Connect with us

POLITIK

Habib Muhsin FPI Serukan Ambil Alih Kedaulatan Rakyat

Published

on

Ketua Dewan Syura FPI, Habib Muhsin Ahmad Alatas.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Sebanyak lebih dari 20 ribu laskar Front Pembela Islam (FPI) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi bakal turun ke jalan, bergabung bersama sejumlah lapisan ormas Islam dan massa lainnya di Jakarta pada 22 Mei 2019.

“Saya kira akumulasi dari hari ini sudah mulai masuk. Mungkin besok baru klimaksnya. Kisaran jumlahnya itu yang tidak terprediksi. Kalau lihat respons di medsos (media sosial) luar biasa banyak. Akan tetapi belum terprediksi dengan baik,” ujar Ketua Dewan Syura FPI, Habib Muhsin Ahmad Alatas saat dikonfirmasi pada Selasa, 21 Mei 2019.

Jumlah massa, khususnya laskar FPI yang turun ke Jakarta pada Rabu besok, diprediksi bakal terus bertambah dengan kehadiran FPI dari berbagai daerah lainnya di luar Jabodetabek.

“Kalau Jabodetabek FPI yang bakal turun sekitar 10 ribu sampai dengan 20 ribu. Nanti di sana tidak terinisialkan lagi sebagai FPI atau sebagai apa, ini semua melebur menjadi kekuatan rakyat. Jadi sudah tidak bisa terprediksi terorganisasi, gitu,” katanya.

Muhsin mengungkapkan, massa bergerak dengan berbagai caranya masing-masing; ada yang konvoi dan ada pula yang menggunakan kendaraan umum. Nantinya titik kumpul di depan kantor Bawaslu, Jakarta.

“Semua langsung ke titik Bawaslu karena komandonya di sana, kemudian massa melebar ke Sudirman ke arah Thamrin sana. Dari daerah lain juga Insya Allah hadir sebagai komponen masyarakat seperti dari Sumut, Jabar, Jatim, Banten, Sulawesi,” jelasnya.

Muhsin mengimbau, sebagai salah satu komponen rakyat Indonesia diharapkan aksi nanti tetap berjalan damai.

“Kita harus menjaga kondusivitas, menjaga supaya aksi ini menjadi aksi yang besar, kuat, akan tetapi damai. Bisa mempunyai pengaruh terhadap apa yang diperjuangkan yaitu kedaulatan rakyat, merebut kembali kedaulatan rakyat,” tegasnya.

Adapun, tuntutan dari aksi bertajuk gerakan nasional kedaulatan rakyat itu yakni, menuntut keadilan atas proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang dianggap banyak kecurangan. “Hak rakyat selama ini sudah memberikan suara untuk memiliki seorang pemimpin yang kita sudah mengetahui hitung-hitunganya. Kita sudah menang, kok kalah. Lalu kemudian kecenderungan-kecenderungan yang sudah didapat dari data-data kita menang, kok kalah,” ucapnya.

Kecurangan Sangat Vulgar

Muhsin menilai kecurangan yang terjadi sudah sangat vulgar. Menurut pihaknya itu terjadi dari awal, dari sebelum perumusan, pembentukan persiapan pemilu, pra pemilu sampai pemilu dan sampai penghitungan itu semuanya penuh dengan kecurangan, kejahatan dan kriminal.

“Sampai meninggalnya 700 orang lebih petugas KPPS, ini tragedi kemanusiaan, ini kategorinya sudah genosida, pemusnahan manusia, sudah pemusnahan massal. Kategorinya sudah kriminal tingkat tinggi, sudah pelanggaran HAM yang sangat tinggi,” ujarnya.

Muhsin menegaskan, apa pun yang terjadi pihaknya akan terus bertahan sampai semua tuntutan terpenuhi.

“Kita akan bertahan sampai rakyat berhasil mengambil alih kedaulatannya. Apa pun yang terjadi rakyat akan bertahan. Kita lihat nanti saja, yang penting kita berjuang niat untuk mengambil alih hak rakyat, dan ini sedang terjadi sebuah kejahatan, sebuah angkara murka yang menodai dari pada negara yang berdaulat Republik Indonesia,” katanya, seperti dikutip Viva.co.id. (*)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

JAKARTA

Heboh Kebakaran di Gedung Nusantara III, Ini Kata Sekjen DPR RI

Published

on

Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar memastikan tidak ada kebakaran yang terjadi di Gedung Nusantara III. Namun asap putih tebal keluar akibat tidak berfungsi dengan baiknya sistem aerosol. Sebagaimana diberitakan, asap tebal berwarna putih sempat memenuhi area selasar Gedung Nusantara III mulai pukul 12.00 WIB.

“Ini bukan kebakaran, tetapi sistem aerosol yang terlalu sensitif, atau kita sebut sistem aerosol yang terbuka, sehingga mengeluarkan asap atau fogging dibeberapa titik, yang biasanya terjadi saat ada kebakaran atau ada api,” kata Indra saat memberikan keterangan pers kepada awak media di Gedung Nusantara II seperti dilansir Parlementaria, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2020).

Hingga berita ini diturunkan, sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran telah sampai di lokasi kejadian. Terkait ini, Indra juga menyampaikan bahwa pihak pemadam kebakaran (damkar) tengah meneliti dan mengevaluasi penyebab sistem aerosol tersebut dapat terbuka.

“Sekarang posisinya sudah sangat clear, tidak ada kerusakan apapun, tidak ada korban, tetapi sebagai sebuah prosedur, rekan-rekan dari damkar masih menyelidiki mengapa sistem tersebut mengeluarkan asap yang banyak sekali, sehingga kalau dari luar terkesan seperti ada yang terbakar,” imbuhnya.

Turut hadir memberikan keterangan pers, Kepala Kepolisian Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal (Irjen) Pol. Nana Sudjana juga memastikan tidak adanya kebakaran yang terjadi di Gedung Nusantara III. Meski demikian, pihaknya masih terus melakukan penyelidikan untuk menemukan pemincunya.

“Di lantai 2 ada sekitar 10 aerosol yang ada di sana, kemungkinan itu error dan menimbulkan banyak asap. Anggota kami, baik dari Polda dan Polres, sudah mengolah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan sedang memastikan penyebab dari error tersebut. Jadi sekali lagi, tidak ada api, tidak ada kebakaran,” jelasnya.

Sebagai informasi, aerosol merupakan butiran halus atau cairan yang yang tersebar secara merata di udara, seperti asap dan kabut. Dalam sistem pemadam kebakaran, sistem tersebut dapat mendeteksi sensor panas untuk kemudian secara otomatis mengeluarkan asap (aerosol) untuk memadamkan api. (ini)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Tjahjo Kumolo Ajak Cegah Meluasnya Pemikiran Radikal, PNS Diharuskan Setia pada Pancasila

Published

on

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Dalam pemaparannya di sebuah acara diskusi di Jakarta, Senin (17/2/2020) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menekankan pegawai negeri mesti setia kepada Pancasila, Undang-undang dasar 1945, dan pemerintahan yang sah.

Ia mencontohkan bagaimana beberapa waktu lalu ada 12 pejabat eselon 1 yang gagal dalam proses seleksi untuk menjadi kepala sebuah lembaga pemerintah karena cara pandanganya sudah radikal, bahkan berniat ingin mengganti Pancasila.

Tjahjo mengatakan dua bulan lalu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengadakan rapat dengan Badan Kepegawaian Negara yang hasilnya menyebutkan ada 189 aparatur sipil negara terlibat radikalisme, narkotika, dan korupsi. Yang terlibat narkotika langsung dipecat. Yang terbelit kasus korupsi dan sudah berkekuatan hukum tetap juga langsung diberhentikan.

Sedangkan aparatur sipil negara yang terpapar radikalisme, sebagian ada yang dikenai sanksi berupa diturunkan pangkatnya, sementara lainnya batal naik pangkat menjadi pejabat eselon satu dan dua.

“Kemarin kita tunjuk satu pejabat kepala lembaga, tugas pertamanya adalah mengganti seluruh pejabat eselon satu di bawahnya karena sudah terpapar radikalisme terorisme. (mereka) sudah terbuka terang-terangan lewat media sosial sudah ingin mengganti Pancasila Undang-undang Dasar 1945,” ujar Tjahjo.

Namun, Tjahjo tidak merinci nama lembaga yang dimaksud serta berapa jumlah eselon yang akan diganti dalam institusi tersebut.

Tjahjo menegaskan pemerintah menghormati prinsip aparatur sipil negara dalam beragama, misalnya dengan tidak melarang PNS untuk berjilbab ketika bekerja, meskipun tetap melarang mereka bercadar.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan sistem pemerintahan di Indonesia tidak bertentangan dengan syariat Islam. Indonesia tambahnya juga bisa disebut sebagai khilafah karena dalam bahasa Arab, khilafah itu berarti sistem pemerintahan.

“Sehingga jangan ribut Anda nggak ikut khilafah. Sudah ini, kalau dibahasa Arab kan Indonesia itu khilafah Indonesia, sistem pemerintahan Indonesia. Lalu sistemnya seperti apa? Sistemnya itu bermacam-macam,” kata Mahfud.

Mahfud meyatakan ideologi Pancasila harus sampai ke akar rumput.. Generasi muda seperti pelajar dan mahasiswa yang kerap menjadi sasaran penyebaran paham radikalisme tambahnya perlu mengintensifkan diskusi tentang nilai-nilai Pancasila. (lel)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Menko Polhukam Usul agar Polsek Tak Tangani Penyelidikan dan Penyidikan

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mahfud MD mengusulkan agar Kepolisian Sektor (Polsek) tidak lagi berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan, namun lebih meningkatkan upaya pengayoman, menjaga keamanan dan ketertiban dalam konsep keadilan restoratif (restorative justice).

“Polisi harus mendekatkan restorative justice. Jangan apa-apa KUHP, dan KUHAP, sehingga orang mencuri semangka saja dihukum dengan KUHAP, sehingga ada gagasan tadi yaitu agar polsek-polsek itu kalau bisa tidak lakukan penyelidikan dan penyidikan,” kata Mahfud yang juga Menteri Politik Hukum dan Keamanan usai bertemu Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Mahfud mengatakan usulan kepada Presiden ini juga berdasarkan informasi yang dia dapatkan bahwa jajaran polisi di tingkat Polsek sering dibebani target penanganan perkara. Akibat hal itu, kata Mahfud, Polsek cenderung lebih memilih menggunakan pasal pidana terhadap kasus tertentu, yang notabene-nya bisa diselesaikan dengan keadilan restoratif atau kesepakatan perdamaian antara yang bersengketa.

“Karena ini Polsek seringkali pakai sistem target. Kalau tidak pakai pidana, dianggap tidak bekerja. Lalu yang kecil-kecil yang harusnya diselesaikan dengan restorative justice, perdamaian, kekeluargaan, seharusnya yang itu ditonjolkan,” ujar dia. “Jadi dengan ini, Polsek tidak cari-cari perkara,” ucap Mantan Ketua MK ini.

Usulan itu juga berangkat dari fakta bahwa lembaga penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan dan Pengadilan hanya memiliki tingkatan wilayah terkecil di Kota atau Kabupaten, yakni Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri. Sedangkan Polsek merupakan unsur Polri yang berada di tingkat kecamatan.

“Karena Kejaksaan dan Pengadilan juga hanya ada di tingkat kabupaten atau kota yang terbawah, kenapa kok Polsek ikut-ikutan. Meski begitu ini akan masih diolah lebih lanjut,” ujarnya menegaskan.

Meski demikian, kata Mahfud, perubahan tugas struktural kepolisian ini baru berupa usulan, dan masih akan dibahas dengan instansi terkait. (ini)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending