Connect with us

BREAKING NEWS

PPP Hasil Muktamar Jakarta Deklarasikan Dukungan ke Prabowo-Sandi

Published

on

Calon kuat Presiden RI 2019 Prabowo Subianto mendapat energi baru berupa dukungan dari pengurus dan kader PPP

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Jakarta mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019.

Deklrasi dukungan disampaikan langsung oleh 34 Ketua DPW dan jajaran pengurus DPP PPP di kediaman Prabowo Subianto di Kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu 28 November 2018, malam.

Ketua Umum PPP Humphrey Djemat mengatakan, dukungan yang diberikan kepada Prabowo-Sandi merupakan hasil keputusan Mukernas III PPP di Jakarta, 15-16 November 2018.

Ribuan Tukang Becak dan Kader PPP Sambut Prabowo di Yogyakarta

“Hasil Mukernas PPP, sebagaimana kita lihat dinamika di masyarakat dan aspirasi yang ada, baik dari alim ulama, habaib, kiai dan ustad dan umat, maka tidak lain pilihan capres adalah nomor urut 02, yaitu bapak Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno,” kata Humphrey.

Humphrey mengatakan, dukungan kepada Prabowo-Sandi merupakan jati diri PPP yang sejak awal didirikan dan dibesarkan para ulama. Humphrey melihat ada kesamaan visi antara PPP dan Prabowo-Sandi dalam memajukan bangsa dan mensejahterakan umat.

“Kita tulus ingin melihat ada kesejahteraan bagi umat. Dan setelah Mukernas, dukugan PPP kepada Prabowo-Sandi ini sangat kuat. Untuk itu kami mengimbau kepada seluruh umat untuk bersama PPP mendukug Prabowo yang insha Allah menjadi presiden 2019,” kata Humphrey.

Sementara itu, Prabowo Subianto menyambut baik deklarasi dukungan yang disampaikan PPP versi Muktamar Jakarta. Prabowo memyatakan, dirinya menerima dukungan itu dengan penuh tanggung jawab dan tekad untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik, adil dan makmur.

“Atas nama seluruh Koalisi Indonesia Adil Makmur, saya menerima dukungan saudara dan saya mengajak seluruh unsur bangsa Indoensia daripada semua suku, semua agama, ras, bersama-sama mari kita bahu-membahu berjung keras secara damai, secara konstitusional, berpijak kepada landasan hukum, berpijak kepada kepentingan rakyat dan umat, marilah kita melakukan perubahan besar demi Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, berdaulat, bermartabat, berdiri di atas kaki kita sendiri,” kata Prabowo. (sug)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BISNIS

Pertamina Harus Jelaskan Isu Penghapusan Premium dan Pertalite

Published

on

Anggota Komisi VII DPR RI, Sartono. (Foto : dpr.go.id)

Indonesiaraya.co.id , Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Sartono berharap Pertamina segera menjelaskan isu yang beredar di masyarakat terkait rencana penghapusan bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dan Pertalite. Karena sejatinya, saat ini kedua jenis BBM tersebut yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia.

“Pemerintah dan tentunya Pertamina harus segera menjelaskan ke masyarakat tentang kebenaran isu tersebut, agar masyarakat tidak menjadi resah. Pasalnya selama ini kedua BBM tersebut harganya yang memang terjangkau di masyarakat,” ungkap Sartono kepada Parlementaria, Selasa (23/6/2020). Jika isu tersebut benar, artinya memang ada rencana dari Pertamina untuk menghapus dua jenis BBM tersebut.

Pihaknya merasa prihatin, pasalnya sat ini pandemi Covid-19 memiliki dampak yang sangat luas pada semua bidang kehidupan, termasuk dampak ekonomi dan sosial. Angka pengangguran pun bertambah karena banyaknya perusahaan yang merumahkan dan memutuskan hubungan kerja para karyawannya. Kondisi tersebut akan bertambah sulit jika kemudian kedua BBM dengan harga terjangkau tersebut dihapuskan.

“Sebelum mengambil keputusan, saya berharap Pemerintah meninjau ulang kebijakan tersebut, serta tidak lupa untuk membuat membuat kajian yang mendalam, menyeluruh atau yang komprehensif, terhadap alasan diambil kebijakan tersebut, serta dampak negatifnya di masyarakat. Terlebih lagi di tengah kondisi yang serba sulit ini, tentu negara harus hadir meringankan beban masyarakat, bukan malah menambah beban rakyat,” tambah politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Tidak hanya itu, Sartono juga berharap agar Pertamina jujur dan terbuka dengan kondisi yang terjadi di BUMN tersebut, yang menyebabkan timbulnya wacana akan menghapuskan kedua jenis BBM itu. Pasalnya, ia sempat mendengar bahwa hal itu sebagai dampak dari Program Pemerintah BBM satu harga, dimana Pertamina terpaksa mengeluarkan dana tambahan untuk menutupi biaya program tersebut.

Hal senada juga diungkapkan oleh anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto. Ia meminta jika memang tidak ada rencana menghapus BBM jenis Pertalite dan Premium, harusnya Pertamina segera mengklarifikasi isu itu ketika baru muncul. Secara resmi Pertamina harus membuat surat edaran yang dapat menjadi acuan bagi masyarakat.

Jangan sampai isu tidak benar itu merebak di masyarakat Pertamina baru menyampaikan pernyataan sikap. Hal tersebut bisa membuat masyarakat berpikir Pertamina memang ada rencana menghapus keduanya. “BBM itu isu yang sensitif. Jangankan dihilangkan, dinaikan saja harganya bisa membuat rakyat demo berhari-hari. Jadi sebaiknya Pertamina jangan sembarangan mengeluarkan pernyataan,” ujar Mulyanto.

Ia meminta Pertamina lebih aktif menyosialisasikan penggunaan bahan bakar ramah lingkungan sebelum memutuskan menghilangkan Pertalite dan Premium. Jika memang dalam waktu tertentu Pertamina ingin ada peralihan pola konsumsi BBM masyarakat dari yang biasa menggunakan BBM berbahaya ke BBM ramah lingkungan, sebaiknya dibuat rencana kerja khusus untuk merealisasikan rencana tersebut.

Rencana kerja tersebut sebaiknya disampaikan ke DPR untuk mendapatkan tanggapan. Dengan demikian rakyat jadi tahu setiap kebijakan yang akan diterapkan. “Jangan seperti sekarang yang terkesan mau mengakal-akali kebijakan. Dilontarkan dulu sebuah isu untuk melihat reaksi masyarakat. Jika terjadi penolakan maka akan ditarik dan bersikap seolah-olah isu tersebut tidak benar,” tegasnya. (dpr)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BREAKING NEWS

BPN : Pelajaran yang Penting dari Proses Sidang MK Adalah Menyelamatkan Negeri

Published

on

Diskusi "Apakah Kecurangan Disahkan" di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Rabu (26/6/2019).

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pembacaan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019 yang diajukan tim kuasa hukum Prabowo-Sandi Kamis (27/6/2019), pukul 12.30 WIB di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

Dalam prosesnya, Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ferry Mursyidan Baldan, mengatakan jika permohonan yang dilakukan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 tersebut untuk masa depan demokrasi Indonesia yakni memberikan bukti-bukti kecurangan yang terjadi dilakukan oleh Capres petahana dan penyelenggara pemilu.

“Pelajaran yang penting dari sini adalah kita menyelamatkan negeri. Bangsa ini adalah bangsa yang beradab. Orang menang kalah pemilu itu biasa, tapi ketika ini dihasilkan dan menghasilkan kecurangan saya kira jika kita membiarkan ini menjadi sesuatu yang tidak ada komitmen dalam menjaga keutuhan negeri dan kualitas negara,” kata Ferry dalam diskusi ‘Apakah Kecurangan Disahkan’ di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Rabu (26/6/2019).

Dari semua bukti dan saksi yang dihadirkan di MK oleh tim kuasa hukum Prabowo-Sandi, Ferry menegaskan hal tersebut sesuai apa yang terjadi di lapangan. Bahkan kecurangan yang Terstruktur, Sistemtis dan Masif (TSM) itu terjadi baik antara petugas dari penyelenggara pemilu maupun tim pasangan Capres petahana itu diketahui oleh masyarakat luas dengan adanya kemajuan teknologi.

Oleh karena itu, Ferry menekankan, sengketa Pilpres 2018l9 yang diajukan di MK bukan soal Prabowo-Sandi, melainkan hak dan kedaulatan rakyat yang dicurangi.

“Kuasa hukum Prabowo-Sandi menyampaikan data-data yang sangat detail dan menghadirkan (saksi) beberapa orang, dan memang itu lah yang terjadi. Lalu dipertanyalan kenapa enggak diadukan? Ya mau mengadu kemana, ya pelakunya yang bersangkutan kok. Sejatinya pemilu itu adalah kedaultan rakyat,” tegasnya.

Menurut Ferry, pasca reformasi penyelenggaran Pemilu 2019 ini paling buruk karena kecurangan yang TSM dan jelas disaksikan oleh publik. “Ini KPU paling jelek dan paling tidak jujur. Itulah ketika KPU melawan takdirnya,” kata Ferry. (dam)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

BREAKING NEWS

Tim Hukum Prabowo-Sandi : Presiden Jokowi Telah Sahkan Anak Perusahaan BUMN Bagian dari BUMN

Published

on

Diskusi bersama media di Prabowo-Sandi Media Center, Jalan Sriwijaya I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (26/6/2019).

Adilmakmur.co.id, Jakarta – Tim Kuasa Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Iwan Satriawan menegaskan bahwa fakta pelanggaran Pasal 227 Huruf P jo 229 ayat (1) huruf G UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 oleh Calon Wakil Presiden nomor urut 01, KH Ma’ruf Amin lantaran menjabat Ketua Dewan Pengawas di dua bank BUMN, yaitu Bank Mandiri Syariah (BSM) anak usaha PT Bank Mandiri dan Bank BNI Syariah, anak usaha PT Bank BNI 46 sangat terbukti.

Sebab lanjut Iwan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, yang menegaskan bahwa anak perusahaan BUMN adalah bagian dari BUMN.

“Ijinkan saya membacakan satu poin, bahwa Presiden Jokowi sudah pernah menerbitkan PP 72/2016 yang intinya menegaskan bahwa anak perusahaan bumn adalah bagian dari BUMN,” ungkap Iwan dalam diskusi bersama media di Prabowo-Sandi Media Center, Jalan Sriwijaya I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (26/6/2019).

Tak hanya PP 72/2016 yang menegaskan bahwa anak perusahaan BUMN itu adalah bagian dari BUMN, tetapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) no 21 Tahun 2017, putusan MK no 48 tahun 2013, peraturan BUMN no 3 tahun 2013, UU keuangan negara, UU perbendaharaan negara, dan UU Antikorupsi, itu kalau disimpulkan bahwa anak perusahaan BUMN adalah BUMN, dan pejabat di anak perusahaan BUMN adalah mewakili representasi dari BUMN, bukan sekadar konsultan.

“Bahkan putusan MA Nomor 21 P/HUM/Tahun 2017 hasil dari judicial review juga menyatakan bahwa anak perusahaan BUMN itu disebut juga sebagai BUMN. Dalam putusan MA hal itu sudah sangat clear. Untuk lengkapnya putusan MA itu tercantum di hal 41 dari 43 halaman dari putusan Nomor 21 P/HUM/2017 itu,” papar Iwan.

Lebih lanjut, Iwan juga menjelaskan bahwa pihaknya lebih mengedepankan aspek konstitusionalitas pelaksanaan pilpres ketimbang hanya sekedar pembuktian form C1 dan C1 Plano serta angka-angka dalam perolehan suara saja.

“Kita ingin keluar dari paradigma yang dua itu. Kita ingin masuk ke paradigma yang kita uji adalah aspek konstitusionalitas pelaksanaan pilpres, bahwa menurut Prof Jimly yang dimaksud dengan sengketa hasil perolehan suara itu adalah yang pertama angka-angka perolehan suara dan faktor-faktor yang mempengarhui keluarnya angka itu,” paparnya.

Iwan memaparkan, jika mengutip pendapat Prof Jimly tersebut maka sama pendekatannya dengan apa yang di sampaikan pihaknya, bahwa sebenarnya yang diuji bukan hanya sekedar angka-angka saja tapi juga darimana angka itu muncul dan faktor apa yang mempengaruhi angka itu muncul. “Dan itu adalah yang kita maksud dari paradigma yang diuji yaitu apakah pelaksanaan pilpres itu sudah diberlakukan sesuai prinsip luber dan jurdil sesuai pasal 22e ayat 1 Undang-undang dasar 1945,” paparnya.

“Jadi yang kita lakukan adalah mengedukasi masyakrakat. kalau paradigma ini yang dipakai, maka kita akan memenangkan peradilan di mahkamah konstitusi,” tandas Iwan menegaskan. (tim)


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending