Connect with us

POLITIK

Gerindra Sebut Prabowo akan Bongkar Penculikan Aktivis 1998

Published

on

Ketua DPP Partai Gerindra, Desmond J Mahesa.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa menegaskan bahwa calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto akan membongkar kasus penculikan aktivis 1998 apabila menjadi Presiden RI periode 2019-2024.

“Keyakinan saya kalau penculikan aktivis 1998 pasti dibongkar karena kalau tidak dibongkar seolah-olah yang dituduhkan kepada Pak Prabowo itu benar,” kata Desmond di acara peringatan 45 tahun peristiwa Malapetaka 15 Januari (Malari) di Cikini, Jakarta, Selasa (15/1/2019) malam.

Dia mengatakan apabila Prabowo menjadi presiden maka tidak mungkin melanggar sumpah jabatannya yaitu menjalankan UU selurus-lurusnya sehingga akan membongkar kasus tersebut.

Desmond menilai mana mungkin presiden yang tersandera suatu peristiwa, lalu tidak berkata jujur sehingga kalau tidak jujur maka melanggar sumpah jabatan.

“Sumpah jabatan presiden itu melaksanakan UU selurus-lurusnya. Itu adalah masalah negara, bukan perseorangan,” ujarnya.

Menurut dia, membongkar kasus dugaan pelanggaran HAM bukan persoalan pidana biasa namun pertanggung jawaban negara melindungi warga negaranya.

Tujuannya menurut Desmond, agar peristiwa masa lalu tidak terulang lagi di masa depan sehingga kalau negara bisa melindungi warga negaranya, maka kejahatan HAM itu tidak ada sebenarnya.

“Dalam konteks peristiwa 1965, hampir semua kasus yang bersifat pelanggaran HAM adalah ketidakmampuan negara melindungi warga negaranya. Kenapa ini tidak terbongkar? Karena negara tidak siap membongkar dirinya dengan institusinya,” katanya.

Dia mengatakan apabila Prabowo melanggar sumpahnya sebagai presiden maka dirinya sendiri yang akan menuntut pimpinan partainya itu untuk membongkar kasus penculikan aktivis 1998. (ibl)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

HUKUM

Demokrat : Putusan MK Terkait Eks-Napi Korupsi Harus Diikuti

Published

on

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Syarief Hasan menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait mantan terpidana kasus korupsi harus diikuti karena berkekuatan hukum tetap.

“Kalau MK sebagai final justifikasi tentu harus diikuti. Suka atau tidak, itu adalah keputusan institusi dan final,” kata Syarif di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Menurut dia, MK memutuskan persoalan hukum di masyarakat terkait dengan UU dan biasanya kalau ada yang merasa dirugikan, dibawa ke institusi tersebut.

Syarief menilai, MK adalah institusi yang terakhir untuk mendapatkan keadilan sehingga kalau lembaga tersebut sudah mengeluarkan putusan maka harus diikuti.

“Kalau MK sudah memutuskan begitu, seharusnya semuanya mematuhi,” ujarnya.

Dia menilai, pasca-Putusan MK itu, semua dikembalikan kepada partai politik dalam pencalonan kepala daerah apakah mencalonkan mantan terpidana kasus korupsi atau tidak.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian permohonan ICW dan Perludem terkait dengan syarat mantan terpidana korupsi mencalonkan diri menjadi kepala daerah.

Dalam putusannya, MK mengabulkan untuk memberikan masa tunggu selama 5 tahun bagi mantan terpidana.

Artinya, mantan terpidana baru bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah setelah melalui masa tunggu 5 tahun usai menjalani pidana penjara. (ibl)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

POLITIK

Mahfud : Polri Siap Amankan Natal dan Tahun Baru

Published

on

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyebutkan aparat kepolisian siap mengamankan perayaan Natal Tahun 2019 dan malam Tahun Baru 2020.

“Ini berdasarkan paparan yang saya terima dari Polri saat melakukan kunjungan ke Mabes Polri. Semuanya sudah siap dan Insya Allah masyarakat bisa tenang merayakan natal dan Tahun Baru,” kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (12/12/2019), usai melakukan kunjungan ke Mabes Polri dan bertemu Kapolri Jenderal Idham Azis.

Menurut Mahfud, aparat kepolisian akan berusaha keras agar perayaan Natal dan pergantian malam Tahun Baru berjalan aman dan lancar.

“Insya Allah akan diusahakan aman seaman-amannya baik dari segi transportasi maupun ketertiban masyarakat dan masalah lainnya yang mungkin timbul. Semuanya sudah diantisipasi oleh Polri,” katanya.

Polri sendiri telah merancang adanya Operasi Lilin dalam rangka pengamanan libur Natal dan Tahun Baru 2020.

“Dari Mabes Polri juga akan mengadakan Operasi Lilin. Tentunya ini masih direncanakan. Nanti berdasarkan hasil analisa intelijen, seperti apa pengamanannya,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Argo Yuwono beberapa hari lalu.

Pengamanan Natal dan Tahun Baru ada beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk menciptakan rasa aman di kalangan masyarakat. Ada beberapa kegiatan rutin yang dilakukan polisi untuk mencegah kejahatan.

Dalam perencanaan juga akan ditetapkan wilayah Polda yang menjadi prioritas peningkatan pengamanan, baik di pusat pembelanjaan, tempat ibadah dan rekreasi hingga pengaturan lalu lintas.

“Misalnya untuk mengamankan jalur lalu lintas agar kegiatan akhir tahun tidak terjadi kemacetan, kejahatan. Jadi nanti semua kita lakukan pengamanan. Yaitu pengamanan di lokasi-lokasi perumahan, di daerah seluruh Indonesia,” kata Argo. (shk)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

HUKUM

Pengalihan Status Pegawai KPK Jadi ASN Tunggu Pimpinan Baru

Published

on

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan pengalihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) akan dilakukan setelah pimpinan baru dilantik.

“Menunggu ditetapkan, ada prosesnya, mudah-mudahan dengan pelantikan pimpinan baru yang sudah ada aturan barunya,” kata Tjahjo usai mengikuti rapat Komite Dewan Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPBRN) di Kantor Wapres Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Tjaho mengatakan proses pengisian lembaga KPK oleh ASN tersebut akan dilakukan secara menyeluruh dan tidak secara bertahap.

“Ya semua dong, langsung. Mosok mau nyicil, ya enggak ada,” tambahnya.

Terkait adanya penolakan dari sebagian karyawan KPK untuk menjadi ASN, Tjahjo menghormati hal itu. Namun, dia menegaskan ketika undang-undang dan peraturan mengatur tentang pegawai KPK harus ASN, maka itu harus ditaati.

“Orang itu bebas, mau jadi ASN atau mau tidak, bebas kok. Mau mundur juga bebas saja. Itu hak asasi,” katanya.

Pengisian lembaga KPK oleh ASN diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang KPK, yang menyatakan bahwa pegawai lembaga antirasuah itu adalah aparatur sipil negara.

KPK sudah membentuk tim transisi untuk menemukan skema pengisian pegawai tersebut, yang usulannya antara lain dengan mengalihkan status pegawai tetap KPK menjadi ASN dan pegawai tidak tetap menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Tjahjo pun sudah berkomunikasi dengan tim transisi KPK tersebut untuk membahas mekanisme peralihan status, pemberian gaji dan tunjangan, penyediaan asuransi dan penyesuaian tingkat jabatan. (fra)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending