Connect with us

NASIONAL

Diawali Salat Jumat, Prabowo Ajukan Gugatan Pilpres 2019 ke MK Hari Ini

Published

on

Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo - Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo – Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, bahwa pihaknya telah menyiapkan file gugatan dan akan menempuh jalur konstitusional untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran dan kecurangan pada Pilpres 2019.

Menurut dia, dalam mengajukan gugatan tersebut, BPN Prabowo – Sandiaga telah menyiapkan tim hukum yang terdiri atas Rikrik Rizkian, Bambang Widjojanto, Irman Putra Sidin, dan Denny Indrayana.

Rencana lainnya, melalui pesan siaran yang menyebar melalui berbagai akun media sosial, pasangan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno dijadwalkan akan salat Jumat di Masjid Al-Azhar yang berlokasi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Masjid itu akan dijadikan tempat titik kumpul menuju ke Gedung MK RI, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat terkait dengan penyampaian gugatan sengketa Pilpres 2019.

Awalnya, tim kuasa hukum Prabowo – Sandiaga dikabarkan akan mendaftarkan gugatan Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (23/5/2019) sore kemarin. Namun agenda tersebut dipastikan batal dan akan dilakukan pada Jumat hari ini bertepatan dengan batas akhir usai pengumuman hasil Pilpres oleh KPU.

Juru Bicara BPN Prabowo – Sandiaga, Andre Rosiade mengatakan, dirinya sempat berkomunikasi dengan salah satu pengacara dari tim kuasa hukum, Rikrik Rizkiyana soal rencana pendaftaran gugatan tersebut. Kata Andre, tim kuasa hukum baru akan memantapkan materi yang akan dibawa saat pendaftaran Jumat hari ini.

“Tadi saya telepon Rikrik katanya besok. Karena sudah dikoordinasikan ke MK bisa batasnya sampai besok (Jumat hari ini). Hari ini masih rapat,” kata Andre saat dihubungi wartawan, Kamis (23/5/2019). (*)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

NASIONAL

Cegah Praktik Suap, KPK Dialog dengan Pemda dan Dunia Usaha di Bali

Published

on

Gedung KPK RI, Jakarta. (Foto : Instagram @official.kpk)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Satuan Tugas Profesional Berintegritas (PROFIT) KPK bersama Pemerintah Provinsi Bali dan pelaku bisnis yang tergabung dalam Komite Advokasi Daerah (KAD) mengadakan dialog interaktif untuk cegah praktik suap di daerah.

Hadir dalam dialog tersebut Satgas PROFIT Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Kepala Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah IX KPK, Satgas Gratifikasi (Tim Panduan Cegah Korupsi) KPK, serta KAD Provinsi Bali, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Inspektur Provinsi Bali, dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bali.

Dialog yang digelar melalui telekonferensi (1/7/2020) mengingatkan kembali ada empat daftar  isian masalah yang pernah dibahas dalam diskusi antara pemerintah dan pelaku bisnis di Bali.  Satu; kurang transparannya proses pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJ), Dua; masih maraknya penyalahgunaan Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) dan praktik Tenaga Kerja Asing illegal, khususnya di sektor pariwisata, Tiga; Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dianggap terlalu tinggi dibandingkan nilai riil,  Empat; adanya Galian C (contohnya Nitrat, Fosfat, Asbes, Grafit, Pasir Kuarsa,

  Dialog itu bertujuan membangun saling pengertian antarpemangku-kepentingan dalam menghentikan praktik suap di daerah.

Perwakilan Satgas PROFIT KPK Roro Wide Sulistyowati mengatakan, masalah tersebut perlu dicarikan solusinya. KPK dalam hal ini menginisiasi pembentukan Komite Advokasi Daerah yang menghasilkan rekomendasi dan penyusunan rencana aksi KAD. Selain itu KPK juga membantu pengawasan atas rekomendasi dan pelaksanaan rencana aksi KAD.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bali, Dewa Putu Mantra menyampaikan pihaknya saat ini sedang membangun sistem perbaikan layanan publik kepada 39 jenis izin.

Sistem layanan perizinan ini menghindari pertemuan fisik antara masyarakat atau pelaku bisnis yang mengurus perizinan dengan pelaksana layanan di tempatnya, kecuali bila jenis izin tersebut membutuhkan peninjauan lapangan tertentu. “Kami berharap ke depannya kami sudah hilangkan posko layanan, sehingga semuanya lewat on-line. Kami ingin DPMPTSP benar-benar bersih dari pungli,” katanya. 

KPK juga mengingatkan kembali pentingnya Pembentukan KAD bagi kedua pemangku-kepentingan, baik OPD maupun pelaku bisnis. Untuk OPD, KAD berfungsi sebagai wujud integritas dan komitmen OPD dalam pemberantasan korupsi, baik untuk pribadi ataupun mewakili instansinya.

Selanjutnya untuk pelaku bisnis, KAD berfungsi untuk  melaporkan kendala berbisnis di daerah terkait dengan tindak pidana korupsi, melalui pembentukan Anti-Corruption Working Group (ACWG) dapat bersama dengan regulator menyusun usulan perbaikan dunia usaha di daerahnya masing-masing. Melalui KAD, seluruh pelaku bisnis juga bisa  bersama-sama membangun iklim persaingan  yang sama dan sehat terkait dengan pembangunan bisnis yang berintegritas. (kpk)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

NASIONAL

Ampun, Jelang New Normal Kasus Positif Covod-19 Malah Naik 1.607

Published

on

Hari ini jumlah pasien positif COVID-19 bertambah 1.607 orang. (Foto : BNPB Indonesia)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Lebih dari seribu lima ratus penambahan kasus konfirmasi positif COVID-19 hingga hari ini, Minggu (5/7/2020). Ini menunjukkan penularan yang masih tinggi di Indonesia.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto mengatakan, sebagian dari kasus positif justru tidak menunjukkan gejala yang diindikasikan untuk dirawat di rumah sakit. Ia menekankan bahwa langkah paling tepat menangani kasus ini adalah melaksanakan isolasi secara mandiri dengan ketat.

“Ini menjadi penting karena kalau ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan menjadi sumber penularan baru di tengah-tengah masyarakat kita,” ucap Yurianto saat konferensi pers di Media Center Gugus Tugas Nasional, Jakarta, Minggu (5/7/2020).

Ia berharap untuk menemukan kasus konfirmasi positif dan melakukan isolasi, baik secara mandiri kepada mereka terkonfirmasi dan tidak ada indikasi untuk dirawat di rumah sakit, maupun perawatan di rumah sakit.

“Dengan cara seperti ini, kita akan bisa memutuskan dan mengamankan yang bersangkutan agar tidak menjadi sumber penularan bagi masyarakat yang ada di sekitarnya,” lanjutnya.

Yurianto meminta semua pihak bekerja keras untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Pemeritah Pusat dan gugus tugas daerah akan melakukan upaya penelusuran dan pelacakan kontak dari kasus positif yang ditemukan.

Sementara itu, di samping mencegah penularan, upaya penyembuhan juga terus diupayakan oleh gugus tugas nasional dan daerah. Kasus sembuh berdasarkan data hari ini (5/7/2020) mencatat 886 kasus sehingga total kasus sembuh berada pada angka 29.105. Diakui Yurianto bahwa angka sembuh secara total berada pada 45,42%.

“Jika, kita melihat rata-rata Global, memang masih berada di bawah karena, rata-rata Global hari ini dilaporkan ada 56,71 persen,” ujarnya.

Namun, Yurianto mencatat secara keseluruhan ada 11 provinsi sebenarnya yang sudah memiliki angka kesembuhan di atas 75%. Ini berarti pasien penderita COVID-19 sudah banyak yang menjadi sembuh.

Sedangkan kasus meninggal, Gugus Tugas Nasional mencatat ada 82 kasus per Minggu (5/7/2020) sehingga total angka menjadi 3.171 orang.

“Kalau kita lihat angka kematian secara nasional, langkah kita berada pada angka 5 persen. Ini pun juga relatif lebih tinggi dibandingkan dengan angka rata-rata dunia yang saat ini mencapai 4, 72 persen,” kata Yurianto. Demikian, seperti dikutip Infofinansial.com. (psp)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

NASIONAL

Penambahan Kasus Covid-19 Terkonfirmasi Positif 1.447, Meninggal 53 dan Sembuh 651

Published

on

Hari ini jumlah pasien positif COVID-19 yang meninggal dunia mencapai 3.089 orang. (Foto : BNPB Indonesia)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (Gugus Tugas Nasional) mencatat penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 per hari ini Sabtu (4/7/2020) totalnya menjadi 62.142 setelah ada penambahan sebanyak 1.447 orang. Kemudian untuk pasien sembuh menjadi 28.219 setelah ada penambahan sebanyak 651 orang. Selanjutnya untuk kasus meninggal menjadi 3.089 dengan penambahan 53.

Adapun akumulasi data kasus tersebut diambil dari hasil uji pemeriksaan spesimen sebanyak 22.992 pada hari sebelumnya, Jumat (3/7/2020) dan total akumulasi yang telah diuji menjadi 894.428. Adapun uji pemeriksaan tersebut dilakukan menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di 144 laboratorium, Test Cepat Melokuler (TCM) di 112 laboratorium dan laboratorium jejaring (RT-PCR dan TCM) di 277 lab.

Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah orang yang diperiksa per hari ini ada 9.699 dan jumlah yang akumulatifnya adalah 529.669. Dari pemeriksaan keseluruhan, didapatkan penambahan kasus positif per hari ini sebanyak 1.447 dan negatif 8.252 sehingga secara akumulasi menjadi positif 62.142 dan negatif 467.527.

“Jumlah kasus konfirmasi positif baru sebanyak 1.447, sehingga total postif sekarang menjadi 62.142,” kata Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Sabtu (4/7/2020).

Menurut Yuri, angka ini tidak tersebar merata di seluruh Indonesia, melainkan ada beberapa wilayah yang memiliki kasus penambahan dengan jumlah tinggi, namun ada beberapa yang tidak sama sekali melaporkan adanya penambahan kasus positif.

“Provinsi Jawa Timur hari ini masih melaporkan cukup tinggi sebanyak 413 kasus baru dengan 100 sembuh. Kemudian DKI Jakarta 223 kasus baru dengan 268 sembuh. ulawesi Selatan 195 kasus baru dengan 41 sembuh. Jawa Tengah 110 kasus baru dengan 50 sembuh dan Bali 91 kasus baru 24 sembuh,” kata Yuri.

Sementara itu, data provinsi 5 besar dengan kasus positif terbanyak secara kumulatif adalah mulai dari Jawa Timur 13.461, DKI Jakarta 12.183, Sulawesi Selatan 5.754, Jawa Tengah 4.403 dan Jawa Barat 3.463.

Berdasarkan data yang diterima Gugus Tugas dari 34 Provinsi di Tanah Air, Provinsi DKI Jakarta menjadi wilayah penambahan kasus sembuh tertinggi yakni 7.377 disusul Jawa Timur sebanyak 4.738, Sulawesi Selatan 2.023, Jawa Barat 1.685, Jawa Tengah 1.457 dan wilayah lain di Indonesia sehingga total mencapai 28.219 orang.

Kriteria pasien sembuh yang diakumulasikan tersebut adalah berdasarkan hasil uji laboratorium selama dua kali dan ketika pasien tidak ada lagi keluhan klinis.

Gugus Tugas Nasional merincikan akumulasi data positif COVID-19 lainnya di Indonesia yaitu di Provinsi Aceh 87 kasus, Bali 1.797 kasus, Banten 1.508 kasus, Bangka Belitung 161 kasus, Bengkulu 137 kasus, Yogyakarta 325 kasus.

Selanjutnya di Jambi 117 kasus, Kalimantan Barat 336 kasus, Kalimantan Timur 557 kasus, Kalimantan Tengah 1.004 kasus, Kalimantan Selatan 3.520 kasus, dan Kalimantan Utara 206 kasus.

Kemudian di Kepulauan Riau 311 kasus, Nusa Tenggara Barat 1.311 kasus, Sumatera Selatan 2.205 kasus, Sumatera Barat 762 kasus, Sulawesi Utara 1.192 kasus, Sumatera Utara 1.767 kasus, dan Sulawesi Tenggara 479 kasus.

Adapun di Sulawesi Tengah 191 kasus, Lampung 193 kasus, Riau 233 kasus, Maluku Utara 953 kasus, Maluku 776 kasus, Papua Barat 253 kasus, Papua 1.984 kasus, Sulawesi Barat 124 kasus, Nusa Tenggara Timur 118 kasus dan Gorontalo 269 kasus serta dalam proses verifikasi ada 2.

Total untuk jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang masih dipantau ada sebanyak 38.890 orang dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang masih diawasi ada 14.205 orang. Data tersebut diambil dari 34 provinsi dan 453 kabupaten/kota di Tanah Air. Demikian, seperti dikutip Mediaemiten.com. (psp)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending