Connect with us

OPINI

Begini Pidato Bahasa Inggris Prabowo, yang Dibikin Missleading Lawan Politik

Published

on

Calon kuat Presiden RI 2019 Prabowo Subianto berpidato pada acara Indonesia Economic Forum 2018 di Hotel Sangrilla, Jakarta

PIDATO CALON kuat Presiden RI 2019 Prabowo Subianto dalam bahasa Inggris menjadi perbincangan publik. Bukan karena konten dan konteksnya, tetapi karena media yang salah menerjemahkan pidato tersebut.

Bisa jadi, media yang pro lawan politiknya juga sengaja membuat kesalahan penerjemahan pidato tersebut, agar menjadi umpan yang gampang disambar oleh lawan politik Prabowo Subianto.

Statemen Prabowo soal Ojek Online, Tidak Ada yang Salah Kok

Proyek publikasi lawan politik tersebut sukses dan berhasil. Terbukti pembahasan soal Profesor Fisika UI terus bergulir sampai saat ini. Tentu hanya ada satu pihak saja yang mengambil keuntungan dari sini.

Tetapi secara kerugian, bangsa dan rakyat ini menderita lebih banyak kerugian. Kerugian bangsa sudah terjadi akibat media-media genderuwo mengabaikan kode etik jurnalistik, dan menjadi alat kepentingan penguasa.

Kerugian rakyat lebih besar terjadi, karena politikus yang bekerja secara sontoloyo hanya ingin mempertahankan kekuasaan, dengan menghalalkan segala cara. Akgirnya, rakyat menerima informasi yang diplesetkan, dan rakyat menerima informasi yang missleading, informasi yang salah besar

Kembali lagi ke laptop soal Profesor Fisika UI, benarkah Prabowo Subianto mengatakan seperti yang diberitakan? Ternyata tidaklah demikian. Sindikat media dan politikus sontoloyo sudah seperti mesin yang sedang berusaha membuat missleading (menyesatkan informasi) dari Prabowo Subianto.

Mau tau pidatonya? Berikut ini adalah terjemahan dari kutipan pidato Prabowo Subianto tentang jumlah Profesor Fisika UI di IEF, sebagai berikut :

…Lulusan dari bidang sains, teknologi, teknik (enginering), matematika, berjumlah 300ribu pertahun.

Di China 1,3 juta lulusan per tahunnya. Empat (4) kali lebih banyak dari Amerika Serikat yang lulus di bidang sains, teknologi, dan matematika.

Di Indonesia? Saya agak sedikit ragu mengenai jumlahnya, tapi saya berasumsi jumlahnya sangat menyedihkan.

Saya pernah berbincang dengan seorang Fisikawan peraih Nobel dari Amerika Serikat saat dia berkunjung ke Indonesia.

Dia bercerita mengenai kunjungannya ke Departemen Fisika, Universitas Indonesia, salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia.

Setelah berkunjung kesana, malamnya kami bertemu dan dia bercerita. Seperti Anda semua tahu bagaimana para ilmuwan itu, mereka bukan Diplomat, mereka bukan politisi, mereka berkata apa yang mereka pikirkan (apa adanya, blak-blakan).

Dan dia bercerita kepada saya, “Dengan hormat pak, bagaimana bisa negara anda, negara dengan penduduk terbanyak ke-empat di dunia, dan di perguruan terbaik anda hanya ada satu profesor fisika? Satu!?.”

Saya menceritakan ini saat saya memberikan ceramah di Fakultas Ekonomi beberapa bulan lalu, pak Dino juga hadir disana.

Ketika saya menceritakan ini di Universitas Indonesia, disana hadir Wakil Rektor, dan dia pertama yang protes “Tidak benar itu! Tidak benar kalau kita hanya punya satu Ph.D (Doktor) Fisika!”.

Lalu saya berkata “Baik Pak, bolehkah saya bertanya berapa yang Anda (UI) punya?”

Lalu dia menjawab “Kami akan cek.” Bisa Anda bayangkan, seorang Wakil Rektor tidak mengetahui berapa banyak Ph.D (Doktor) yang dia miliki? Sangat sedih.

Mungkin sejak kunjungan peraih nobel dari Amerika Serikat itu hingga saya memberikan pidato hari ini, mungkin ada peningkatan.

Abad ke-21 adalah abad tentang sains, tentang teknologi dan teknik. Bagaimana kita bisa bersaing tanpa sains,…..

[Oleh : Ki Hartokaryono, pemerhati masalah media dan komunikasi. Tulisan ini sudah dipublikasikan di media Opiniindonesia.com]


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

OPINI

PERTEMUAN PRABOWO-JOKOWI UNTUK INDONESIA RAYA

Published

on

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan Calon presiden terpilih 2019, Joko Widodo.

PERTEMUAN Prabowo – Jokowi dan Petinggi Petinggi Partai janganlah disalah artikan sebagai Penghianatan kepada pemilih Prabowo saat pilpres lalu. Kenapa ? Karena ini adalah langkah idealis yang dilakukan seorang Prabowo untuk membuktikan bila beliau adalah seorang Patriot Bangsa. Bila ini tidak dilakukan Prabowo justru tidak baik untuk kelangsungan politik dan kelangsungan keharmonisan berbangsa dan bernegara. Pilpres sudah selesai, dan Pemenang dari pertarungan ini adalah Pak Jokowi, Lalu bila Prabowo tidak menunjukkan pada publik keharmonisan akan sampai kapan keterpecahan yang dirasa terjadi saat pilpres bahkan sesudah pilpres akan berakhir ? Bila seorang Prabowo mampu membangun komunikasi yang baik dengan rival dan partai partai yang dulu bersebrangan saat pilpres, Seharusnya ini dapat dipahami publik luas. Memang sulit dan mungkin tidak sedikit yang kecewa dengan langkah yang diambil seorang Prabowo. Akan tetapi pahamilah bila Prabowo memikirkan bangsa ini juga. Mungkin saja menurut Presiden terpilih Pak Jokowi ada pemikiran dari seorang Prabowo untuk disumbangkan kedalam Pemerintahan kedepan. Karena walau bagaimanapun juga Prabowo dan Jokowi adalah putra putra terbaik saat ini. Dimana pemikiran keduanya sangat dibutuhkan untuk membangun Indonesia kembali menjadi lebih baik.

Disaat Pilpres keduanya baik Prabowo dan Jokowi perlu bertarung, perlu kompetisi, adu gagasan, adu argumen, adu pemikiran, akan tetapi begitu pertarungan selesai keduanya harus bertemu, dan harus mencari titik persamaan, karena Negara ini membutuhkan semua kekuatan untuk bekerja sama membangun kembali Indonesia raya.

Partai Gerindra selalu mengutamakan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara.

Meskipun berbeda pandangan politik dan pernah terlibat rivalitas pada pesta demokrasi, akan tetapi bahwa hal itu bukanlah penghalang untuk menjalin komunikasi dan memberikan sumbangsih pemikiran untuk bangsa ini kedepan.

“pertarungan politik saat Pilpres sudah berlalu, dan begitu selesai, kepentingan nasional yang utama.

Kendati demikian, Prabowo juga tidak mempermasalahkan jika pada akhirnya Partai Gerindra tidak masuk ke dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf. Karena komunikasi yang dijalin bukan semata mata untuk meraih kursi kabinet. Ada hal yang lebih utama yaitu Kepentingan negara.

“Kalau umpamanya kita tidak masuk kabinet, kami tetap akan loyal. Di luar sebagai check and balances. Sebagai penyeimbang. Itu yang disampaikan Prabowo sesaat setelah bertemu dengan Jokowi di Istana Negara beberapa waktu lalu. Ini artinya komunikasi atau safari politik yang dilakukan Prabowo adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Keharmonisan kedua tokoh yaitu Prabowo dan Jokowi adalah keharmonisan untuk membangun dan mempersatukan kembali Indonesia yang sempat terpecah pandangan karena pilpres. Pilpres sudah selesai. Sudah saatnya kita memikirkan bagaimana kedepan agar pemerintahan ini berjalan lebih baik untuk mewujudkan Indonesia sejahtera.

Sumbangsih pemikiran itu tidak harus kita berkoalisi di pemerintahan akan tetapi diluar pemerintah juga dapat dilakukan yaitu sebagai check and balance. Karena Pemerintahan yang sehat adanya penyeimbang sangat dibutuhkan. Agar Pemerintahan ini berjalan sebagaimana mestinya. Dan semoga apa yang dilakukan Prabowo dapat dipahami dan dimengerti sebagai langkah untuk kepentingan bangsa dan negara.

[Oleh: Ryanti Suryawan. Penulis adalah Wakil Ketua DPC Gerindra Kota Bgr Ketua DPD Gardu Prabowo Jabar]


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

OPINI

JOKOWI TETAP DILANTIK

Published

on

Presiden terpilih 2019, Joko Widodo.

JOKOWI hampir pasti aman. Setidaknya untuk saat ini hingga pelantikan. Analisis Jokowi tak dilantik sulit mendapatkan kekuatan argumentasinya. Kendati demonstrasi mahasiswa hingga anak STM cukup masif, namun skalanya masih terukur. Isunya gak terlalu kuat. Selain karena banyaknya varian isu sehingga arah tuntutan demonstrasi tak fokus. Sebagian menuntut dibatalkannya revisi UU KPK. Sebagian yang lain menuntut ditundanya RKUHP. Sedangkan buruh punya tuntutan terpisah terkait RUU Ketenagakerjaan.

Belum lagi isu Papua dimana tak kurang dari 32 nyawa melayang. Berita media terpecah. Dan ini akan menguntungkan buat Jokowi.

Dukungan komunitas 212 terhadap demonstrasi mahasiswa justru oleh sejumlah pihak dianggap telah memecah konsentrasi mahasiswa. Secara terang-terangan BEM menolak jika dikait-kaitkan dengan gelompang protes komunitas 212. Pressure massa mahasiswa yang eskalasinya mulai naik setelah kematian dua rekan mereka di Kendari menjadi sedikit surut pasca demo kelompok 212.

Turunnya kelompok 212 dianggap terlalu dini karena situasi belum benar-benar matang. Maka, gelombang massa 212 yang menuntut Jokowi mundur dianggap terlalu tergesa-gesa. Alih-alih mendorong eskalasi naik, tapi sebaliknya eskalasi justru malah turun. Gelombang massa 212 memberi ruang bagi buzzer Jokowi untuk bangun dan bekerja kembali. Isu khilafah dan Islam radikal bersuara lagi setelah sekian lama sunyi.

Jika kita lihat beberapa hari ini, tensi mahasiswa mulai menurun. Demonstrasi terakhir tak sebesar sebelumnya. Mahasiswa tampak melunak. Ini tidak saja karena faktor perang buzzer, tapi boleh jadi karena kekuatan lobi istana terhadap mahasiswa yang semakin intens.

Peran Menristek dan Menag yang intens mengadakan acara dan melakukan pertemuan dengan forum rektor perguruan tinggi se-Indonesia dianggap mampu berkontribusi untuk sedikit meredam demonstrasi. Mengingat rektor di PTUN dan PTAIN dipilih dan ditentukan oleh menteri. Kontrol terhadap dunia akademik jauh lebih mudah. Berbeda dengan masa sebelum Jokowi berkuasa, rektor dipilih oleh senat. Bukan dipilih menteri.

Kendati Jokowi aman sampai masa pelantikan, tapi tak ada yang menjamin Jokowi juga akan aman hingga lima tahun kedepan. Analisis ini berangkat dari dua variabel yang masih menyisakan persoalan politik bagi Jokowi. Pertama, perseteruan dua kubu di lingkaran istana. Kubu Teuku Umar dan Gondangdia. Kubu Megawati cs vs kubu Surya Paloh cs. Perseteruan itu mulai terbuka di hadapan publik saat Megawati menghindari untuk bersalaman dengan Surya Paloh. Genderang perang seperti sedang benar-benar ditabuh.

Di belakang kedua kubu ini ada tokoh dan para jenderal yang berpengalaman dan malang melintang di dunia politik. Disinilah perseteruan diprediksi akan semakin memanas karena melibatkan orang-orang kuat dan punya pengaruh di negeri ini.

Untuk sementara, kubu Teuku Umar boleh lega. PDIP sukses menyatukan dua partai kuat lainnya yaitu Golkar dan Gerindra. Di parlemen nyaris dikuasai oleh kubu Teuku Umar ini. Ketua DPR di tangan Puan Maharani dari PDIP. Ketua MPR Bambang Susatyo dari Golkar. Wakil ketua DPR dari Gerindra adalah Dasco. Sosok yang kiprahnya mulai dikenal. Dasco adalah orang dekat Budi Gunawan (BG). BG adalah kepala BIN, jenderal andalah Megawati yang sangat piawai memainkan perannya dalam mendesign politik kekuasaan. Kemenangan Jokowi di pilpres 2019 sangat berhutang Budi dengan jenderal satu ini.

Dengan komposisi ketua DPR dan MPR seperti ini, nyaris oposisi tak punya cukup ruang untuk mengontrol. Ditambah lagi ketua DPD berada di tangan La Nyalla. Sosok kontorversial yang pernah tiga kali lolos dari buruan hukum. Jokowi dipastikan akan sulit keluar dari cengkeraman Teuku Umar.

Disisi lain, jika Jokowi tak juga mengakomodir kekuatan kubu Gondangdia cs yang selama ini juga menjadi pendukungnya, tentu ini akan cukup berbahaya jika suatu saat ada momentum yang memberi ruang kepada kelompok ini untuk bermanuver.

Kedua, kematian mahasiswa Kendari dan juga kematian beberapa demonstran pada tanggal 21-22 mei telah mewariskan luka yang setiap saat akan meledak jika Jokowi tak mampu merangkul pihak-pihak yang terluka dan sedang menunggu momentum ini.

Dua faktor di atas hanya akan mendapatkan ruang untuk diledakkan jika ada isu yang kuat. Isu ini berpotensi menjadi trigger akan terjadinya perubahan yang tiba-tiba, cepat dan tak terduga. Apakah itu isu ekonomi, atau isu yang lain. Saat itu, kubu di lingkaran istana yang tak terakomodir akan berkolaborasi dalam satu kepentingan dengan mahasiswa dan gerakan rakyat yang selama ini kecewa dan marah terhadap Jokowi.

Akan sangat bergantung kepada Jokowi dan elit yang mendukung pemerintahannya: apakah mereka mampu membuat negara ini tetap stabil dan meredam isu-isu krusial? Tak ada yang bisa memprediksi. Tapi, yang hampir pasti, Jokowi akan dilantik dalam situasi damai-damai saja dan aman.

[Oleh: Tony Rosyid. Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa]


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

OPINI

PEMIMPIN YANG DIRINDUKAN

Published

on

Seorang pemimpin harus punya integritas, kapasitas global dan komitmen kebangsaan maupun kerakyatan.

NEGARA mesti ada pemimpin. Tanpa pemimpin, negara akan berantakan, lalu hilang. Lebih baik seribu tahun negara dipimpin oleh orang dzalim dari pada sehari tanpa pemimpin, kata Ibnu Taimiyah. Hak anda untuk setuju atau tidak. Tapi, kepemimpinan adalah mutlak dalam dunia sosial, terutama bangsa.

Jika negara atau sebuah bangsa dipimpin orang yang dianggap oleh rakyatnya dzalim, biasanya akan muncul gejolak. Semakin besar kedzaliman, semakin besar juga gejolaknya. Ini sudah jadi hukum sejarah. Berlaku di negara manapun dan kapanpun.

Kedzaliman itu terjadi bisa karena kebodohan si pemimpin sehingga negara dikendalikan oleh pihak-pihak yang hanya tahu keuntungan dan bagaimana merampok kekayaan negara. Boleh jadi juga karena si pemimpin itu tak punya integritas sehingga suka melakukan ketidakadilan. Intimidasi dan tangkap setiap orang yang dianggap membahayakan posisinya. Membonsai lawan politik dan membungkam suara perbedaan.

Kekecewaan rakyat kemudian terakumulasi pada isu dan mometum tertentu, lalu secara bersama-sama bergerak melakukan perlawanan. Biasanya, situasi ini memakan korban. Semakin banyak korban berjatuhan, makin tinggi eskalasi perlawanan itu.

Orde Lama tumbang setelah tujuh jenderal Angkatan Darat diculik dan dibunuh PKI. Orde Baru tumbang setelah sejumlah mahasiswa diculik dan ditembak mati. Diawali dengan krisis ekonomi sebagai “trigger” yang menghadirkan gelombang massa. Gusdur harus turun setelah isu Bulog Gate. Apa Jokowi akan mundur dengan isu UU KPK, kematian dua mahasiswa Kendari dan 32 masyarakat pendatang di Papua? Allahu A’lam. Takut jawab ya? Tidak! Tak ada yang tahu soal niat itu kecuali Jokowi sendiri dan Tuhan. Tak ada juga yang tahu situasi kedepan.

Sudah jadi “sunnatullah”, ketika pemimpin itu mengecewakan, maka rakyat berharap ada pergantian. Dalam konteks ini ada tiga kelompok. Pertama, kelompok emosional yang hanya berpikir pokoknya ganti. Siapapun penggantinya, tak penting baginya. Lebih baik atau lebih dzalim, tak dipikirkannya. Kedua, kelompok pragmatis-politis. Penggantinya harus orangnya dia. Setidaknya sesuai dengan selera dan kepentingan kelompok ini. Bisa dikendalikan dan dijadikan alat bagi kepentingannya. Kalau ada wakil presiden, maka orang-orang di sekeliling wakil presidenlah yang lebih bersemangat dan mendorong kuat segera terjadinya pergantian presiden itu. Banyak kelompok yang akhirnya merapat ke wakil presiden dan ikut mempercepat pergantian presiden. Ini namanya rizki nomplok, kata orang. Ketiga, kelompok idealis. Ganti ok, tapi penggantinya harus ok juga.

Saat ini mulai ada benih-benih kekecewaan. Berbagai demonstrasi mahasiswa di hampir semua wilayah di Indonesia jadi indikatornya. Saat itulah rakyat merindukan pemimpin yang lebih ideal. Apa kriteria ideal itu? Smart, punya komitmen, bicaranya bisa dipahami dan konsisten. Artinya, satu kata dengan perbuatan. Tak mudah diintervensi. Mandiri dalam bernarasi, bersikap dan mengambil keputusan. Punya gagasan yang tak saja bisa direalisasikan, tapi juga dibutuhkan. Tegas, jelas bobotnya dan menyejukkan dalam berkomunikasi. Mengayomi, bukan memusuhi. Peka terhadap suara rakyat, terutama suara mereka yang tertindas secara struktural dan kultural. Menjadikan hukum sebagai pondasi dalam membangun negara dan bangsa. Bukan sebagai sarana membunuh lawan politiknya. Berwibawa ketika berdiri dan berbicara di forum internasional. Sehingga menjadi kebanggaan bagi bangsa dan negara. Berdiri sama tinggi, bahkan sedikit di atas negara lainnya.

Intinya, seorang pemimpin harus punya integritas, kapasitas global dan komitmen kebangsaan maupun kerakyatan. Siapa itu? Rakyat sudah harus mulai mengindentifikasi orang dengan kriteria ini. Tentu orang seperti ini harus dilahirkan melalu proses politik yang benar dan sah sehingga punya legal standing yang kuat. Pemilu maksudnya? Betul sekali. Soal kapan pemilu akan digelar, itu soal lain. Bisa 2024, itu normalnya. Bisa setelah atau sebelumnya jika situasi tak normal. Meski tak normal, tetap harus mengacu pada konstitusi yang tersedia.

Dengan kriteria ini, maka Indonesia kedepan akan melahirkan pemimpin yang dirindukan, bukan pemimpin karbitan yang sarat polesan.

[Oleh: Tony Rosyid. Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa]


Media Adilmakmur.co.id menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksiadilmakmur@gmail.com, dan redaksi@adilmakmur.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending