Connect with us

POLITIK

Penetapan Kivlan Zen sebagai Tersangka Dinilai Terlalu Dipaksakan

Published

on

Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Penasihat Hukum Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, Djudju Purwantoro, menilai penetapan kliennya sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana makar terlalu dipaksakan dan tidak ada bukti yang kuat.

Djudju mengatakan bahwa kliennya tidak memiliki rencana untuk menggulingkan pemerintahan lewat pernyataan merdeka dan lawan yang viral melalui media sosial. Dia berpandangan untuk menjerat seseorang dengan Pasal 107 atau Pasal 110 KUHP mengenai makar harus memenuhi sejumlah unsur seperti memiliki persenjataan dan rapat persiapan menggulingkan pemerintah.

“Tidak ada unsur itu semua pada Pak Kivlan Zen. Ini jelas sangat tendensius dan mengada-ada tim penyidik menetapkan tersangka kasus makar ini,” tuturnya, Rabu (29/5/2019).

Dia mengakui dalam video viral tersebut kliennya juga sempat menyebut kata diskualifikasi. Namun, menurutnya kata diskualifikasi itu tidak melanggar apapun karena diatur di dalam UU Pemilu, ketika ada salah satu Paslon yang curang pada Pilpres 2019 kemarin.

“Jadi seharusnya jika ditemukan prosedur yang tidak sesuai bahkan melanggar hukum, maka dalam hal ini calon terpilih bisa saja didiskualifikasi dengan syarat dan ketentuan yang ada. Itu semua legal,” katanya.

Kivlan Zen mendatangi Bareskrim Polri sekitar pukul 10.30 WIB, Rabu (29/5/2019), didampingi tim penasihat hukumnya.
Kivlan memprediksi bahwa dirinya akan dimintai keterangan mengenai pernyataan dirinya tentang kata “merdeka” dan “lawan” pada saat berada di wilayah Tebet Jakarta Selatan bersama Lieus Sungkharisma dan Permadi beberapa waktu lalu hingga viral di media sosial.

“Nanti saya akan menyampaikan apa adanya saja sesuai apa yang saya tahu waktu itu,” tuturnya.
Kivlan mengaku sudah siap berkoordinasi dengan tim penyidik dan kooperatif menjawab semua apa yang ditanyakan tim penyidik Bareskrim Polri di ruang penyidikan. Bahkan, tersangka Kivlan juga mengaku sudah siap ditahan usai pemeriksaan hari ini.

“Sudah siap (ditahan). Semuanya akan kembali saya serahkan kepada penyidik dan negara. Kalau menurut penyidik saya harus begini, ya saya begini. Pokoknya saya akan jujur di dalam nanti,” kata Kivlan Zen. (*)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

POLITIK

AHY Berpeluang Pimpin Partai Demokrat

Published

on

Calon Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Partai Demokrat (PD) akan melaksanakan kongres pada bulan Mei 2020. Hal itu disampaikan Wakil ketua umum PD, Syarief Hasan di Upnormal, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2020). Syarief juga mengutarakan tentang peluang Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY sebagai calon Ketua Umum Partai Demokrat.

“Kalau kita berbicara kongres, kalau aturan dari kongres sebelumnya, itu dijadwalkan bulan Mei. Tetapi saya tidak tahu, mungkin saja berubah. Kalau ada permintaan dari daerah, kita lihat. Tapi sejauh ini masih sampai bulan Mei,” kata Syarief

Syarief juga mengatakan bahwa kepastian jadwal kongres PD akan dikomunikasikan lagi dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD).

“ Ya tergantung DPD, tergantung daerah, yang memiliki hak. Kalau daerah mengusulkan begitu dan memenuhi persyaratan, mungkin kita akan pikirkan,” katanya.

Wakil Ketua MPR itu juga mengatakan bahwa pencalonan ketua umum partai akan diserahkan kepada kongres. Ia juga menyebut AHY sering konsolidasi ke daerah karena tugasnya selaku Waketum Demokrat.

“Kalau-kalau (AHY) untuk calon ketua umum, saya pikir itu tergantung dari suara di kongres, ya. Tetapi perlu saya sampaikan AHY ini kan juga salah satu wakil ketua umum. Jadi tentu salah satu tugasnya dalam melakukan konsolidasi ke seluruh Indonesia,” kata Syarief.

“Jadi mudah-mudahan dengan konsolidasi itu, para kader bisa memahami bahwa di Partai Demokrat semakin banyak orang-orang berkualitas. Seperti Mas AHY itu kan bagus untuk menjadi pemimpin masa depan,”

Syarief mempersilahkan bila ada kader PD yang nilai semakin banyak calon ketua umum yang maju dalam kongres akan semakin baik bagi partai. Persaingan antarcalon diharapkan dapat dimenangkan oleh orang yang benar-benar berkualitas. (tvl)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Survei Alvara : Mendagri Tito Karnavian Masuk 10 Besar Menteri dengan Tingkat Kepuasan Publik Tertinggi

Published

on

Menteri Dalam Negeri periode 2019-2024, Tito Karnavian.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Lembaga Survei Alvara Research Center melakukan survei terkait tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Menteri di 100 hari kerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) pada Februari 2020.

Hasilnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Polisi (Purn) H. Muhammad Tito Karnavian masuk dalam 10 besar Menteri dengan tingkap kepuasan publik terbaik dengan angka 3,88 persen atau berada di peringkat 6.

“Menteri-menteri dari kalangan profesional lebih mendapat apresiasi dari publik, terbukti dengan hampir semua 10 menteri dengan tingkat kepuasan tertinggi berasal dari kalangan profesional,” kata CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali melalui keterangan tertulis, Kamis (13/2/2020).

Hasanuddin Ali memaparkan untuk Menteri yang berada di peringkat pertama dengan tingkat kepuasan publik sekitar 4,02 persen diraih Menteri BUMN, Erick Thohir. Peringkat kedua dengan angka 3,95 persen diraih Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim.

Selanjutnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani berada di peringkat tiga dengan tingkat kepuasan publik sebesar 3,94 persen. Kemudian peringkat empat ditempati oleh Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Lestari Marsudi yakni sebesar 3,91 persen.

Menteri PU dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadi Mulyono berada diperingkat kelima dengan tingkat kepuasan publik sebesar 3,88 persen.

Selanjutnya, untuk peringkat ketujuh hingga kesepuluh ditempati oleh Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto yakni 3,86 persen, Menristekdikti Bambang Brodjonegoro yakni 3,85 persen, Menteri Pariwisata (Menpar), Wishnutama yakni 3,85 persen dan Menteri UMKM, Teten Marsudi sebesar 3,84 persen.

Untuk diketahui, survei ini didasarkan pada hasil survei yang dilakukan Alvara pada akhir Januari hingga awal Februari dengan 1.000 responden dan margin error 3,16 persen, serta Tingkat Kepercayaan 95 persen.

Adapun data diperoleh melalui wawancara tatap muka yang dilakukan dengan multistage random sampling di 13 provinsi Indonesia. (xne)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Musuh Terbesar Pancasila Adalah Orang yang Mempertentangkannya dengan Agama

Published

on

Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Fahira Idris.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Kecaman mengalir atas pernyataan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi atas pernyataannya yang mengatakan bahwa musuh terbesar pancasila adalah agama.

Selain keliru, karena nilai-nilai agama diejawantahkan dalam sisa-sila pancasila, pernyataan Kepala BPIP ini berpotensi membuat kegaduhan baru yang tidak perlu. Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI Fahira Idris mengungkapkan, justru musuh terbesar pancasila adalah orang-orang yang mempertentangkan pancasila dengan agama.

Relasi antara agama-agama yang ada di Indonesia dengan pancasila sudah selesai saat para pendiri bangsa ini menjadikan pancasila sebagai dasar negara. Bahkan pemikiran politik keagamaan di Indonesia penting untuk terus dikembangkan agar agama dan pancasila dapat terus berjalan berbarengan.

“Justru musuh terbesar pancasila adalah orang-orang yang mempertentangkan agama dengan pancasila. ‘Musuh’ selanjutnya adalah para pejabat dan penyelenggara negara yang tindak-tanduknya bertolak belakang dengan nilai-nilai pancasila. Dan musuh yang paling terpampang nyata saat ini ketimpangan yang semakin lebar,” tukas Fahira Idris, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (12/2/2020).

Fahira meminta Kepala BPIP untuk segera mengklarifikasi dan menjelaskan maksud dari pernyataannya ini.

Menurut anggota DPD RI ini, jika tidak segera diklarifikasi, maka kepercayaan publik kepada BPIP yang merupakan lembaga resmi pemerintah akan runtuh dan tidak mendapat dukungan publik.

Kepala BPIP kata Fahira lebih baik fokus kepada tantangan implementasi pancasila saat ini yaitu menilai sejauh mana kadar pancasila sudah dipahami, diresapi, dan diimplementasikan dalam setiap kebijakan negara atau kebijakan publik dan program pembangunan.

Bangsa ini, lanjut Fahira, belum sepenuhnya mampu melahirkan keadilan ekonomi, sosial, hukum, dan politik karena kebijakan negara dan program pembangunan bangsa belum sepenuhnya dilandaskan pada kelima sila pancasila.

“Jadi tantangan utama BPIP itu mengevaluasi sejauh mana kebijakan publik sudah berlandaskan pancasila. Sejauh mana para penyelenggara negara mulai dari eksekutif serta cabang-cabang kekuasan yang lain, kebijakannya sudah sesuai dengan pancasila,” pungkas Senator Jakarta ini. (era)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending