Connect with us

OPINI

Lagi-Lagi E-KTP Tercecer, Kode Keras Ada Kecurangan?

Published

on

2.005 keping e-KTP ditemukan di kompleks persawahan di Duren Sawit, Jakarta Timur.

SEBAGAI DOKUMEN penting yang bisa digunakan untuk mengikuti Pilkada serentak dan Pilpres 17 April 2019 mendatang, sudah seharusnya pemerintah memberikan proteksi. Namun apa yang terjadi, akhir-akhir ini masyarakat disuguhi peristiwa tercecerhnya e-KTP diberbagai daerah, penjualan online dan offline blanko e-KTP hingga jasa pembuatan e-KTP aspal. Dengan berbagai kasus tersebut, saya bertanya, apa ada kemungkinan terjadinya malpraktik dalam Pemilu mendatang?. Atau akankah Pemilu jurdil jika timbul masalah seperti ini?

Kasus terbaru tercecernya 2.005 keping e-KTP ditemukan di kompleks persawahan di Duren Sawit, Jakarta Timur. Sejumlah 63 e-KTP rusak dan sudah banyak terkepupas, sementara sebanyak 1942 e-KTP buatan tahun 2011, 2012, dan 2013, yang habis masa berlakunya tahun 2016, 2017 dan 2018. Ribuan e-KTP tersebut milik warga Kelurahan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur.

E-KTP Tercecer, dan Jual Beli E-KTP : Masihkah Berkhayal Pilpres yang Jurdil?

1.000 e KTP juga ditemukan tercecer di Desa Kampung Baru, Kecamatan Pariaman Tengah, Pariaman, Sumatera Barat. Memurut pengecekan data Kapolres Pariaman dengan Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman, seluruh e-KTP sudah ditarik oleh Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman dari pemiliknya karena telah diganti dengan yang baru.

Bukan kali ini kasus e-KTP terjadi. Saya nasih sebanyak 6.000 e-KTP berceceran di Jl. Raya Salabenda, Kec. Kemang, Bogor pada bulan Mei 2018. Saat itu, mobil jenis truk engkel membawa kardus berisi e-KTP melaju dari arah Kayumanis menuju Parung. Kardus tersebut terjatuh sehingga isinya ribuan e-KTP yang sudah rusak/invalid tercecer, nama tidak lengkap, rusak fisik sobek, terkelupas. Namun yang mengherankan kenapa arsip Sumsel bisa ke Bogor?” “Atas perintah siapa?” “Ini gudang punya siapa?” “Ini asli atau palsu?” “Kenapa tiba-tiba ada yang suruh bakar?”

Di Serang ada sebanyak 2.800 e-KTP yang tercecer di semak belukar di Cikande, Kabupaten Serang. Mengenai tercecernya ribuan e-KTP di beberapa daerah, Mendagri telah memastikan e-KTP tersebut sudah kadaluarsa dan tidak akan mengganggu sistem database Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan pendataan DPT dalam proses tahapan Pemilu akan berjalan lancar.

Meski pihak Kemendagri menyebutkan e-KTP tersebut sudah rusak dan tidak dapat digunakan lagi, tetapi data yang tertera dalam e-KTP tersebut masih bisa digunakan untuk melakukan registrasi. Data bisa digunakan oleh pihak yang akan melakukan kejahatan, maka kejadian ini tidak boleh disepelekan menjelang Pilpres 2019.

Dan timbul pertanyaan, apakah yakin adanya kasus tercecernya e-KTP ini tidak akan mengganggu Pemilu mendatang? Karena di sisi lain, masyarakat, termasuk saya, pasti akan bertanya-tanya, “apa yang sebenarnya terjadi di tahun politik ini?” Ingat, Pilpres 2019 tinggal empat bulan lagi. Jadi sangatlah wajar jika banyak pihak menganggap kasus tercecernya e-KTP ini berkaitan dengan Pemilu. Sangat mungkin ini merupakan pertanda yang tidak beres. Banyak orang termasuk saya akan mencuriagi adanya rencana kecurangan yang ingin dilancarkan oleh satu pihak.

Kasus tercecernya e-KTP menjadi bukti lemahnya tingkat keamanan data penduduk oleh pemerintah. Pemerintah gagal melindungi data privasi penduduk, termasuk NIK dan data pribadi lain. Bisa jadi data tersebut disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, termasuk registrasi yang mengharuskan adanya data kependudukan atau melakukan kejahatan terhadap pemilik asli dokumen tersebut.

Dengan demikian, adanya kasus e-KTP yang tercecer maupun jual beli blanko e-KTP, maka jangan berkhayal adanya Pilpres yang jurdil. Belum lagi sebelumnya muncuk data DPT tambahan sebanyak 31 juta, data ODGJ 14 juta. E-KTP hanya indikator, sebaiknya kita mampu membaca fenomena di balik peristiwa tersebut.

Belum lagi, kunci kemenangan diraih melalui dua jalan, yaitu pengumuman keputusan pemenangan oleh lembaga otoritas pemilu, serta putusan hakim dari otoritas Mahkamah yang menangani perkara sengketa hasil pemilu. Lantas bagaimana dengan kedua lembaga tersebut? Apakah masih bisa dipercaya Pilpres yang jurdil? Dan langsung terbersit dalam hati saya, apakah ini kode keras akan terjadi kecurangan?

Belum lagi terkait DPT tambahan sebanyak 31 juta, bolehkan dibilang DPT Siluman. Soal ini, kubu Prabowo-Sandi pernah mendatangi KPU beberapa waktu lalu untuk mempertanyakan dugaan adanya data siluman dari Kemendagri yang mencapai 31 juta untuk Pemili 2019. Sungguh aneh, karena data tersebut diserahkan Kemendagri ke KPU setelah KPU menetapkan DPT untuk Pemilu 2019 mencapai 185 juta pemilih. Kemendagri menyerahkan Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu kepada KPU mencapai 196 juta.

Kubu Prabowo-Sandi juga mengkritik dari 185 juta DPT masih ada sekitar 25 ribu pemilih ganda. Sayang, ketika kubu paslon nomor urut 2 mendatangi KPU, KPU belum mengetahui data yang disebut oleh Kemendagri tersebut. Alasannya, KPU tidak bisa mengakses karena ada surat edaran dari Kemendagri bahwa data 31 juta tersebut belum boleh dibuka. Ini sungguh misterius. Ada potensi tidak terjadi transparansi. Penambahan DPT sebanyak 31 juta dari Kemendagri berpotensi menimbulkan kekacauan dalam proses Pemilu 2019 mendatang.

Nah, sudah seharusnyalah kasus e-KTP ini segera diselesaikan dan ditanggapi serius oleh pemerintah. Jika tidak, ini bisa mencederai proses demokrasi. Akan timbul bahaya seperti manipulasi partai-partai peserta pemilu, yang berkaitan dengan masalah suara. Tentu saja sebagai warga Negara, saya merasa khawatir akan ada penyalahgunaan e-KTP dalam pesta demokrasi di tahun depan. Jika tidak ditangani serius, terbuka kemungkinan ada penyalahgunaan KTP orang lain untuk melakukan pencoblosan.

[Oleh : Pratitis Mukti Tami, Caleg DPR RI Dapil 5 Jawa Tengah dari Partai Gerindra. Tulisan ini juga dipublikasikan media Opiniindonesia.com]

 


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

OPINI

BEDAH OTAK ANIES TERKAIT IBUKOTA

Published

on

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

ANIES Baswedan. Sosok Gubernur DKI yang satu ini cukup fenomenal. Fenomenal terkait dengan proses politiknya, kebijakan-kerjanya, dan dinamika/tantangan yang dihadapinya Pertama, Anies diberhentikan mendadak dari mendikbud. Padahal, ia masuk tiga besar sebagai menteri terbaik. Belakangan diketahui bahwa Jokowi butuh kekuatan dukungan dari partai dan ormas. Maka, posisi mendikbud dipindahkan ke partai/ormas. Nasib yang sama dialamai Rizal Ramli dan Sudirman Said. Keduanya juga gak punya dukungan partai dan ormas.

Ada juga yang mengkaitkan pencopotan Anies karena namanya semakin populer dan berkibar. Ini berpotensi jadi ancaman buat presiden yang saat itu lagi gencar iklan untuk pilpres 2024. Setidaknya ini menurut pengakuan sejumlah pejabat internal Kemendikbud.

Kedua, Anies lahir di tengah perseteruan keras antara Ahok dengan Umat Islam. Perseteruan makin seru ketika Anies berlimpah dukungan rakyat melawan Ahok yang diback up full oleh kekuasaan. Baik aparat maupun logistiknya. Kondisi seperti inilah yang membuat diantaranya Prof. Mahfudz MD gak yakin Ahok bisa dikalahkan. Wajar, karena saat itu Ahok betul-betul kuat elektabilitas dan logistiknya.

Ketiga, tak lama setelah dilantik, Anies bikin gebarakan. Pidato pertamanya sebagai gubernur dilaporkan ke polisi. Gara-gara Anies menyebut kata “pribumi”. Bukan soal kata “pribumi”-nya yang dipolisikan, tetapi dari narasinya terbaca tekat Anies untuk memperjuangkan pribumi agar bisa menikmati haknya secara layak di tanah air sendiri. Itulah yang dipersoalkan.

Dan jika kita perhatikan dari banyak rangkaian program kerja DKI dan kebijakan Anies, tekat untuk memperjuangkan hak-hak pribumi betul-betul direalisasikan. Inilah yang membuat para taipan yang selama ini menikmati dan dengan mudah bisa mengakses fasilitas negara merasa terganggu. Mereka berupaya menggunakan kaki-kakinya di struktur kekuasaan untuk terus melakukan perlawanan terhadap Anies.

Berangkat dari sini mari kita bedah apa yang ada di otak Anies terkait dengan posisinya sebagai gubernur DKI yang berhadapan dengan dinamika dan tantangan politik di tengah kekuatan kapital yang sedang gerah terhadapnya. Dalam situasi seperti itu bagaimana Anies tetap konsisten membangun ibu kota dan terus berkomitmen memperjuangkan kelayakan hidup bagi warganya.

Pertama, Anies memproteksi Jakarta agar tak dikuasai oleh segelintir orang. Dengan menyegel reklamasi, Anies mengawali langkahnya untuk menjaga Jakarta dari berdirinya kota di dalam kota. Jika 17 pulau reklamasi dibangun dan penghuninya mayoritas adalah pendatang dari luar Indonesia, maka pulau reklamasi akan jadi kota tersendiri. Kota di dalam kota. Sebelum ada penyegelan, pulau reklamasi sangat eksklusif dan tidak bisa diakses oleh warga. Kedepan, merekalah yang akan menentukan siapa gubernur DKI. Bahkan juga siapa presiden RI. Tentu yang bisa mereka dikendalikan.

Pergub no 42/2019 tentang pembebasan pajak PBB diterbitkan Anies juga untuk memproteksi agar para guru, purnawirawan, dan keluarga para pahlawan tidak dengan terpaksa menjual rumahnya karena mahalnya pajak. Begitu juga pergub no 132/2018 tentang apartemen. Dengan pergub ini Anies ambil alih pengelola apartemen dari pengembang dan diserahkan ke penghuni. Pengembang yang selama ini memeras penghuni dengan mahalnya iuran bulanan, kini tak lagi punya dasar regulasinya. Meski dalam proses peralihannya para pengembang yang umumnya nakal ini masih terus bermanuver untuk mempertahankan keserakahan bisnisnya dengan memanfaatkan para oknum di dinas perumahan yang selama jadi virus di DKI.

Kedua, Anies memberi ruang seluas-luasnya terutama kepada rakyat kecil untuk terus bisa mengakses berbagai kemudahan agar terjadi proses peningkatan kelayakan dan kesejahteraan hidup mereka. Jl. Thamrin dan Soedirman yang semula “verboden” buat kendaraan bermotor, sekarang dibuka. Tak kurang dari 38.000 sepeda motor yang setiap harinya lewat kedua jalan itu. Bicara soal ekonomi, berapa uang yang setiap hari bisa mengalir ke tukang gojek, pengantar makanan, pedagang asongan, dll. Selain itu, Anies juga membangun rumah DP 0% yang semula dianggap hayalan. Ternyata terealisasi. Warga Jakarta kini sudah punya rumah sendiri.

Demikian juga dengan kebutuhan air bersih. Warga yang rumahnya tak terpasang pipa harus keluar 40 ribu perhari untuk kebutuhan air bersih. Ini bisnis air yang bertahun-tahun dinikmati oleh Salim group. Anies gak perpanjang kontrak, dan DKI akan ambil alih. Diharapkan kedepan pipa air bersih bisa menjangkau semua rumah warga DKI dan mereka bisa menikmati air dengan harga yang jauh lebih murah.

Tidak hanya dari aspek ekonomi, Anies juga menghidupkan warisan seni dan budaya warga Jakarta. Lenong, wayang dan perayaan hari besar keagamaan Anies gelar sesering mungkin di lokasi-lokasi strategis di Jakarta, seperti di Ancol, Bundaran HI, Balaikota, Monas, dan Kota Tua.

Ketiga, DKI aktif mengambil peran terhadap persoalan nasional. Dimanapun ada bencana di Indonesia, Anies mengirim tim lengkap dengan bantuan logistiknya. Anies pun mengomandoi langsung program ini. Terkini, Anies mengirim 65 tim untuk membantu bencana kebakaran di Riau. Mungkin karena inilah rakyat menyebut Anies sebagai Gubernur Indonesia.

Keempat, Anies berupaya memotret Ibu Kota dengan kamera global. Dimulai menata kota Jakarta layaknya kota-kota modern di dunia. Lihat Jl. Soedirman dan Thamrin, mungkin gak kalah penampilannya dengan New York di Amerika dan Paris di Eropa. Begitu juga dengan Jakarta Internasional Stadion (JIS) yang sedang dalam proses pembangunan di Jakarta Utara. Stadion ini diibangun tak kalah besar dan moderennya dengan stadion punya Real Madrit di Spanyol. Anies juga menggelar berbagai even internasional diantaranya adalah balap mobil bergensi yaitu Formula E.

Kelima, Anies dengan kemampuannya berkomunikasi berhasil merangkul semua pihak. Emosinya yang stabil mampu menjaga kharismanya sebagai pemimpin untuk semuanya. Bukan hanya pemimpin untuk para pendukungnya. Ini sekaligus juga yang membedakan Anies dari umumnya para pemimpin di Indonesia. Tidak hanya dengan warga, tapi juga kemampuan berkomunikasi dengan dunia internasional. Bagi Anies, cara dan kemampuan berkomunikasi itu menjadi ukuran leadership seseorang. Seseorang layak disebut pemimpin lokal, nasional atau internasional, diantaranya dapat dilihat dari cara dan kemampuannya berkomunikasi. Disinilah orang sering melihat perbedaan antara Anies dengan Jokowi.

Dari lima kategori di atas kita bisa melihat apa isi otak Anies untuk Ibu Kota dan Indonesia.

[Oleh: Tony Rosyid. Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa]


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

OPINI

MARI BANTU JOKOWI MEMBACA PESAN MORAL

Published

on

Presiden terpilih 2019, Joko Widodo.

KETIKA ditanya wartawan bagaimana tanggapannya terhadap pengunduran diri Saut Situmorang dari jabatan wakil ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Presiden Jokowi hanya menjawab bahwa itu merupakan hak seseorang.

“Itu hak setiap orang untuk mundur atau tidak mundur,” kata Jokowi.

Tidak ada yang salah dengan jawaban ini. Tetapi kalau cuma begitu, enak sekali menjadi presiden Indonesia. Ada apa-apa, cukup dijawab secara normatif. Padahal, presiden itu adalah jabatan tertinggi. Dia harus mampu memberikan penjelasan perspektif tentang sesuatu yang sedang dipersoalkan.

Kalau ada pejabat penting mundur dan kemudian Presiden mengatakan, “Itu hak dia”, atau “Biarkan saja”, dlsb, siapa pun bisa. Tapi, tentu pengunduran diri seseorang –apalagi sedang ada kontroversi— tidak cukup dengan jawaban yang sifatnya normatif. Bila ada yang mundur di tengah suasana yang panas, perlulah dibaca pesan moralnya.

Jika tidak paham pesan moral pengunduran diri Saut Situmorang, bisa tanyakan ke staf-staf hebat yang ada di Istana. Di sana ada Teten Masduki, bekas aktivis antikorupsi yang pernah lama memimpin ICW. Ada juga Johan Budi, dan beberapa staf lain yang terbiasa dengan aktivitas bela publik.

Kalau mereka juga tak bisa membaca pesan moral itu, berarti Pak Jokowi perlu merombak orang-orang yang berada di sekitarnya. Bisa dicari di banyak universitas. Ada rektor, ada profesor, ada pakar, ada ahli psikologi politik, ahli psikologi sosial, dan lain-lain sebagainya yang bisa dibawa masuk untuk menjelaskan pesan moral.

Andaikata, setelah itu, masih sulit juga memahami pesan moral, banyak literatur tentang itu yang bisa dijadikan referensi. Ada dalam bentuk cetakan, ada pula yang tersedia ‘online’.

Sekiranya masih tetap tak dipahami, tentu banyak yang bisa mendampingi Pak Jokowi untuk menangkap pesan moral di balik berbagai kejadian. Banyak yang bisa membantu. Ada Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, ada Prof Tito Karnavian, ada Romi Romahumuziy yang sangat dekat dengan Pak Jokowi. Ada Menpora Imam Nahrowi, dan ada juga Ali Mochtar Ngabalin. Ada Muhaimin Cak Imin, ada Yosanna Laoly, ada Gunerbur Ganjar Pranowo, dll.

Semua mereka ini sangat mumpuni dalam hal moral. Mereka sangat fasih membaca pesan moral. Tak diragukan lagi dari sisi moralitas.

Memang harus diakui bahwa untuk memahami ‘pesan moral’, diperlukan modal dasar berupa ‘moral’ juga. Mirip dengan pameo ‘umpan ikan untuk memancing ikan’. Atau, bisa juga diibaratkan ‘duit cari duit’. Lebih kurang begitu. Memahami pesan moral dengan moral.

Artinya, tanpa modal dasar berupa ‘moral’, pasti akan kesulitan untuk memahami pesan moral. Bagi banyak orang, modal moralitas itu sering diabaikan. Mereka membuang moral karena dianggap sebagai penghalang. Akibatnya, mereka tak memliki pondasi yang ‘compatible’ atau yang cocok untuk mencerna pesan moral.

Kondisi ini menyebabkan orang-orang mengabaikan pesan moral. Mereka tak perduli. Main sabur. Kalau tidak ‘grasa-grusu’, pastilah mereka menjadi ‘disoriented’ (kehilangan arah) ketika bereaksi terhadap sesuatu peristiwa. Tak paham apa yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Tak mengerti dampak fatal yang akan muncul.

Itulah pentingnya membaca pesan moral. Cukup sederhana, sebetulya. Sama seperti orang buta aksara. Dia bisa dilatih mengenali huruf supaya bisa membaca. Begitu juga, orang bisa dilatih mengenali moralitas supaya dia bisa membaca pesan moral.

Membantu Pak Jokowi membaca pesan moral, tentulah tidak serumit yang kita bicarakan ini. Saut Situmorang mundur karena dia melihat kemungkinan dekadensi moral dalam perjalanan KPK ke depan. Itulah pesan yang ingin ia sampaikan.

Malam tadi, seluruh pimpinan KPK malah menyerahkan pengelolaan lembaga antikorupsi itu kepada Presiden Jokowi. Artinya, sedang ada ‘pause’ dalam pelaksanaan tugas KPK. Dari sini, pesan moral itu semakin jelas lagi untuk dicerna oleh Pak Jokowi.

Tak perlulah kita katakan, “Mari bantu Pak Jokowi membaca pesan moral”.

[Oleh: Asyari Usman. Penulis adalah Wartawan Senior Indonesia]


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

OPINI

HABIBIE, KEKASIHKU..

Published

on

Mantan Presiden RI ke-3, Alm. B.J. Habibie.

GREAT man gone too son, orang hebat itu pergi terlalu cepat. Ia memang sudah 83 tahun, tapi kepergiannya tetap terasa terlalu cepat. Kita bangsa Indonesia bukan hanya kehilangan putra terbaik, tapi kita telah kehilangan momen sejarah.

Indonesia tidak bisa mengoptimalkan–kalau tidak menyia-nyiakan–kemampuan manusia hebat ini. Ia tinggal beberapa langkah saja untuk bisa merealisasikan impiannya membawa bangsa ini naik kelas ke level yang lebih tinggi dalam persaingan peradaban dunia. Andai sejarah berpihak kepadanya dan ia bisa menjadi presiden. Andai…

Habibie bukan politisi. Ia profesor yang jago memahami manuver pesawat terbang, tapi ia tak paham manuver politik, sehingga menjadi korban manuver politik manusia-manusia picik di sekitarnya yang memainkan gergaji angin untuk memotong kaki Habibie.

Ia terlihat seperti seorang political novice, terlalu hijau, polos, dan mungkin juga naif. Ia bisa mencapai level tertinggi sebagai wakil presiden karena mendapatkan proteksi politik dari Soeharto. Tapi, Mei 1998 Soeharto sang mentor jatuh. Habibie sang protege kehilangan proteksi. Ia mencoba lepas dari bayang-bayang sang mentor. Sia-sia.

Medan yang dihadapinya terlalu brutal. Bahkan, orang-orang di lingkungan partainya sendiri, Partai Golkar, justru menjadi Brutus yang ganas. Ia digergaji, dikerjai tanpa ampun. Pidato pertanggungjawabannya di depan Sidang MPR ditolak. Ia jatuh, diimpeach oleh MPR. Nawaksara terulang setelah Soekarno diimpeach oleh MPRS pada 1966.

Noercholish Madjid, Cak Nur, dengan bijak mengingatkan kita bahwa brutalitas politik akan membawa preseden dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sekali kita dengan brutal mengimpeach seorang presiden akan terjadi impeachment selanjutnya. Ah, Cak Nur-pun jadi korban brutalitas politik dari partai yang sama dengan Habibie. Cak Nur ngenas, meninggal..

Itulah mengapa Amerika tidak pernah melakukan impeachment terhadap 45 orang presidennya. Kata Cak Nur, sekali terjadi impeachment akan ada impeachment lainnya. Sekali kudeta, akan muncul kudeta lainnya.

Kudeta, impeachment seharusnya menjadi senjata pamungkas yang tak boleh sembarangan dikeluarkan. Makin jarang dipakai makin sakti. Itulah yang diugemi Amerika. Seorang presiden yang moralitasnya dianggap brengsek seperti Bill Clinton–yang menyelingkuhi Monica Lewinsky malam-malam di Oval Office–tetap lolos dari impeachment.

Prediksi Cak Nur (saya tak tega menyebut kutukan politik) pun jadi kenyataan. Setelah mengimpeach Bung Karno, kita menjatuhkan Pak Harto, lalu menjegal Habibie, mengimpeach Gus Dur. Siapa menjamin tidak akan terjadi lagi?

Mengapa Gus Dur diimpeach? Dia dianggap tak kapabel antara lain karena fisik difabel. Cacat matanya jadi olok-olok politik. Duh, bangsa macam apa kita ini? Amerika punya lima orang presiden difabel, tak pernah diolok-olok, apalagi dibeber oleh media. Roosevelt, misalnya, adalah presiden difabel yang tidak bisa jalan sempurna. Tak banyak yang tahu. Tak pernah diekspos media.

Habibie pergi membawa momentum sejarah yang terkubur bersamanya. Ia mencoba menciptakan perlindungan politik sebagai proteksi baru melalui ICMI. Terjadi pembelahan diametral di tubuh ABRI antara jenderal hijau dan jenderal merah-putih. Masyarakat terpolarisasi antara religius dan nasionalis, modernis dan tradisionalis. Islam yang punya masjid dan Islam yang tak bermasjid.

Kuntowijoyo menyebut kejatuhan Habibie adalah imbas dari perseteruan Islam masjid versus Islam tanpa masjid. Sejak 1955 sampai saat itu, sampai sekarang, skor tak pernah berubah 45 persen untuk Islam masjid dan 55 persen untuk Islam tanpa masjid.

Habibie harus mengubur mimpinya. Ia seorang jenius yang tahu persis bagaimana memajukan negara Arkipelago ini dengan menciptakan konektifitas pulau-pulau terpencil melalui tol langit.

Visinya canggih dan cemerlang. Dengan penguasaan teknologi penerbangan yang dimilikinya ia membangun konektifitas dengan membangun industri pesawat terbang dalam negeri. Inilah konsep tol langit yang dahsyat. Dengan memakai pesawat terbang semua daerah akan tersambung, tak ada yang terisolasi.

Sebuah lompatan yang visioner harus terkubur prematur. Sekarang, kita tergagap-gagap ketika berbicara mengenai konektivitas antarpulau. Kita bicara mengenai infrastruktur fisik, tol, pelabuhan laut dan udara. Rasanya negara kita ini seperti mundur seratus tahun.

Gagasan Habibienomics hanya tinggal cerita. Musnah sudah impian untuk mewujudkan Indonesia berdaya saing ekonomi internasional melalui penerapan teknologi tingkat tinggi. Alih-alih menjadi negeri produsen kita terperosok menjadi negeri penadah tanpa arah.

Selamat Jalan, Kekasihku..

[Oleh: Dhimam Abror Djuraid. Penulis adalah Wartawan Senior Indonesia]


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending