Adilmakmur.co.id, Jakarta – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sempat mengancam akan mengusir Ketua Tim Advokasi Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto . Ancaman pengusiran itu terjadi ketika Arief tengah memintai keterangan saksi kedua pemohon Idham, yang berasal dari Sulawesi Selatan.
Saksi Idham mengaku merupakan orang kampung. Namun, dia menjelaskan akan memberikan kesaksian tentang data daftar pemilih tetap (DPT) siluman yang berhasil diperolehnya. Penjelasan awal saksi itu memicu Hakim Konstitusi Arief bertanya bagaimana cara saksi mendapatkan akses DPT.
“Kesaksian berhubungan dengan apa? Itu apa berarti kalau Anda di kampung?” tanya Arief di Gedung Mahkamah Konstitusi, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2019).
“Dapat kan ada di kampung,” jawab Idham.
Baca Juga:
Begini Tanggapan Bos Apple Saat Presiden Jokowi Minta Bangun Pabrik Manufaktur Apple di Indonesia
“Berarti yang Anda jelaskan dapat di kampung anda?” kata Arief.
“Seluruh indonesia,” jawab Idham.
Arief pun kembali mengulangi pertanyaan bagaimana saksi yang orang kampung bisa mengakses data, “Makanya saya tanya Anda persisnya apa di pemilu ini? Kalau Anda drai kampung mestinya yang Anda ketahui kan situasi di kampung itu bukan nasional kan?”
Sontak mendengar saksinya dicecar pertanyaan, Bambang langsung menginterupsi dialog Arief dengan Saksi Idham. Bahkan, Bambang meminta hakim mendengarkan terlebih dahulu keterangan saksi tanpa mencapnya sebagai orang kampung.
Baca Juga:
Sempat Tembus Rp16.000/ Dolar AS, BI Beber Sejumlah Upaya untuk Jaga Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah
Tim Gabungan Berhasil Temukan 20 Korban dalam Insiden Tanah Longsor Tana Toraja, Sulawesi Selatan
“Majelis hakim mohon maaf, saya di kampung tapi saya bisa mengakses dunia melalui kampung pak. Bapak sudah men-judge seolah-olah orang kampung tak tahu apa-apa juga tak benar,” kata sosok yang akrab disapa BW itu ke Arief.
Interupsi itu memicu emosi Hakim Arief. “Sudah Pak Bambang sekarang diam, saya akan dialog dengan dia. Kalau tidak setop pak bambang saya suruh keluar,” tegas anggota Mahkamah Konstitusi itu. Demikian, seperti dikutip Kurio.id. (*)
