Connect with us

UMKM

Mathla’ul Anwar Dukung Pengembangan Ekonomi Lewat Koperasi

Published

on

Mathla'ul Anwar meluncurkan Koperasi Mathlaul Anwar 1916 (Kopmawar 1916) dalam upaya mendukung pengembangan ekonomi umat.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Mathla’ul Anwar meluncurkan Koperasi Mathlaul Anwar 1916 (Kopmawar 1916) dalam upaya mendukung pengembangan ekonomi umat, khususnya di lingkungan organisasi massa Islam tersebut.

“Bila lembaga keuangan modern berbasis teknologi informasi ini dikelola dengan baik, maka akan menjadi potensi pengembangan ekonomi umat, khususnya di lingkungan Mathla’ul Anwar,” kata Ketua Kopmawar 1916 Arief Rachman dalam siaran pers organisasi pada Minggu (9/12/2018).

Mathla’ul Anwar, yang terbentuk lebih dari seabad lalu di Banten, meluncurkan koperasinya dalam rapat kerja nasional yang berlangsung 7 hingga 9 Desember 2018 dan diikuti oleh sekitar 500 Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah Mathla’ul Anwar se-Indonesia.

Arief menjelaskan Kopmawar 1916 menyediakan layanan penyimpanan dan deposito uang, pinjaman atau pembiayaan syariah, perdagangan, dan e-channel berupa Perusahaan Pelaksana Operasional Bank (PPOB) melalui MA Mobile dan VIP Mobile.

Ia menjelaskan MA Mobile adalah aplikasi pelayanan anggota yang terintegrasi dengan perangkat lunak koperasi sehingga memungkinkan anggota melihat saldo simpanan dan melakukan transaksi keuangan elektronik melalui telepon pintar, termasuk di antaranya membeli token listrik.

Sementara layanan VIP Mobile memungkinkan penggunaan nomor telepon genggam sebagai nomor rekening VIP Mobile yang bisa diisi saldo dan digunakan untuk melakukan transaksi menggunakan telepon pintar atau lewat internet.

“Pengelolaan Kopmawar 1916 memang harus mengikuti perkembangan IT. Kalau tidak, maka lembaga keuangan syariah itu akan ketinggalan zaman,” kata Arief, yang juga bekerja di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten.

Kopmawar 1916 juga melayani pembelian pulsa dan token listrik, pembayaran telpon, pembayaran cicilan kendaraan atau rumah, pembayaran iuran BPJS, transfer dari anggota, VIP Mobile, dan Bank Mini Sekolah. Selain itu koperasi menyediakan layanan pengelolaan Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS), wakaf uang dan bank sampah. (des)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

UMKM

KEIN : Jangan Main-Main dengan UMKM, Bisa Dongkrak Pertumbuhan 7 Persen

Published

on

Wakil Ketua KEIN, Arif Budimanta.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN) menyatakan apabila omzet Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) didorong untuk naik sebesar 30 persen, maka pertumbuhan ekonomi bisa mencapai tujuh persen.

“Jangan main-main dengan UMKM. Kalau kemudian kita bisa meningkatkan omzet 30 persen saja maka pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat melebihi tujuh persen,” ujar Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta di Jakarta, Senin (15/7/2019).

Arif mengatakan pelaku usaha mikro dan kecil saat ini berkisar 63 juta unit usaha, yang terbagi atas 62 juta pelaku mikro dan 750 ribu orang pelaku usaha kecil. Apabila unit usaha itu didorong untuk naik kelas, maka Indonesia akan terlepas dari stagnasi lima persen.

“UMKM memberikan kontribusi terhadap PDB 60 persen, tapi akses perbankan hanya 20 persen. Kalau diberikan akses yang lebih besar lagi maka mereka akan naik kelas,” kata dia.

Upaya peningkatan omzet itu dibutuhkan akses permodalan serta akses pasar. Cara lainnya yakni dengan melibatkan UMKM dalam aktivitas investasi dan ekspor, hingga melarang masuknya perusahan besar untuk sektor usaha yang layak digarap UMKM.

“UMKM ini merupakan market yang sangat besar. Ada dua persoalan utama yang dihadapi, pertama akses pasar, kedua akses permodalan. Apabila kita dorong maka ekonomi akan tumbuh di angka tujuh persen,” kata dia.

Di sisi lain, pihaknya juga tengah mengusulkan revisi nilai pajak bagi para pelaku UMKM. Harus ada batas objek kena pajak yang membantu meringankan UMKM agar tak terbebani.

“Asosiasi harus mengusulkan pemerintah agar omzet 0 sampai Rp1,1 miliar untuk usaha kecil dan mikro tidak dikenakan pajak. Sehingga kita punya mekanisme tertib administrasi, tetap diberikan NPWP tapi tidak perlu ketika harus lapor karena omzetnya tidak mencapai batas minimal untuk omzet kena pajak,” kata dia.

Arif mengatakan peningkatan kapasitas UMKM secara signifikan juga mendorong tingkat pendapatan rumah tangga golongan kelas menengah ke bawah yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemiskinan dan mempersempit kesenjangan. (asp)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

UMKM

Produk Kerajinan Ramaikan Bazaar di Kedutaan Besar Indonesia di Amman

Published

on

Kedutaan Besar Indonesia di Amman berpartisipasi pada acara Bazar Amal Tahunan ke-39 yg diselenggarakan Al Husein Society for Training and Inclusion.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Kedutaan Besar Indonesia di Amman berpartisipasi pada acara Bazar Amal Tahunan ke-39 yg diselenggarakan Al Husein Society for Training and Inclusion, pada 7 Desember 2018, di Dunes Club Amman, Yordania.

Lebih dari 30 perwakilan diplomatik dan organisasi kemanusiaan ikut berpartisipasi pada acara tahunan yang ditujukan sebagai penggalangan dana bagi Organisasi AHS dalam membantu anak-anak penderita disabilitas di Yordania, berdasarkan keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (9/12/2018).

Acara dibuka Presiden AHS, Putri Majda Raad, yang menyampaikan penghargaan kepada seluruh korps diplomatik yg telah berpartisipasi pada bazar amal tahun ini.

Kegiatan ini dilakukan setiap tahun untuk mendukung program AHS, meliputi penyelenggaraan program rehabilitas dan pendidikan inklusif agar para anak penyandang disabilitas mampu hidup mandiri dan memperoleh kesempatan yang sama di dunia kerja.

Seperti pada bazar amal sebelumnya, Kedutaan Besar Indonesia di Amman menjual berbagai macam kerajinan tangan tradisional, di antaranya angklung, ukiran wayang, topeng, tas, serta kerajinan bermotif batik.

Gerai Kedutaan Besar Indonesia di Amman mendapat perhatian khusus dari Putri Majda karena kemeriahan dan keunikan barang yang ditampilkan.

Ia menyampaikan kekagumannya terhadap kekayaan budaya Indonesia dan membeli sejumlah barang kerajinan dari gerai Indonesia.

Seluruh hasil penjualan dari bazar ini disumbangkan kapada AHS sebagai bentuk dukungan Indonesia dalam membantu penyandang disabilitas di Yordania.

Kepala perwakilan Indonesia di Yordania memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dan pelibatan mereka dalam pembangunan di negara kerajaan itu.

Partisipasi Kedutaan Besar Indonesia di Amman dalam berbagai kegiatan bazar dan kemanusiaan di Yordania, selain dimaksudkan untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara, juga digunakan sebagai ajang promosi seni budaya dan juga produk-produk Indonesia kepada masyarakat Yordania. (zis)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

UMKM

Masyarakat Diminta Waspadai Penipuan Investasi Berkedok Koperasi

Published

on

Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM, Suparno.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Masyarakat diminta mewaspadai tawaran investasi berkedok koperasi, yang kembali marak dalam beberapa waktu terakhir ini.

“Bentuk penipuan di era digital sekarang ini harus diwaspadai. Pasalnya, di era digital ini diyakini akan terus bermunculan orang-orang yang manfaatkan kesempatan tersebut,” kata Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Suparno saat diskusi bertema “Waspada Penipuan Berkedok Koperasi” di Jakarta, Selasa (4/12/2018).

Untuk mengatasi ini, katanya, Kemenkop dan UKM sudah mengeluarkan 10 aturan yang dijadikan sebagai landasan pengawasan koperasi di Indonesia.

“Secara aturan hukum sudah lengkap. Begitu pula dengan Satgas Pengawas Koperasi yang kita bentuk di daerah,” ujarnya.

Suparno pun meminta masyarakat yang merasa dirugikan oleh praktik penipuan tersebut untuk segera melapor ke pihak berwajib atau kepolisian.

“Kita akan tahu ada penipuan kalau ada laporan dari masyarakat. Biasanya, kita tahu itu semua juga dari media massa. Karena, inti dari pengawasan ini adalah perlindungan terhadap masyarakat dan gerakan koperasi di Indonesia, dari praktik penipuan investasi berkedok koperasi,” katanya.

Oleh karena itu, lanjut Suparno, pengelola koperasi sudah disyaratkan untuk memiliki standar kompetensi dalam bentuk sertifikat dalam melakukan kegiatannya.

“Ada sanksi administrasi dari sisi koperasinya, bisa sampai dicabut izin usahanya. Mekanisme pembentukan koperasi juga harus diperkuat. Jangan sampai badan hukum koperasi itu cacat sejak lahir,” katanya.

Sementara itu, Ketua Satgas Waspada Investasi OJK Tongam Lumban Tobing mengungkapkan, maraknya investasi bodong berkedok koperasi tak lepas dari kesalahan masyarakat sendiri.

Menurut dia, masyarakat mudah tergiur dengan penawaran produk investasi berbunga tinggi.

“Mereka ingin cepat kaya, sehingga tak lagi menggunakan logika yang sehat untuk menilai suatu produk investasi berbunga tinggi. Jadi, masalahnya ada di masyarakat yang begitu mudah tergiur. Intinya, mereka serakah,” katanya.

Selain itu, lanjut Tongam, tingkat pemahaman masyarakat terhadap koperasi masih rendah.

“Mereka belum bisa membedakan mana koperasi yang benar-benar koperasi, mana koperasi bodong yang abal-abal,” katanya.

Meski begitu, ia memaklumi masyarakat tertipu praktik koperasi bodong tersebut.

Pasalnya, banyak koperasi bodong yang melibatkan tokoh agama, kepala daerah, hingga artis, dalam memasarkan produk investasinya.

“Foto para tokoh itu dipajang di kantor mereka untuk mengelabui masyarakat. Padahal, saya jamin, para tokoh itu tidak tahu-menahu nama mereka dipakai koperasi bodong sebagai gimmick marketing untuk menghimpun dana dari masyarakat tanpa batas. Banyak kasus seperti itu,” ujarnya.

Tongam juga mengakui, banyak yang berpraktik koperasi simpan pinjam (KSP) namun tidak memiliki izin pendirian KSP.

“Solusinya, harus ada pengawasan periodik, persyaratan untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala, dan perlu dilakukan inovasi untuk mengikuti perkembangan era digital. Kita harus menyadari, pelaku lebih canggih dari aturan yang ada. Oleh karena itu, pemerintah perlu tindakan preventif,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KSP Nasari Sahala Panggabean menyebutkan, nama KSP Nasari pernah digunakan oknum tak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan online (melalui SMS blast dan WhatsApp) dengan menyebarkan informasi kepada pemilik nomor ponsel.

“Oknum menawarkan kemudahan memperoleh pinjaman kepada korban tetapi lebih dahulu korban harus mentransfer biaya administrasi dengan jumlah tertentu sebagai syarat pencairan pinjaman,” ungkapnya.

Sahala menambahkan, keengganan masyarakat mencari kebenaran informasi yang diterima tersebut akan dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab untuk memperoleh keuntungan tertentu dengan melakukan penipuan.

“Saat kita sedang lengah, kita bisa terkena penipuan online,” jelasnya.

Sahala pun mendorong korban untuk melaporkan penipu kepada pihak berwajib.

KSP Nasari juga memproteksi diri dengan memasang pengumuman yang menyatakan tidak ada pelayanan simpanan dan pinjaman secara online.

“Kita juga menyediakan Call Center dan website resmi yang memberi segala informasi terkait Nasari. Saya juga mendorong Kemenkop UKM dan Dekopin proaktif melakukan literasi dan edukasi, termasuk iklan layanan masyarakat,” kata Sahala. (han)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending