Connect with us

POLITIK

Prabowo-Megawati Bertemu, Mardani Anggap Wajar Koalisi Jokowi Kecewa

Published

on

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera.

Indonesiaraya.co.id, Jakarta – Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai wajar bila partai pendukung Jokowi bereaksi soal pertemuan Prabowo-Megawati. Sebab ada peluang koalisi Jokowi kecewa dengan ‘pembagian kue.’

“Pernyataan Pak Moeldoko bisa jadi mengisyaratkan ada pergeseran sikap Pak Jokowi. Merangkul Gerindra misalnya. Padahal, koalisi KIK sudah cukup gemuk. Jadi wajar jika Nasdem dan beberapa partai lain bereaksi saat ada pertemuan Pak Jokowi dan Bu Mega dengan Pak Prabowo,” kata Mardani saat dihubungi, Jumat 26 Juli 2019.

Menurutnya, parpol dan para penggiat demokrasi akan mendukung PKS untuk tetap menjadi oposisi. Ia yakin akan banyak pihak yang bersama dengan PKS. “Belum lagi peluang koalisi Pak Jokowi yang kecewa dengan pembagian kue,” kata Mardani.

Meski begitu, ia memahami semua partai punya kebebasan memutuskan langkah politik masing-masing. Ia pribadi selalu berpendapat, koalisi pendukung Prabowo sesuai etika dan logika publik menjadi oposisi.

“PKS insya allah istiqomah. Walau keputusan akhir ada di Musyawarah Majelis Syuro. Demokrasi yang sehat memerlukan oposisi yang kuat,” kata Mardani.

Dari kubu Nasdem, Sekretaris Jenderal Nasdem Johnny G Plate membantah ada keretakan hubungan antara Ketua Umumnya Surya Paloh dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Isu keretakan ini karena adanya pertemuan Paloh dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menandingi pertemuan Prabowo-Megawati.

Pertemuan Surya Paloh dan Anies Baswedan sudah lama direncanakan. Ia menjelaskan Anies dan Surya sempat tak sengaja bertemu saat akan mengantar Jokowi berangkat ke luar negeri. Menurutnya, mereka memang sudah lama tak bertemu. Dan, kesempatan bertemu baru ada bersamaan dengan waktu pertemuan Prabowo-Megawati.

Ia memastikan hubungan antara Megawati dan Paloh maupun dengan koalisi Indonesia kerja tetap baik. Adapun sebab Megawati tak hadir dalam pertemuan empat ketua umum koalisi Jokowi di kantor DPP Nasdem karena sedang berada di luar kota. Demikia, seperti dikutip Viva.co.id. (*)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

Terima Kunjungan KPK, MPR Pesan Perhatikan Kasus Jiwasraya dan Asabri

Published

on

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan institusinya akan menyampaikan pesan kepada pimpinan KPK untuk memperhatikan kasus di PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau PT ASABRI.

Hal itu, menurut dia, akan disampaikan saat pimpinan MPR menerima kunjungan pimpinan KPK di Gedung MPR RI, Jakarta, Selasa (14/1/2019) siang.

“Kami akan mengingatkan KPK harus menaruh perhatian terhadap kasus yang berpotensi merugikan tidak saja keuangan negara, tetapi kepentingan masyarakat. Misalnya, soal Jiwasraya dan PT ASABRI,” kata Bamsoet.

Dalam kasus Jiwasraya, kata dia, meskipun sedang ditangani Kejaksaan Agung, tidak salah apabila KPK ikut memantau perkembangan proses hukum yang berjalan di Kejagung.

Bamsoet juga akan mendorong KPK menaruh perhatian pada Yayasan Dana Pensiun yang selama ini diduga oknum-oknumnya yang melakukan praktik yang sama seperti dalam kasus Jiwasraya dan ASABRI.

“Dalam hal penempatan dana-dana investasi yang mereka kelola tidak berdasarkan sifat kehati-hatian sebagaimana aturan UU yang berlaku,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa MPR akan menyampaikan pesan kepada pimpinan KPK yang baru untuk fokus pada permasalahan kasus korupsi yang menyangkut kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Selain itu, kata dia, yang terkait dengan tugas-tugas pokok yang diemban KPK dalam hal memberantas korupsi.

“Pasti juga nanti kami akan mengingatkan KPK harus memberikan perhatian terhadap kasus yang berpotensi merugikan tidak saja keuangan negara, tetapi kepentingan masyarakat,” katanya.

Bamsoet mengatakan bahwa kunjungan Pimpinan KPK ke MPR RI sudah diagendakan sebelum Tahun Baru 2020 dan intinya silaturahmi dengan pimpinan KPK yang baru. (ibl)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

FPKS Minta Pemerintah Cari Jalan Sistematis Persoalan di Natuna

Published

on

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Sukamta.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta meminta pemerintah mencari jalan keluar secara sistematis terkait persoalan di perairan Natuna Utara antara Indonesia dengan China.

“Kami mendorong agar DPR bersatu bersikap lebih lugas lagi untuk meminta pemerintah mencari jalan keluar secara sistematis,” kata Sukamta saat menyampaikan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Dia menilai, DPR dan pemerintah Indonesia harus benar-benar mengupayakan agar China benar-benar menghormati wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia.

Menurut dia, persoalan kedaulatan NKRI tidak bisa diabaikan dan tidak bisa dikompromikan dengan siapapun sehingga DPR dan pemerintah Indonesia harus mencari jalan keluar secara sistematis.

Dia berharap Pimpinan DPR RI mengkomunikasikan hal tersebut kepada Pemerintah Indonesia dan jangan hanya karena investasi China di dalam negeri lalu kita berkompromi dengan urusan kedaulatan.

“Pertemanan kita junjung tinggi namun kita tidak akan menghormati pihak yang melanggar kedaulatan,” ujarnya.

Selain itu Sukamta yang merupakan anggota Komisi I DPR RI tersebut menilai, banyak lembaga negara yang diberikan tugas mengatur keamanan laut namun semuanya belum terkoordinasi.

Dia menilai sangat baik kalau Indonesia punya UU tunggal yang mengatur keamanan laut, bukan seperti saat ini, banyak UU tetapi fungsinya tidak ada. (ibl)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Persiapan Nelayan ke Natuna, Mahfud : Masih Dirapatkan

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan persiapan nelayan nusantara melaut ke perairan Natuna, Kepulauan Riau, masih dirapatkan.

“Masih rapat, itu teknis saya enggak ikut. Itu rapat teknisnya,” katanya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Mantan Ketua Mahkamah Kostitusi itu juga menyebutkan rencananya meninjau Natuna dalam 1-2 hari ke depan.

“Besok saya mau ke Natuna,” kata Mahfud.

Berdasarkan informasi dari Humas Kemenko Polhukam, kunjungan Mahfud MD ke Natuna dijadwalkan pada 15-16 Januari 2020.

Sebelumnya, Mahfud mengatakan belum ada nelayan nusantara dari luar Natuna yang masuk ke perairan tersebut karena perlu persiapan yang matang.

“Disiapkan dulu, pengamananya gimana, rumahnya di mana, aturannya, yang masih mungkin terkendala operasionalnya karena ada permen KKP, atau bagaimana, itu kan harus diselesaikan dulu,” katanya.

Setidaknya 470 nelayan dari Pantura dikabarkan sudah mendaftar untuk mencari ikan guna meramaikan perairan Natuna yang belakangan ini memanas akibat ulah kapal Coast Guard China melanggar zona ekonomi eksklusif (ZEE).

Bahkan, nelayan-nelayan dari daerah lain se-Nusantara juga ikut, seperti dari Maluku, Makassar, hingga Papua.

Namun, belakangan muncul penolakan nelayan Natuna atas masuknya nelayan dari daerah lain dengan kapal dan peralatan lebih modern karena justru membuat nelayan lokal tersisih.

Ketua nelayan Desa Sepempang, Natuna, Hendri menyampaikan penolakan dikarenakan beberapa pertimbangan seperti, nelayan pantura menggunakan alat tangkap cantrang.

Kemudian, kata dia, nelayan pantura menggunakan kapal yang lebih besar dan peralatan tangkap modern.

“Kondisi ini juga akan menyebabkan nelayan lokal jauh tertinggal dan tersisih,” imbuhnya. (zuh)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending