mendesak, Bawaslu Harap Anggaran Pilkada 2020 Segera Cair

Published

on

Sekjen Bawaslu RI, Gunawan Suswantoro. (Foto : Suara.com)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Gunawan Suswantoro, mengharapkan anggaran pilkada 2020 harus diselesaikan sampai 15 Juli 2020.

“Harapan saya seluruh pemerintah daerah menstransfer anggaran pilkada kepada bawaslu kabupaten kota 100 persen maksimal pada 15 Juli 2020,” ujar Gunawan melalui keterangannya, Minggu (5/7/2020).

Menurut Gunawan, kesiapan anggaran sangat penting agar pengawasan tahapan pilkada berjalan sesuai harapan.

Ia menambahkan, jika pemerintah daerah tidak menstranfer anggaran seratus persen pada batas waktu yang ditentukan, maka bawaslu akan berkordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memerintahkan pemda segera mencairkan seluruh anggaran pilkada.

“Kita menyadari pandemi Covid-19 sangat berdampak pada tahapan pilkada dan protokol kesehatan nantinya harus tetap menjadi prioritas dalam berbagai tahapan pilkada termasuk saat pencoblosan karena keselamatan adalah hukum tertinggi,” urainya.

Sedangkan Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung Candra Wansah mengatakan, kedatangan beliau untuk memastikan dan mengecek anggaran yang sudah di transfer oleh pemerintah kota Bandar Lampung

“Terutama di kota Bandar Lampung telah kami laporkan terkait dengan dana pilkada ang telah di kucurkan pemerintah daerah. Di kota Bandar Lampung belum sampai 60 persen baru hanya 37 persen angaran yang ditransfer,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian meminta pemerintah daerah yang menggelar Pilkada 2020 segera mencairkan seluruh anggaran pilkada, mengingat tahapan pilkada akan terus berlanjut.

“Paling lambat minggu depan harus sudah dicairkan, karena mulai 15 Juli nanti sudah mulai dilaksanakan tahapan pemutakhiran data oleh KPU di daerah masing-masing,” katanya

Tito menegaskan anggaran untuk Pilkada 2020 telah ditransfer oleh Kementerian Keuangan, totalnya sekitar Rp960 miliar untuk KPU, dan sekitar Rp457 miliar untuk Bawaslu. (pub)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Menko Polhukam Tegaskan Pemerintah Tolak Pancasila Jadi Trisila

Published

on

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD. (Foto : Instagram @mohmahfudmd)

Adilmakmur.co.id, Surabaya – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah telah menunda pembahasan Rencana Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Pemerintah menolak penafsiran Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila, apalagi penafsiran dalam satu undang-undang.

Mahfud menyebutkan DPR harus lebih dulu membahas ulang RUU itu bersama masyarakat. Sebab, RUU itu telah menuai gejolak polemik di tengah masyarakat.

“Pemerintah sudah menyatakan harus dibahas kembali bersama masyarakat oleh DPR dulu,” kata Mahfud di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu (5/5/2020).

Mahfud MD mengatakan pemerintah secara tegas menolak beberapa materi yang ada pada RUU HIP. Seperti halnya terkait tafsir Pancasila, lalu tak disertakannya TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang larangan ajaran komunisme, marxisme dan leninisme.

“Pemerintah menolak seluruh materi yang berkaitan dengan tafsir Pancasila. Menolak Trisila, Ekasila, sebagai perasannya, menolak tidak masuknya TAP MPR dan tafsir-tafsir Pancasila di berbagai bidang,” ujarnya.

Pancasila, kata Mahfud tidak boleh lagi ditafsirkan ke dalam sebuah undang-undang. Sebab, Pancasila sudah jadi dasar undang-undang yang ada dalam segala bidang.

“Pancasila difasirkan di banyak Undang-undang. Undang-undang ekonomi tafsir Pancasila, pendidikan tafsir Pancasila. Tidak boleh ditafsirkan dalam satu Undang-undang,” ujarnya.

Saat ini, kata Mahfud, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dan berbagai ormas lainnya khawatir jika RUU HIP disahkan maka komunisme akan bangkit lagi.

“Itu sama dengan pemerintah (kekhawatirannya). Karena di dalam RUU yang asli diajukan, tidak ada TAP MPRS No. 25 Tahun 1966. Padahal itu yang menghalangi komunis. Kok itu tidak dipasang,” ujarnya.

Kegelisahan itu pun, menurut Mahfud sama halnya yang dirasakan pihaknya. Pemerintah pun tak mau jika pancasila diselewengkan dan diperas menjadi eka atau trisila.

“Dan ditafsirkan lagi Pancasila, lalu diselewengkan dari aslinya. Dijadikan Trisila atau Ekasila, padahal aslinya ada lima, panca. Bukan tri, bukan eka. Itu yang dikhawatirkan. Pemerintah merespons itu dan setuju dengan itu (kekhawatirannya),” katanya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini melanjutkan, pemerintah telah menunda pembahasan RUU HIP itu. Pihaknya akan mengirimkan tanggapan secara resmi ke DPR pada 20 Juli mendatang.

“Tanggal 16 Juni kita sudah umumkan ke pemerintah, kita harus sampaikan ke DPR. Tapi kalau tenggat waktu sampai 20 Juli pemerintah untuk menanggapi secara resmi.” kata dia. (pip)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending