Connect with us

HUKUM

Motif Brigadir Rangga Tembak Mati Bripka RE, Tak Mau Keponakan Ditahan

Published

on

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes, Asep Adi Saputra.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra mengungkapkan bahwa Brigadir Rangga Tianto tega membunuh rekannya sesama polisi, Bripka Rahmat Efendy karena memaksa agar keponakannya yang terlibat tawuran bisa dibebaskan.

Kombes Asep menjelaskan Brigadir Rangga yang berasal kesatuan Badan Pemeliharan Keamanan Mabes Polri itu menembak Bripka Rahmat di ruang Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polsek Cimanggis, Depok, Kamis (25/7/2019) semalam.

Kronologi penembakan itu berawal saat Bripka Rahmat sedang mengamankam satu pelaku tawuran berinisial FZ, pada Kamis (25/7/2019) sekira pukul 20.30 WIB.

Lantas orang tua FZ datang bersama Brigadir Rangga ke Polsek Cimanggis dan meminta agar FZ dibina oleh orang tuanya. Namun, korban menjawab dengan nada keras, jika proses sedang berjalan dan FZ tidak bisa dibebaskan begitu saja karena membawa sajam berupa celurit.

“Kemudian obrolan itu menjadi obrolan memanas memuncak karena Rahmat ingin diproses. Setelah itu kemudian Rangga keluar ruangan SPKT dan ternyata keluar siapkan senjata jenis HS 9, lalu tembakan ke arah tubuh korban,” kata Asep di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (26/7/2019).

Akibatnya Bripka Rahmat tewas di lokasi dengan luka pada bagian dada, leher, paha dan perut.

Setelah pemeriksaan, diketahui bahwa Brigadir Rangga masih memiliki hubungan keluarga dengan FZ, dia meminta keponakannya untuk dibebaskan.

“Pelaku atas nama Brigadir Rangga ini merupakan paman dari saudara F yang diamankan oleh Bripka Rahmad tersebut,” ungkapny.

Saat ini, polisi telah mengamankan korban di Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan. Sementara, korban telah dilakukan proses autopsi di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. (*)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

Satgas Waspada Investasi Perkuat Koordinasi dengan Kepolisian RI

Published

on

Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L Tobing. (Foto : Instagram @tongam_tobing)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Satgas Waspada Investasi (SWI) dalam tugasnya melakukan pencegahan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi terus meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak khususnya Kepolisian RI guna mempercepat penindakan berbagai laporan investasi ilegal dan fintech ilegal yang ditemukan oleh SWI.

“Pihak Kepolisian sudah tergabung dalam SWI, semua temuan SWI juga selalu kami teruskan kepada pihak Kepolisian untuk segera dilakukan penindakan sesuai ketentuan. Penindakan yang cepat sangat diperlukan untuk mencegah para pelaku investasi ilegal dan fintech ilegal beroperasi kembali yang bisa merugikan masyarakat,” kata Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing dalam jumpa pers virtual bersama pihak Bareskrim Polri, Jumat (4/7/2020).

Dalam penindakannya pada Juni, SWI berhasil menemukan 105 fintech peer to peer lending ilegal yang menawarkan pinjaman ke masyarakat melalui aplikasi dan pesan singkat di telepon genggam.

105 fintech peer to peer lending ilegal itu tidak terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan otoritas perizinan, pengaturan dan pengawasan layanan fintech peer to peer lending.

Maraknya fintech peer to peer lending ilegal itu sengaja memanfaatkan kondisi melemahnya perekonomian masyarakat akibat pandemi Covid 19.

“Mereka mengincar masyarakat yang saat ini kesulitan ekonomi dan membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan pokok atau konsumtif. Padahal pinjaman fintech ilegal ini sangat merugikan masyarakat karena mengenakan bunga yang tinggi, jangka waktu pinjaman pendek dan mereka selalu meminta untuk mengakses semua data kontak di handphone. Ini sangat berbahaya, karena data ini bisa disebarkan dan digunakan untuk mengintimidasi saat penagihan,” kata Tongam.

Jumlah total fintech peer to peer lending  ilegal yang telah ditangani Satgas Waspada Investasi sejak tahun 2018 s.d. Juni 2020 sebanyak 2591 entitas.

Satgas Waspada Investasi juga menyampaikan informasi bahwa Koperasi Sigap Prima Astrea telah diberikan normalisasi karena tidak melakukan kegiatan pinjaman online di luar anggota dan memiliki legalitas badan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

99 Kegiatan Usaha Tanpa Izin

Selain kegiatan fintech peer to peer lending ilegal, Satgas Waspada Investasi juga menghentikan 99  kegiatan usaha yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat.

Tongam mengatakan penawaran usaha ilegal ini sangatlah mengkhawatirkan dan berbahaya bagi masyarakat karena memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat untuk menipu dengan cara iming-iming pemberian imbal hasil yang sangat tinggi dan tidak wajar. Selain itu banyak juga kegiatan yang menduplikasi website entitas yang memiliki izin sehingga seolah-olah website tersebut resmi milik entitas yang memiliki izin.

Dari 99 entitas tersebut di antaranya melakukan kegiatan sebagai berikut:

  • 87 Perdagangan Berjangka/Forex Ilegal;
  • 2 Penjualan Langsung (Direct Selling) Ilegal;
  • 3 Investasi Cryptocurrency Ilegal;
  • 3 Investasi uang;
  • 4 lainnya.

Selanjutnya Satgas Waspada Investasi mengimbau kepada masyarakat agar sebelum melakukan investasi untuk memahami hal-hal sebagai berikut:

  1. Memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.
  2. Memastikan pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar.
  3. Memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Informasi mengenai daftar perusahaan yang tidak memiliki izin dari otoritas berwenang dapat diakses melalui Investor Alert Portal pada www.sikapiuangmu.ojk.go.id.

Jika menemukan tawaran investasi yang mencurigakan, masyarakat dapat mengkonsultasikan atau melaporkan kepada Layanan Konsumen OJK 157 (WA 081157157157), email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id. (ojk)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Provokasi Nasabah Tarik Uang Tunai di Bank, Bareskrim Tangkap Penyebar Hoax

Published

on

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Setiyono. (Foto : Humas.polri.go.id)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap penyebaran hoax yang diduga melakukan provokasi terhadap nasabah lain untuk menarik uang tunai di sejumlah bank swasta. Dua orang ditangkap dalam kasus ini.

Karo PeDivisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono mengatakan kedua pelaku berisnial AY (50) dan IS (35). Mereka menyebarkan informasi bohong agar masyarakat yang memiliki atm di Bank yang mereka sebar untuk menarik uang tunai di rekening masing-masing.

“Kedua tersangka tersebut melakukan provokasi untuk menarik dan apada beberapa bank dengan modus operandi yang dilakukan dengan mengupload kalimat ataupun video dengan motif keisengan semata dan tidak berafiliasi pada pihak manapun,” ucap Brigjen Awi Setiyono, Jumat (3/7/2020).

Awi mengungkapkan, usai dilakukan penangkapan, keduanya mengaku hanya asal membuat dan menyebarkan informasi tersebut. Padahal keduanya juga tidak memiliki rekening bank yang ditulisnya itu.

Mereka membuat posting-an di Twitter dengan kalimat ‘Yg punya simpenan di Bukopin, BTN, Mayapada buruan ambil (klo bisa semuanya)..!!!! Daripada amsyong….’.

“Namun setelah dilakukan pemeriksaan pelaku tidak memiliki rekening bank pada bank yang disebutkan dan tidak mengetahui persis kondisi perbankan yang ada pada saat ini, maka berita tersebut dapat dikategorikan sebagai hoax,” jelasnya.

Awi menegaskan bahwa informasi itu adalah hoax. Awi meminta masyarakat untuk tidak terpancing terhadap informasi yang belum bisa dibenarkan. Disisi lain, Awi mengingatkan agar masyarakat pintar dalam Bermedia sosial.

“Kepada masyarakat apabila mau memposting sesuaitu hal ke media sosial dapat disaring sebelum sharing atau check and richek,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Departeman Penyidikan Sektor Jasa Keuangan, Tongam L. Tobing mengapresiasi Polri yang berhasil mengamankan penyebar hoax tersebut. Penangkapan ini disebut dapat membuat masyarakat tenang.

“OJK memberikan apresiasi kepada Kepolisian RI khususnya Barekrim karena berhasil menangkap penyebar berita hoax yang mengajak masyarakat dananya dari perbankan sehingga memberikan ketenangan terhadap masyarakat untuk tetap dapat melakukan penyimpanan di bank,” jelasnya.

Atas perbuatannya, Kedua tersangka dikenakan UU ITE Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagai Pasal 14 ayat (1) dan/atau (2) dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 14 ayat (1) dan/atau (2) dan/atau Pasal 15 UU. RI. No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan ancaman pidana 10 dan 4 tahun penjara. (pol)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Mengapa Dirut Jiwasraya Hexana Dituding Berbohong? Ini Penjelasan Praktisi Hukum

Published

on

Praktisi Hukum Ricky Vinando SH. (Foto : Dokumentasi)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Menteri BUMN Erick Thohir pernah menyebut Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Hexana Tri Sasongko, sebagai orang baik dan harus dilindungi. Erick juga mengaku Hexana orang yang mau bekerja berdasar kesediaannya memimpin Jiwasraya yang gagal bayar dan mengalami defisit.

Boleh-boleh saja pimpinan menilai anak buahnya demikian, namun rupanya publik juga memiliki penilaiannya sendiri-sendiri. Begitu juga fakta-fakta pada saatnya nanti juga memiliki penilaian yang sulit dibantah.

Seorang praktisi hukum Ricky Vinando SH yang aktif mengikuti perkembangan hukum yang melibatkan Asuransi juga memiliki penilaiannya sendiri. Dia menuding Direktur Utama Asuransi Jiwasraya Hexana Tri Sasongko banyak melakukan kebohongan.

“Hexana sudah menyebarkan berita bohong atau hoax terkait JS Saving Plan, kebohongan di depan Panja DPR-RI terkait portofolio Jiwasraya, juga pernyataannya di BAP terkait transaksi saham MYRX,” kata Ricky Vinando SH, Minggu (5/7/2020).

Begitu juga ketidakjujuran soal Laporan Keuangan 2018, soal adanya permintaan Direksi dan Komisaris Jiwasraya guna merekayasa hasil Audit Laporan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya pada 2018  adalah berasal dari keterangan BAP Auditor PricewaterhouseCoopers (PwC) M. Jusuf Wibisana.

Di bawah ini adalah keterangan pers tertulis Praktisi Hukum Ricky Vinando SH, selengkapnya, sebagai berikut:

1. Bahwa, para kuasa hukum 6 terdakwa kasus Jiwasraya kurang galak saat mencecar saksi Hexana Tri Sasongko. Karena saat salah satu kuasa hukum Terdakwa Jiwasraya, Heru Hidayat, ada menanyakan soal JS Saving Plan, Hexana jawab di bawah sumpah  seolah-olah mengatakan tidak ada masalah dengan JS Saving Plan periode 2012-2017, Bahasanya Hexana, tidak ada gagal bayar selama periode 2012-2017, gagal bayar baru 2018;

2. Bahwa harusnya Hexana itu ditekan saja ya, lah saudara di media bilang ada skema Ponzi pada produk JS Saving Plan, ya wajar sebelum-sebelumnya tidak pernah terjadi gagal bayar karena banyak masuk nasabah baru, 2018 gagal bayar karena nasabah baru nya sedikit atau Jiwasraya telah tidak mampu menutupi liabilitas Jiwasraya untuk membayar pemegang polis JS Saving Plan yang telah jatuh tempo yang mana selama ini uang yang baru masuk diambil untuk bayar yang lama.

Kan ini keterangan saudara sendiri di media dan sudah menyebar luas, saudara akui saja lah mengenai kebenaran pernyataan saudara di media mengenai Ponzi pada JS Saving Plan, ini kami pegang semua bukti pernyataan saudara di media, hati-hati saudara jika memberikan keterangan palsu di bawah sumpah ada ancaman pidana  7 tahun loh saudara ya, karena keterangan saudara merugikan terdakwa ini. Jadi, bagaimana kalau dikaitkan dengan keterangan saudara di media soal Ponzi jika saudara bilang 2012-2017 baik-baik saja JS Saving Plan?

Sementara saudara akui saat saudara masuk Jiwasraya Agustus 2018, sudah tidak ada lagi kesanggupan uang , sampai gagal bayar, yang 2012-2017 itu dikaitkan dengan keterangan saudara di media mengenai Ponzi bagaimana, jelaskan dulu. Kalau sekiranya saudara tidak jawab, berarti kami anggap yang di media itu bohong, saudara siap-siap saja dilaporkan karena menyebar berita bohong. Kalau tidak bohong yang di media soal Ponzi, ya saudara jelaskan sekarang juga!;

Harusnya seperti itu taktik menekan Hexana, supaya semuanya terbuka lebar dan terang serta jelas bahwa yang gagal bayar itu terkait JS Saving Plan yang bunga nya di atas 8% yaitu 9-10%, itulah yang membuat Jiwasraya gagal bayar hingga belasan triliun rupiah karena sebelum-sebelumnya bisa lancar bayar diduga kuat pakai skema Ponzi, Hexana sudah akui itu di media, harusnya dia tahu resikonya jika menyebarkan berita bohong di media ya ada ancaman pidana barangsiapa menyebar hoax di media.

Harusnya itu dilakukan sebagai upaya menjauhkan para terdakwa atau Benny Tjokro dari tuduhan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor itu, kalau digiring kayak di atas, ditarik ke arah tindak pidana penggelapan sebagaimana Ponzi yang dibilang Hexana di media, Ponzi itu modus penggelapan penipuan.

Hexana tidak mengungkapkan apa yang pernah dia sampaikan selama ini di media soal JS Saving Plan Ponzi, ya sudah itu berarti berita bohong, pidanakan

saja menyebar berita bohong, tak boleh sebar berita bohong, Hexana ingat kasus Ratna Sarumpaet kan dia masuk penjara gegara nyebar berita dianiaya mukanya padahal itu oplas dan terjadi keonaran di tengah masyarakat. 

Omongan Hexana itu bikin keonaran soal Ponzi. Apalagi dia tak terbuka di sidang, ya sudah anggap saja berita bohong sudah di media itu. Para kuasa hukum kehilangan kesempatan emas untuk membuktikan ini adalah penggelapan, saksi kunci kok diberi pertanyaan yang tak tajam kayak golok?

3. Bahwa, kemudian kebohongan dia yang lain adalah  dalam BAP mengatakan Transaksi MYRX tahun 2015 dia katakan harga pasar th 2015 di BAP adalah antara 127-145. Padahal menurut data RTI, Bloomberg, BEI, Reuters, Google,dll: harga saham MYRX tahun 2015 tidak pernah dibawah 500! Bahkan sepanjang tahun hampir selalu berkisar antara 620-780, kita pegang semua bukti itu ya, Hexana harusnya hati-hati! 

Harga saham MYRX Periode 26 Jan 2015  – 26 Jan 2016, berkisar Rp 700 sd Rp 780

Jadi, Hexana juga sudah berbohong kepada penyidik Kejaksaan Agung RI. Anak buah Pak ST Hasanuddin sudah dibohongin Hexana, pak. Kuasa Hukum BT juga kemarin harusnyya jangan bertanya apa saudara punya data mengenai itu, yang harusnya ditanyakan adalah apakah anda membenarkan angka-angka harga saham MYRX seharga 127-145?

Kalau dijawab Hexana iya, ya sudah bisa langsung buat laporan polisi dia memberikan keterangan palsu di bawah sumpah karena tak benar harga saham MYRX sekitar 127-145. Tapi kan dari video rekaman sidang yang saya dengar Hexana tidak ditanya seperti itu dan Hexana juga tak menyinggung isi BAP nya mengenai harga saham MYRX seharga 127-145. Hilang kesempatan emas mempidanakan Hexana karena keterangan palsu di bawah sumpah.

Harga saham MYRX tidak pernah di bawah Rp 500, di tahun 2015

Kemudian KEBOHONGAN HEXANA. Hexana sudah mengaku bahwa apa yg dia ngomong di Panja DPR salah. Bahwa isi portofolio JS dan reksadana2nya adalah saham2 BT adalah salah. Artinya jelas Hexana membuat berita bohong di tengah masyarakat pidanakan saja Hexana , supaya ga kebiasaan membuat berita bohong di publik. 

4. Bahwa, Hexana juga mengatakan tidak tahu ihwal adanya permintaan manipulasi laporan keuangan atau window dressing, dia malah menjelaskan 2017, padahal harusnya bisa ditekan kami tak Tanya saudara 2017, 2018 saja saudara kan Dirut ya saudara yang bertanggungjawab apa yang terjadi dengan Jiwasraya. Padahal jelas-jelas ada permintaan Direksi dan Komisaris Jiwasraya guna merekayasa hasil Audit Laporan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya pada 2018  adalah berasal dari keterangan BAP Auditor PricewaterhouseCoopers (PwC) M. Jusuf Wibisana.

Namun PwC menolak karena bertentangan dengan prinsip akuntansi atau audit, sehingga PwC menghentikan proses audit tersebut. Ya sudah saran saya kuasa hukum nanti minta supaya JPU hadirkan ulang Hexana supaya bisa dikonfrintir aja dengan saksi dari PwC itu, nanti disitu bisa dinilai siapa yang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Demikian, seperti dikutip Fokushukum.com. (*/bud)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending