Connect with us

JAKARTA

Polisi Tembak Polisi, IPW : Banyak Faktor Melatarbelakangi

Published

on

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menyebut cukup banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya kasus polisi menembak polisi, seperti yang terjadi di Depok, baru-baru ini.

“Kami menilai cukup banyak hal yang melatarbelakangi hingga puncaknya polisi tersebut tega menghabisi nyawa temannya dengan senjata api,” katanya, saat dihubungi Antara, di Jakarta, Jumat (26/7/2019)

Neta mengakui masih adanya sikap arogansi yang masih kental dalam budaya kepolisian Indonesia yang menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi.

Lalu, kata dia, beban kerja yang cukup berat, terutama dalam menjaga keamanan sepanjang Pemilu dan Pilpres di berbagai daerah yang kerap menjadi tekanan psikis.

Di sisi lain, Neta mengingatkan, ada persoalan akut yang melilit anggota Polri, terutama di jajaran bawah, yaitu persoalan rumah tangga akibat terbatasnya penghasilan sebagai polisi yang hidup di kota besar.

“Ini kerap menjadi tekanan tersendiri bagi anggota Polri dalam menjalankan tugas profesionalnya, dan ini pula yang kerap menjadi penyebab utama mudahnya emosi polisi jajaran bawah gampang meledak menjadi beringas dan sadis,” ungkapnya.

Tak heran, ia mengatakan jika dari tahun ke tahun terus terjadi kasus polisi tembak polisi, polisi yang berulah menjadi koboi kepada masyarakat, atau polisi bunuh diri dengan pistolnya sendiri.

Persoalan lain, kata dia, adalah gaya hidup hedonis yang kerap menimbulkan konflik antar teman, selain adanya tekanan atasan yang kerap memberikan target untuk pencapaian prestasi atasan itu sendiri.

Untuk kasus terbaru yang terjadi di Depok, Neta menilai pemicunya adalah persoalan sangat sepele yang menunjukkan arogansi dan tidak terkontrolnya emosi.

Senada, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Saputra sangat prihatin terjadinya insiden yang sebenarnya dipicu persoalan yang sangat sepele.

“(Pemicunya) sangat sepele. Saya berpikir kejiwaan oknum itu tidak normal, sangat emosional,” katanya.

Sebagaimana diwartakan, terjadi penembakan terhadap Bripka RE oleh Brigadir RT di Polsek Cimanggis, Depok, Kamis (25/7) malam, karena RT merasa kesal permintaannya tak dituruti korban RE.

Perselisihan bermula dari RE yang juga anggota Samsat Polda Metro Jaya mengamankan seorang pelaku tawuran berinisial FZ, pada Kamis malam.

Kemudian datang orangtua pelaku berinisial Z bersama dengan Brigadir RT ke Polsek Cimanggis, yang meminta dengan nada keras agar FZ dibina oleh orang tuanya.

Bripka RE menolak dengan nada keras sembari menjelaskan bahwa proses sedang berjalan. Brigadir RT yang naik pitam kemudian menembak Bripka RE hingga meninggal di lokasi. (zuh)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

JAKARTA

Gubernur Anies Ajak Depok-Bekasi Maju Bersama Meski Beda Provinsi

Published

on

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengaku heran dengan adanya keinginan Depok dan Bekasi, Jawa Barat bergabung dengan DKI Jakarta, mengajak kedua kota tersebut untuk maju bersama kendati berbeda provinsi.

“Baiknya bagaimana ya? Kenapa pada ingin gabung? Kita maju bersama ya kita?” kata Anies di Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Anies menyebut, meski berbeda provinsi, saat ini secara perekonomian kawasan Depok dan Bekasi sudah terintegrasi dengan Jakarta dan hanya dibedakan oleh letak administratifnya saja.

“Bahkan kami juga di Jakarta ketika menentukan upah sektoral, itu melihat kesamaan antarwilayah untuk membuat sektor-sektor itu memiliki upaya yang sama. Kita ini adalah sama-sama penyelenggara negara, hanya dalam administrasi pemerintahan dibagi dengan nama berbeda. Satu namanya Provinsi Banten, satu di DKI dan satu Provinsi Jawa Barat,” kata Anies.

Karenanya, kata Anies, bagi Jakarta, mendukung program pembangunan di Tangerang dan Bekasi merupakan bagian dari pihaknya menunaikan kewajiban sama-sama sebagai penyelenggara negara.

Adapun kepastian bergabungnya Bekasi dan Depok ke Jakarta, ucap Anies, ada di tangan Pemerintah Pusat dan pihak Pemprov DKI Jakarta akan taat.

“Apabila Pemerintah Pusat memutuskan ada perubahan dalam pembagian tata pemerintahan, kami akan taat. Apabila Pemerintah Pusat merasa ini tetap seperti sekarang, kami juga taat. Bagi kami tidak perlu beropini, karena itu keputusannya bukan wewenang DKI. Tapi kalau sebagai proses, silakan saja. Saya tidak bisa menganjurkan, saya juga tidak bisa melarang,” tutur Anies menambahkan.

Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengklaim kotanya lebih cocok masuk ke Jakarta dengan nama Jakarta Tenggara apabila Provinsi Bogor Raya terbentuk. Menurutnya, sebagian besar warga Kota Bekasi setuju jika bergabung dengan Jakarta.

“Kalau dijajak pendapat pasti 60, 70, 80 persenlah pasti, karena DKI kan punya support yang luar biasa. Tapi kemarin saya baca di medsos, ya karena DKI mau menguasai (TPST) Bantargebang. Apa yang dikuasai? Orang di sana dia, TPA juga milik dia kok bukan punya kita, kecuali nggak ada yang dikuasai apalagi dalam satu kesatuan antardaerah, satu kesatuan nasional kan NKRI,” ujar Rahmat Effendi di kantornya, Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Senin (19/8/2019). (ric)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAKARTA

Gubernur Anies Menghormati Hasil Gugatan Uji Materiil Perda PKL Tanahabang

Published

on

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Menyusul putusan Mahkamah Agung yang memenangkan gugatan uji materiil terhadap Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta yang menjadi dasar penggunaan trotoar Jalan Jatibaru Tanahabang untuk pedagang kaki lima (PKL), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapinya dengan hormat.

“Kami hormati, karena kan itu putusan pengadilan,” kata Anies, di Jakarta, Kamis (15/8/2019).

Adapun perda yang dipersoalkan dalam uji materi itu adalah pasal 25 ayat 1 Perda DKI Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang memperbolehkan penggunaan jalan sebagai tempat usaha pedagang kaki lima atau PKL.

Mahkamah Agung akhirnya mengabulkan uji materi terhadap pasal 25 ayat 1 Perda DKI Nomor 8 Tahun 2007 yang menjadi dasar gubernur untuk menutup Jalan Jatibaru, Tanahabang, Jakarta Pusat, agar PKL bisa berjualan di atasnya.

“Kita akan lihat cara implementasinya seperti apa. Kita lihat nanti apa direlokasi atau tidak,” ujar Anies.

Proses penutupan jalan ini sempat menjadi polemik dan menuai protes mulai dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya hingga para sopir angkot. Anies akhirnya membuka Jalan Jatibaru setelah menyelesaikan pembangunan skybridge pada Oktober 2018.

William Aditya Sarana sebagai penggugat mengatakan putusan MA itu adalah pukulan keras bagi Anies, agar dapat menertibkan pedagang yang selama ini berjualan di trotoar dan jalan, tidak hanya di Tanahabang.

“Harapan saya Gubernur DKI Jakarta tidak bisa lagi berlindung di balik pasal ini,” ujarnya.

Menurut William yang juga caleg PSI itu, penggunaan jalan untuk lapak usaha PKL merugikan kepentingan umum yang jauh lebih besar, yaitu para pejalan kaki dan kendaraan umum. Selain itu, membiarkan PKL berjualan di jalan dan trotoar dianggap sama dengan menumbuhkan premanisme. (bds)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

JAKARTA

Anies Temui Presiden Jokowi, Bahas Transportasi Jakarta

Published

on

Gubernur Jakarta, Anies Baswedan.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui Presiden Joko Widodo untuk membahas integrasi transportasi di Ibu Kota Jakarta.

“Tadi pertemuan dengan Pak Presiden melaporkan perkembangan tentang proses integrasi transportasi di Jakarta. Langkah-langkah yang sudah kita lakukan, kami up date ke Presiden,” kata Anies di depan Wisma Negara dalam kompleks istana kepresidenan Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Selain integrasi transportasi, Presiden Joko Widodo dan Anies Baswedan juga membicarakan soal pelaksanaan balap mobil Formula E yang rencananya dilaksanakan pada 2020.

“Beliau memberikan dukungan dan apresiasi, dan Insya Allah akan kami finalisasikan, serta tadi menceritakan prosesnya, kemudian juga dampak-dampak perekonomiannya karena dari kegiatan ini kita akan bisa menggerakkan perekonomian Jakarta dengan efek yang cukup besar,” ungkap Anies yang membawa sejumlah map berisi dokumen balap mobil Formula E.

Balap mobil Formula E adalah kompetisi balap mobil single-seater seperti Formula 1, namun hanya menggunakan mobil yang menggunakan mesin bertenaga listrik sehingga lebih ramah lingkungan.

Formula E pertama kali mengaspal pada September 2014 di Beijing, China. Saat ini Formula E sedang menjalankan musim kelimanya dan sebagian besar balapan Formula E diadakan di sirkuit jalan raya. Tiap sirkuit Formula E biasanya memiliki panjang sekitar 2-3 km.

Balapan yang akan diselenggarakan di Jakarta pada tahun 2020, juga akan diadakan di jalan raya, namun belum diketahui jalanan mana di Jakarta yang akan menjadi sirkuit Formula E.

“Tadi saya tunjukkan hasil-hasil studi dari tim Formula E yang mereka sudah melakukan studi tentang pasar, termasuk efek pasar dan sekaligus hasil studi mereka tentang rute yang akan digunakan,” ungkap Anies.

Namun Anies enggan mengungkapkan rute balap jalan raya Formula E saat ini.

“Nah, belum bisa diumumkan (rutenya), karena memang harus dibicarakan final dengan tim di Formula E. Tapi tadi saya melaporkan itu (ke Presiden) dan Presiden berikan dukungan, pemerintah pusat akan memfasilitai karena nanti akan ada kendaraan-kendaraan formula yang masuk ke sini harus ada soal cukainya, soal imigrasinya, dan lain-lain,” tambah Anies.

Anies juga membantah membahas soal posisi wakil gubernur DKI Jakarta yang kosong sekitar satu tahun setelah ditinggalkan Sandiaga Uno.

“Tidak ada bicara (wagub DKI). Jadi kita banyak bicara tentang transportasi, banyaknya soal itu dan Formula E. Kita ngobrol tentang Formula E karena beliau punya banyak pengalaman terkait dengan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan flobal seperti ini, tadi ngobrol tentang pengalaman beliau soal ini,” jelas Anies.

Anies Baswedan mengumumkan lewat akun Instagramnya pada 14 Juli 2019 bahwa tim dari Formula E sudah melakukan telaah lapangan pada 8-9 Juli 2019 hingga disepakati bahwa Jakarta layak menggelar balapan pada 2020. (dln)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending