Connect with us

POLITIK

Habib Muhsin FPI Serukan Ambil Alih Kedaulatan Rakyat

Published

on

Ketua Dewan Syura FPI, Habib Muhsin Ahmad Alatas.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Sebanyak lebih dari 20 ribu laskar Front Pembela Islam (FPI) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi bakal turun ke jalan, bergabung bersama sejumlah lapisan ormas Islam dan massa lainnya di Jakarta pada 22 Mei 2019.

“Saya kira akumulasi dari hari ini sudah mulai masuk. Mungkin besok baru klimaksnya. Kisaran jumlahnya itu yang tidak terprediksi. Kalau lihat respons di medsos (media sosial) luar biasa banyak. Akan tetapi belum terprediksi dengan baik,” ujar Ketua Dewan Syura FPI, Habib Muhsin Ahmad Alatas saat dikonfirmasi pada Selasa, 21 Mei 2019.

Jumlah massa, khususnya laskar FPI yang turun ke Jakarta pada Rabu besok, diprediksi bakal terus bertambah dengan kehadiran FPI dari berbagai daerah lainnya di luar Jabodetabek.

“Kalau Jabodetabek FPI yang bakal turun sekitar 10 ribu sampai dengan 20 ribu. Nanti di sana tidak terinisialkan lagi sebagai FPI atau sebagai apa, ini semua melebur menjadi kekuatan rakyat. Jadi sudah tidak bisa terprediksi terorganisasi, gitu,” katanya.

Muhsin mengungkapkan, massa bergerak dengan berbagai caranya masing-masing; ada yang konvoi dan ada pula yang menggunakan kendaraan umum. Nantinya titik kumpul di depan kantor Bawaslu, Jakarta.

“Semua langsung ke titik Bawaslu karena komandonya di sana, kemudian massa melebar ke Sudirman ke arah Thamrin sana. Dari daerah lain juga Insya Allah hadir sebagai komponen masyarakat seperti dari Sumut, Jabar, Jatim, Banten, Sulawesi,” jelasnya.

Muhsin mengimbau, sebagai salah satu komponen rakyat Indonesia diharapkan aksi nanti tetap berjalan damai.

“Kita harus menjaga kondusivitas, menjaga supaya aksi ini menjadi aksi yang besar, kuat, akan tetapi damai. Bisa mempunyai pengaruh terhadap apa yang diperjuangkan yaitu kedaulatan rakyat, merebut kembali kedaulatan rakyat,” tegasnya.

Adapun, tuntutan dari aksi bertajuk gerakan nasional kedaulatan rakyat itu yakni, menuntut keadilan atas proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang dianggap banyak kecurangan. “Hak rakyat selama ini sudah memberikan suara untuk memiliki seorang pemimpin yang kita sudah mengetahui hitung-hitunganya. Kita sudah menang, kok kalah. Lalu kemudian kecenderungan-kecenderungan yang sudah didapat dari data-data kita menang, kok kalah,” ucapnya.

Kecurangan Sangat Vulgar

Muhsin menilai kecurangan yang terjadi sudah sangat vulgar. Menurut pihaknya itu terjadi dari awal, dari sebelum perumusan, pembentukan persiapan pemilu, pra pemilu sampai pemilu dan sampai penghitungan itu semuanya penuh dengan kecurangan, kejahatan dan kriminal.

“Sampai meninggalnya 700 orang lebih petugas KPPS, ini tragedi kemanusiaan, ini kategorinya sudah genosida, pemusnahan manusia, sudah pemusnahan massal. Kategorinya sudah kriminal tingkat tinggi, sudah pelanggaran HAM yang sangat tinggi,” ujarnya.

Muhsin menegaskan, apa pun yang terjadi pihaknya akan terus bertahan sampai semua tuntutan terpenuhi.

“Kita akan bertahan sampai rakyat berhasil mengambil alih kedaulatannya. Apa pun yang terjadi rakyat akan bertahan. Kita lihat nanti saja, yang penting kita berjuang niat untuk mengambil alih hak rakyat, dan ini sedang terjadi sebuah kejahatan, sebuah angkara murka yang menodai dari pada negara yang berdaulat Republik Indonesia,” katanya, seperti dikutip Viva.co.id. (*)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

POLITIK

Ditanya Ketua MPR soal Isu Resuffle Kabinet, Presiden Terkekeh-kekeh

Published

on

Suasana pertemuan Ketua MPR, Bambang Soesatyo dan Presiden di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat. (Foto : Istimewa)

Adilmakmur.co.id, Bogor – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan, dalam pertemuan pimpinan MPR RI dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor pada Rabu (8/7/2020), selain membahas rencana Sidang Tahunan MPR RI dan agenda kenegaraan lainnya, juga sempat menyinggung soal reshufle. Adalah Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid dan Syarief Hasan yang menanyakan langsung tentang isu reshuffle kabinet tersebut sebagaimana santer diberitakan akhir-akhir ini.

“Presiden Jokowi hanya terkekeh-kekeh dan tidak menjawab secara langsung tentang isu reshufle. Beliau hanya menekankan, bahwa para Menteri harus kerja ekstra keras. Terapkan manajemen krisis. Pastikan semua program dan dana tersalurkan. Rakyat semua menunggu. Kalau perlu kerja 24 jam. Saya sendiri kata presiden, setiap hari langsung turun ikut mengawasi. Sekarang ini, tidak hanya menteri yang saya tanya. Tapi saya kejar juga sampai ke sekjen dan dirjen kementerian. Itu penjelasan presiden. Artinya, Presiden tidak ingin ada menteri yang main-main. Semua harus fokus bekerja menghadapi krisis. Ini masa-masa yang sangat sulit,” ujar Bamsoet.

Jadi, tambah Mantan Ketua DPR RI ini. Presiden tidak menyampaikan langsung secara implisit, apakah akan ada reshuffle atau tidak. Silakan tafsirkan sendiri pandangan presiden tersebut,” ujar Bamsoet usai bertemu Presiden Joko Widodo, di Istana Bogor, Rabu (8/7/2020).

Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI antara lain Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Jazilul Fawaid, Lestari Moerdijat, Syarief Hasan, Zulkifli Hasan, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad. Sedangkan Presiden Joko Widodo didampingi Menkopulhukam Mahfud MD, Mensesneg Pratikno, dan Seskab Pramono Anung.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini berharap isu reshuffle kabinet tak menjadi bola liar yang kontraproduktif terhadap penanganan Covid-19. Para menteri harus tetap fokus bekerja lebih efektif, jangan sampai malah sibuk memikirkan isu reshuffle. Sebagai pembantu presiden, para menteri harus bisa mengejar ritme kerja presiden yang sangat cepat. 

“Jadikan teguran yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet pada beberapa waktu lalu sebagai pemacu semangat kerja. Rakyat sangat menantikan agar dana penanganan Covid-19 yang mencapai Rp 905,1 triliun bisa cepat dirasakan secara langsung oleh rakyat. Penyerapan anggaran yang tepat guna dan tepat sasaran harus segera dilakukan,” pungkas Bamsoet.

Sementara Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menambahkan, saat dirinya menanyakan mengenai rencana reshuffle, Presiden Joko Widodo menanggapi dengan menegaskan dirinya ingin semua menteri bekerja maksimal. 

“Secara implisit, Bapak Presiden mengatakan menginginkan kabinet ini bekerja maksimal. Secara implisit begitu. Jadi silakan diartikan,” kata Syarief. (*)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Pemerintah dan DPR Perlu Duduk Bersama Batalkan RUU HIP

Published

on

Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsy. (Foto : dpr.go.id)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM Mahfud MD sudah menyampaikan akan melakukan penundaan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP), meski demikian Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsy menilai hal tersebut sepertinya tidaklah cukup, pemerintah dan DPR perlu duduk bersama untuk menyepakati pembatalan RUU HIP.

“Pemerintah memang telah menyampaikan akan melakukan penundaan pembahasan RUU HIP, namun sepertinya statemen ini saja tidak cukup. Pasalnya aksi demonstrasi penolakan RUU HIP oleh berbagai elemen masyarakat masih terus berlangsung di berbagai tempat. Mereka minta bukan sekedar penundaan pembahasan. Tentu ini harus didengarkan dengan baik, apa yang menjadi aspirasi masyarakat,” ujar Habib melalui pesan singkatnya, Rabu (8/7/2020).

Politisi Fraksi PKS ini melanjutkan, jika kemudian masih ada pihak yang tetap ngotot melakukan pembahasan, tentunya hal ini menimbulkan pertanyaan, untuk siapa sebenarnya RUU tersebut. Jika masyarakat menolak, lalu kenapa masih ada pemaksaan untuk pembahasan. Oleh karenanya Habib menilai sebaiknya RUU ini didrop dari prolegnas.

Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota Baleg DPR RI, Mulyanto. Ia menilai sikap pemerintah terhadap RUU HIP ini terlihat plin-plan, tidak jelas. Sebelumnya, Menkopolhukam mengatakan, pemerintah menunda pembahasan, namun saat Raker Evaluasi Prolegnas 2020 lalu, Menkumham Yasonna Laoly menyatakan pemerintah belum memutuskan sikap, dan masih mengkaji RUU tersebut. Dan terbaru, Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan, bahwa ada kelompok yang ingin menghantam Pemerintah, padahal pemerintah telah jelas-jelas menolak RUU HIP.

“RUU HIP ini sebenarnya bisa dihentikan pembahasannya dengan menggunakan berbagai mekanisme politik. Kalau ada niat politik, banyak jalan dan dasar untuk mencabut RUU HIP dari daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020. Ada pembenarannya, baik dalam UU No 12 Tahun 2011 ataupun dalam Peraturan DPR No 1 Tahun 2020. Masalahnya apakah pemerintah dan DPR punya political will untuk itu,” ungkap Mulyanto.

Dijelaskannya, Pasal 70 UU No.12 Tahun 2011 menyatakan, RUU yang belum dibahas dapat ditarik. Bahkan pada pasal 71 pada undang-ungan yang sama menyatakan, RUU yang sedang dibahas antara pemerintah dan DPR sekalipun dapat ditarik melalui suatu prosedur yang ditetapkan. Itulah kenapa pada Rapat Kerja Tripartit DPR-DPD dan Pemerintah pada 2 Juli 2020 lalu dicabut sebanyak 16 RUU dari Prolegnas Prioritas Tahun 2020.

Ia menambahkan, kalau Bamus dan Pimpinan DPR RI berkeinginan untuk mencabut RUU HIP, maka ini dapat dilaksanakan. Sekarang bolanya ada di tangan pemerintah, kalau pemerintah benar-benar menolak RUU HIP, seperti yang dikatakan Menkopolhukam Mahfud MD, maka penolakan itu dapat dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada DPR RI.

“Atau dengan cara tidak menulis Surat Presiden (Surpes) dan DIM (daftar isian masalah) kepada DPR dalam waktu 60 hari setelah menerima surat dari DPR tentang RUU HIP, yang jatuh pada tanggal 20 Juli 2020. Kalau lewat dari tanggal 20 Juli 2020, Presiden tidak mengirim Surpres dan DIM terkait RUU HIP kepada DPR, maka otomatis tidak akan terjadi pembahasan RUU ini di DPR,” pungkas Mulyanto. (dpr)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Parliamentary Threshold Diharapkan Tetap 4 Persen, Ini Alasannya

Published

on

Anggota Komisi II DPR dari F-PAN, Guspardi Gaus. (Foto : Kompas.com)

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Regulasi Pemilu sedang dibahas Komisi II DPR RI. Ada banyak klaster masalah yang mengemuka, salah satunya adalah parliamentary threshold (ambang batas masuk parlemen). Fraksi PAN DPR RI tetap mengharapkan di angka 4 persen. Angka ini sudah ideal bagi partai-partai peserta pemilu.

Anggota Komisi II DPR dari F-PAN Guspardi Gaus mengemukakan ini saat menjadi narasumber dalam diskusi Forum Legislasi di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2020). Dengan PT (parliamentary threshold) 4 persen saja, banyak partai politik baru yang tidak bisa masuk parlemen pada Pemilu 2019 lalu.

“Saya dari F-PAN tetap menginginkan 4 persen. Dengan 4 persen saja, 13 juta suara masyarakat tidak punya arti apa-apa. Bahkan, dengan 4 persen, tidak ada satu partai baru pun yang masuk parlemen,” kilahnya. Sebagai anggota Komisi II DPR RI, Guspardi mempertanyakan, mengapa tiba-tiba muncul angka 7 persen untuk PT dalam draf RUU Pemilu. Padahal, konsep awalnya adalah 4 sampai 5 persen. Ia menduga, ada yang memasukkan besaran angka PT ke dalam draf.

F-PAN, lanjut legislator Sumatera Barat II ini, telah mengajukan konsep DIM yang akan dibahas Komisi II DPR. “Saya menumpangkan harapan bagaimana media, DPR, dan pemerintah punya komitmen yang sama untuk meningkatkan kualitas pemilu,” imbuhnya. RUU ini harus dibawa ke hal postif. Artinya, hak demokrasi rakyat harus betul-betul dirasakan. Pemilu harus berkualitas sesuai keinginan rakyat. (dpr)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending