Connect with us

POLITIK

Habib Muhsin FPI Serukan Ambil Alih Kedaulatan Rakyat

Published

on

Ketua Dewan Syura FPI, Habib Muhsin Ahmad Alatas.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Sebanyak lebih dari 20 ribu laskar Front Pembela Islam (FPI) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi bakal turun ke jalan, bergabung bersama sejumlah lapisan ormas Islam dan massa lainnya di Jakarta pada 22 Mei 2019.

“Saya kira akumulasi dari hari ini sudah mulai masuk. Mungkin besok baru klimaksnya. Kisaran jumlahnya itu yang tidak terprediksi. Kalau lihat respons di medsos (media sosial) luar biasa banyak. Akan tetapi belum terprediksi dengan baik,” ujar Ketua Dewan Syura FPI, Habib Muhsin Ahmad Alatas saat dikonfirmasi pada Selasa, 21 Mei 2019.

Jumlah massa, khususnya laskar FPI yang turun ke Jakarta pada Rabu besok, diprediksi bakal terus bertambah dengan kehadiran FPI dari berbagai daerah lainnya di luar Jabodetabek.

“Kalau Jabodetabek FPI yang bakal turun sekitar 10 ribu sampai dengan 20 ribu. Nanti di sana tidak terinisialkan lagi sebagai FPI atau sebagai apa, ini semua melebur menjadi kekuatan rakyat. Jadi sudah tidak bisa terprediksi terorganisasi, gitu,” katanya.

Muhsin mengungkapkan, massa bergerak dengan berbagai caranya masing-masing; ada yang konvoi dan ada pula yang menggunakan kendaraan umum. Nantinya titik kumpul di depan kantor Bawaslu, Jakarta.

“Semua langsung ke titik Bawaslu karena komandonya di sana, kemudian massa melebar ke Sudirman ke arah Thamrin sana. Dari daerah lain juga Insya Allah hadir sebagai komponen masyarakat seperti dari Sumut, Jabar, Jatim, Banten, Sulawesi,” jelasnya.

Muhsin mengimbau, sebagai salah satu komponen rakyat Indonesia diharapkan aksi nanti tetap berjalan damai.

“Kita harus menjaga kondusivitas, menjaga supaya aksi ini menjadi aksi yang besar, kuat, akan tetapi damai. Bisa mempunyai pengaruh terhadap apa yang diperjuangkan yaitu kedaulatan rakyat, merebut kembali kedaulatan rakyat,” tegasnya.

Adapun, tuntutan dari aksi bertajuk gerakan nasional kedaulatan rakyat itu yakni, menuntut keadilan atas proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang dianggap banyak kecurangan. “Hak rakyat selama ini sudah memberikan suara untuk memiliki seorang pemimpin yang kita sudah mengetahui hitung-hitunganya. Kita sudah menang, kok kalah. Lalu kemudian kecenderungan-kecenderungan yang sudah didapat dari data-data kita menang, kok kalah,” ucapnya.

Kecurangan Sangat Vulgar

Muhsin menilai kecurangan yang terjadi sudah sangat vulgar. Menurut pihaknya itu terjadi dari awal, dari sebelum perumusan, pembentukan persiapan pemilu, pra pemilu sampai pemilu dan sampai penghitungan itu semuanya penuh dengan kecurangan, kejahatan dan kriminal.

“Sampai meninggalnya 700 orang lebih petugas KPPS, ini tragedi kemanusiaan, ini kategorinya sudah genosida, pemusnahan manusia, sudah pemusnahan massal. Kategorinya sudah kriminal tingkat tinggi, sudah pelanggaran HAM yang sangat tinggi,” ujarnya.

Muhsin menegaskan, apa pun yang terjadi pihaknya akan terus bertahan sampai semua tuntutan terpenuhi.

“Kita akan bertahan sampai rakyat berhasil mengambil alih kedaulatannya. Apa pun yang terjadi rakyat akan bertahan. Kita lihat nanti saja, yang penting kita berjuang niat untuk mengambil alih hak rakyat, dan ini sedang terjadi sebuah kejahatan, sebuah angkara murka yang menodai dari pada negara yang berdaulat Republik Indonesia,” katanya, seperti dikutip Viva.co.id. (*)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

POLITIK

Pemerintah Sepakati Pemberian Bansos Harus Berbasis NIK

Published

on

Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arief Fakrulloh.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Pemerintah menyepakati bahwa dalam pemberian bantuan sosial (bansos) dan layanan-layanan lain harus berbasis data dari nomor induk kependudukan (NIK) agar tepat sasaran.

“Kami tadi rapat, sudah menyepakati bahwa dalam pemberian bantuan sosial, Kemensos, BPJS, layanan-layanan di Kemenag kemudian di Kemendikbud, semuanya harus menggunakan basis nomor induk kependudukan (NIK),” kata Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arief Fakrulloh di gedung KPK, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Untuk diketahui, pada Kamis di gedung KPK telah digelar rapat lintas kementerian membahas materi pencegahan tentang pemanfaatan NIK untuk perbaikan basis data pemberian bantuan sosial.

“Kalau nanti ada penduduk yang lupa NIK-nya atau merasa belum terdata, akan mendapatkan layanan setelah mengetahui dan memastikan NIK-nya. Jadi, kalau ada penduduk yang merasa belum terdata atau lupa NIK-nya, silakan diurus ke Dinas Dukcapil setempat,” ucap Zudan.

Selain itu, kata dia, penyaluran layanan baik di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan Kementerian Agama (Kemenag) juga harus menggunakan NIK.

“Di BPJS kan menggunakan data dari BPS, dulu kan belum berbasis NIK,” ucap Zudan.

Saat ini, lanjut Zudan, pemerintah juga sedang merapikan data kependudukan yang menerima bansos tersebut.

“Sekarang kurang lebih 99 juta data penduduk di Kemensos, itu 70 persen sudah ketemu NIK-nya. Yang 30 persen sekarang sedang dirapikan datanya, dicocokkan dengan data kependudukan di Dukcapil, termasuk di BPS, termasuk data Dapodik (Data Pokok Pendidikan) di Kemendikbud itu sedang dicocokkan. Jadi ini sedang proses untuk menemukan NIK penduduk itu,” tutur dia.

Sementara itu dalam kesempatan sama, Menteri Sosial Agus Gumiwang juga mengatakan bahwa agar semua penyaluran bansos di Kementerian Sosial tepat sasaran dan efektif maka harus berbasis NIK.

“Jadi intinya adalah semua program bantuan sosial bisa efektif tepat sasatan maka memang data terpadu basisnya harus NIK,” ujar Agus.

Ia pun menyatakan KPK juga mengapresiasi soal kesepakatan pemberian bansos tersebut berbasis NIK.

“Intinya KPK memberikan apresiasi, KPK menjalankan fungsi pencegahannya. Sebetulnya, KPK sejak lama mendorong bansos itu berbasis NIK. Saya ingat setahun lalu ketika saya baru dilantik jadi menteri, saya datang ke KPK dan KPK beri satu saran bahwa bansos Kemensos harus basis NIK,” tuturnya.

Sedangkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa pemanfaatan NIK tersebut juga sudah tertuang adalam nota kesepahaman (MoU) antara Kemendagri dengan Kemensos.

“Kami sepakat dalam tempo yang sesingkat-singkatnya karena sudah ada MoU antara Kemendagri dengan Kemensos. Segera kami mem-follow up ini sehingga bantuan-bantuan yang sudah dianggarkan oleh pemerintah atas saran KPK bisa tepat sasaran,” kata Tjahjo. (bfd)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

DPR Minta Pemerintah Ajukan Konsep Pemindahan Ibu Kota Secara Terbuka

Published

on

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Herman Khaeron.

Adilmakmur.co.od, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron meminta pemerintah mengajukan dahulu konsep pemindahan ibukota secara terbuka kepada DPR terlebih dahulu, karena menyangkut pembuatan regulasi undang-undang sebagai payung hukum kebijakan tersebut.

“Pemerintah ajukan konsep pemindahan ibukota dahulu ke DPR lalu dibahas, itu yang benar karena kebijakan itu harus ditetapkan dengan undang-undang,” kata Herman di Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Dia menilai kebijakan itu sebaiknya dibicarakan dari berbagai aspek dan dampaknya sehingga harus terencana dengan matang sambil dibahas Rancangan Undang-Undang Pemindahan Ibukota.

Menurut Herman yang merupakan politisi Partai Demokrat itu, kebijakan pemindahan ibukota harus terbuka kepada publik karena akan bersinggungan dengan pelayanan publik dan kepentingan masyarakat.

“Sebanyak 70 penduduk tinggal di Pulau Jawa, jangan sampai pemindahan ibu kota ke Kalimantan menambah beban biaya bagi 70 persen penduduk. Jadi kita bahas dulu saja secara terbuka di DPR dan buat jajak pendapat kepada masyarakat,” ujarnya.

Dia menilai, pemindahan ibu kota tidak sederhana sehingga sebaiknya dibahas dulu di DPR secara komprehensif dan holistik, karena pada akhirnya harus di ketok di DPR.

Herman mengatakan, memindahkan ibu kota bukan hanya sekedar memindahkan kantor, tetapi memindahkan pegawainya karena itu berapa berapa juta pegawai pusat yang harus berkantor di Kalimantan dan bagaimana dengan keluarganya?

Dia juga mempertanyakan apakah sarana pendukungnya sudah diperhitungkan seperti rumah tinggal, rumah sakit, sekolah pada semua tingkatan, pangan, dan bagaimana kemampuan ekonomi pegawai jika harus pulang pergi ke rumahnya di Jakarta dan sekitarnya.

Baca juga: Pengamat: pemindahan ibukota tidak beri implikasi hukum signifikan

“Jadi tidak sederhana, dan sebaiknya dibahas dulu di DPR secara komprehensif dan holistik, toh pada akhirnya harus di ketok di DPR. Kecuali kalau pindahnya misalkan ke Majalengka atau Cirebon, bisa dijangkau dengan membangun kereta cepat,” katanya.

Selain itu dia menilai saat ini yang urgen adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan mensejahterakan rakyat.

Dia menilai situasi ekonomi dunia sedang kurang baik, bahkan beberapa pengamat berpendapat akan terjadi resesi ekonomi di Asia sehingga Indonesia harus waspada dan fokus di ekonomi. (imb)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

PSI Enggan Bebani Presiden dengan Minta Jatah Menteri

Published

on

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natalie.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie menegaskan enggan membebani Presiden Jokowi dengan meminta jatah menteri di periode kedua pemerintahan Kabinet Kerja.

“Soal menteri yang paling tahu pak Jokowi, yang paling tahu kebutuhan pak Jokowi. Kami tidak mau membebani beliau dengan minta-minta jatah,” kata Grace seusai menggelar acara nonton bareng Film Bumi Manusia karya Hanung Bramantyo, bersama media massa, di Jakarta, Kamis (22/8/2019) malam.

Grace mengatakan selama lima tahun pemerintahan periode pertama, Presiden Jokowi sudah mengetahui dan menguasai kebutuhan pemerintahannya.

Dia mengatakan ketika PSI bertemu Presiden di Istana beberapa waktu lalu, terlihat bahwa Presiden Jokowi kini lebih percaya diri atas apa yang akan dilakukan pemerintahan ke depan.

“Sekarang beliau sudah tahu banget mau ngapain, mau ‘ngegas’ di mana. Maka itu kami tidak pernah meminta, menuntut, dan sebagainya, karena PSI mau support pak Jokowi agar pemerintahan lima tahun ke depan berhasil, maka kriteria menteri kita ikut pak Jokowi saja,” jelasnya.

Saat ditanya apakah kader PSI sudah ada yang diminta untuk menjadi menteri, Grace mengatakan bahwa komunikasi itu sudah ada. Dia mengatakan Presiden Jokowi sudah mengetahui kompetensi kader-kader PSI.

“Kita tunggu saja bagaimana dari beliau, ” ujar Grace.

Grace mengatakan kader PSI, khususnya mantan caleg PSI sudah melewati tahap rekrutmen yang ketat dengan melalui juri independen, sehingga memiliki kompetensi yang baik.

PSI mempersilakan apabila ada kader yang sesuai dengan kebutuhan kabinet Jokowi ke depan. (ran)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending