Connect with us

UMKM

Masyarakat Diminta Waspadai Penipuan Investasi Berkedok Koperasi

Published

on

Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM, Suparno.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Masyarakat diminta mewaspadai tawaran investasi berkedok koperasi, yang kembali marak dalam beberapa waktu terakhir ini.

“Bentuk penipuan di era digital sekarang ini harus diwaspadai. Pasalnya, di era digital ini diyakini akan terus bermunculan orang-orang yang manfaatkan kesempatan tersebut,” kata Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Suparno saat diskusi bertema “Waspada Penipuan Berkedok Koperasi” di Jakarta, Selasa (4/12/2018).

Untuk mengatasi ini, katanya, Kemenkop dan UKM sudah mengeluarkan 10 aturan yang dijadikan sebagai landasan pengawasan koperasi di Indonesia.

“Secara aturan hukum sudah lengkap. Begitu pula dengan Satgas Pengawas Koperasi yang kita bentuk di daerah,” ujarnya.

Suparno pun meminta masyarakat yang merasa dirugikan oleh praktik penipuan tersebut untuk segera melapor ke pihak berwajib atau kepolisian.

“Kita akan tahu ada penipuan kalau ada laporan dari masyarakat. Biasanya, kita tahu itu semua juga dari media massa. Karena, inti dari pengawasan ini adalah perlindungan terhadap masyarakat dan gerakan koperasi di Indonesia, dari praktik penipuan investasi berkedok koperasi,” katanya.

Oleh karena itu, lanjut Suparno, pengelola koperasi sudah disyaratkan untuk memiliki standar kompetensi dalam bentuk sertifikat dalam melakukan kegiatannya.

“Ada sanksi administrasi dari sisi koperasinya, bisa sampai dicabut izin usahanya. Mekanisme pembentukan koperasi juga harus diperkuat. Jangan sampai badan hukum koperasi itu cacat sejak lahir,” katanya.

Sementara itu, Ketua Satgas Waspada Investasi OJK Tongam Lumban Tobing mengungkapkan, maraknya investasi bodong berkedok koperasi tak lepas dari kesalahan masyarakat sendiri.

Menurut dia, masyarakat mudah tergiur dengan penawaran produk investasi berbunga tinggi.

“Mereka ingin cepat kaya, sehingga tak lagi menggunakan logika yang sehat untuk menilai suatu produk investasi berbunga tinggi. Jadi, masalahnya ada di masyarakat yang begitu mudah tergiur. Intinya, mereka serakah,” katanya.

Selain itu, lanjut Tongam, tingkat pemahaman masyarakat terhadap koperasi masih rendah.

“Mereka belum bisa membedakan mana koperasi yang benar-benar koperasi, mana koperasi bodong yang abal-abal,” katanya.

Meski begitu, ia memaklumi masyarakat tertipu praktik koperasi bodong tersebut.

Pasalnya, banyak koperasi bodong yang melibatkan tokoh agama, kepala daerah, hingga artis, dalam memasarkan produk investasinya.

“Foto para tokoh itu dipajang di kantor mereka untuk mengelabui masyarakat. Padahal, saya jamin, para tokoh itu tidak tahu-menahu nama mereka dipakai koperasi bodong sebagai gimmick marketing untuk menghimpun dana dari masyarakat tanpa batas. Banyak kasus seperti itu,” ujarnya.

Tongam juga mengakui, banyak yang berpraktik koperasi simpan pinjam (KSP) namun tidak memiliki izin pendirian KSP.

“Solusinya, harus ada pengawasan periodik, persyaratan untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala, dan perlu dilakukan inovasi untuk mengikuti perkembangan era digital. Kita harus menyadari, pelaku lebih canggih dari aturan yang ada. Oleh karena itu, pemerintah perlu tindakan preventif,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KSP Nasari Sahala Panggabean menyebutkan, nama KSP Nasari pernah digunakan oknum tak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan online (melalui SMS blast dan WhatsApp) dengan menyebarkan informasi kepada pemilik nomor ponsel.

“Oknum menawarkan kemudahan memperoleh pinjaman kepada korban tetapi lebih dahulu korban harus mentransfer biaya administrasi dengan jumlah tertentu sebagai syarat pencairan pinjaman,” ungkapnya.

Sahala menambahkan, keengganan masyarakat mencari kebenaran informasi yang diterima tersebut akan dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab untuk memperoleh keuntungan tertentu dengan melakukan penipuan.

“Saat kita sedang lengah, kita bisa terkena penipuan online,” jelasnya.

Sahala pun mendorong korban untuk melaporkan penipu kepada pihak berwajib.

KSP Nasari juga memproteksi diri dengan memasang pengumuman yang menyatakan tidak ada pelayanan simpanan dan pinjaman secara online.

“Kita juga menyediakan Call Center dan website resmi yang memberi segala informasi terkait Nasari. Saya juga mendorong Kemenkop UKM dan Dekopin proaktif melakukan literasi dan edukasi, termasuk iklan layanan masyarakat,” kata Sahala. (han)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DIGITAL

Gubernur Khofifah Dorong UMKM Muslimat NU Bersaing di Era Digital

Published

on

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Adilmakmur.co.id, Jatim – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong kelompok ekonomi mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan jaringan Muslimat NU di daerah-daerah agar memanfaatkan era digital untuk melakukan pemasaran produk-produk usahanya, bersaing dengan kompetitor lain.

“Penjualan secara online (daring) menjadi salah satu opsi (pilihan) yang sangat efektif (bagi ibu rumah tangga), karena bisa sambil momong sambil melakukan tugas-tugas keluarga yang lain bisa melakukan kegiatan ekonomi produktif,” kata Khofifah berbicara usai menghadiri kegiatan memperingati Harlah (Hari Ulang Tahun) Muslimat NU di Kabupaten Tulungagung, Minggu.

Khofifah yang juga Ketua Umum Muslimat NU tersebut mengawali kampanye berbisnis secara daring ke ribuan anggota Muslimat NU Tulungagung dengan membagikan “power bank” gratis saat didapuk memberikan sambutan.

Ia mengawalinya dengan tagline Indonesia Menyambut Era Revolusi Industri 4.0. Kata Khofifah, Muslimat NU harus cerdik memanfaatkan peluang di tengah arus globalisasi yang serba digital saat ini.

Dengan memberikan power bank gratis kepada anggota Muslimat NU yang dipilih acak, ia berharap benda pengisi daya listrik untuk ponsel android bisa menstimulasi ibu-ibu yang hadir untuk aktif memanfaatkan peluang pasar dagang/bisnis di pasar daring.

Tak sekedar menawarkan produk-produk hasil kerajinannya secara virtual atau daring, namun juga berani bersaing dengan produk-produk lain di dunia maya.

“Kebetulan beberapa icomers yang telah memiliki platform unicorn, termasuk dexacorn, kami sudah ada proses kerjasama pelatihan di beberapa daerah,” kata Khofifah menanggapi pertanyaan wartawan tentang strategi Muslimat NU dalam menyiapkan sumberdaya manusianya di era revolusi industri 4.0.

Tak berhenti di situ, Khofifah mengatakan Muslimat NU juga tengah menyiapkan peluncuran aplikasi digital untuk pengembangan ekonomi umat.

“Mungkin Insya Allah November ini, kami sedang menyiapkan itu. Aplikasi digital untuk ekonomi Muslimat (NU). Di Rakernas (Muslimat NU), akhir November mendatang,” kata Khofifah.

Ia tidak menjelaskan rinci aplikasi digital dimaksud. “Kalau ini kan icomers ya. Jadi semacam melakukan proses yang kita ingin sinergikan dalam ‘one pesantren one produk’. Kita idetinfikasi produk-produknya, kita didampingi bagaimana ‘quality, quantity dan continuity’-nya,” kata Khofifah.

Menurut Khofifah, jika pelaku UMKM sebagaimana dari jaringan Muslimat NU sudah berani memasukkan di dalam katalog secara online/daring, maka hal yang harus dijaga adalah kualitasnya, kuantitas dan kontinyuitas.

“Misal, kontinyuitas menjadi penting kalau misal ada pesanan berkelanjutan, kuantitas menjadi penting kalau ada pesanan dalam jumlah besar, jadi memang harus ada rumpun yang bisa berseiring dengan produk tertentu,” katanya.

Khofifah sendiri disela kesibukannya memimpin Jawa Timur, mengaku tetap proaktif melakukan kunjungan ke daerah bertemu dengan jejaring Muslimat NU guna mencari format pemberdayaan ekonomi umat.

Salah satunya dengan penguatan koperasi-koperasi yang dikelola Muslimat NU di masing-masing wilayah.

Khofifah berharap melalui koperasi Muslimat yang telah berdiri sejak 1973, dan kini telah didorong untuk ikut bersaing di era digital revolusi industri 4.0 ini, bisa dimanfaatkan jaringan kader untuk terus melakukan kegiatan keekonomian agar ibu-ibu Muslimat tetap eksis dan bisa bersaing di era global. (dty)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

UMKM

Kemenkop UKM Optimistis Koperasi Makin Diminati Milenial

Published

on

Sekretaris Kemenkop dan UKM, Rully Indrawan.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM optimistis ke depan, generasi milenial atau kalangan anak muda akan semakin meminati dunia koperasi sehingga soko guru perekonomian itu juga bisa semakin melesatkan kinerja perekonomian nasional.

“Saya optimistis ke depan koperasi makin diminati kalangan generasi milenial,” kata Sekretaris Kemenkop dan UKM, Rully Indrawan, dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Menurut Rully Indrawan, hal tersebut antara lain karena saat ini dinilai sudah semakin banyak anak muda yang kreatif sekaligus sudah berkecimpung di dunia koperasi di Tanah Air.

Rully juga mengapresiasi penyelenggaraan berbagai aktivitas yang terkait dengan anak muda dan koperasi, seperti dengan peluncuran Koperasi Praja 2019 yang digelar di Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Praja itu sendiri merupakan kompetisi jurnalistik mengenai koperasi dan kewirausahaan.

“Saya sebagai seorang akademisi sangat mendukung ajang lomba penulisan seperti ini. Apalagi, menyangkut koperasi dan kewirausahaan,” kata Rully.

Rully yang dipilih menjadi Ketua Dewan Juri PRAJA 2019 itu berharap agar sesering mungkin muncul tulisan mengenai koperasi di media massa dan media sosial.

Hal tersebut, lanjutnya, agar para generasi milenial lebih bisa lagi untuk membaca, kemudian memahami dan menekuni dunia koperasi.

Ia menambahkan, koperasi saat ini tengah berada dalam fase menghadapi tantangan untuk melakukan reposisi. “Fase ini menjadi sangat penting sebagai persiapan berikutnya menghadapi tantangan kebangkitan eksistensi organisasi koperasi,” ujarnya.

Saat ini, ujar dia, koperasi tidak lagi hanya bercirikan berbentuk badan hukum koperasi, namun harus dikembangkan dalam spirit kolaborasi yang menjadi pondasi perubahan model bisnis saat ini yakni Ekonomi Kolaborasi.

Sementara itu, Chairman Multi Inti Sarana (MIS) Group Tedy Agustiansjah menyatakan, saat ini isu revolusi industri 4.0 menuntut setiap badan usaha untuk mampu mengikuti perkembangan. Revolusi terjadi dengan fokus pada Internet of Things (IoT) dan Artificial Intellegence (AI).

Oleh karena itu, menurut Tedy, diperlukan gebrakan untuk mendorong kalangan milenial memberikan terobosan baru di dunia koperasi dan bisnis model yang memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan usaha ke depannya.

“Kami percaya bahwa koperasi akan selalu menjadi pilar ekonomi bangsa Indonesia. Bahkan, saat ini terasa sangat relevan dengan esensi bisnis zaman now, yaitu Ekonomi Kolaborasi,” kata Tedy.

Oleh karena itu, tambah Tedy, menjadi sangat strategis untuk bisa memahami dan menempatkan koperasi dalam konteks tantangan kekinian dengan melakukan transformasi organisasi. (mrr)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

UMKM

KEIN : Jangan Main-Main dengan UMKM, Bisa Dongkrak Pertumbuhan 7 Persen

Published

on

Wakil Ketua KEIN, Arif Budimanta.

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN) menyatakan apabila omzet Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) didorong untuk naik sebesar 30 persen, maka pertumbuhan ekonomi bisa mencapai tujuh persen.

“Jangan main-main dengan UMKM. Kalau kemudian kita bisa meningkatkan omzet 30 persen saja maka pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat melebihi tujuh persen,” ujar Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta di Jakarta, Senin (15/7/2019).

Arif mengatakan pelaku usaha mikro dan kecil saat ini berkisar 63 juta unit usaha, yang terbagi atas 62 juta pelaku mikro dan 750 ribu orang pelaku usaha kecil. Apabila unit usaha itu didorong untuk naik kelas, maka Indonesia akan terlepas dari stagnasi lima persen.

“UMKM memberikan kontribusi terhadap PDB 60 persen, tapi akses perbankan hanya 20 persen. Kalau diberikan akses yang lebih besar lagi maka mereka akan naik kelas,” kata dia.

Upaya peningkatan omzet itu dibutuhkan akses permodalan serta akses pasar. Cara lainnya yakni dengan melibatkan UMKM dalam aktivitas investasi dan ekspor, hingga melarang masuknya perusahan besar untuk sektor usaha yang layak digarap UMKM.

“UMKM ini merupakan market yang sangat besar. Ada dua persoalan utama yang dihadapi, pertama akses pasar, kedua akses permodalan. Apabila kita dorong maka ekonomi akan tumbuh di angka tujuh persen,” kata dia.

Di sisi lain, pihaknya juga tengah mengusulkan revisi nilai pajak bagi para pelaku UMKM. Harus ada batas objek kena pajak yang membantu meringankan UMKM agar tak terbebani.

“Asosiasi harus mengusulkan pemerintah agar omzet 0 sampai Rp1,1 miliar untuk usaha kecil dan mikro tidak dikenakan pajak. Sehingga kita punya mekanisme tertib administrasi, tetap diberikan NPWP tapi tidak perlu ketika harus lapor karena omzetnya tidak mencapai batas minimal untuk omzet kena pajak,” kata dia.

Arif mengatakan peningkatan kapasitas UMKM secara signifikan juga mendorong tingkat pendapatan rumah tangga golongan kelas menengah ke bawah yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemiskinan dan mempersempit kesenjangan. (asp)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending